Ditemukan 75459 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : marhaban martabak martobat martaban martabet martamat
Penelusuran terkait : Kejahatan terhadap martabat presiden dan wakil presiden “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu Dengan tipu muslihat Ataupun rangkaian kebohongan Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya Atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan secara bersama-sama“
Pengadilan PTUN AMBON TUN
Register : 05-08-2019 — Putus : 21-01-2020 — Upload : 03-03-2020
Putusan PTUN AMBON Nomor 15/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 21 Januari 2020 — Penggugat:
RENI AWAL, S.Mn
Tergugat:
BUPATI KEPULAUAN ARU
153 — 83
  • ;
  • Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru;
  • Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 666.000,00. (Enam ratus enam puluh ribu rupiah);
Pengadilan PN SEKAYU Pidana Umum
Register : 13-03-2024 — Putus : 28-05-2024 — Upload : 28-05-2024
Putusan PN SEKAYU Nomor 83/Pid.B/2024/PN Sky
Tanggal 28 Mei 2024 — Penuntut Umum:
MUHAMMAD REZA REVALDY,S.H
Terdakwa:
FAHRUL ROZI Alias BALUNG Bin AZIM (Alm)
58 — 41

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa Fahrul Rozi Als Balung Bin Azim (alm) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu
Pengadilan PN AMURANG Pidana Umum
Register : 06-12-2022 — Putus : 27-12-2022 — Upload : 06-01-2023
Putusan PN AMURANG Nomor 97/Pid.B/2022/PN Amr
Tanggal 27 Desember 2022 — Penuntut Umum:
1.WIWIN B, TUI, SH.
2.ERIKA, SH
Terdakwa:
MELKYUS WEYDEKAMP Alias OPO
187 — 73
  • > E N G A D I L I :

    1. Menyatakan Terdakwa Melkyus Weydekamp Alias Opo tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh dengan maksud merendahkan harkat dan martabat
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 28-03-2023 — Putus : 10-05-2023 — Upload : 10-05-2023
Putusan PN SURABAYA Nomor 705/Pid.Sus/2023/PN Sby
Tanggal 10 Mei 2023 — Penuntut Umum:
AHMAD MUZAKKI SH
Terdakwa:
KOIMUDDIN Bin SYAIFUL BAHRI
103 — 14

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa KOIMUDDIN Bin SYAIFUL BAHRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KOIMUDDIN Bin SYAIFUL BAHRI oleh karena itu dengan pidana penjara selama
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Umum
Register : 07-09-2020 — Putus : 02-12-2020 — Upload : 30-12-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 1355/Pid.B/2020/PN Mks
Tanggal 2 Desember 2020 — Penuntut Umum:
INDRIANI N, SH. MH.
Terdakwa:
SUGITO
331 — 101

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa SUGITO telah terbukti bersalah, bersama-sama dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menghapuskan piutang ;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
    3. Menetapkan hukuman tersebut tidak
    sampai bulan Pebruari tahun 2020 bertempat dikantor PT.Cheetah Bintang lima jalan Tun Abdul Razak kabupaten Gowa atausetidaktidaknya pada suatu tempat berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAPdimana daerah hokum tempat terdakwa tinggal dan sebagian besar saksiberdomisili di Makassar, sehingga Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassaryang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, ia terdakwa dengan maksuduntuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,dengan memakai nama palsu atau martabat
    Dengan sengaja dan melawan hukum, dengan maksud hendakmenguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum baikdengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat,ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untukmenyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikanhutang maupun menghapuskan Piutang;3. Baik sebagai pelaku, mereka yang melakukan, yang menyuruhmelakukan dan turut serta melakukan perbuatan.Ad.1.
    CHEETAH BINTANG LIMAnamun pada kenyataannya terdakwa SUGITO tidak bias memenuhikarena uang tersebut sudah tidak ada atau habis.Menimbang, bahwa berdasarkan faktor tersebut diatas maka unsurDengan sengaja dan melawan hukum, dengan maksud hendakmenguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum baikdengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat,ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untukmenyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutangmaupun
    Menyatakan Terdakwa SUGITO telah terbukti bersalah, bersamasamadengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secaramelawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengantipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lainuntuk menghapuskan piutang ;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 1 (satu) tahun ;3.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 05-12-2022 — Putus : 22-12-2022 — Upload : 29-12-2022
Putusan PN PEKANBARU Nomor 15/Pid.Pra/2022/PN Pbr
Tanggal 22 Desember 2022 — Pemohon:
H. ASRI JANAHAR, SE, MM
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA KEPOLISIAN DAERAH RIAU CQ DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS
96 — 47
  • ASRI JANAHAR, SE, MM (Pemohon) / untuk didengar keterangannya sebagai tersangka yang telah diterbitkan oleh Termohon adalah tidak sah karena Premature;
  • Menyatakan proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum oleh karena premature sehingga harus di pertangguhkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang ada atau tidaknya hak perdata itu;
  • Mengembalikan harkat dan martabat
Pengadilan PTUN MATARAM TUN Kepegawaian
Register : 07-02-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 11-12-2017
Putusan PTUN MATARAM Nomor 101/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 21 Juni 2017 — JUFRI vs BUPATI DOMPU
67 — 27
  • Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan Penggugat pada keadaan semula berdasarkan Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor 814.2/107/BKD/2015, tanggal 21 September 2015, tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Jufri;5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeriksaan sengketa ini sejumlah Rp. 259.000,- (Dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
    PTUN.MTR Halaman 74Menimbang, bahwa fakta mengenai Penggugat dahulunya merupakantenaga honorer yang telah bertahuntahun mengabdi di Pemerintah KabupatenDompu, yang kemudian telah menempuh proses pemberkasan dan validasi,telah menempuh seleksi/test Calon Pegawai Negeri Sipil, telah mengikuti dandinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan, serta telah pulamendapatkan Surat Keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai NegeriSipil, tentu telah berakibat pada ditempatkannya Penggugat dalam harkat,martabat
    (vide Bukti P4, Bukti P5 = Bukti T9, Bukti P6 = Bukti T10, BuktiP8 = Bukti T15, Bukti P9 = Bukti T18, Bukti P10 = Bukti T20, Bukti P16,Bukti P22, Bukti T7, Bukti T8, dan Bukti T26);Menimbang, bahwa harkat, martabat dan penghidupan Penggugatsebagaimana haknya sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil telah diterima dandinikmati dalam rentang waktu' sejak diterbitkannya Surat Keputusanpengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sampai denganditerbitkannya obyek sengketa.
    sebuahambiguitas baik dalam tataran teknis kepegawaian, yakni berkenaan denganTMT pengangkatan CPNS maupun SPMT dari Penggugat, maupun tataranyuridis, yaitu mengenai keputusan mana yang dinyatakan sah dan berlakusetelah pembatalan obyek sengketa, apabila diterbitkan surat keputusanpengangkatan CPNS yang baru;Putusan Nomor 101/G/2017/PTUN.MTR Halaman 77Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut, makaMajelis Hakim menilai telah cukup dibatalkannya obyek sengketa, yangmengembalikan harkat, martabat
    Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan harkat, martabat dankedudukan Penggugat pada keadaan semula berdasarkan Surat KeputusanBupati Dompu Nomor 814.2/107/BKD/2015, tanggal 21 September 2015,tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Jufri;5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;Putusan Nomor 101/G/2017/PTUN.MTR Halaman 796.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN Kepegawaian
Register : 07-02-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 11-12-2017
Putusan PTUN MATARAM Nomor 102/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 21 Juni 2017 — NURAINI vs BUPTI DOMPU
70 — 29
  • Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan Penggugat pada keadaan semula berdasarkan Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor 814.2/284/BKD/2015, tanggal 21 September 2015, tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Nuraini;5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeriksaan sengketa ini sejumlah Rp. 259.000,- (Dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
    keputusan;Menimbang, bahwa fakta mengenai Penggugat dahulunya merupakantenaga honorer yang telah bertahuntahun mengabdi di Pemerintah KabupatenDompu, yang kemudian telah menempuh proses pemberkasan dan validasi,telah menempuh seleksi/test Calon Pegawai Negeri Sipil, telah mengikuti dandinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihnan Pra Jabatan, serta telah pulamendapatkan Surat Keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai NegeriSipil, tentu telah berakibat pada ditempatkannya Penggugat dalam harkat,martabat
    (vide Bukti P4, Bukti P5 = Bukti T9, Bukti P6 = Bukti T10, BuktiP8 = Bukti T15, Bukti P9 = Bukti T18, Bukti P10 = Bukti T20, Bukti P16,Bukti P22, Bukti T7, Bukti T8, dan Bukti T26);Menimbang, bahwa harkat, martabat dan penghidupan Penggugatsebagaimana haknya sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil telah diterima dandinikmati dalam rentang waktu' sejak diterbitkannya Surat Keputusanpengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sampai denganditerbitkannya obyek sengketa.
    bahwa Majelis Hakim menilai akan menjadi sebuahambiguitas baik dalam tataran teknis kepegawaian, yakni berkenaan denganTMT pengangkatan CPNS maupun SPMT dari Penggugat, maupun tataranyuridis, yaitu mengenai keputusan mana yang dinyatakan sah dan berlakusetelah pembatalan obyek sengketa, apabila diterbitkan surat keputusanpengangkatan CPNS yang baru;Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut, maka MajelisHakim menilai telah cukup dibatalkannya obyek sengketa, yang mengembalikanharkat, martabat
    Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan harkat, martabat dankedudukan Penggugat pada keadaan semula berdasarkan Surat KeputusanPutusan Nomor 102/G/2017/PTUN.MTR Halaman 79Bupati Dompu Nomor 814.2/284/BKD/2015, tanggal 21 September 2015,tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Nuraini;5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;6.
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 20-07-2022 — Putus : 02-11-2022 — Upload : 02-11-2022
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 51/G/2022/PTUN.SMG
Tanggal 2 Nopember 2022 — SUSENO Melawan KEPALA DESA SUMBERHARJO
156 — 116
  • Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi status, kedudukan, harkat dan martabat Penggugat pada keadaan semula sebagai Perangkat Desa dengan Jabatan Kepala Dusun Tlising Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.338.500,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah);
Pengadilan PTUN PONTIANAK TUN
Register : 20-06-2023 — Putus : 17-10-2023 — Upload : 17-10-2023
Putusan PTUN PONTIANAK Nomor 20/G/2023/PTUN.PTK
Tanggal 17 Oktober 2023 — Penggugat:
TEGUH PRABOWO, S.H
Tergugat:
Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat
225 — 85
  • Mewajibkan Tergugat untuk memulihkan harkat, martabat, dan kedudukan Penggugat pada posisi semula sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  • Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 260.000 (Dua ratus enam puluh ribu rupiah).
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 23-10-2020 — Putus : 03-02-2021 — Upload : 09-02-2021
Putusan PTUN MATARAM Nomor 58/G/2020/PTUN.MTR
Tanggal 3 Februari 2021 — Penggugat:
SAPOAN, S.Pd.i
Tergugat:
Kepala Desa Senaru Kabupaten Lombok Utara
255 — 119
  • Tanggal 22 Juli 2020, atas nama SAPOAN, S.Pdi Jabatan Kepala Dusun Pawang Karya;
  • Mewajibkan kepada Tergugat untuk memulihkan harkat dan martabat atau kehormatan Penggugat sebagaimana semula atau merehabilitasi Penggugat;
  • Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.264.000,- (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);
    • Tanggal 22Juli 2020, atas nama SAPOAN, S.Pdi Jabatan Kepala Dusun PawangKarya;Mewajibkan kepada Tergugat untuk memulihkan harkat dan martabat ataukehormatan Penggugat sebagaimana semula atau merehabilitasiPenggugat;Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalamperkara ini;Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Pihak Tergugat telahmengajukan Eksepsi dan Jawaban secara elektronik pada tanggal 1 Desember 2020Halaman 11 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 58/G/2020/PTUN.
    Majelis Hakim berkesimpulanpenerbitan objek sengketa secara substansial patut dinyatakan bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap objek sengketa patut untukdinyatakan batal dan Tergugat wajib untuk mencabut objek sengketa;Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 97 ayat (11) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara maka tuntutan Penggugat yang Mewajibkan kepada Tergugat untukmemulihkan harkat dan martabat
    Mewajibkan kepada Tergugat untuk memulihkan harkat dan martabat ataukehormatan Penggugat sebagaimana semula atau merehabilitasi Penggugat;5.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 15-04-2021 — Putus : 14-09-2021 — Upload : 20-09-2021
Putusan PTUN MEDAN Nomor 28/G/2021/PTUN.MDN
Tanggal 14 September 2021 — Penggugat:
DORHANAN LUMBANTORUAN
Tergugat:
1.BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
2.KEMENTERIAN DALAM NEGERI
3.GUBERNUR SUMATERA UTARA
4.BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
241 — 177
  • tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, tanggal 5 Maret 2021 atas nama DORHANAN LUMBANTORUAN, Nomor urut 4;
  • Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 824/454/BKD/2021, tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, tanggal 5 Maret 2021 atas nama DORHANAN LUMBANTORUAN, Nomor urut 4;
  • Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat
    Mewajibkan TERGUGAT untuk mengembalikan harkat, martabat, dankedudukan PENGGUGAT sebagaimana mestinya;5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbuldalam perkara aquo;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telahmengajukan Jawaban sebagaimana dengan surat jawabannya tertanggal 10 Juni2021 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:DALAM EKSEPSIHalaman 32 dari 84.
    kedudukan,harkat dan martabat Penggugat pada keadaan semula sebagai Guru di SMPNegeri 1 Baktiraja, Kecamatan Baktiraja, Kabupaten Humbang Hasudutan;Halaman 80 dari 84.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 13-08-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 32/G/2020/PTUN.SMD
Tanggal 17 Desember 2020 — Penggugat:
SAYID MUHDAPI SIRJA
Tergugat:
BUPATI KUTAI TIMUR
369 — 283
  • Tentang Penetapan Pemberhentian Sementara Kepala Desa Kadungan Jaya Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur atas nama Sayid Muhdapi Sirja;
  • Mewajibkan Tergugat untuk mencabutKeputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 141.1/K.419/2019 tanggal 31 Mei 2019 Tentang Penetapan Pemberhentian Sementara Kepala Desa Kadungan Jaya Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur atas nama Sayid Muhdapi Sirja;
  • Memerintahkan Tergugat untuk memulihkan hak Penggugat dalam kemampuan kedudukan, harkat, dan martabat
    Memerintahkan Tergugat untuk pemulihan hak Penggugat dalamkemampuan kedudukan, harkat dan martabat sebagal Kepala DesaKadungan Jaya Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur sepertikeadaan semula;5 Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugatmengajukan jawabannya melalui Sistim Informasi Pengadilan padapersidangan hari Selasa tanggal, 29 September 2020 yang pada pokoknyaadalah sebagai berikut:I.
    Memerintahkan Tergugat untuk memulihnkan hak Penggugat dalamkemampuan kedudukan, harkat dan martabat sebagai Kepala DesaKadungan Jaya. Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur sepertisemula;485.
Pengadilan PN KOTABARU Pidana Umum
Register : 03-11-2022 — Putus : 03-11-2022 — Upload : 04-11-2022
Putusan PN KOTABARU Nomor 31/Pid.C/2022/PN Ktb
Tanggal 3 Nopember 2022 — Penyidik Atas Kuasa PU:
M. RURI RIZKI SATRIA
Terdakwa:
Muhammad Zaini Bin Zainudin.
34 — 8
  • Menyatakan bahwa Anak Muhammad Zaini Bin Zainudin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran MABUK DI TEMPAT UMUM SEHINGGA MENGGANGGU KETERTIBAN ;;
  • Membebaskan Anak Muhammad Zaini Bin Zainudin oleh karena itu dari dakwaan tunggal Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum ;
  • Memulihkan hak-hak Anak dalam kemampuan, Kedudukan, Harkat serta Martabat
Pengadilan PN MAMUJU Perdata
Register : 12-09-2018 — Putus : 28-03-2019 — Upload : 29-06-2022
Putusan PN MAMUJU Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Mam
Tanggal 28 Maret 2019 — Penggugat:
HJ.NORMA TASDIR
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN PUSAT DPP Partai Bulan Bintang PBB
2.DEWAN PIMPINAN WILAYAH DPP Partai Bulan Bintang
69 — 15
  • dan Anggaran Rumah Tangga adalah perbuatan melawan hukum;
  • Menyatakan Surat Keputusan Nomor SK.PP/1304/2018 tanggal 9 Juli 2018 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
  • Memerintahkan Tergugat I dan Terugat II mencabut Surat Keputusan Nomor SK.PP/1304/2018 tanggal 9 Juli 2018;
  • Menyatakan Penggugat tetap sah sebagai Anggota DPRD Kabupaten Mamuju Pdriode 2014-2019 dari Partai Bulan Bintang;
  • Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk merehabilitasi harkat, martabat
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum
Register : 04-10-2021 — Putus : 02-12-2021 — Upload : 07-12-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 2143/Pid.B/2021/PN Sby
Tanggal 2 Desember 2021 — Penuntut Umum:
I GEDE WILLY PRAMANA, SH
Terdakwa:
ANIK SUPRAPTININGSIH ANAK DARI SIN SUPRAPTO
95 — 28

  • M E N G A D I L I

    1. Menyatakan Terdakwa ANIK SUPRAPTI NINGSIH anak dari SIN SUPRAPTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 112/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 21 Juni 2017 — Penggugat:
FARIDAH
Tergugat:
BUPATI DOMPU
65 — 42
  • Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Dompu Nomor: 814.2/059/BKD/2015, Tanggal 21 September 2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Faridah;
  • Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Dompu Nomor: 814.2/130/BKD/2016, tanggal 05 Oktober 2016 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Dompu Nomor: 814.2/059/BKD/2015, Tanggal 21 September 2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Faridah;
  • Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan harkat, martabat
    (vide Bukti P4, Bukti P5 = Bukti T9, Bukti P6 = Bukti T10, BuktiP8 = Bukti T15, Bukti P9 = Bukti T18, Bukti P10 = Bukti P20, Bukti P16,Bukti T7, Bukti T8, dan Bukti T26, serta keterangan saksi Sirajuddin);Menimbang, bahwa harkat, martabat dan penghidupan Penggugatsebagaimana haknya sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil telah diterima dandinikmati dalam rentang waktu sejak diterbitkannya Surat Keputusanpengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sampai denganditerbitkannya obyek sengketa.
    sebuahambiguitas baik dalam tataran teknis kepegawaian, yakni berkenaan denganTMT pengangkatan CPNS maupun SPMT dari Penggugat, maupun tataranyuridis, yaitu mengenai keputusan mana yang dinyatakan sah dan berlakusetelah pembatalan obyek sengketa, apabila diterbitkan surat keputusanpengangkatan CPNS yang baru;Putusan Nomor 112/G/2017/PTUN.MTR Halaman 76Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut, makaMajelis Hakim menilai telah cukup dibatalkannya obyek sengketa, yangmengembalikan harkat, martabat
    Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan harkat, martabat dankedudukan Penggugat pada keadaan semula berdasarkan Surat KeputusanBupati Dompu Nomor: 814.2/059/BKD/2015, Tanggal 21 September 2015Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Faridah;Putusan Nomor 112/G/2017/PTUN.MTR Halaman 785. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeriksaan sengketa inisejumlah Rp. 254.000, (Dua ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah);6.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 113/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 21 Juni 2017 — Penggugat:
MOH. ISHAK
Tergugat:
BUPATI DOMPU
44 — 22
  • Ishak;
  • Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan Penggugat pada keadaan semula berdasarkan Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor: 814.2/245/BKD/2015, Tanggal 21 September 2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Moh. Ishak;
  • Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeriksaan sengketa ini sejumlah Rp. 254.000,- (Dua ratus lima puluh empat ribu rupiah);
  • Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
    • asas profesionalitas maupun larangan konflik kepentingan dalampenerbitan suatu keputusan;Menimbang, bahwa fakta mengenai Penggugat dahulunya merupakantenaga honorer yang telah bertahuntahun mengabdi di Pemerintah KabupatenDompu, yang kemudian telah menempuh proses pemberkasan dan validasi,telah menempuh seleksi/test Calon Pegawai Negeri Sipil, serta telah pulamendapatkan Surat Keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai NegeriSipil, tentu telah berakibat pada ditempatkannya Penggugat dalam harkat,martabat
    (vide Bukti P4, Bukti P5 = Bukti T9, Bukti P6 = Bukti T10, BuktiP8 = Bukti T15, Bukti P9 = Bukti T18, Bukti P10 = Bukti P20, Bukti P16,Bukti T7, Bukti T8, dan Bukti T26, serta keterangan saksi Sirajuddin);Menimbang, bahwa harkat, martabat dan penghidupan Penggugatsebagaimana haknya sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil telah diterima dandinikmati dalam rentang waktu sejak diterbitkannya Surat Keputusanpengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sampai denganditerbitkannya obyek sengketa.
    bahwa Majelis Hakim menilai akan menjadi sebuahambiguitas baik dalam tataran teknis kepegawaian, yakni berkenaan denganTMT pengangkatan CPNS maupun SPMT dari Penggugat, maupun tataranyuridis, yaitu mengenai keputusan mana yang dinyatakan sah dan berlakusetelah pembatalan obyek sengketa, apabila diterbitkan surat keputusanpengangkatan CPNS yang baru;Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut, makaMajelis Hakim menilai telah cukup dibatalkannya obyek sengketa, yangmengembalikan harkat, martabat
    Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan harkat, martabat dankedudukan Penggugat pada keadaan semula berdasarkan Surat KeputusanBupati Dompu Nomor: 814.2/245/BKD/2015, Tanggal 21 September 2015Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Moh. Ishak;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeriksaan sengketa inisejumlah Rp. 254.000, (Dua ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah);6.
Pengadilan PN KALIANDA Pidana Umum Kejahatan terhadap Kesusilaan
Register : 09-08-2023 — Putus : 11-09-2023 — Upload : 21-09-2023
Putusan PN KALIANDA Nomor 218/Pid.B/2023/PN Kla
Tanggal 11 September 2023 —
88 — 55

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa ALDI FERDIANSYAH Bin BUDI SUSANTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya sebagaimana dalam dakwaan
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 16-06-2021 — Putus : 22-10-2021 — Upload : 22-10-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 68/G/2021/PTUN.BDG
Tanggal 22 Oktober 2021 — Penggugat:
Sapii
Tergugat:
Kuwu Jamaras Kidul
194 — 128
  • Menyatakan batal Keputusan Kuwu Jemaras Kidul Nomor: 141.3/KEP.09-DES/2021 Tentang Pemberhentian Saudara Sapii Sebagai Perangkat Desa Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klangenan, tanggal 26 Maret 2021;
  • Mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Kuwu Jemaras Kidul Nomor: 141.3/KEP.09-DES/2021 Tentang Pemberhentian Saudara Sapii Sebagai Perangkat Desa Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klangenan, tanggal 26 Maret 2021;
  • Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi hak dan kedudukan harkat martabat