TOYOTA-ASTRA MOTOR VS : DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;;

TOYOTA TSUSHO INDONESIA;

PUTUSANNomor 1918/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Selanjutnya diwakili oleh Teguh Budiharto, DirekturKeberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU1483/PJ/2018, tanggal 16 Maret 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT TOYOTA TSUSHO

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP01492/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 10 Oktober2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakLebin Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa MasaPajak Juli 2013 Nomor 0001 3/407/13/056/15 tanggal 14 Juli 2015,atas nama PTI Toyota Tsusho Indonesia, NPWP01.069.247.3056.000, beralamat di Mid Plaza II Lt.3, Jl.

TOYOTA-ASTRA MOTOR

TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 4169/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA,beralamat di Jalan Laksamana Yos Sudarso Sunter IlJakarta Utara, yang diwakili oleh Masahiro Nonami, jabatanDirektur Utama;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Prof. Dr.

2016, tanggal 27 Juni 2016, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP491/WPJ.19/BD.05/2010 tanggal 7 September 2010, tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan Barang Kena Pajakdan/atau Jasa Kena Pajak Nomor 00024/307/07/092/09 tanggal 29 Juni 2009Masa Pajak Oktober 2007, atas nama PT Toyota

Pajak Penghasilan BadanTahun 2007 (April 2007 sampai dengan Maret 2008) sebesarRp418.465.601.888,00; sehingga penerbitan keputusan Terbandingsekarang Termohon Peninjauan Kembali dilakukan berdasarkankewenangan hukum yang secara terukur (Rechtmatigheid van bestuurdan Preasumption iustae causa) dalam rangka penyelenggaraan AsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya asaskepastian hukum dan asas kecermatan karena adanya ketidakwajaranlaba bruto atas penjualan lokal Motor Vehicle kepada PT Toyota

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA:2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020, oleh Prof. Dr. H. M.

TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 4171/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA,beralamat di Jalan Laksamana Yos Sudarso Sunter IlJakarta Utara, yang diwakili oleh Masahiro Nonami, jabatanDirektur Utama;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Prof. Dr.

M.XA/16/2016, tanggal 27 Juni 2016, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Bandingterhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP493/WPJ.19/BD.05/2010 tanggal 07 September 2010, tentang keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa KenaPajak Nomor: 00026/307/07/092/09 tanggal 29 Juni 2009 Masa PajakDesember 2007, atas nama PT Toyota

Pajak Penghasilan BadanTahun 2007 (April 2007 sampai dengan Maret 2008) sebesarRp418.465.601.888,00; sehingga penerbitan keputusan Terbandingsekarang Termohon Peninjauan Kembali dilakukan berdasarkankewenangan hukum yang secara terukur (Rechtmatigheid van bestuurdan Preasumption iustae causa) dalam rangka penyelenggaraan AsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya asaskepastian hukum dan asas kecermatan karena adanya ketidakwajaranlaba bruto atas penjualan lokal Motor Vehicle kepada PT Toyota

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA:2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020, oleh Prof. Dr. H. M.

TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 4168/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA,beralamat di Jalan Laksamana Yos Sudarso Sunter IlJakarta Utara, yang diwakili oleh Masahiro Nonami, jabatanDirektur Utama;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Prof. Dr.

M.XA/16/2016, tanggal 27 Juni 2016, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Bandingterhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP490/WPJ.19/BD.05/2010 tanggal 07 September 2010, tentang keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa KenaPajak Nomor 00023/307/07/092/09 tanggal 29 Juni 2009 Masa PajakSeptember 2007, atas nama PT Toyota

Pajak Penghasilan BadanTahun 2007 (April 2007 sampai dengan Maret 2008) sebesarRp418.465.601.888,00; sehingga penerbitan keputusan Terbandingsekarang Termohon Peninjauan Kembali dilakukan berdasarkankewenangan hukum yang secara terukur (Rechtmatigheid van bestuurdan Preasumption iustae causa) dalam rangka penyelenggaraan AsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya asaskepastian hukum dan asas kecermatan karena adanya ketidakwajaranlaba bruto atas penjualan lokal Motor Vehicle kepada PT Toyota

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA:2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020, oleh Prof. Dr. H. M.

TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 4170/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA,beralamat di Jalan Laksamana Yos Sudarso Sunter IlJakarta Utara, yang diwakili oleh Masahiro Nonami, jabatanDirektur Utama;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Prof. Dr.

tanggal 27 Juni 2016, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP492/WPJ.19/BD.05/ 2010 tanggal 7 September 2010, tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan Barang Kena Pajakdan/atau Jasa Kena Pajak Nomor 00025/307/07/092/09 tanggal 29 Juni 2009Masa Pajak November 2007, atas nama PT Toyota

Putusan Nomor 4170 B/PK/Pjk/2020laba bruto atas penjualan lokal Motor Vehicle kepada PT Toyota AstraMotor (PT TAM) yang disebabkan penyesuaian gross profit margin ataspenyerahan lokal Dyna ke PT TAM menjadi sama dengan profit marginDutro ke PT Hino Motor Manufacturing dan penyerahan ekspor menjadisebesar penyerahan local dan olehkarenanya koreksi Terbanding(sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tetapdipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA:2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020, oleh Prof. Dr. H. M.

TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA;

PUTUSANNomor 2960/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Nomor 40 42, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Peni Hirjanto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Knusus NomorSKU3485/PJ/2016, tanggal 22 September 2016:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT TOYOTA

Toyota Motor Manufacturing Indonesia, NPWP:01.000.099.0092.000, alamat: Jalan Laksamana Yos Sudarso Sunter IlJakarta Utara, sehingga penghitungan pajak yang masih harus dibayarmenjadi sebagai berikut:Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2960/B/PK/Pjk/2020 Uraian Dalam Rupiah (Rp) Dasar Pengenaan Pajak: a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPNa.1.

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP492/WPJ.19/BD.05/2010 tanggal 7 September 2010, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa PenyerahanBarang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Nomor:00025/307/07/092/09 tanggal 29 Juni 2009 Masa Pajak November2007, atas nama: PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia,NPWP: 01.000.099.0092.000, alamat: Jalan Laksamana YosSudarso Sunter Il Jakarta Utara adalah telah

denganpertimbangan bahwa karena penerbitan keputusan Terbanding sekarangPemohon Peninjauan Kembali telah dilakukan berdasarkan kewenangan,prosedur dan substansi hukum yang secara terukur (Rechtmatigheid vanbestuur dan Preasumption iustae causa) dalam rangka penyelenggaraanAsasasas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya AsasKepastian Hukum dan Asas Kecermatan karena in casu memilikiketerkaitan dengan hubungan istimewa adalah ketidakwajaran laba brutoatas penjualan lokal Motor Vehicle kepada PT Toyota

TOYOTA TSUSHO MECHANICAL & ENGINEERING SERVICES INDONESIA;

2976/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU5645/PJ/2019, tanggal 10 Desember 2019:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT TOYOTA

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor 00021/206/13/059/16tanggal 7 Desember 2016, atas nama PT Toyota TsushoMechanical & Engineering Services Indonesia, NPWP01.072.075.3059.000, beralamat di Kawasan Industri MM2100Blok KK7, Jatiwangi, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, JawaBarat, terkait sengketa a quo adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehinggaoleh karenanya telah sah dan berkekuatan

Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) mobil Toyota Hilux KT-8048-V. 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Hilux KT-8048-V.Dikembalikan kepada terdakwa ; 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX KT-2821-VO. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Yamaha Jupiter MX KT-2821-VO .Dikembalikan kepada Saksi ANWAR Bin NUHUNG;6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

NANAGAPASE dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;Menetapkan barang bukti berupa :1 (satu) mobil Toyota Hilux KT8048V.1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Hilux KT8048V.Dikembalikan kepada terdakwa ; 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX KT2821VO. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Yamaha Jupiter MXKT2821VO.Dikembalikan kepada Saksi ANWAR Bin NUHUNG;Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut

hilux KT8048v dari arah jalan pemkab PPU dan jalan perumahan korpriterdakwa melihat rambu larangan belok ke kanan, tetapi terdakwatetap membelokkan mobil yang dikendarainya kearah kana sehinggaterdakwa mengendarai mobil Toyota hilux KT8048v melawan aruslalu lintas.

Keadaan ini kemungkinandisebabkan oleh trauma tumpul ;Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum Juga telahmengajukan barang bukti berupa ; 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX KT2821VO. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Yamaha Jupiter MXKT2821VODi sita dari ANWAR ; 1 (satu) mobil Toyota Hilux KT8048V. 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Hilux KT8048V.Di sita dari JULIANSYAH Bin H.

Danberdasarkan Pasal 193 ayat (2) b jo Pasal 197 Ayat (1) Huruf kK KUHAP, makaMajelis Hakim memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahananrumah ;19Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukanbarang bukti berupa :1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX KT2821VO.1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Yamaha Jupiter MXKT2821VODi sita dari ANWAR ; 1 (satu) mobil Toyota Hilux KT8048V. 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Hilux KT8048V. Disita dari JULIANSYAH Bin H.

Menetapkan barang bukti berupa :e 1 (satu) mobil Toyota Hilux KT8048V.e 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Hilux KT8048V.Dikembalikan kepada terdakwa ;e 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX KT2821VO.e 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Yamaha JupiterMX KT2821VO .Dikembalikan kepada Saksi ANWAR Bin NUHUNG;6.

Menetapkan agar barang bukti berupa : ---------------------- 1 (satu) unit mobil sedan merk TOYOTA jenis Corolla dengan No. Pol.

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam pekerjaaan;2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL HAMID Bin ONDONG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 ( delapan) bulan; 3) Menetapkan masa Penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;4) Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;5) Menetapkan Barang bukti berupa:- 1 (satu) unit mobil Toyota

Sumber Bunga Sawit Lestari (PT.SBSL) RT. 19 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam PaserHal. 5 dari 41 Hal.Putusan Nomor. 242/PID.B/2014/PN.TGTUtara dengan menggunakan (satu) unit mobil truk tangki Toyota Dyna No. Pol.KT8237MV warna merah putih, kemudian setelah mobil tangki terdakwa berisiCPO, terdakwa meninggalkan PT. SBSL menuju rumah kost sdr.

SBSL Desa Babulu DaratKecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara sampai di Pelabuhan MuanKelurahan Buluminung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara.Bahwa saksi mengetahui adanya tindak pidana penggelapan yang dilakukan olehterdakwa tersebut pada saat saksi melakukan pemeriksaan (satu) unit mobil truktangki Toyota Dyna No. Pol.

SBSL menuju pelabuhan Muan denganmenggunakan (satu) unit mobil truk tangki Toyota Dyna No. Pol. KT8237MVwarna merah putih serta yang tercatat sebagai sopir adalah sdra. HAMID / ONDONG.Bahwa upah yang diterima oleh sdra.

SBSL sebanyak 1 (satu) sampai 2 (dua) kali.Bahwa saksi mengenali (satu) unit mobil truk tangki Toyota Dyna No. Pol.KT8237MV warna merah putih adalah truk yang sering melakukan pengisianCPO di PT. SBSL dan yang sering mengemudikan adalah terdakwa.Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014 sekira pukul 08.00 Wita, terdakwamengambil CPO di PT. SBSL dengan menggunakan (satu) unit mobil truktangki Toyota Dyna No. Pol.

KIKI sebesar Rp.2.000.000, (dua juta rupiah) akan tetapi belum sempat dibayar terdakwa diamankanoleh petugas Polisi.Bahwa ciriciri kendaraan tangki yang terdakwa kemudikan dengan muatan CPOadalah 1 (satu) unit tangki kendaraan Toyota Dyna 130 HT dengan No. Pol :KT8237MV kepala tangki warna merah putih dan ciriciri kendaraan tangki milikSdr.

TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 624/B/PK/Pjk/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara :PT TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA,beralamat di Jalan Laksamana Yos Sudarso Sunter Il,Jakarta Utara, yang diwakili oleh Warih Andang Tjahjono,jabatan Direktur Utama;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta,12190;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta limaratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., HakimAgung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,bersamasama dengan Prof. Dr. H. M.

Menetapkan agar barang bukti berupa : ----------------------- 1 (satu) unit truk Toyota Dyna Nopol DC-9162-BA ; ----------------------- 1 (satu) lembar STNK truk Toyota Dyna Nopol DC-9162-BA ; ----------------------- 1 (satu) lembar SIM B1 atas nama SULTAN ; ----------------------Dikembalikan kepada Terdakwa SULTAN bin HAMMA TINGGI ; ----------------------- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol KT-2062-YQ ; ----------------------Dikembalikan kepada keluarga korban RAHMAT AGUNG melalui

TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 625/B/PK/Pjk/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara :PT TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA,beralamat di Jalan Laksamana Yos Sudarso Sunter Il,Jakarta Utara, yang diwakili oleh Warih Andang Tjahjono,jabatan Direktur Utama;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta,12190;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta limaratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., HakimAgung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,bersamasama dengan Prof. Dr. H. M.

TOYOTA TSUSHO INDONESIA;

PT TOYOTA TSUSHO INDONESIA

PT TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 2860/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA,beralamat di Jalan Laksamana Yos Sudarso, Sunter Il,Tanjung Priok, Jakarta, 14330, yang diwakili oleh MasahiroNonami, jabatan Direktur Utama;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Prof. Dr.

Toyota Motor Manufacturing Indonesia, NPWP01.000.099.0092.000, alamat Jalan Laksamana Yos Sudarso Sunter IlJakarta Utara, sehingga penghitungan pajak yang masih harus dibayarmenjadi sebagai berikut:Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2860/B/PK/Pjk/2020UraianDasara. Atas dan Jasa yg t PPNa.1. 814,192,789,619a.2. erahan PPNnya harus sendiri 1,247,733 ,469,981a.3. PPNnya PPNa.4. erahan PPNnya tidaka.5. erahan dibebaskan dari PPN Jumlah Seluruh Pen 2,061 926,259,600PPNa.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA:2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MajelisHakim pada hari Kamis, tanggal 6 Agustus 2020, oleh Prof. Dr.

TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA;

2494/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Peni Hirjanto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU3488/PJ/2016, tanggal 22 September 2016:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT TOYOTA

Toyota Motor Manufacturing Indonesia NPWP: 01.000.099.0092.000, alamat: Jalan Laksamana Yos Sudarso Sunter Il, Jakarta Utara14330, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut:Halaman 2 dari 9 halaman.

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP488/WPJ.19/BD.05/2010 tanggal 7 September 2010, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa PenyerahanBarang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Nomor00021/307/07/092/09 tanggal 29 Juni 2009 Masa Pajak Juli 2007,atas nama PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, NPWP01.000.099.0092.000, alamat: Jalan Laksamana Yos Sudarso,Sunter Il, Jakarta Utara, adalah telah sesuai

Putusan Nomor 2494/B/PK/Pjk/2020yang secara terukur (Rechtmatigheid van bestuur dan Presumptio iustaecausa) dalam rangka penyelenggaraan asasasas umum pemerintahanyang baik (AAUPB) khususnya asas kepastian hukum dan asaskecermatan karena in casu memiliki keterkaitan dengan hubunganistimewa adalah ketidakwajaran laba bruto atas penjualan lokal MotorVehicle kepada PT Toyota Astra Motor yang disebabkan penyesuaiangross profit margin atas penyerahan lokal Dyna ke PT TAM menjadisama dengan profit margin

Menolak permohonan banding Pemohon Banding PT TOYOTA MOTORMANUFACTURING INDONESIA;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020, oleh Prof. Dr. H. M. HaryDjatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua MahkamahAgung sebagai Ketua Majelis, bersamasama dengan Is Sudaryono, S.H.