KEMENTERIAN KEUANGAN RI VS TENGKU DJALIL SAHMENAN ANAK KANDUNG ALM. TENGKU SAHMENAN

Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq.Direktorat Jenderal Pajak cq. Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara IIcq. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran cq.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/KepalaBadan Pertanahan Nasional cq. Kantor Wilayah Badan PertanahanHalaman 2 dari 58 halaman Putusan Nomor 160 /Padt/2018/PT MDNNasional cq.

Dari sisi kelembagaan, antara Pembanding semula Pelawan(Direktorat Jenderal Kekayaan Negara) dengan Turut Terbanding semula Turut Terlawan (Direktorat Jenderal Pajak cq KantorPelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Tanjung Balai)merupakan 2 (dua) unit eselon Idibawah Kementerian Keuangan yangberbeda tugas dan fungsinya.

Siswo Sujanto, DEA, selaku Ketua Tim Penyusunan PaketRancangan UndangUndang Keuangan Negara, Rancangan UndangUndang Perbendaharaan Negara dan Rancangan UndangUndangPemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab KeuanganNegara,tentang perbedaan antara Kementerian Keuangan selakuBendahara Umum Negara (BUN) / Pengelola BMN denganKementerian Keuangan selaku Pengguna Barang.d.

Pasal 1158 PMK Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi danTata Kerja Kementerian Keuangan:Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mempunyai tugasmenyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidangbarang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaannegaralainlain, penilaian, piutang negara, dan lelang sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan.6) Pimpinan Kementerian Negara / Lembaga adalah Pengguna BarangMilik Negara yangberwenang untuk menggunakan Barang MilikNegara, sesuai

PT NATIONAL SAGO PRIMA VS KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU;

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMAPROVINSI RIAU vs. RADEN ADNAN, S.H., M.H

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.PUTUSANNomor 35 K/TUN/KI/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMAPROVINSI RIAU, tempat kedudukan di Jalan JenderalSudirman Nomor 235 Pekanbaru;Dalam hal ini diwakili oleh Drs. H.

., jabatanKepala Sub Bagian Hukum dan KUB Bagian Tata UsahaKantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorB711/KW.04.1/2/BH.04.2/09/2019, tanggal 27 September2019;Pemohon Kasasi;LawanRADEN ADNAN, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Perum Mawaddah, RI/RW 002/003,Kelurahan/Desa Tarai Bangun, Kecamatan Tambang,Kabupaten Kampar;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak

PemohonKasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,putusan Judex Facti sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalampenerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa informasi yang dimohonkan kepada Pemohon Kasasi berupaDaftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) pada Kantor WilayahKementerian Agama Provinsi Riau Tahun 2017 sampai dengan Tahun2018, Data Realisasi modal Kantor Wilayah Kementerian

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KEPALA KANTORWILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU;2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 20 Januari 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, bersamasama dengan Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.,dan Dr.

SUHAJI, M.Si. vs KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR

., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai NegeriSipil pada Kantor Kementerian Agama Sidoarjo, JabatanKepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantrenpada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo,Tempat tinggal Jalan Sidotopo Wetan II/48, KelurahanSidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya ; Selanjutnya disebut ....

PENGGUGAT/ PEMBANDING ;KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWATIMUR, Tempat Kedudukan Jalan Raya Juanda,Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo ; Dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada : 1. SAMSUL ANAM, S.Ag., M.Pdl., Kepala Subbagian Ortaladan Kepegawaian pada Bagian Tata Usaha Kantor WilayahHaL.1 dari 10 Hal. Perkara 87/B/2015/PT.TUN.SBY.Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur ;.

JOKO YULIYANTO, S.Sos., Analis Kepegawaian Madyapada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa. SAMSUN NIAM, SH., Pelaksana Subbagian Ortala danKepegawaian pada Bagian Tata Usaha Kantor WilayahKementerian Agama Provinsi Jawa Timur ; .

KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN, KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA;PT. TANJUNG UNGGUL MANDIRI,;

Yani Kav. 58, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara antara : KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN, KEMENTERIANPERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukanKantor Pusat Kementerian Pertanian Gedung E, Lantai I, Vdan VII, Jalan Harsono RM, Nomor 3, Ragunan, PasarMinggu, Jakarta 12550, dalam perkara ini memberi kuasa1 Suharyanto, S.H., jabatan Kepala Biro Hukum dan Informasi PublikKementerian Pertanian; 2 M.M. Eddy Purnomo, S.E.

Dalam Pokok Perkara : 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untukseluruhnya; 2 Menyatakan batal keputusan tata usaha negarayang diterbitkan oleh Tergugat/Kepala BadanKarantina Pertanian, Kementerian PertanianRepublik Indonesia berupa Berita Acara Penolakan(Declaration of Refusal), Formulir KH8.b,Nomor : 2012.1.003.00.8B.1.009.109 bertanggal 27Agustus 2012; 3 Mewajibkan Tergugat/Kepala Badan KarantinaPertanian, Kementerian Pertanian RepublikIndonesia mencabut Berita Acara Penolakan(Declaration of Refusal

Pengurus Gereja Pentakosta;Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Kementerian Agama Republik Indonesia

PENGGUGAT ; waneneennanenenn enn enn enn eenenneenennsens==== Melawan wan ann nnne ane ===DIREKTURJENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA,Berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin No. 6 Jakarta Pusat,Dalam sengketa ini memberikan kuasa khusus kepadaJamartuah Purba, S.H, Asi P. Tinambunan, S.H danJohnson Parulian Hottua, S.H.

Nomor: 01/G.S/2011/PTUNMDN,selanjutnya diteruskan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta padatanggal 28 Juni 2011 dengan register perkara Nomor : 127/G/2011/PTUNJKT dantelah diperbaiki dalam sidang pemeriksaan persiapan tanggal 4 Agustus 2011,Penggugat mengemukakan halhal sebagai berikut ;Tenggang Waktu Penggugat : 220 n2 ern one nonoBahwa Penggugat mengetahui dan menerima Surat Nomor Dt.Ill.I/BA.02/107/2011 dari Direktur Urusan Agama Kristen, Direktorat Jenderal BimbinganMasyarakat Kristen, Kementerian

Pentakosta, berdasarkan AnggaranDasar dan Peraturan Rumah Tangga Gereja Pentakosta pada Bab VTentang Kepengurusan, pada Pasal 8 ayat 1 dan 2 serta Surat KeputusanDewan Pertimbangan Gereja Pentakosta Nomor : KEP01/DP/GP/XXXIIl/03/10 dan Surat Keputusan Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta Nomor :07/XXXIII/PP/SK/04/10, yang berkedudukan di Jalan Lingga Nomor 24 A,PSOE Si BUTTE g nnn nnn nnerBahwa Penggugat pada tanggal 22 Nopember 2010 telah menerima suratdari Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Kementerian

Ditjen Bimas Kristen Kementerian Agama Republik Indonesiatidak pernah mengeluarkan pernyataan/ pengakuan tentang hasilSinode Kerja XXXIlIl tanggal 19 s/d 21 Maret 2010, terutamapenggantian dan pengangkatan Pucuk Pimpinan yang baru, atasnama Pdt. J. Sihombing dkk. Sidang Sinode XXXIll adalah dalamrangka rekonsiliasi dan konsolidasi organisasi ;3.

Bahwa sampai saat ini Dewan Pertimbangan dan PucukPimpinan Sinode Gereja Pentakosta yang tercatat dalam DitjenBimas Kristen Kementerian Agama adalah Pucuk Pimpinan danDewan Pertimbangan Gereja Pentakosta hasil Sinode PeriodeGereja Pentakosta 2008 2012 5 222 ne noooHalaman 5 dari 45 halaman Putusan No. 127/G/2011/PTUNJKT4.

LALU MUHAMAD PADIL, DKK VS KEMENTERIAN ATR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT, DKK

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHANRAKYAT, berkedudukan di Jalan Pattimura Nomor 20,Kebayoran Baru, Jakarta;Para Turut Termohon Kasasi:Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Para Pemohon Keberatan dalam permohonannya memohon kepadaPengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:1. Mengabulkan permohonan keberatan Para Pemohon untuk seluruhnya;2.

.;INSPEKTUR BIDANG INVESTIGASI PADA INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.;

., Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan;3. LIMAR MARPAUNG, S.H., Kepala Sub Bagian BantuanHukum .B pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan;Hal1 dari 10 hal. Put. No. 300/B/2016/PT.TUN.JKT4. ARIF PURWADI SATRIYONO, S.H., Penanganan Perkara IB Tk. pada Bagian Bantuan Hukum Biro Bantuan Hukum KementerianK@UANQAN; nn nnn nnn nnn nen nnn noe nnn non nee on en nnn eee nee nne =5. ERNI NURAENI SANTOSA, S.H., Penanganan Perkara B Tk.

HANDREY PRAMANA, S.H., Penangana@ SPerkara IB Tk.V padaBagian Bantuan Hukum Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan; veneer won nen nn enone rns nnn nee nee cee ca nnn nnnKesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai pada KantorBiro Bantuan Hukum Sekestariat Jenderal Kementerian Keuangan,beralamat di Gedung Djuanda Lantai 15 Kementerian Keuangan, JalanDr. Wahidin R aya Wo 1 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor . sku.

DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN, KEMENTERIAN PERTANIAN;PT. FORMITRA MULTI PRAKARSA

Yani Kav. 58, Jakarta Pusat,telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,KEMENTERIAN PERTANIAN, tempat kedudukan KantorPusat Kementerian, Gedung D Lantai 8, Jalan HarsonoRM, Nomor 3, Jakarta selatan, dalam hal ini memberikankuasa kepada : 1.Suharyanto, S.H., jabatanKepala Biro WHukum danInformasi Publik, SetjenKementerian Pertanian; Ir. Abdul Madjid, jabatanSekretaris Ditjen Prasaranadan Sarana Pertanian; Ir.

,Staf Bagian Umum, Setditjen.Prasarana dan SaranaPertanian; 11.Sofyan Arifin, S.H., Staf BiroHukum dan Informasi Publik; Kesemuanyanya warga negara Indonesia, memilihdomisili hukum tetap pada Kantor Direktorat JenderalPrasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian,Jalan Harsono RM.

Menyatakan batal Surat Direktur JenderalPrasarana dan Sarana Pertanian,Kementerian Pertanian Nomor 586/PL.210/B/8/2012, bertanggal 14 Agustus 2012, perihalPelelangan BLP Paket A yang diterbitkanT@R QUAL; sesee nesses teeceennteneeecemen entHim.5 dari 12 him. Put. No. 75/B/2013/PT.TUN.JKT3.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabutSurat Direktur Jenderal Prasarana dan SaranaPertanian, Kementerian Pertanian Nomor :586/PL.210/B/8/2012, bertanggal 14 Agustus2012, perihal PelelanganBLP Paket A tersebut; n nnn nnn no nnn nn nen4.

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali: KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA (KLHK)tersebut;

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANANREPUBLIK INDONESIA (KLHK) vs PT KUMAI SENTOSA

KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN, KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA;PT. AGRO GIRI PERKASA;

Yani Kav. 58, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara antara : KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN, KEMENTERIANPERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukanKantor Pusat Kementerian Pertanian Gedung E, Lantai I, Vdan VII, Jalan Harsono RM, Nomor 3, Ragunan, PasarMinggu, Jakarta 12550, dalam perkara ini memberi kuasakepada :1 Suharyanto, S.H., jabatan Kepala Biro Hukum dan Informasi PublikKementerian Pertanian; 2 M.M. Eddy Purnomo, S.E.

Dalam Pokok Perkara : 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untukseluruhnya; 2 Menyatakan batal keputusan tata usaha negarayang diterbitkan oleh Tergugat/Kepala BadanKarantina Pertanian, Kementerian PertanianRepublik Indonesia berupa Berita Acara Penolakan(Declaration of Refusal), Formulir KH8.B, Nomor: 2012.1.011.01.8B.1.000099 tanggal 24 Agustus201 2;3 Mewajibkan Tergugat/Kepala Badan KarantinaPertanian, Kementerian Pertanian RepublikIndonesia mencabut Berita Acara Penolakan(Declaration of Refusal),

SURIANTO, dkk vs KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, dkk

HADI POERNOMO vs INSPEKTUR BIDANG INVESTIGASI PADA DIREKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN RI

Wasesa, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 6 Juni 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanINSPEKTUR BIDANG INVESTIGASI PADA INSPEKTORATJENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIKINDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Dr.

., dan kawankawan, masingmasing Kepala BiroBantuan Hukum Kementerian Keuangan dan Para Pejabatserta Penangan Perkara pada Bagian Bantuan Hukum BiroBantuan Hukum Kementerian Keuangan, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor SKU1/lJ.9/2018, tanggal 22 Juni2018;Termohon Peninjauan Kembali;Halaman 1 dari 4 halaman.

KEMENTERIAN KEUANGAN c.q. MENTERI KEUANGAN VS Ahli Waris DIYANI PUJI ASIH, DKK

KEPALA BIRO, SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG;

Raymond Ray : Pelaksana pada Biro Umum,Kementerian Keuangan;Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pegawai pada Biro BantuanHukum Kementerian Keuangan, yang berkantor di Gd. Djuanda Lantai15, Jalan Dr.

Bahwa namun Tergugat telah sewenangwenang menerbitkan KeputusanTUN yang menyatakan bahwa tanah milik Kementerian Keuangan yangbelum bersertifikat (luas + 16.190 M?) bukan sebagai tanah milikKementerian Keuangan karena Kementerian Keuangan tidak punya hakuntuk mengajukan permohonan kepada Tergugat agar Tergugat tidakmemproses segala bentuk permohonan peralinan hak atas tanah seluas+ 16.190 M?;19.Bahwa tindakan sewenangwenang dari Tergugat telah secara nyatanyata melanggar asas kepastian hukum.

S206/SJ.8/2012, perihal permohonan untuktidak melakukan pengalihan status tanah milik Kementerian Keuangan diKomplek Keuangan Kelurahan Karang Tengah Kota Tangerang.

karena Kementerian Keuangan tidak punya hak untukmengajukan permohonan kepada Termohon PK agar Termohon PK tidakmemproses segala bentuk permohonan peralihan hak atas tanah seluas +16.190 M?, padahal Termohon PK telah memutuskan bahwa tanah seluas +16.190 M?

milik Kementerian Keuangan berdasarkan:a. pernyataan Kepala Kantor Pertanahan Tangerang pada rapat tanggal 27April 2011; danb. produk hukum Termohon PK berupa Gambar Situasi Nomor: 18662/1992tanggal 25 November 1992.Bahwa adanya Keputusan TUN tersebut juga berpotensi hilangnya hakkepemilikan Kementerian Keuangan atas tanah seluas + 16.190 M2,padahal negara telah menggelontorkan sejumlah dana yang tidak sedikituntuk membebaskan tanah tersebut pada Tahun 1975.Bahwa tindakan inkonsistensi dari Termohon

KEMENTERIAN KEUANGAN;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA (KLHK) dan Pemohon Kasasi II juga Termohon Kasasi I PT PALMINA UTAMA tersebut; 2. Menghukum Pemohon Kasasi II juga Termohon Kasasi I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA (KLHK) VS PT PALMINA UTAMA

ekonomis sebesar Rp16.325.121.400,00 (enambelas miliar tiga ratus dua puluh lima juta seratus dua puluh satuempat ratus rupiah);Menghukum Termohon Kasasi semula Terbanding atau Tergugat untukmembayar biaya pemulihan fungsi ekologis lahan yang telah terbakarseluas 511 (lima ratus sebelas) hektar dengan total biaya sebesarRp128.224.849.500,00 (seratus dua puluh delapan miliar dua ratus duapuluh empat juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu lima ratusrupiah) dengan cara disetor langsung ke Kas Kementerian

Perosot karbon Rp188.689.500,00;Total Rp4.562.849.500,00;Menghukum Termohon Kasasi semula Terbanding atau Tergugat untukmembayar kerugian immateriil negara secara tunai kepada PemohonKasasi semula Pembanding atau Penggugat dengan disetor langsung keKas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia,melalui rekening Nomor 1220007923736 Mandiri Cabang JakartaGedung Pusat Kehutanan, atas Nama BPN 182 Direktorat PenyelesaianSengketa Lingkungan' Hidup, Kode Akun 425829PendapatanDenda/Kompensasi

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi juga TermohonKasasi I KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANANREPUBLIK INDONESIA (KLHK) dan Pemohon Kasasi II juga TermohonKasasi PT PALMINA UTAMA tersebut;2. Menghukum Pemohon Kasasi II juga Termohon Kasasi untuk membayarbiaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratusribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakimpada hari Selasa tanggal 24 Juni 2019 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., CN.

HALIM, DKKTergugat:1.Kementerian Kehutanan RI2.Dirjen Perlindungan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan RI Cq. Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan3.Dirjen Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan RI Cq. Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XX Lampung-Bengkulu

KEMENTERIAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, Beralamat di GedungManggala Wanabakti, Jalan Gatot SubrotoSenayan, Jakarta, selanjutnyadisebut sebagai Tergugat I;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya masingmasing bernama KRISNA RYA, SH.,MH., SUPARDI, SH., Drs. AFRODIAN LUTOIFI, SH., M.Hum., YUDIARTYANTO, SH., MT., RASYID JOHN UNO, SH., M.H., DEWI UNTARI, S.Hut.,M.Hum., ABIMANYU PRAMUDYA, SH., EDUARD ELUAMA, SH., M.ZAENURI, SH., HERDIANTO, SH., MH., WIJAYADI BAGUS MARGONO, SH.

Kesemuanya adalah Pegawai pada Kementerian Kehutanan RI yang beralamat di GedungManggala Wanabakti, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, dan:Ir. MUNIFUL HAMID, AMRI, SH., M.Hum., JIMMY FONDA, SH., dan MARISFERIYADI, SH., M.Hum.. =nKesemuanya adalah Pegawai pada Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatanyang beralamat di Jl. Ir. H.

Raden Gunawan No. 41 Rajabasa, BandarLampung berdasarkan surat Kuasa Khusus dengan Hak Substitusi Nomor KS.541/BBTNBBS.2/2014 tanggal 2 Juni 2014, yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Liwa tanggal 03 Juni 2014, Nomor : 20/SK/HK/2014/PN.LW;DIRJEN PLANOLOGI KEHUTANAN KEMENTERIAN KEHUTANANREPUBLIK INDONESIA Cq.

ZAENURI, SH., HERDIANTO, SH., MH., WIJAYADI BAGUSMARGONO, SH., KHIKMATUL AZIZAH, S.Ag., M.Hum., FRANCISCABUDYANTI, SH., MH., JOVAN JULIAWAN, SH., SADIKIN EKA SATRIAKABAN, SH., dan RADITYO PRIMA YUDHANTO, SH.Kesemuanya adalah Pegawai pada Kementerian Kehutanan RI yang beralamat di GedungManggala Wanabakti, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat,Ir.

Kementerian Kehutanan RepublikIndonesia...Gugatan demikian adalah cacat formal karena dalam hukum acara perdata,gugatan terhadap badan hukum publik dialamatkan kepada pimpinannyabukan lembaga atau instansinya sebagaimana ketentuan Pasal 6 No. 3 Rv(Hukum Acara Perdata, Sudikno Mertokusumo, hal. 103).

Pembanding/Tergugat I : KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI Diwakili Oleh : KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI
Pembanding/Tergugat II : Kantor Regional VII BKN Palembang Diwakili Oleh : KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI
Terbanding/Penggugat : SITI ZUBAIDAH

LAILI ANITA >< Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI

Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan dan KebudayaanRL beralamat Gedung C lantai 10 Jl Jend. Sudirman Senayan Jakarta 10270, dalamhal ini memberkan kuasa kepada Syamsul Hadi, SH.,MH., Lido Cahyadi, SH.

Bahwa Penggugat telah mengirimkan surat kepada kepala Biro Hukum dan16.Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Perihal Mohon Klarifikasitanggal 04 Maret 2015 mengenai surat yang ditembuskan kepada Dinas PendidikanKab.

Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservaioir Beslag) harta milik Tergugatyaitu Gedung C lantai 10 dan 11 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI5.

Bahwa dalam kompanisi isi gugatan, PENGGUGAT mendudukan Biro Hukum danOrganisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaiHal 20 Putusan No.527/Pdt.G/2015/PN.Jkt.

Penggugat mendudukan Biro Hukum danOrganisasi kementerian pendidikan dan Kebudayaan sebagai Tergugatsedangkan Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang sebagai Turut Tergugat;b.