- TERGUGAT : TENGKU DJALIL SAHMENAN,DKK- PENGGUGAT : KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA C.Q. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

Kementerian Keuangan RepublikIndonesia cq. Direktorat Jenderal Pajak cq. Kantor Wilayah DJP SumateraUtara Il cq. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran cq.

Kementerian Agraria dan TataRuang/Kepala Badan Pertanahan Nasional cq. Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional cq. Kepala Kantor Pertanahan Tanjungbalai,Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 5/Pdt.G/Plw/2017/PN Tjbberalamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 11A Tanjungbalai, selanjutnyadisebut sebagai Turut Terlawan Il;3. Pemerintah Kota Tanjungbalai , Jalan Jenderal Sudirman Nomor 9, PantaiJohor, Tanjungbalai, Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara, selanjutnyadisebut sebagai Turut Terlawan Ill;4.

AliSani dan Mushola Al Huda.adalah sah milik Pemerintah R.l. cq Kementerian Keuangan R.I. yangdigunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak cq. Kantor Wilayah DJP SumateraUtara Il cq. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran cq. Kantor PelayananPenyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Tanjungbalai.4. Memerintahkan kepada Terlawan VII untuk mengembalikan Hak Grant No.P.1598/1957 tertanggal 17 Desember 1957 atas nama Almarhum TengkuSahmenan kepada Turut Terlawan lI.5.

Putusan MahkamahAgung RI (Kasasi) No. 2081 K/Pdi/2011, tanggal 12 Januari 2012 Jo.Putusan Mahkamah Agung RI (PK) No. 406 PK/Pdt/2014 tanggal 17November 2014;Bahwa didalam perlawanan Pelawan (Derden Verzet) disebutkan yangmengajukan perlawanan adalah Kementerian Keuangan RI cq.

Bahwa saya ahli waris setelah menyadari keadaan sesungguhnyaatas penyerahan tanah terdahulu, oleh karena itu sayamenyerahkan tanah tersebut sepenuhnya kepada PemerintahRepublik Indonesia Cq Kementerian Keuangan Cq DirektoratJenderal Pajak Cq Kantor Pelayanan Penyuluhan dan KonsultasiPerpajakan Tanjung Balai.....Vill.

MAREYKE DENGAHVSKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL Cq KEMENTERIANAGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHANNASIONAL PROVINSI SULAWESI UTARA Cq PANITIAPELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOLMANADO-BITUNG, DKK

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL Cq KEMENTERIANAGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHANNASIONAL PROVINSI SULAWESI UTARA Cq PANITIAPELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOLMANADOBITUNG, yang diwakili oleh Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi SulawesiUtara Ir. Rowland. P.

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DANPERUMAHAN RAKYAT Cq SATUAN KERJAINVENTARISASI PENGADAAN LAHAN KEMENTERIANPEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT CqPEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN TANAHJALAN TOL MANADOBITUNG , beralamat di DesaSuwaan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten MinahasaUtara, Provinsi Sulawesi Utara;Termohon Kasasi II semula Para Termohon Keberatan II;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat

HASAN UNWARU VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, cq KEMENTERIANBADAN USAHA MILIK NEGARA, REPUBLIK INDONESIA DKK

Pemerintah Republik Indonesia, cq Kementerian Badan Usaha MilikNegara, Republik Indonesia Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 13 diJakarta, cq Badan Urusan Logistik (BULOG) Jalan Gatot Subroto Nomor 49di Jakarta selanjutnya dalam Permohonan Peninjauan Kembali disebutTermohon Peninjauan Kembali I/Semula Termohon ;2.

Pemerintan Republik Indonesia, cq Kementerian Badan Usaha MilikNegara, Republik Indonesia Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 13 diJakarta, cq Badan Urusan Logistik (BULOG) Jalan Gatot Subroto Nomor 49di Jakarta, cq Depot Logistik (Dolog) Nusa Tenggara Timur, Jalan PalapaNomor 17 di Kupang selanjutnya dalam Permohonan Peninjauan Kembali,disebut Termohon Peninjauan Kembali II/Semula Termohon II;3.

Pemerintah Republik Indonesia, cq Kementerian Badan Usaha Muilik(Negara, Republik Indonesia Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 13 diJakarta, cq Badan Urusan Logistik (BULOG) Jalan Gatot Subroto Nomor 49di Jakarta, cq Depot Logistik (Dolog) Nusa Tenggara Timur, Jalan PalapaNomor 17 di Kupang, cq Sub Depot Logistik (Sub Dolog) Wilayah Halaman 26 dari 33 Hal. Put. Nomor 249 PK/Pdt/2015Waingapu, Jalan M.T.

HE;Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia

PENGGUGAT ;Law an:DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAANUMUM REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan diHalaman dari 81 Halaman Putusan Nomor 125/G/2012/PTUNJKTJalan Patimura Nomor 20, Kebayoran Baru, JakartaSelatan, dalam hal ini memberi Kuasa kepadaDeddy Sumantri, S.H., CES., Putranta Setyanugraha,S.H., M.Si., Ir. J. Wahyu Kusumosusanto, MUM..,Mardi Parnowiyoto, S.H., Erry Gunawan, S.H.,Hizriana Silikhah, S.H., Sri Hastuti, S.H., Daniel,S.H., MT., Ary Prasetyo, S.H., Dian Maryani, S.H.

DUDUKNYA SENGKETAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadapTergugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Juli 2012 yang didaftarkan padaKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 02 Agustus 2012 dibawah Register perkara Nomor : 125/G/2012/PTUNJKT dan telah diperbaikipada tahap Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 06 September 2012, sebagaiberikut : A OBYEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA.Yang menjadi Obyek Sengketa adalah : Surat Keputusan Direktur JenderalCipta Karya Kementerian

tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atauPejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan tindakanhukum yang berdasarkan peraturan perundangundanganyang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan finalyang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang ataubadan hukum perdata, seperti dimaksud dalam pasal 1butir 9 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 TentangPerubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karenaisinya berupa Penolakan dari Direktur Jenderal CiptaKarya Kementerian

Pekerjaan Umum (Pasal 539 huruf e PeraturanMenteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi danTata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum) dalam rangka pelaksanaanadministrasi Direktorat Jenderal ; Bahwa informasi/keterangan yang diberikan kepada Penggugat dalamsurat a quo bersumber adanya surat dari Penggugat, yaitu surat tertanggal23 Januari 2012, perihal permohonan Pelaksanaan Jual Beli RumahNegara a/n.

Penggugat dan surat tertanggal 12 April 2012 ;Bahwa surat Nomor HK.02.04DC/209 tertanggal 03 Mei 2012 bukanmerupakan suatu Keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata UsahaNegara tentang Pembatalan Jual Beli Sewa Rumah Negara akan tetapimerupakan korespondensi extern kepada pihak lain di luar KementerianPekerjaan Umum (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian PekerjaanUmum) yang sifatnya umum, karena senyatanya telah terbit SuratKeputusan

Pembanding/Penggugat : DONG SON INDUSTRY
Terbanding/Tergugat : KEMENTERIAN ATR BPN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PURWAKARTA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,Cs

Penggugat:
SUPRIATI MAMONTO
Tergugat:
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI UTARA

PENGGUGAT;MELAWANKEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA SULAWESI UTARA,tempat kedudukan JIn. 17 Agustus, Bumi Beringin, KotaManado, Provinsi Sulawesi Utara;Dalam hal ini diwakili olen kuasanya:1. ASWIN KIAY DEMAK, S.Ag, M.Pdi, KewarganegaraanIndonesia, NIP. 197112051993031002, Jabatan KepalaBagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian AgamaProvinsi Sulawesi Utara;2. Drs. NASRI SAKAMOLE, M.

Si, KewarganegaraanIndonesia, NIP 196612221993021001, Jabatan KepalaSub Bagian Kepegawaian dan Hukum Pada KantorWilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara;3. FATHIA ABASI, SE. M. Si, Kewarganegaraan Indonesia,NIP 197506052006042001, Jabatan Analis KepegawaianMuda pada Sub Bagian Kepegawaian dan Hukum BagianTata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama ProvinsiSulawesi Utara;4.

SELFIANA MATHINDAS, SH, KewarganegaraanIndonesia, NIP 198509272011012017, Jabatan AnalisPerencanaan Sumber Daya Manusia Apartur pada SubBagian Kepegawaian dan Hukum Bagian Tata UsahaKanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara;6.

Bahwa dengan demikian Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Utara telah memenuhi unsurunsur sebagai Pejabat Tata UsahaNegara sekaligus memiliki kedudukan hukum sebagai TERGUGAT dalamperkara penerbitan Objek Gugatan ;B.2.

Tahun 2017 diangkat PNS di Kantor Kementerian Agama KabupatenBolaang Mongondow Timur sebagai Guru pada MTsN Bongkudai;c. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RepublikIndonesia telah mengeluarkan Surat Edaran NomorSE/DJ.I/PP.00/9/2015 tentang Batas Waktu Pemenuhan KualifikasiAkademik S1/D4, Rasio Peserta Didik Terhadap Guru RA/Madrasahdan Penilaian Prestasi Kerja Bagi Guru PNS;d.

Liliana Lazuardy, MKes
Tergugat:
Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Rarit Gempari, MARS, QIA., (InspekturInvestigasi Kementerian Kesehatan);Halaman 1 dari 65 halaman Putusan Nomor : 40/G/2020/PTUNJKT.3. Purwanta, SH, MH, M.Kes. (Kepala BagianAdvokasi Hukum, pada Biro Hukum danOrganisasi Kementerian Kesehatan);4. Dede Mulyadi, SKM, M.Kes. (Kepala BagianTata Usaha, Hukum dan Kepegawaian padaSekretariat Inspektorat Jenderal KementerianKesehatan);5. Rahmat, SH, MH. (Kepala Sub BagianAdvokasi Hukum pada Biro Hukum danOrganisasi Kementerian Kesehatan);6.

(Kepala Sub BagianAdvokasi Hukum Il pada Biro Hukum danOrganisasi Kementerian Kesehatan);7. Sri Hastutik Ekowati,SH, MH. (Kepala SubBagian Advokasi Hukum III pada Biro Hukumdan Organisasi Kementerian Kesehatan);8. Teza Eka Setyawaty, SH. (Analis Hukum padaBiro Hukum dan Organisasi KementerianKesehatan);9. Ira Dian Syafrani, SH. (Analis Hukum pada BiroHukum dan Organisasi KementerianKesehatan);10.Gunawan Sobara, SH, M.Kn.

Bahwa oleh karena surat Tergugat tersebut bertentangan denganResume Audit maka Penggugat mengajukan upya hukum banding keMenteri Kementerian Kesehatan RI melalui surat tertanggal 10Pebruari 2020 namun sampai saat ini surat Penggugat tersebut belumdirespon oleh Menteri Kementerian Kesehatan RI;7.

Bahwa oleh karena surat Tergugat tersebut bertentangan denganResume Audit maka Penggugat mengajukan upaya banding keMenteri Kementerian Kesehatan RI melalui surat tertanggal 10Pebruari 2020 namun sampai saat ini surat Penggugat tersebutbelum direspon oleh Menteri Kementerian Kesehatan RI;Keputusan Tergugat Bertentangan dengan Peraturan perundangundangan yang berlaku;1.

BuktiT37 : Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian KesehatanNomor: HK.02.03/V1.2/5477/2016 tanggal 17 November2016 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);38.

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA (KLHK) (penggugat) lawan PT. RICKY KURNIAWAN KERTAPERSADA (tergugat)

Penggugat:
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
Tergugat:
PT. KAWI MEKAR

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA VSPENGURUS YAYASAN NURUL ICHWAN TANJUNG MORAWA

PUTUSANNOMOR : 08/B/2013/PT.TUNMDN.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkatbanding, yang telah bersidang di Gedung yang telah ditetapkan untuk itudi Jalan PeratunKomplek Medan EstateMedan, telah menjatuhkanputusan sebagai berikut, dalam perkara antara :KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROPINSISUMATERA UTARA; Tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto No. 261

diuraikandalam salinan resmi putusan, Pengadilan Tata Usaha Negara MedanNomor: 60/G/2012/PTUNMDN, tanggal 25 Oktober 2012, yang amarselengkapnya berbunyi sebagai berikut : anes ME NGA DIL LD $nDALAM EKSEPSI:Menolak eksepsieksepsi Tergugat seluruhnya ; DALAM POKOK PERKARA:1.BeMengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Kantor WilayahKementerian Agama Provinsi Sumatera Utara Nomor : 91 Tahun 2012tanggal 19 April 2012 tentang Perubahan Keputusan Kepala KantorWilayah Kementerian

Agama Provinsi Sumatera Utara Nomor : 342Tahun 2010 tentang Izin Operasional/Pendirian Madrasah TsanawiyahSwasta Nurul Ichwan ; 222 222 222 eee ene oneMewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala KantorWilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara Nomor : 91Tahun 2012 tanggal 19 April 2012 tentang Perubahan KeputusanKepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera UtaraNomor : 342 Tahun 2010 tentang Izin Operasional/PendirianMadrasah Tsanawiyah Swasta Nurul Ichwan ; 4.

Menyatakan sah menurut hukum dan tetap berlaku Surat KeputusanKepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera UtaraNomor : 91 Tahun 2012 tanggal 19 April 2012 tentang PerubahanKeputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama ProvinsiSumatera Utara Nomor : 342 Tahun 2010 tentang Izin/ OperasionalPendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta Nurul Ichwan ; 4.

NYONYA NANIK SUTRISTIATI VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ KEMENTERIANPENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DK

NURU C, DKK;DIREKTUR HUKUM DAN HUMAS, Pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI

PARA PENGGUGAT ;MELAWAN:DIREKTUR HUKUM DAN HUMAS, Pada Direktorat Jenderal KekayaanNegara Kementerian Keuangan RI, berkedudukan di Jalan Lapangan BantengTimur, Nomor : 24, Jakarta 10710, dalam hal inimemberikan kuasa kepada : 1. SUNGKANA, S.H.,LLM, Kepala Subdit Batuan HukumDirektorat Hukum Dan Humas ; 2. TRI SUTOPO, S.H.,M.H, Kepala Seksi Bantuan Hukum Direktorat Hukum Dan Hukum ; 3. HARI SANTOSO, S.H.,M.H., Kepala Seksi BantuanHukum II Direktorat Hukum Dan Hukum ; 4. TRI DJOKO YULIANTO, S.H.

Penggugat:
Etna Berliandri
Tergugat:
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Heni Susila Wardoyo, Jabatan Kepala Biro HubunganMasyarakat, Hukum dan Kerja Sama SekretariatJenderal Kementerian Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia;2. Deswati, Jabatan Kepala Bagian Layanan AdvokasiHukum, Biro Hubungan Masyarakat, Hukum danKerja Sama Sekretariat Jenderal KementerianHukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;3.

Muslim Alibar, Jabatan Kepala Bagian Pembinaandan Penghargaan Pegawai, Biro KepegawaianSekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia;4. Taufik Sabarudin, Jabatan Kepala Sub BagianAdvokasi Hukum Kementerian, Biro WHubunganMasyarakat, Hukum dan Kerja Sama SekretariatJenderal Kementerian Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia;Halaman 1 dari 50 halaman.

Putusan Nomor 77/G/2021/PTUN.JKT.10.11.12.13.Dodi Prihandono, Jabatan Kepala Sub BagianPembinaan dan Penghargaan Pegawai IV, BiroKepegawaian Sekretariat Jenderal KementerianHukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;Kartika Uji Lestari, Jabatan Analis kepegawaianMuda, Biro Kepegawaian Sekretariat JenderalKementerian Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia;Netty Susilowaty, Jabatan Arsiparis Muda, BiroHubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja SamaSekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HakAsasi

Putusan Nomor 77/G/2021/PTUN.JKT.Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pegawai negeriSipil pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor: M.HH.HH.07.0414, tanggal 19 April 2021;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:1.Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 77/PENDIS/2021/PTUNJKT, tanggal 31 Maret 2021, tentang Penetapan LolosDissmisal;Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha

Bukti P16 :Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum danHak Asasi Manusia Banten Nomor: W12.772.KP.11.05 Tahun2020, Tentang Pemberhentian Sementara Pegawai NegeriSipil Dengan Pembayaran Gaji Sebesar 50% (Lima PuluhPerseratus) Dari Gaji Pokok Yang Diterimanya Terakhir atasnama Etna Berliandri, tanggal 10 Maret 2020.

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

., dan kawankawan,kewarganegaraan Indonesia, para Advokat, beralamat diJakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2April 2019:Pemohon Kasasi;LawanDIREKTUR) JENDERAL PENGELOLAAN HUTANPRODUKSI LESTARI KEMENTERIAN LINGKUNGANHIDUP DAN KEHUTANAN, tempat kedudukan di GedungManggala Wanabakti Blok Lantai 5, Jalan Jenderal GatotSubroto, Senayan, Jakarta Selatan;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ir.

PengenaanSanksi Denda Administratif Sebesar 10 (sepulun) Dan 15 (lima belas)Kali Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Dan Kewajiban PembayaranPSDH dan DR Kepada IUPHHKHA PT Trisetia Intiga Di ProvinsiKalimantan Tengah, selama sengketa sedang berjalan sampai adaputusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap (inkrachtvan gewijsde):Dalam Pokok Perkara:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Direktur JenderalPengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian

Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor SK7/PHPL/SET/KUM.1/I/2018, tertanggal 25 Januari2018, tentang Pengenaan Sanksi Denda Administratif Sebesar 10(sepuluh) Dan 15 (lima belas) Kali Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)Dan Kewajiban Pembayaran PSDH dan DR Kepada IUPHHKHA PTTrisetia Intiga Di Provinsi Kalimantan Tengah;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Direktur JenderalPengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor SK7/PHPL/SET/KUM.I/I/2018, tertanggal 25 Januari2018

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Direktur JenderalPengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor SK7/PHPL/SET/KUM.I/I/2018, tertanggal 25 Januari2018, tentang Pengenaan Sanksi Denda Administratif Sebesar 10(sepuluh) Dan 15 (lima belas) Kali Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)Dan Kewajiban Pembayaran PSDH dan DR Kepada IUPHHKHA PTTrisetia Intiga Di Provinsi Kalimantan Tengah;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Direktur JenderalPengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor SK7/PHPL/SET/KUM.1/I/2018, tertanggal 25 Januari2018, tentang Pengenaan Sanksi Denda Administratif Sebesar 10(sepuluh) Dan 15 (lima belas) Kali Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)Dan Kewajiban Pembayaran PSDH dan DR Kepada IUPHHKHA PTTrisetia Intiga Di Provinsi Kalimantan Tengah;4.

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROV.ACEH Cq. KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA (Kakan.Kemenag) ACEH -TIMUR Cq. KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA (Kakan.Kemenag) KOTA LANGSA (Tergugat I)- PEMERINTAH KOTA LANGSA Cq CAMAT LANGSA KOTA (TERGUGAT II)- GEUCHIK GAMPONG JAWA LANGSA KOTA (TERGUGAT III)

KEPALA KANTORWILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROV.ACEH Cq. KEPALA KANTORKEMENTERIAN AGAMA (Kakan.Kemenag) ACEH TIMUR Cq. KEPALAKANTOR KEMENTERIAN AGAMA (Kakan.Kemenag) KOTA LANGSA ,berkedudukan Jalan A.

Yani Gampong JawaHalaman 13 dari 53 halaman Putusan Nomor : 17/Pat.G./2014/PN.LGS14Langsa sesuai dengan Surat Keterangan NJOP Nomor : KET1224/WJP.25/KP.0506/2010 tanggal 24 November 2010.Bahwa pada tanggal 02 Januari 2013 pihak Kementerian Agama Kab. Aceh Timurtelah menyerahkan Aset Tanah dan bangunan gedung tersebut (objek yang digugat olehpenggugat) kepada pihak Kementerian Agama Kota Langsa sebagaimana yang tertuangdalam Berita Acara Serah Terima Aset Tanah dan Bangunan No.

Yahya Harahap, SH tersebut di atas, terhadap Gugatan dariPenggugat Rusli Abu Bakar Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Lgs yang menggugat KepalaKantor Kementerian Agama Kota Langsa (Tergugat I) adalah mengandung cacat formildan Penggugat termasuk ke dalam diskualifikasi In Person, karena Penggugatbukanlah sebagai pemilik obyek tanah dimaksud dan Penggugat juga telah salah menarikKepala Kantor Kementerian Agama Kota Langsa sebagai Tergugat I, karena antaraTergugat I dengan Penggugat tidak pernah ada terjadi

Kereta Api(Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara dibuat, dan isi dari Surat Kementerian Agama R.INomor.

Kementerian Agama RI Nomor :B.V/3/HK.00/211.17/2012 tanggal 12 Oktober 2012 ditujukan kepada General ManagerPenguasaan Aset PT.

RADEN ARIFIN VS KEPALA KANTOR WILAYAH JAWA BARAT KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.

Dalam hal ini selakuKuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 027/SKMYH&R/X1/2012, tertanggal 19 Nopember 2012;Halaman 1 dari 68 halaman Putusan Nomor 110/G/2012/PTUNBDGUntuk selanjutnya disebut sebagai..................PENGGUGATKEPALA KANTOR WILAYAH JAWA BARAT KEMENTERIAN HUKUM DANHAK ASASI MANUSIA R.I. yang berkedudukan di JalanJakarta No. 27Ere IG NG fees eseseemseene ce nnaaarmenennntaanammnnbnenamemnenennSDalam hal ini telah memberi kuasa kepada: 1). Dr. Karjono,S.H., M.H., 2). R.

Penggugat:
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
Tergugat:
Serly Siahaan

Penggugat : JULL TAKALIUANGTergugat I : REKTOR UNIVERSITAS SAM RATULANGITergugat II : KEMENTERIAN DAN KEBUDAYAAN R.I

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, 3. SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

BAMBANG RANTAM SARWANTO, PekerjaanSekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAMRI, NIP. 196012151988021001 ; 2. EFENDY B PERANGINANGIN, S.H., Jabatan KepalaBiro Humas, Hukum dan Kerja Sama SekretariatJenderal, NIP. 196006121985031001 ; 3. NUR ICHWAN, S.H.,M.H., Jabatan Kepala BagianLayanan Advokasi Hukum, NIP. 196506111985034. A. FAUZI, S.H., Jabatan Kepala Bagian UmumKantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKIJakarta, NIP. 196314181991031002 ; 5.

,M.H., Jabatan Kepala Sub BagianAdvokasi Hukum Kementerian, NIP. 197710262001122002 ; 22n2 a2 nnn en eee neePAHLAWAN PUTRA HARIMANSYAH, S.H., JabatanFungsional Umum di Biro Humas, Hukum dan KerjaSama, NIP. 19810606200901 1004 ; LISA NOVIANA, S.H., Jabatan Fungsional Umumdi Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama,NIP. 198411192009122005 ; ==Kesemuanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorM.HH.MH.07.0348 tanggal 29 September 2016,selanjutnya disebut sebagai ................. TERGUGAT II ;3.

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASIMANUSIA, berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said, Kav. 67, Kuningan,Jakarta Selatan, dalam hal ini telah memberikan kuasa1.EFENDY B PERANGINANGIN, S.H., Jabatan KepalaBiro Humas, Hukum dan Kerja Sama SekretariatJenderal, NIP. 196006121985031001 ; NUR ICHWAN, S.H.,M.H., Jabatan Kepala BagianLayanan Advokasi Hukum, NIP. 19650611198503A.

., Jabatan Kepala Bagian UmumKantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKIJakarta, NIP. 196314181991031002 ; Halaman 4 dari 78 halaman, Putusan Nomor 211/G/2016/PTUNJKTSARDI, S.IP.,M.Si., Jabatan Kepala BagianPenyusunan Program dan Laporan Kantor WilayahKementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta,NIP. 196507151986031 002 ; Drs. GARNADI, M.Si., Jabatan Kepala BagianStatus Penggunaan dan Pengamanan BMN,NIP. 196302221983031001 ; =DESWATI, S.H.

., Jabatan Kepala Sub BagianAdvokasi Hukum Kementerian, NIP. 19771026POU 122002 9 neces nese eeremeneecamenemmecPAHLAWAN PUTRA HARIMANSYAH, S.H., JabatanFungsional Umum di Biro Humas, Hukum dan KerjaSama, NIP. 19810606200901 1004 ; LISA NOVIANA, S.H., Jabatan Fungsional Umumdi Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama,NIP. 198411192009122005 ; ==Kesemuanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSEK.HM.07.03159 tanggal 10 Oktober 2016, selanjutnyadisebut sebagai ............