Ditemukan 46906 data
16 — 0
- Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 173/Pdt.G/2020/PA.Mbl, dari Pemohon;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Bulianuntuk mencatat pencabutan perkara ini dalam register perkara;
- Membebankan kepada Pemohonuntuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp291.000,00 (duaratus empat puluh enamribu rupiah);
173/Pdt.P/2020/PA.Mbl
17 — 0
Menyatakan perkara Nomor 173/Pdt.G/2014/PA.JB. dibatalkan;2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat untuk mencoret perkara tersebut dalam register perkara.3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 616.000,- (Enam ratus enam belas ribu rupiah);
173/Pdt.G/2015/PA.JB
PENETAPANNomor 173/Pdt.G/2015/PA JB. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama di Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaratertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkarayang diajukan oleh:PENGGUGAT, Umur XX tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan KarywatiSwasta, Tempat tinggal Kota Jakarta Barat.
Selanjutnya disebutTERGUGAT;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 5 Januari 2015 yang terdaftardikepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 173/Pdt.G/2015/PA JB.
Redaksi Rp. 5.000,Jumlah Rp. 616.000,(Enam ratus enam belas ribu rupiah)Hal. 3 dari hal2 Pen.No. 173/Pdt.G/2015/PA JBHal. 5 dari hal2 Pen.No. 173/Pdt.G/2015/PA JBPENETAPANNomor : 69/Pdt.P/2008/PA.JB.* oea1 ell eT .ey EE a edDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Jakarta Barat di Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telahmenjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan
DAHLAN, menerangkan sebagai berikut :1 Bahwa saksi Kenal kepada Pemohon dan kenal kepada isteri Pemohon bernama Hj.Suryati ;Hal. 9 dari hal2 Pen.No. 173/Pdt.G/2015/PA JBa BF WO NBahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon ;Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Hj. Suryati sebagai suami isteri yang sah ;Bahwa saksi tahu dari pernikahn pemohon dengan Hj. Suryati tidak dikaruniai anak ;Bahwa saksi tahu orang tua Hj.
NEMIN AMINUDDIN, SH, MHPanitera PenggantiHal. 17 dari hal2 Pen.No. 173/Pdt.G/2015/PA JBENDANG PURWIHARTATI, SHPerincian Biaya :1. PNBP Rp. 30.000,2 Redaksi Rp. 5.000,3. Biaya Panggilan Rp. 75.000,4 Biaya Meterai Rp. 6.000.Jumlah Rp. 116.000,Untuk salinan yang sama bunyinya olehWAKIL PANITERA PENGADILAN AGAMA CIMAHIDrs. H. MASGIRI, SH, MH.
105 — 42
- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Turut Tergugat I ;- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 173/Pdt.G/2017/PN.Amp. tanggal 2 Agustus 2018, yang dimohonkan banding tersebut.- Menghukum Pembanding Semula Turut Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding dianggarkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) .
Turut Terbanding ; Komang Suantara, bertempat tinggal di Br Dinas Tengah, Desa Selumbung,KecManggis, Kab Karangasem ;Semula sebagai Turut Tergugat II sekarang TurutTerbanding ;Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang berhubungan denganperkara ini ;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Nopember2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapurapada tanggal 20 Nopember 2017 dalam Register Nomor 173
1.050.000.000,Terbilang : Satu milyar lima puluh juta rupiahDALAM KONVENSI DAN REKONVENSIHalaman.23 dari Hal.28 Putusan Perdata Nomor 196/Padt/2018/PT DPS.Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuanyang berlaku;Jika Majelis Hakim berpendapat beda, maka kami mohon putusan yangseadil adilnya (ex aquo et bono)Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan NegeriAmlapura telah menjatunkan Putusan sebagaimana dalam salinan resmi PutusanPengadilan Negeri Amlapura Nomor 173
dari Hal.28 Putusan Perdata Nomor 196/Pdt/2018/PT DPS.Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yangdibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Amlapura yang menerangkanbahwa pada tanggal 18 Oktober 2018 dan 29 Oktober 2018 permohonan bandingtersebut telah diberitahukan/disampaikan dengan cara seksama kepadaPenggugat / Terbanding dan Turut Tergugat II / Turut Terbanding serta Tergugat /Terbanding ;Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding(inzage) Nomor 173
Nomor 173 / Pdt.G /2017 / PN.Amp.TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa permohonan banding dari Turut Tergugat I/Pembanding,telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta memenuhipersyaratan yang ditentukan oleh undangundang, oleh karena itu permohonanbanding tersebut secara formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa Turut Tergugat I/Pembanding dalam permohonanbandingnya tidak mengajukan Memori banding, sehingga tidak diketahui apa yangmenjadi alasan Pembanding mengajukan permohonan
.26 dari Hal.28 Putusan Perdata Nomor 196/Padt/2018/PT DPS.pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan pertimbangan hukum sendirioleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkatbanding ;Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbanganpertimbangan hukum MajelisHakim Tingkat Pertama tersebut diambil alin dan dijadikan dasar didalampertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan PengadilanNegeri Amlapura Nomor 173/Pdt.G/2017/PN.Amp. tanggal 2 Agustus
13 — 10
MENGADILI
Menetapkan
- Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
- Menyatakan perkara nomor 173/Pdt.G/2020/PA.Crp. di cabut;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah 276.000 ( dua ratus tujuh puluh enamribu rupiah);
173/Pdt.G/2020/PA.Crp
PENETAPANNomor 173/Pdt.G/2020/PA.Crp.ue4 2mayDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Curup yang menerima, memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapansebagai berikut dalam perkara pihakpihak antara :PENGGUGAT, Lahir di Beliti tanggal 10 Juli 1994, agama Islam, pendidikanSekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaanPetani, tempat kediaman di Kabupaten Rejang Lebong,sebagai Penggugat;melawanTERGUGAT, Lahir di Kepala
Lebong, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Curup nomor173/Pdt.G/2020/PA.Crp. tanggal 13 Januari 2020 tentang penunjukan MajelisHakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;Telah membaca suratsurat perkara yang bersangkutan dan setelahmendengar keterangan Penggugat dipersidangan;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal15 April 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curupdibawah register nomor 173
/Pdt.G/2020/PA.Crp. tanggal 15 April 2020mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan mengemukakanalasan dan dalildalil sebagaimana terurai didalam surat gugatannya mutatismutandis dianggap telah termuat dan terulang kembali menjadi bagiandudukperkaranya;Halaman 1 dari 7 Penetapan No. 173/Pdt.G/2020/PA.CrpMenimbang, bahwa berdasarkan alasan beserta dalildalil yangdikemukakan didalam posita gugatannya itu, Penggugat memohon agar KetuaPengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa
Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;Halaman 5 dari 7 Penetapan No. 173/Pdt.G/2020/PA.Crp2. Menyatakan perkara nomor 173/Pdt.G/2020/PA.Crp. di cabut;3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp. 276.000, (Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim PengadilanAgama Curup hari Selasa tanggal 28 April 2020 Masehi bertepatan dengantanggal 05 Ramadhan 1441 Hijriyyah oleh kami Syamsuhartono, S.Ag. SE.
=Rp. 6.000,Halaman 6 dari 7 Penetapan No. 173/Pdt.G/2020/PA.Crp7. Biaya Redaksi .................. = Rp. 10.000.,Jumlah = Rp. 276.000,(Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).Untuk Salinan yang sama bunyinyaPanitera Pengadilan Agama Curup,Gustina Chairani, S.H.Halaman 7 dari 7 Penetapan No. 173/Pdt.G/2020/PA.Crp
68 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
x Rp1.758.522,00 x 1 x 1,5 x 30 hari) +(1/173 x Rp1.758.522,00 x 10 x 2 x 30 hari)) = Rp85.232.410,00;Keterlambatan pembayaran upah lembur bulan November 2012:50% x 25 bulan x (1/173 x Rp1.758.522,00 x 1 x 1,5 x 30 hari) +(1/173 x Rp1.758.522,00 x 10 x 2 x 30 hari) = Rp81.954.241 ,00;Keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Desember 2012:50% x 24 bulan x ((1/173 x Rp1.758.522,00 x 1 x 1,5 x 30 hari) +(1/173 x Rp1.758.522,00 x 10 x 2 x 30 hari)) = Rp78.676.071,00;Keterlambatan pembayaran upah lembur
lembur bulan Februari 2013:50% x 22 bulan x ((1/173 x Rp2.530.000,00 x 1 x 1,5 x 30 hari) +(1/173 x Rp2.530.000,00 x 10 x 2 x 30 hari)) = Rp103.759.249,00;Keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Maret 2013: 50%x 21 bulan x ((1/173 x Rp2.530.000,00 x 1 x 1,5 x 30 hari) +(1/173 x Rp2.530.000,00 x 10 x 2 x 30 hari)) = Rp99.042.919,00;Hal. 14 dari 106 hal.
lembur bulan Desember 2012:50% x 24 bulan x ((1/173 x Rp1.758.522,00 x 1 x 1,5 x 30 hari) +(1/173 x Rp1.758.522,00 x 10 x 2 x 30 hari)) = Rp78.676.071,00;Keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Januari 2013: 50%x 23 bulan x ((1/173 x Rp2.530.000,00 x 1 x 1,5 x 30 hari) + (1/173 xRp2.530.000,00 x 10 x 2 x 30 hari)) = Rp108.475.578,00;Keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Februari 2013:50% x 22 bulan x ((1/173 x Rp2.530.000,00 x 1 x 1,5 x 30 hari) +(1/173 x Rp2.530.000,00 x 10 x 2 x 30 hari
lembur bulan Maret 2013: 50%x 21 bulan x ((1/173 x Rp2.530.000,00 x 1 x 1,5 x 30 hari) +(1/173 x Rp2.530.000,00 x 10 x 2 x 30 hari)) = Rp99.042.919,00;Hal. 46 dari 106 hal.
lembur bulan Februari 2013:50% x 22 bulan x ((1/173 x Rp2.530.000,00 x 1 x 1,5 x 30 hari) +(1/173 x Rp2.530.000,00 x 10 x 2 x 30 hari)) = Rp103.759.249,00;Hal. 74 dari 106 hal.
66 — 29
- Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor 173/Pdt.G/2016/PA.TR tanggal 9 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Zulqadah 1437 Hijriah;- Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
disebutsebagai Pembanding;MelawanTerbanding, lahir di ParePare, tanggal 6 Maret 1975, agama Islam,pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di JalanXxxx Kabupaten Berau, semula sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang disebut sebagai Terbanding;Pengadilan Tinggi Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua suratsuratyang berhubungan dengan perkara ini;DUDUK PERKARABahwa dengan mengutip segala uraian yang dimuat dalam PutusanPengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor 173
Tanjung Redeb dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 9Agustus 2016 dengan dihadiri oleh Pemohon danTermohon;Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Tanjung Redeb tersebut,Termohon menyampaikan rasa tidak puas dan keberatan dengan menyatakanbanding kepada Pengadilan Tinggi Agama Samarinda melalui PaniteraPengadilan Agama Tanjung Redeb sesuai Akta Banding tanggal 22 Agustus2016, pernyataan banding mana telah diberitahukan kepada Pemohon sebagaiTerbanding pada tanggal 24 Agustus 2016 Nomor 173
Oleh karena padaTingkat Pertama Pembanding berkedudukan sebagai pihak TermohonKonvensi/Penggugat Rekonvensi, maka Pembanding mempunyai legalstanding untuk mengajukan banding;Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama TanjungRedeb Nomor 173/Pdt,G/2016/PA.TR tanggal 2 Agustus 2016, dijatuhkan/diucapkan pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2016 dengan dihadiri oleh parapihak.
Pasal 116 huruf ( f ) KompilasiHukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor 28PK/AG/1995 tanggal 16Oktober 1996;Dalam RekonvensiMenimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori bandingterhadap putusan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor 173/Pdt,G/2016/PA.TR yang dijatunkan/diucapkan pada hari Selasa tanggal 9 Agustus2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :1.
dipertimbangkan olehPengadilan Tingkat Pertama tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, hal inisesual dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor247/K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955, yang menyatakan Bahwa HakimBanding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang dimuat dalam suatumemori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segalapertimbangan Hakim Tingkat Pertama;Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan diatas, makaputusan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor 173
40 — 20
/ PVB, Kesatuan : Korem 173 /PVB, Tempat dan tg!
Bahwa Terdakwa mendapat cuti Tahunan dariKesatuan Korem 173 / PVB sejak tanggal 27 April2009 sampai dengan tanggal 13 Mei 2009 dengantempat tujuan ke Kab. Jayapura.3. Bahwa Terdakwa berangkatdari Korem 173 / PVB Biakpada tanggal 27 April 2009dan dilengkapi dengan suratijin jalan dari kesatuanKorem 173 / PVB Nomor : SldJ/ 525 / IV / 2009 tanggal13 April 2009.4. Bahwa setelah masa cutiTerdakwa habis pada tanggal14 Mei 2009, masih tinggaldi Kab.
Biak padatanggal 4 Juli 2009 ~=selanjutnya Terdakwalangsung dibawa ke kantor Intel Korem 173 / PVBuntuk dilakukan pemeriksaan.8. pada tanggal 6 Juli 2009 Terdakwadiserahkan ke Denpom XVII / 2 Biak untukdilakukan pemeriksaan lebih lanjut.Atas keterangan saksi yang dibacakantersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.Nama Lengkap : Heri Busono, Pangkat / NRP :Pelda/519277, Jabatan : Bati Pers Korem 173 /PVB, Kesatuan : Korem 173 / PVB, Tempat tanggallahir : Malang, 6 Maret 1961, Jenis KelaminLaki laki
, Kewarganegaraan : Indonesia,Agama : Islam, Tempat tinggal : Asrama Korem 173/ PVB Biak Papua.Yang pada pokoknya menerangkan1.
Bahwa benar pada sore harinya sekita pukul18.00 Wit Dantim Intelrem 173 / PVB menjemputTerdakwa di Kodim 1701 / Jayapura dan membawa keKorem 173 / PVB dengan menumpang kapal KMNgapulu.8.
206 — 63
Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor : 173/KPTS/IX Tahun 2016 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih pada 8 (delapan) Desa di Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Barat, tanggal 8 September 2016 khususnya pada Desa Bilote atas nama Sefnat Punana (lampiran nomor urut 2);3.
Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor : 173/KPTS/IX Tahun 2016 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih pada 8 (delapan) Desa di Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Barat, tanggal 8 September 2016 khususnya pada Desa Bilote atas nama Sefnat Punana (lampiran nomor urut 2);4. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;5.
OBJEK SENGKETA:Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara a quo adalahSuratKeputusan Bupati Halmahera Barat Nomor: 173/KPTS/X Tahun 2016 tentangPengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih pada 8 (delapan) Desa diHalaman 3 dari 61 Halaman Putusan Nomor 29/G/2016/PTUN.ABNKecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Barat, tanggal 8 September 2016,pada Desa Bilote atas nama Sefnat Punana (lampiran nomor urut 2);ll.
Keputusan Tergugat dalam menetapkan Surat KeputusanBupatiHalmahera BaratNomor :173/KPTS/X Tahun 2016 Tentang Pengesahandan Pengangkatan Kepala Desa Terpilin pada 8 (delapan) Desa diKecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat tanggal 8 September2016 pada Desa Bilote atas nama Sefnat Punana(lampiran nomor urut 2)telah mengabaikan Asas Kepastian Hukum;.
Bukti T.lLInt7 : Surat Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor :173/KPTS/X Tahun 2016 tentang Pengesahan danPengangkatan Kepala Desa Terpilin pada 8 (delapan)Desa di Kecamatan Loloda Kabupaten HalmaheraBarat, tertanggal 8 September 2016, (Sesuai denganaslinya);8. Bukti T.llLInt8.a =: Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nam Hans,(fotocopy dari fotocopy);9.
Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor :173/KPTS/X Tahun 2016 tentang Pengesahan dan PengangkatanHalaman 59 dari 61 Halaman Putusan Nomor 29/G/2016/PTUN.ABNKepala Desa Terpilin pada 8 (delapan) Desa di Kecamatan Loloda,Kabupaten Halmahera Barat, tanggal 8 September 2016 khususnya padaDesa Bilote atas nama Sefnat Punana (lampiran nomor urut 2);3.
Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan BupatiHalmahera Barat Nomor : 173/KPTS/X Tahun 2016 tentang Pengesahandan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih pada 8 (delapan) Desa diKecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Barat, tanggal 8 September2016 khususnya pada Desa Bilote atas nama Sefnat Punana (lampirannomor urut 2);4. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;5.
Zulkarnain, SH.
Terdakwa:
Eko Hadi Saputra
74 — 27
Bahwa padsa tanggal 11 April 2017 dengan diaturoleh ibu kandung dan keluarga Terdakwa kembali keKesatuan Korem 173/PVB dengan cara melaporkankedatangan Terdakwa kepada Piket Korem 173/PVB.9.
Bahwa selama Terdakwa meninggalkan KesatuanKorem 173/PVB tanpa jjin Dansat selama 76 (tujuh puluhenam) hari TMT 26 Januari sampai dengan 11 April 2017atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturutturut.5. Bahwa pada tanggal 11 April 2017 dengan diantaroleh ibu kandung dan keluarga Terdakwa kembali keKesatuan Korem 173/PVB dengan cara melaporkankedatangan Terdakwa kepada piket Korem 173/PVB.6.
Bahwa pada tanggal 11 April 2017 dengan diantaroleh iobu kandung dan keluarga Terdakwa kembali keKesatuan Korem 173/PVB dengan cara melaporkankedatangan Terdakwa kepada piket Korem 173/PVB.8.
Sertu) NRP21100216780990.2: Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yangsampai sekarang masih berstatus dinas aktif di KesatuanKorem 173/PVB dengan Pangkat terakhir Sertu NRP21100216780990 dan menjabat sebagai Ba Korem 173/PVB.2.
Bahwa padsa tanggal 11 April 2017 dengan diaturoleh ibu kandung dan keluarga Terdakwa kembali keKesatuan Korem 173/PVB dengan cara melaporkankedatangan Terdakwa kepada Piket Korem 173/PVB.8.
39 — 25
dan SHM No. 173 seluas 2.638M?
173 merupakan tanah warisandari orang tua Penggugat.
I bukanlah pemilik sah dan benar atas SHM No. 289 danSHM No. 173.
PEMILIKYANG SAH ATAS SHM NO. 289 DAN SHM NO. 173 KARENA HANYANAMA TERBANDING I/TERGUGAT I YANG TERCANTUM DALAM SHMNO. 289 DAN SHM NO. 173.
dasar diterbitkannnyaSHM No. 289 dan SHM No. 173 telah dibagi sebagaimana dibuktikandengan terbitnya SHM No. 289 dan SHM No. 173.
KUAT SUPARMAN
20 — 4
Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dan istri Pemohon sebagaimana yang tercantum di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 1297/173/XII/1978 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tasikmalaya tanggal 22 November 1978 yaitu dari Suherman menjadi Kuat Suparman dan dari N. Ikah menjadi Ihah Solihah;
Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya untuk merubah nama Pemohon dan istri Pemohon tersebut yang tercantum di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 1297/173/XII/1978 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tasikmalaya tanggal 22 November 1978 yaitu dari Suherman menjadi Kuat Suparman dan dari N. Ikah menjadi Ihah Solihah;
Zulkarnain, SH.
Terdakwa:
Yuliardi Hadi Saputra
61 — 50
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
- 1 (satu) lembar Absensi Infolatarem 173/PVB bulan Juni 2020.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan caraditangkap oleh Anggota Tim Intelrem 173/PVB, dengandemikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa jinDanrem 173/PVB atau atasan lain yang berwenang sejaktanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020 atauselama 6 (enam) hari yang berarti tidak lebih lama dari 30hari.g.
/PVBTempat, tanggal lahir : Madiun, 31 Juli 1988Jenis kelamin : LakilakiKewarganegaraan : IndonesiaAgama : IslamTempat tinggal : ASrama Korem 173/PVB Kabupaten BiakNomfor.Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :LsBahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januaritahun 2020 di Korem 173/PVB saat Terdakwa di tahan di SelMakorem 173/PVB terkait perkara penipuan yang dilakukanoleh Terdakwa, serta Saksi dan Terdakwa tidak adahubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasandan bawahan.Bahwa
tersebut, Terdakwamembenarkan seluruhnya.SaksiII :Nama lengkap : Irene Rena Saputri Dini Anggraeni, S.PsiPangkat/NRP : Kapten Caj (K)/11060011160483Jabatan : Ka Infolahta RemKesatuan : Korem 173/PVBTempat, tanggal lahir : PerempuanJenis kelamin : LakilakiKewarganegaraan : IndonesiaAgama : IslamTempat tinggal : ASrama Korem 173/PVB, Kabupaten BiakNumfor.Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :1.Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juni tahun2019 di Korem 173/PVB, serta Saksi dan Terdakwa
Saksi memerintahkan Terdakwa untukmenghadap Kasioprem 173/PVB.Bahwa pada tanggal 3 Juni 2020 saat pelaksaan apel pagiTerdakwa kembali tidak hadir tanpa keterangan, setelahselesai apel pagi Saksi berusaha menelpon nomor teleponTerdakwa namun tidak aktif, kKemudian Piket Korem 173/PVBpergi kerumah kost Terdakwa untuk namun Terdakwa tidakberada di rumah kost tersebut, selanjutnya pada tanggal 4Juni 2020 saat pelaksanaan apel pagi Terdakwa kembalitidak hadir tanpa keterangan sehingga Kasiopsrem 173/
Kemudian padatanggal 9 Juni 2020 Saksi mendapat informasi bahwaTerdakwa telah ditangkap oleh Anggota Tim Intelrem didaerah Pasar Darfuar dan Terdakwa telah diamankan diHal 6 dari 18 hal Putusan Nomor : 244K/PM.III19/AD/XII/2020MenimbangKantor Tim Intelrem 173/PVB.Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinastanpa ijin Komandan Kesatuan Danrem 173/PVB atau atasanlain yang berwenang sejak tanggal 4 Juni 2020 dan kembalidengan cara ditangkap oleh Anggota Tim Intelrem 173/PVB.Bahwa selama Terdakwa
Yunus Ginting, S.H., M.H.
Terdakwa:
Yegal Binur
52 — 23
Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :Pidana Pokok: Penjara selama1 (satu) tahun
Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer
Menetapkan barang bukti berupa surat :
15 (lima belas) lembar Daftar Absensi Korem 173/PVB Bulan Juli 2018 sampai dengan bulan Agustus 2020 atas nama Terdakwa.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yangpada saat terjadinya tindak pidana yang menjadiperkara sekarang ini, masih berdinas aktif diKesatuan Korem 173/PVB Biak dengan pangkatterakhir Prada NRP 31160355140496, Jabatan TaDenmaren 173/PVB.b.
: IslamTempat tinggal : Asrama Korem 173/PVB.Keterangan Saksi yang dibacakan dalampersidangan pada pokoknya sebagai berikut :1.
Bahwa Saksi kenal dengan Prada Yegal Binur(Terdakwa) di Korem 173/PVB sejak Bulan Februari2018, dan hanya sebatas antara atasan danbawahan.2.
III19/AD/I/2021Menimbangmenjadi perkara sekarang ini, masih berdinas aktif diKesatuan Korem 173/PVB Biak dengan pangkatterakhir Prada NRP 31160355140496, Jabatan TaDenmaren 173/PVB.2. Bahwa benar perkara di sidangkan diPengadilan Militer I19 Jayapura berdasarkanKepera dari Danrem 173/PVB Nomor:Kep/1205/XI11/2020 tanggal 21 Desember 2020.3.
Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI ADyang pada saat terjadinya tindak pidana yangmenjadi perkara sekarang ini, masih berdinas aktif diKesatuan Korem 173/PVB Biak dengan pangkatterakhir Prada NRP 31160355140496, Jabatan TaDenmaren 173/PVB.2.
Terbanding/Tergugat : RENTIE DURIS
88 — 2
- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 173/Pdt.G/2014/PN.Plk. tanggal 29 April 2015, yang dimohonkan banding tersebut ;
Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
15 — 7
Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 173/Pdt.G/2020/PA.Bmdari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mencatatkan pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 826000( delapan ratus dua puluh enam ribu );
173/Pdt.G/2020/PA.Bm
27 — 6
- Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : 173/Pdt.P/2020/MS-Lsm, tanggal 01 Desember 2020;
- Memerintahkan Panitera Mahkamah Syariyah Lhokseumaweuntuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
-
Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 326.000,00 (Tigaratus dua puluh enam ribu rupiah)
173/Pdt.P/2020/MS.Lsm
Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2020/MS.Lsm.kandung dari Pemohon II dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi,yaitu: 1). Muhammad, dan 2).
Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2020/MS.Lsm.Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, danuntuk kelengkapan administrasi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu TandaPenduduk (KTP) Para Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kota Lhokseumawe8.
Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2020/MS.Lsm.Lhokseumawe secara absolut dan relatif mempunyai kewenangansebagaimana diatur oleh Pasal 49 Undangundang Nomor 7 tahun 1989yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006;Menimbang, bahwa dipersidangan yang telah ditetapkan untukpemeriksaan perkara Para Pemohon datang menghadap = sendirikepersidangan.
Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2020/MS.Lsm.Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimMahkamah Syariyah Lhokseumawe pada hari Senin tanggal 21 Desember2020 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awal 1442 Hijriyah,oleh kami Drs. Azmir, S.H., M.H. yang ditunjuk oleh Ketua MahkamahSyariyah Lhokseumawe sebagai Ketua Majelis, Drs. H.
Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2020/MS.Lsm.Untuk Salinan Yang Sama BunyinyaLhokseumawe 21 Desember 2020Mahkamah Syariyah LhokseumawePanitera,Khudaini, S.H.Hal. 7 dari 6 hal. Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2020/MS.Lsm.
26 — 18
Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tabanan, tanggal 14 Pebruari 2018, Nomor 173 / Pdt.Bth / 2017 / PN Tab yang dimohonkan banding tersebut;3. Menghukum Pembanding/Pelawan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
KepaniteraanPengadilan Negeri Tabanan tanggal 16 AgustusHalaman 1 dari 10 Putusan Nomor 55/Pdt/2018/PT DPS2017, Nomor : 126/SKN/PN Tab/2017, selanjutnyadisebutsebagai TERBANDING/ TERLAWAN;Pengadilan Tinggi Bali tersebut;Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yang bersangkutan;TENTANG DUDUK PERKARA:Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat perlawanantertanggal 2 Agustus 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriTabanan pada tanggal 2 Agustus 2017, dibawah register Nomor : 173
Menghukum TERLAWAN membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.Atau apabila Majelis hakim berkehendak lain mohon Putusan yang seadiladilnya (ex aequoetbono);Mengutip serta memperhatikan segala sesuatu yang terurai di dalamberita acara persidangan dan turunan resmi Putusan Pengadilan NegeriTabanan, Nomor 173/Pdt.Bth/2017/PN.Tab, tanggal 14 Pebruari 2018, yangamarnya berbunyi sebagai berikut:1. Menolak perlawanan Pelawan seluruhnya;2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;3.
Maret 2018 permohonan banding tersebut telahdiberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding/TerlawanMembaca Surat Memori banding yang di ajukan oleh Penggugat /Pembanding/Pelawan tanggal 22 Maret 2018 dan surat Memori banding tersebuttelah diberitahukan dengan cara seksama pada pihak Terbanding / Terlawan;Sehubungan dengan Memori banding tersebut pihak Terbanding/Terlawantidak mengajukan Kontra memori banding;Membaca Relaas pemberitahuan dan memeriksa berkas perkara banding(Inzage) Nomor 173
/Pdt.Bth/2017/PN Tab yang dibuat oleh Juru Sita PenggantiPengadilan Negeri Tabanan telah memberi kesempatan kepada pihak Pelawan/Pembanding pada tanggal 6 Maret 2018 dan kepada Terbanding/Terlawan padatanggal 8 Maret 2018 sebagaimana tercantum dalam Relaas pemberitahuanmembaca berkas Nomor 173/Pdt.Bth/2017/PN Tab.
Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tabanan, tanggal 14 Pebruari2018, Nomor 173 / Pdt.Bth / 2017 / PN Tab yang dimohonkan bandingtersebut;3. Menghukum Pembanding/Pelawan untuk membayar seluruh biayaperkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan, yang di tingkat bandingsebesar Rp. 150.000, (Seratus lima puluh ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis HakimPengadilan Tinggi Bali, pada hari Kamis, Tanggal 17 Mei 2018, oleh kamiA. A.
1.ABDULLOH M AMIN
2.ALFAN SYAHIDE
3.RUIYAH
4.RAWATIB
5.ULUL AMRI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR
53 — 26
Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk mencoret Perkara Nomor 173/G/2017/PTUN.MTR dari register perkara;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat sejumlah Rp.321.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah);
173/G/2017/PTUN.MTR
Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraMataram Nomor: 173/PENDIS/2017/PTUN.MTR tanggal 13 November2017 tentang Penetapan Lolos Dismissal; Halaman 2 Penetapan Pencabutan Nomor: 173/G/2017/PTUN.MTR.2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraMataram Nomor: 173/PENMH/2017/ PTUN. MTR. tanggal 13 November2017, tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan perkara inl; 3.
Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Mataram Nomor: 173/PENPP/2017/PTUN MTR. tanggal 14November 2017 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan; 4. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Mataram Nomor: 173/PENHS/2017/PTUN MTR. tanggal 11Desember 2017 tentang Penetapan Hari Sidang; 5.
yang dikirimkan oleh Kuasa Hukum Penggugatmelalui suratnya tertanggal 27 November 2017; Halaman 3 Penetapan Pencabutan Nomor: 173/G/2017/PTUN.MTR.Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan dalampermohonannya yang pada pokoknya ingin mencabut Gugatan denganRegister perkara Nomor: 173/G/2017/PTUN.MTR.
Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraMataram untuk mencoret Perkara Nomor: 173/G/2017/PTUN.MTR daridaftar register perkara; 3.
Jumlah Rp. 321.000,00Halaman 6 Penetapan Pencabutan Nomor: 173/G/2017/PTUN.MTR.
Terbanding/Tergugat : Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DKI Jakarta
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : PT. Grogol Indah (Diwakili oleh Robert Maruli)
46 — 7
MENGADILI
- Menerima secara formal permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 173/G/2020/PTUN. JKT. tanggal 3 Maret 2021;
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, khusus untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).
763 — 410 — Berkekuatan Hukum Tetap
ACE ENGINEERING & CONSTRUCTION tersebut;- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 173/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN Cbi., tanggal 28 Juni 2021 yang membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Nomor 43041/VII/ARB-BANI/2020, tanggal 16 April 2021;- Menghukum Pemohon dahulu Termohon Pembatalan Putusan Arbitrase untuk membayar biaya perkara ditetapkan sebesar Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah);