Pembanding/Penggugat : Nurmansyah Diwakili Oleh : Nurmansyah
Terbanding/Tergugat : Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

Keputusan Menteri Luar Negeri RepublikIndonesia Nomor: 20924/B/KP/05/2019/03 tertanggal 27 Mei 2019 atasnama Nurmansyah NIP: 19780104 199903 1 001; Mewajibkan kepada Tergugat untuk mecabut Surat Keputusan MenteriLuar Negeri Republik Indonesia Nomor: 20924/B/KP/05/2019/03 tertanggal27 Mei 2019 atas nama Nurmansyah NIP: 19780104 199903 1 001; Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan TataUsaha Negara yang baru berupa pemberhentian tidak atas permintaanPenggugat dari Pegawai Kementerian

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SATUAN KERJA JALAN BEBAS HAMBATAN KEMENTERIAN PUPR, dk vs HERU SUWARTI,

PUTUSANNomor 1554 K/Pdt/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagaiberikut dalam perkara:PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SATUAN KERJAJALAN BEBAS HAMBATAN KEMENTERIAN PUPR,berkedudukan di Jalan Sabo, Krodan, Desa Maguwohario,Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta,diwakili oleh Wijayanto, Pejabat Pembuat KomitmenPengadaan Tanah Jalan Tol Kulonprogo Yogyakarta Solo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Galih

KIMCO ARMINDO
Tergugat:
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Turut Tergugat:
1.Direktorat Jenderal Pajak
2.Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
4.Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur

., DKK VS DIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN KEMENTERIAN PERTANIAN RI;

., Auditor Utama, InspektoratJenderal Kementerian PertanianTIN LATIFAH, S.P., M.Si., Auditor Madya, InspektoratJenderal Kementerian Pertanian;MEDY PRAMADY R, S.P., Kepala Subbagian Hukum danHumas Ditjen Tanaman Pangan;Drs.

AGUSTINE MARIYANI VERRA, S.H., Fungsional Umum, BiroHukum dan Informasi Publik;Semuanya berkantor pada Kantor Direktorat Jenderal TanamanPangan, Kementerian Pertanian, Jalan AUP, No. 3, Pasar Minggu,Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor320/HK.420/C/05/2015 tanggal 8 Mei 2015,Termohon Kasasi dahulu Terbanding/T ergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPara Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding

Memberikesan seolaholah ada keputusan Kementerian Pertanian yang tidakmengizinkan pengalihan status/Kelas Rumah Dinas Dari Golongan IIke Golongan Ill;Bahwa keputusan Tergugat yang isinya pada pokoknya sebagaimanadiuraikan pada angka 2 (dua) di atas adalah keputusan yangbertentangan dengan peraturan perundangundangan dan melanggarAsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik dengan alasan dan dasarsebagai berikut: Bahwa rumah dinas yang dihuni Para Penggugat sekarang ini sudahsemenjak Para Penggugat masih

Putusan Nomor 235 K/TUN/2016YARUMTANI (Yayasan Rumpun Tani) yang bekerja sama denganpihak Departemen Pertanian (sekarang Kementerian Pertanian);Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, Para Penggugat mohonkepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusansebagai berikut:1.2.4.Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan, batal atau tidak sah Surat Tergugat Nomor 230/RT.010/C/03/2015 tanggal 12 Maret 2015.

Putusan No. 82/G/2015/PTUN.JKT;Lingkup Kementerian Pertanian Nomor 126/PL.120/A/01/2013, tanggal 9Januari 2013, hal: Tindakan/langkahlangkah yang segera diambil adalahsebagai berikut:1. Penghunian Rumah Negara/Dinas hanya diberikan kepada Pejabatatau PNS;2. Bagi Pejabat atau Pegawai Negeri harus memiliki Surat IzinPenghunian(SIP);3.

PNB INDONESIA;DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

:cceeeeeeees PENGGUGAT ;LAWAN:DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Berkedudukan di JalanH.R. Rasuna Said Kav. X6, Kuningan, Jakarta Selatan, dalamperkara ini memberikan kuasa kepada : 1. Maryoto Sumadi MS, S.H.,M.M. Direktur Lalu Lintas Keimigrasian;2. Agato Parlindungan Perkasa Simamora, S.H. KasubditPengelolaan Dan Analis Dokumen Perjalanan ; 3. Agung Sampurno, S.E. Kabag Hubungan Masyarakat Dan4. Eko Budianto, S.H.,M.Si.

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia DKI Jakarta Nomor: W.10.UM.01.01268 Tahun2014 tentang Izin Operasi Pengurusan Jasa Keimigrasian, tanggal2/7 November 2014 ;

Hj, DEWI AZKA;DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN HUKUM DAN KONSERVASI ALAM KEMENTERIAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

DALIMA;SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Selanjutnya disebut ri easaceriiumaneetenuaamoemnauaaasaad PENGGUGAT;SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL DIREKTORAT JENDERALBEA DAN CUKAI KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIKINDONESIA,berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad YaniJakarta,Dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada :Hal 1 dari 30 hal Putusan Nomor: 83/G/2013/PTUNJKT.1. Sugeng Apriyanto, S.sos., Msi.;2. Didik Hariyanto, S.H.M.M.;3. Widi Kurnianto, S.SoS.;4. Sugeng Meijanto Poerba, S.H.,M.H.; 5. Agus Amiwijaya, S.H.M.H.; 6.

nnnTENTANG DUDUK SENGKETAMenimbang, bahwa Penggugat telah menggugat melaluisuratgugatannya tertanggal 21 Mei 2013, yang didaftar di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 21 Mei2013dalam Register Perkara Nomor: 83/G/2013/PTUNJKT, dan gugatanPenggugat tersebut telah diperbaiki pada tanggal 25 Juni 2013,sebagaiDSTI eee eee anne enero nauaaeane na nancsanmiesinOBJEK GUGATAN :2n2 enn enn cence necesSurat Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Direktorat Jenderal Beadan Cukai Kementerian

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan ini adalahKeputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan/diterbitkan olehTergugat berupa Surat Keputusan Sekretaris Direktorat JenderalDirektorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RepublikIndonesia No. S126/BC.1/2013, tanggal 25 Februari 2013, Perihal:Permintaan Pengalihan Status Rumah Negara MenjadiGolongan Ill; 2.

Bahwa Surat Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal DirektoratJenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik IndonesiaNo.

Keuangan Republik Indonesia No.$126/BC.1/2013, tanggal 25 Februari 2013, Perihal:Permintaan Pengalihan Status Rumah Negara MenjadiGolongan Ill dimaksud; Kedua, sifat individualnya dapat dilihat dari Surat KeputusanSekretaris Direktorat Jenderal Direktorat Jenderal Bea danCukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : S126/BC.1/2013, tanggal 25 Februari 2013 itu ditujukan tidakuntuk umum, tetapi tertentu mengenai alamat maupun halhalyang dituju; Hal 5 dari 30 hal Putusan Nomor: 83/G/2013/PTUNJKT.Ketiga

Menyatakan batal Tindakan administrasi Tergugat yang tidak melakukan tindakan memasukkan/ memproses Izin Usaha Pertambangan PT.Tujuh Putri Delimatama sebagaimana Surat Permohonan Pengaktifan dan Pendaftaran MODI PT.Tujuh Putri Delimatama Nomor : 001/TPD-ESDM/SP MODI-DJMB/IV/2023 Tanggal 13 April 2023 ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;3.

Mewajibkan Tergugat untuk melakukan Tindakan administrasi pemerintahan berupa memasukkan/memproses Izin Usaha Pertambangan PT.Tujuh Putri Delimatama sebagaimana Surat Permohonan Pengaktifan dan Pendaftaran MODI PT.Tujuh Putri Delimatama Nomor : 001/TPD-ESDM/SP MODI-DJMB/IV/2023 Tanggal 13 April 2023 ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;4.

TUJUH PUTRI DELIMATAMA; Tergugat: DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ESDM RI

CIHUNI MAS;DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA AIR KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

FungsiKementerian PUPR antara lain menyelenggarakan fungsi perumusan,penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumberdaya air;Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan TataKerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dijelaskanHalaman 11 dari 47 halaman. Putusan Nomor : 72/G/LH/2016/PTUN.

Eksepsi Gugatan KaburBahwa obyek sengketa adalah belum dijawabnya Surat Nomor10.20/CMDPX/2015, pada pokoknya surat tersebut meminta suratketerangan dari Kementerian PUPR cq Dirjen Sumber Daya Air, untukdapat dilakukan peningkatan hak sesuai dengan bukti pembayaran dariKantor Pertanahan Kabupaten Tangerang untuk pertimbangan teknispertanahan dan apabila Kementerian PUPR memiliki bukti kepemilikandapat diberikan alas hak kepada PT.

Bahwa pada pokoknya Surat Nomor 10.20/CMDPX/2015 tersebutmeminta surat keterangan dari Kementerian PUPR cq Dirjen SumberDaya Air, untuk dapat dilakukan peningkatan hak sesuai dengan buktipembayaran dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang untukpertimbangan teknis pertanahan dan apabila Kementerian PUPRmemiliki bukti kepemilikan dapat diberikan alas hak kepada PT.Cihuni Mas;4.

Kepala Biro Hukum Kementerian PUkepada Direktur PT. Cihuni Mas (fotokopi sesuaidengan asli);Surat Nomor 10.20/CMDPX/2015 tanggal 20Oktober 2015 perihal Data Kepemilikan dari YosefA.W. Eddy Wijaya Direktur Utama PT. Cihuni MasHalaman 20 dari 47 halaman. Putusan Nomor : 72/G/LH/2016/PTUN. JKT4. Bukti T 45. Bukti T5kepada Bapak Menteri Pekerjaan Umum danPerumahan rakyat cq.

Direktur Jenderal SumberDaya Air (fotokopi sesuai dengan asili);Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentangKementerian Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat (fotokopi sesuai dengan fotokopi);Peraturan Menteri Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kementerian PekerjaanUmum dan Perumahan Rakyat (fotokopi sesuaidengan fotokopi);Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat menghadirkan1 (satu.) orang saksi fakta yang bernama H.

TINGGAL, dkk vs BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

., & Rekan, berkantor di Jalan Kebayoran Lama Raya 9E,Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10September 2014, Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;melawanBADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIAPERHUBUNGAN, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIKINDONESIA, berkedudukan di Jalan Merdeka Timur Nomor 5Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. GilangHasya Hasya Hanugama, S.H., 2. Beny Yudha Kurniawan, S.H.,M.H., 3.

., ketiganya merupakan Pejabatdan/atau Pegawai di Badan Pengembangan Sumber DayaManusia Perhubungan Kementerian Perhubungan, berkedudukandi Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 5, Jakarta Pusat 10110,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2012,Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Hal. 1 dari 12 Hal.

Putusan Nomor 880 K/Pdt/2015Bahwa Penggugat bertindak atas nama Kementerian Perhubungandidasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus bernomor: KP/014/1/2/BPSDMP2012 tanggal 3 September 2012 yang dalam hal ini mewakili kepentinganBadan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan KementerianPerhubungan Republik Indonesia untuk mengajukan gugatan PerbuatanMelawan Hukum atas obyek tanah seluas + 318.822 m?

Jelasnya surat kuasa khusustersebut tidak mempunyai kualitas dan kapasitas untuk mewakili KementrianPerhubungan Republik Indonesia;Bahwa oleh karena Kementerian Perhubungan Republik Indonesia adalahinstitusi yang dipimpin oleh seorang Menteri, yang bertanggung jawab danmemiliki wewenang untuk mengatas namakan Kementerian baik itu diluarmaupun di dalam Pengadilan, maka tindakan kuasa Penggugat di dalamperkara ini harus dinyatakan tidak sah dan patut ditolak.

Penggugat:
PT ARSA
Tergugat:
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL cq. UNIVERSITAS RIAU PROVINSI RIAU, DKK VS NAOMI Br. SINAGA, DKK

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL cq. UNIVERSITASRIAU PROVINSI RIAU, berkedudukan di Jalan Kampus BinaWidya Km 12,5 Simpang Baru, Kecamatan Tampan, KotaPekanbaru, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada H.Djemarin Marat, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Paus Nomor126, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal30 Oktober 2013;2.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL, berkedudukan diJalan Jendral Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat, dalam hal inimemberikan kuasanya kepada Mohammad Ravii, S.H., M.M.

KEMENTERIAN DALAM NEGERI cq. GUBERNUR KEPALADAERAH TK PROVINSI RIAU;3. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT Il KABUPATENKAMPAR, cq. PANITIA PEMBEBASAN TANAH DAERAHTINGKAT Il KABUPATEN KAMPAR, berkedudukan di JalanHR Subrantas, Bangkinang;4.

Universitas Riau, sebagai Tergugat III;Kementerian Dalam Negeri cg. Gubernur Kepala Daerah Tingkat Riau,sebagai Tergugat IV;Bupati Daerah Tingkat Il Kabupaten Kampar cq.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL tersebut;2. Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Il.

Pemohon:
Nunung Djaja
Termohon:
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia

Permohonan a quo Tidak Jelas ditujukan kepada subjek hukum yangkongkret (error in persona)Bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas ditujukan kepada subjek hukum yangkonkret dengan dalil sebagai berikut:1.Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mengajukan permohonanpraperadilan terhadap Kementerian Lingkungan Hidup dan KehutananDirektorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan KehutananDirektorat Penegakan Hukum Pidana;.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 No. 2 Rv (Reglement op de Rechtsvordering),ditentukan bahwa gugatan/permohonan' ditujukan terhadap pimpinanlembaga/instansi;Bahwa permohonan Pemohon seharusnya ditujukan kepada DirekturPenegakan Hukum Pidana pada Direktorat Jenderal Penegakan HukumLingkungan Hidup dan Kehutanan di Kementerian Lingkungan Hidup danKehutanan.Berdasarkan uraian angka 1 sampai dengan angka 4 di atas, maka permohonanpraperadilan a quo adalah permohonan yang error in persona dan olehkarenanya

Karya :LestariTanggal 21 Juli 2020.Kementerian Lingkungan Hidup dan KehutananSurat Keterangan Sah Hasil Hutan KayuKO.A. 0429812, Kayu OlahanPengirim CV. Karya LestariPenerima PD. Cibodas Jaya KayuTanggal 26 Juli 2020JI. Gatot Subroto Km. 32 No. 127Tangerang BantenTanggal 26 Juli 2020. Daftar Kayu Olahan CV. Karya LestariTertanggal 26 Juli 2020Kementerian Lingkungan Hidup dan KehutananSurat Keterangan Sah Hasil Hutan KayuKO.A. 0430173, Kayu OlahanPengirim CV. Karya LestariPenerima PD.

Pasal 55 dan/atau 56 KUHP (vide Bukti T1),yang ditujukan kepada Direktur Penegakan Hukum Pidana pada Dirjen PenegakanHukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup danKehutanan di Jakarta, dimana pada point 5 ditegaskan bahwa dari keterangan EricErianthe dalam berkas perkara Pemohon maupun hasil persidangan dalam perkaraEric Erianthe di Pengadilan Negeri Tangerang tidak terdapat keterangan kerja samaantara Pemohon dengan Eric Erianthe dan didalam point 6 dalam bukti T1 jugaditegaskan

.;KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA.;

No.144//B/2016/PT.TUN JKTMELAWANKEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA ADMINISTRASI JAKARTAUTARA, berkedudukan di Jalan Plumpang Raya No.52Kelurahan Semper, Kecamatan Koja, Jakarta Utara,dalam sengketaini memberi kuasa kepada :1. MARSIMIN, S.E., M.M. 5 So2. HJ. USDIANAH, S.H, jrcworsvneeeesaneceeneenaeAlanbanee3.

SRI MULYA AGUNG;Tergugat:DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ESDM RI;

Penggugat:
NELI
Tergugat:
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH

Kelapa Dua KelurahanKabonena, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Pekerjaan Aparatur SipilNegara (ASN) pada Kantor Kementerian Agama Kota Palu; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama SAHRUL,SH, kewarganegaraanIndonesia, beralamat di JI, Tg. Tada No.22 Palu, Sulawesi Tengah, pekerjaan Advokatpada Kantor HANSS & Associates.

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Januari 2015;Untuk selanjutnya disebut PENGGUGAT; MELAWANKepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah, berkedudukan di JI.Prof. Moh. Yamin No.42 Kota Palu, Sulawesi Tengah; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya masingmasing bernama 1. Drs. AKBAR SIDIK,M.Hi, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Kantor Wilayah Kementerian AgamaProvinsi Sulawesi Tengah JI. Prof. Moh. Yamin No.42 Palu, Pekerjaan/Jabatan KepalaSub bagian Hukum dan KUB., 2.

KewarganegaraanIndonesia alamat Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah JI.Prof. Moh. Yamin No.42 Palu, Pekerjaan/Jabatan Kepala Sub bagian Ortala danKepegawaian. Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor Kw.22.1/2/HK.01.1/712/2015.

- Yayasan As-Shabur VS kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kota Palu

M E N G A D I L I:- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KEMENTERIANKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTORAT JENDERALKEKAYAAN NEGARA tersebut;- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor1/Pdt/2016/PT.Bdg tanggal 24 Maret 2016 yang menguatkan PutusanPengadilan Negeri Bandung Nomor 519/Pdt.G/2014/PN.Bdg tanggal 23 Juni2015;MENGADILI SENDIRI:1. Menyatakan Pengadilan Negeri Bandung berwenang memeriksaperkara a quo;2.

ABDOESSOEKI, dkk VS KEMENTERIAN KEUANGAN RI., cq, DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

PEMERINTAH R.I. cg KEMENTERIAN PERTANIANRI. cq BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGANBIOTEKNOLOGI DAN SUMBERDAYA ~ GENETIKPERTANIAN, berkedudukan di Jalan Tentara Pelajar Nomor3 A, Bogor, diwakili oleh Dr.Ir.Karden Mulya, selaku KepalaBalai Besar Penelitian Dan Pengembangan BioteknologiDan Sumberdaya genetik Pertanian, dalam hal ini memberikuasa kepada Drs.Zulkifli, M.M., dan kawankawan, ParaPegawai di Lingkungan Kementerian Pertanian, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2015;9.

Pasal 1037 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 184/PMK.0112010tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuanganmenyebutkan:Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mempunyai tugas merumuskanserta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidangkekayaan negara, piutang negara, dan lelang;g.

Bahwa Penggugat dan Tergugat VIII adalah dua (2) Kementerian yangbertindak mewakili pemerintah Negara republic Indonesia, bahwa Tergugat I,V, dan VII menolak dengan tegas dalildalil gugatan Penggugat, kecualiterhadap yang benar adanya, selanjutnya mengenai;2.

tetap;Bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Bandung berwenangmemeriksa perkara a quo dan karena Judex Facti/Pengadilan Negeri belummemeriksa dan memutus pokok perkara maka diperintahkan agar kedua belahpihak dipanggil dan dibuka persidangan untuk memeriksa dan memutus pokokperkara;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidakperlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapatbahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dariPemohon Kasasi KEMENTERIAN

EMAY HANNI HAYA PRAMESTI AIKA vs KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH

., Pekerjaan PNS padaKantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa2. Hartanto, SH., Pekerjaan PNS pada Kantor WilayahKementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;3. H. Akhmad Suaidi. S.Pd., Pekerjaan PNS padaKantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi JawaPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telahMGI ACA f ~~~ ann nn nnn ne nnn nse nnn ennenne nan aeonennacnacnacrannasnesnascannns1.

Ny.MERIYATI ditulis juga MERYATI VS Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian keuangan Republik Indonesia , DKK

Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian keuangan Republik Indonesiaberkedudukan di Jakarta cq Direktorat Jenderal kekayaan Negara cqKantor Wilayah N Lelang malang X DirektoratnJenderal kekayaannegara cq Kantor Pelayanan Kekayaan negara dan Lelang Malangberalamat di Jl. S Supriadi No.157 Malang, selanjutnya disebut sebagainono TERLAWANI;Il.