TONY WIJAYA vs BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA (BPASN)

WIJAYA KARYA-PT. TECHNIP INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 5166/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:KONSORSIUM PT WIJAYA KARYAPT TECHNIPINDONESIA, beralamat di JI. Dr. Moh. Hatta Rukan Km.5Nomor A2, RT 014 RW 006 Luwuk Selatan, Kab. Banggai,Sulawesi Tengah, yang diwakili oleh Harum Akhmad Zuhdi,jabatan Direktur Operasi II PT. Wijaya Karya, dan Ir. AndiRizwandi, jabatan Direktur PT.

Technip Indonesia;Selanjutnya dalam hal ini diwakili kuasa Mochamad HaithamiAchmad, kewarganegaan Indonesia, jabatan ManagerProyek Konsorsium PT Wijaya KaryaPT Technip Indonesia,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor MTDF/KWTTAX/SKS/VII20/012, tanggal 6 Juli 2020;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding

Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT009415.16/2018/PP/M.VIA Tahun 2019, tanggal 27 Agustus 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00049/KEB/WPUJ.16/2018, tanggal 6 Agustus2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2016Nomor 00030/207/16/832/17, tanggal 19 September 2017, atas namaKonsorsium PT Wijaya

Mengabulkan seluruh Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukanoleh Pemohon Peninjauan Kembali (Ssemula Pemohon Banding)terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 00030/207/15/832/17, tanggal 19 September2017, Masa Pajak Maret 2016, atas nama Konsorsium PT Wijaya Karya PT Technip Indonesia (Konsorsium atau KWT) NPWP 66.141.721.2832.000, beralamat di Jalan DR. Moh.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali KONSORSIUM PT WIJAYA KARYAPT TECHNIPINDONESIA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,Halaman 7 dari 8 halaman.

WIJAYA KARYA-PT. TECHNIP INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 5168/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:KONSORSIUM PT WIJAYA KARYAPT TECHNIPINDONESIA, beralamat di JI. Dr. Moh. Hatta Rukan Km.5Nomor A2, RT 014 RW 006 Luwuk Selatan, Kab. Banggai,Sulawesi Tengah, yang diwakili oleh Harum Akhmad Zuhdi,jabatan Direktur Operasi Il PT Wijaya Karya, dan Ir.

AndiRizwandi, jabatan Direktur PT Technip Indonesia;Selanjutnya dalam hal ini diwakili kuasa Mochamad HaithamiAchmad, kewarganegaraan Indonesia, jabatan ManagerProyek Konsorsium PT Wijaya KaryaPT Technip Indonesia,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor MTDF/KWTTAX/SKS/VII20/014, tanggal 6 Juli 2020;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan

bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT27 Agustus 2019,009417.16/2018/PP/M.VIA Tahun 2019, tanggalyang telah berkekuatan hukum tetap tersebutberikut: Menolak banding Pemohon Bandingadalah sebagaiterhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00051/KEB/WPuJ.16/2018, tanggal 6 Agustus2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2016Nomor 00032/207/16/832/17, tanggal 19 September 2017, atas namaKonsorsium PT Wijaya

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali KONSORSIUM PT WIJAYA KARYAPT TECHNIPINDONESIA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, bersamasama dengan Prof.

Menyatakan Terdakwa ANWAR WIJAYA BIN MERIDIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ANWAR WIJAYA BIN MERIDIAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;5.

Menyatakan barang bukti berupa:- 2 (dua) paket narkotika jenis sabu sabu dengan dibungkus plastik bening berdasarkan berita acara penimbangan pegadaian Bengkulu Nomor: 291/032500/2015 tanggal 29 april 2015 dirampas untuk dimusnahkan;- Sepeda motor merek Yamaha Vega ZR No Pol BD 5106 WD warna merah beserta STNK dikembalikan kepada terdakwa Anwar Wijaya;6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

-ANWAR WIJAYA BIN MERIDIAN

Menyatakan terdakwa Anwar Wijaya Bin Meridian bersalahmelakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RINo. 35 tahun 2009 tentang narkotika dalam dakwaan ketiga jaksapenuntut umum;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Anwar Wijaya BinMeridian dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjarapotong tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;3.

Tersangka Anwar Wijaya Bin Meridian. 2 (dua) paketdiduga shabushabu dibungkus dengan plastic bening hasil penimbanganNetto 0,08 Gram disisihkan menjadi POM : 0,02 gram (berat bersih) dansisa 0,06 gram (berat bersih) untuk bukti di siding pengadilan.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114ayat (1) Jo Pasal 148 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.ATAUKEDUA:en Bahwa ia TerdakwaAnwar Wijaya Bin Meridian, pada waktu dan tempatsebagaimana disebutkan pada Dakwaan Kesatu

Tersangka Anwar Wijaya Bin Meridian. 2 (dua) paketdiduga shabushabu dibungkus dengan plastic bening hasil penimbanganNetto 0,08 Gram disisihnkan menjadi POM : 0,02 gram (berat bersih) dansisa 0,06 gram (berat bersih) untuk bukti di siding pengadilan.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 112ayat (1) Jo Pasal 148 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.ATAUKETIGA :Bahwa ia TerdakwaAnwar Wijaya Bin Meridian, pada waktu dan tempatsebagaimana disebutkan pada Dakwaan Kesatu

Tersangka Anwar Wijaya Bin Meridian. 2 (dua) paketdiduga shabushabu dibungkus dengan plastic bening hasil penimbanganNetto 0,08 Gram disisihnkan menjadi POM : 0,02 gram (berat bersih) dansisa 0,06 gram (berat bersih) untuk bukti di siding pengadilan.e Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor:445/195/RSUD/BAHPN/IV/2015 tanggal 27 April 2015 dengan nama Anwar WijayaBin Meridian dengan Kesimpulan : berdasarkan hasil pemeriksaan saat itu,bahwa Urine milik Anwar Wijaya Bin Meridian dinayatakan

Menyatakan Terdakwa ANWAR WIJAYA BIN MERIDIAN telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaPENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN BAGI ODIRISENDIRI;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ANWAR WIJAYA BIN MERIDIANoleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;5.

Menyatakan Terdakwa Tri Wijaya Putra Alias Putra Bin Alm Adil Sultana tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melawan Hukum memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;2.

.- Terdakwa TRI WIJAYA PUTRA ALIAS PUTRA BIN ALM ADIL SULTANA

IRWAN HANDOKO, SH vs KARMA WIJAYA, DKK;

KARMA WIJAYA kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Kampung Pilar, RT 001 RW 005, Desa Serang,Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, ProvinsiJawa Barat, pekerjaan Karyawan Swasta;. SOLIHIN MUHTAR, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Kampung Serang, RT 002 RW 001, DesaSerang, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi,pekerjaan Wiraswasta;. BENI MUSTOFA, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Kampung Serang, RT 002 RW 001, DesaHalaman 1 dari 10 halaman.

WIJAYA KARYA-PT. TECHNIP INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 5170/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:KONSORSIUM PT WIJAYA KARYAPT TECHNIPINDONESIA, beralamat di JI. Dr. Moh. Hatta Rukan Km.5Nomor A2, RT 014 RW 006 Luwuk Selatan, Kab. Banggai,Sulawesi Tengah, yang diwakili oleh Harum Akhmad Zuhdi,jabatan Direktur Operasi Il PT. Wijaya Karya, dan Ir. AndiRizwandi, jabatan Direktur PT.

Technip Indonesia;Selanjutnya dalam hal ini diwakili kuasa Mochamad HaithamiAchmad, kewarganegaraan Indonesia, jabatan ManagerProyek Konsorsium PT Wijaya KaryaPT Technip Indonesia,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor MTDF/KWTTAX/SKS/VII20/016, tanggal 6 Juli 2020;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding

bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT009419.16/2018/PP/M.VIA Tahun 2019, tanggal 27 Agustus 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00053/KEB/WPJ.16/2018, tanggal 6 Agustus 2018,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2016 Nomor 00002/507/16/832/17, tanggal 19 September 2017, atas nama KonsorsiumPT Wijaya

Mengabulkan seluruh permohonan peninjauan kembali yang diajukanoleh Pemohon Peninjauan Kembali (Ssemula Pemohon Banding)terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 00002/507/16/832/17, tanggal 19 September2017, Masa Pajak Juli 2016, atas nama Konsorsium PT Wijaya KaryaPT Technip Indonesia (Konsorsium atau KWT) NPWP 66.141.721.2832.000, beralamat di Jalan Dr.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali KONSORSIUM PT WIJAYA KARYAPT TECHNIPHalaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 5170/B/PK/Pjk/2020INDONESIA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

WIJAYA KARYA-PT. TECHNIP INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 5164/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:KONSORSIUM PT WIJAYA KARYAPT TECHNIPINDONESIA, beralamat di JI. Dr. Moh. Hatta Rukan Km.5Nomor A2, RT 014 RW 006 Luwuk Selatan, Kab. Banggai,Sulawesi Tengah, yang diwakili oleh Harum Akhmad Zuhdi,jabatan Direktur Operasi Il PT. Wijaya Karya, dan Ir. AndiRizwandi, jabatan Direktur PT.

Technip Indonesia;Selanjutnya dalam hal ini diwakili kuasa Mochamad HaithamiAchmad, kewarganegaraan Indonesia, jabatan ManagerProyek Konsorsium PT Wijaya KaryaPT Technip Indonesia,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor MTDF/KWTTAX/SKS/VII20/010, tanggal 6 Juli 2020;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding

Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT009413.16/2018/PP/M.VIA Tahun 2019, tanggal 27 Agustus 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00047/KEB/WPUJ.16/2018, tanggal 6 Agustus 2018,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2016Nomor 00028/207/16/832/17, tanggal 19 September 2017, atas namaKonsorsium PT Wijaya

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali KONSORSIUM PT WIJAYA KARYAPT TECHNIPINDONESIA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, bersamasama dengan Prof.

Menyatakan Terdakwa M.Suud Gelar Satria Wijaya bin Muchtar, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan ;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa M.Suud Gelar Satria Wijaya bin Muchtar dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;3.

- M.Suud Glr Satria Wijaya Bin Muchtar

.* DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkatpertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :Nama lengkap : M.Suud Glr Satria Wijaya Bin Muchtar.Tempat lahir : Desa Pangarayan.Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/ 02 Agustus 1969.Jenis Kelamin : Lakilaki.Kebangsaan : Indonesia.Tempat tinggal : Dusun IV Desa Pengarayan Kecamatan Tanjung LubukKabupaten Ogan Komering Ilir.Agama : IslamPekerjaan

PN.Kagtanggal 18 Juli 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;e Penetapan Majelis Hakim Nomor 403/Pid.B/2014/PN.Kag tanggal 18 Juli 2014tentang penetapan hari sidang;e Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;e Setelah mendengar keterangan saksisaksi, Ahli dan Terdakwa sertamemperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;e Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh PenuntutUmum yang pada pokoknya sebagai berikut:Menyatakan terdakwa M.Suud Glr Satria Wijaya

bin Muchtar , terbukti bersalahmelakukan tindak pidana Penggelapan dalam pekerjaannya melanggar pasal 374 jopasal 55 ayat KUHP sebagaimana dalam dakwaan.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M.Suud Glr Satria Wijaya bin Muchtar denganpidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 5 (lima) bulanMenetapkan barang bukti berupa : 15 (lima belas) krung berisi beras raskin ukuran 60 Kg(enam puluh) kilogram, (satu) karung berisi beras raskin ukuran 15 kg (lima belaskilogram) di kembalikan kepada

(dua riburupiah)Setelah memperhatikan permohonan yang diajukan secara lisan dipersidangan dariterdakwa yang memohon keringanan hukuman karena mempunyai tanggung keluarga denganalasan menyesali perbuatannya ;Setelah mendengarkan pernyataan Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya tetap padatuntutannya dan pernyataan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikutDakwaan .Bahwa terdakwa M.SUUD Glr SATRIA WIJAYA Bin MUCTHAR

bin Muchtar, telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan ;Menjatuhkan pidana kepada terdakwa M.Suud Gelar Satria Wijaya bin Muchtardengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali kalau dikemudian hari denganPutusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan, bahwa terdakwa sebelum waktupercobaan selama 5 (lima) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana:Menetapkan barang bukti berupa :

WIJAYA KARYA-PT. TECHNIP INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 5169/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:KONSORSIUM PT WIJAYA KARYAPT TECHNIPINDONESIA, beralamat di JI. Dr. Moh. Hatta Rukan Km.5Nomor A2, RT 014 RW 006 Luwuk Selatan, Kab. Banggai,Sulawesi Tengah, yang diwakili oleh Harum Akhmad Zuhdi,jabatan Direktur Operasi Il PT. Wijaya Karya, dan Ir. AndiRizwandi, jabatan Direktur PT.

Technip Indonesia;Selanjutnya dalam hal ini diwakili kuasa Mochamad HaithamiAchmad, kewarganegaraan Indonesia, jabatan ManagerProyek Konsorsium PT Wijaya KaryaPT Technip Indonesia,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor MTDF/KWTTAX/SKS/VII20/015, tanggal 6 Juli 2020;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding

amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT009418.16/2018/PP/M.VIA Tahun 2019, tanggal 27 Agustus 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00052/KEB/WPUJ.16/2018, tanggal 6 Agustus2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2016Nomor 00033/207/16/832/17 tanggal 19 September 2017, atas namaKonsorsium PT Wijaya

Mengabulkan seluruh permohonan peninjauan kembali yang diajukanoleh Pemohon Peninjauan Kembali (Ssemula Pemohon Banding)terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 00033/207/16/832/17, tanggal 19 September2017, Masa Pajak Juni 2016, atas nama Konsorsium PT Wijaya KaryaPT Technip Indonesia (Konsorsium atau KWT) NPWP 66.141.721.2832.000, beralamat di Jalan DR. Moh.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali KONSORSIUM PT WIJAYA KARYAPT TECHNIPHalaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 5169/B/PK/Pjk/2020INDONESIA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

KASTIAWAN WIJAYA OEIJ;

KASTIAWAN WIJAYA OEIlJ, kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Jalan Mekar Sari Nomor 03RT.022 Kelurahan Gunung Sari llir, KecamatanBalikpapan Tengah, Kota Balikpapan ProvinsiKalimantan Timur, pekerjaan Wiraswasta;Termohon Kasasi I, Il;Halaman 1 dari 8 halaman.

atas nama Kastiawan Wijaya Oeij;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak GunaBangunan (SHGB) Nomor 1073/Kelurahan Graha Indah tanggalpenerbitan 07 April 2006 dengan surat ukur nomor 01429/2015 tanggal14 April 2015 dengan luas 1.715 m? atas nama Kastiawan Wijaya Oeij;4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat danTergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut;Eksepsi Tergugat;1.

WIJAYA KARYA BERSAUDARA VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;

Menyatakan terdakwa IRPAN WIJAYA ALS IPAN BIN ZULKIFLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman ; 2.

- Irpan Wijaya Als Ipan Bin Zulkifli

PUTUSANNomor 59/Pid.Sus/2017/PN KagDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Kayu Agung yang mengadili perkaraperkarapidana dengan acara biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :Nama lengkap : Irfpan Wijaya Als loan Bin ZulkifliTempat lahir : Kertapati Kota PalembangUmur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 8 Agustus 1988Jenis kelamin : LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Desa Pipa Putih Kecamatan PemulutanInduk Kabupaten

malam hariselepas sholat isya ;Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2017/PN Kag Bahwa sekira pukul 20.30 saksi dan rekanrekan saksi langsungmelakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap seseorangyang ternyata orang tersebut adalah terdakwa yang waktu itu sedangduduk sendirian dipinggir jalan dan pada saat saksi dan rekanrekansaksi datang terdakwa langsung berlari kKearah rumah kosong yangsedang dibangun selanjutnya kami kejar dan kami tangkap dan waktuitu terdakwa mengaku bernama Irfan Wijaya

tepatnyadi depan rumah kosong yang sedang dibangun pada malam hariselepas sholat isya ;Bahwa sekira pukul 20.30 saksi dan rekanrekan saksi langsungmelakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap seseorangyang ternyata orang tersebut adalah terdakwa yang waktu itu sedangduduk sendirian dipinggir jalan dan pada saat saksi dan rekanrekansaksi datang terdakwa langsung berlari kearah rumah kosong yangsedang dibangun selanjutnya kami kejar dan kami tangkap dan waktuitu terdakwa mengaku bernama Irfan Wijaya

Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yangterungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dandiperkuat dengan keterangan terdakwa dipersidangan, bahwa dirinyalah yangdimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan Penuntut UmumHalaman 22 dari 34 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2017/PN Kagtersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umumsebagai subjek hukum/person yang didakwa melakukan suatu perbuatanpidana dalam perkara ini adalah terdakwa IRPAN WIJAYA ALS IPAN

Menyatakan terdakwa IRPAN WIJAYA ALS IPAN BIN ZULKIFLI telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan bukan tanaman ;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlahRp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabiladenda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjaraselama 2 (dua) bulan ;3.

WIJAYA KARYA-PT. TECHNIP INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

WIJAYA KARYA-PT. TECHNIP INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 5165/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:KONSORSIUM PT WIJAYA KARYAPT TECHNIPINDONESIA, beralamat di JI. Dr. Moh. Hatta Rukan Km.5Nomor A2, RT 014 RW 006 Luwuk Selatan, Kab. Banggai,Sulawesi Tengah, yang diwakili oleh Harum Akhmad Zuhdi,jabatan Direktur Operasi Il PT. Wijaya Karya, dan Ir. AndiRizwandi, jabatan Direktur PT.

Technip Indonesia;Selanjutnya dalam hal ini diwakili kuasa Mochamad HaithamiAchmad, kewarganegaraan Indonesia, jabatan ManagerProyek Konsorsium PT Wijaya KaryaPT Technip Indonesia,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor MTDF/KWTTAX/SKS/VII20/011, tanggal 6 Juli 2020;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding

Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT009414.16/2018/PP/M.VIA Tahun 2019, tanggal 27 Agustus 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00048/KEB/WPUJ.16/2018, tanggal 6 Agustus2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari2016 Nomor 00029/207/16/832/17, tanggal 19 September 2017, atasnama Konsorsium PT Wijaya

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali KONSORSIUM PT WIJAYA KARYAPT TECHNIPINDONESIA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, bersamasama dengan Prof.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS KONSORSIUM PT WIJAYA KARYA - PT TECHNIP INDONESIA;

WIJAYA KARYA-PT. TECHNIP INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 5162/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:KONSORSIUM PT WIJAYA KARYAPT TECHNIPINDONESIA, beralamat di Jalan Dr. Moh. Hatta Rukan KM 5Nomor A2, RT 014 RW 006, Luwuk Selatan, KabupatenBanggai, Sulawesi Tengah, yang diwakili oleh HarumAkhmad Zuhdi, jabatan Direktur Operasi II PT Wijaya Karya,dan Ir.

Andi Rizwandi, jabatan Direktur PT TechnipIndonesia;Selanjutnya dalam hal ini diwakili olen kKuasa MochamadHaithami Achmad, kewarganegaraan Indonesia, jabatanManager Proyek Konsorsium PT Wijaya KaryaPT TechnipIndonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorMTDF/KWTTAX/SKS/VII20/008, tanggal 6 Juli 2020;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia

amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT009411.16/2018/PP/M.VIA Tahun 2019, tanggal 27 Agustus 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00045/KEB/WPJ.16/2018, tanggal 6 Agustus 2018,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2015 Nomor00005/507/15/832/17, tanggal 19 September 2017, atas nama KonsorsiumPT Wijaya

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali KONSORSIUM PT WIJAYA KARYAPT TECHNIPINDONESIA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 5162/B/PK/Pjk/2020Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

WIJAYA KARYA-PT. TECHNIP INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

WIJAYA KARYA-PT. TECHNIP INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 5163/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:KONSORSIUM PT WIJAYA KARYAPT TECHNIPINDONESIA, beralamat di Jalan Dr. Moh. Hatta Rukan KM 5Nomor A2, RT 014 RW 006, Luwuk Selatan, KabupatenBanggai, Sulawesi Tengah, yang diwakili oleh HarumAkhmad Zuhdi, jabatan Direktur Operasi II PT Wijaya Karya,dan Ir.

Andi Rizwandi, jabatan Direktur PT TechnipIndonesia;Selanjutnya dalam hal ini diwakili olen kuasa MochamadHaithami Achmad, kewarganegaraan Indonesia, jabatanManager Proyek Konsorsium PT Wijaya KaryaPT TechnipIndonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorMTDF/KWTTAX/SKS/VII20/009, tanggal 6 Juli 2020;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT009412.16/2018/PP/M.VIA Tahun 2019, tanggal 27 Agustus 2019,yang telah berkekuatan hukum tetap' tersebut adalah sebagaiberikut: Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00046/KEB/WPUJ.16/2018, tanggal 6 Agustus2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember2015 Nomor 00010/207/15/832/17 tanggal 19 September 2017, atasnama Konsorsium PT Wijaya

Mengabulkan seluruh permohonan peninjauan kembali yangdiajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Nomor 00010/207/15/832/17, tanggal 19September 2017, Masa Pajak Desember 2015, atas nama KonsorsiumPT Wijaya KaryaPT Technip Indonesia (Konsorsium atau KWT)NPWP 66.141.721.2832.000, beralamat di Jalan DR. Moh.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali KONSORSIUM PT WIJAYA KARYAPT TECHNIPINDONESIA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, bersamasama dengan Prof.

WIJAYA KARYA-PT. TECHNIP INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 5167/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:KONSORSIUM PT WIJAYA KARYAPT TECHNIPINDONESIA, beralamat di JI. Dr. Moh. Hatta Rukan Km.5Nomor A2, RT 014 RW 006 Luwuk Selatan, Kab. Banggai,Sulawesi Tengah, yang diwakili oleh Harum Akhmad Zuhdi,jabatan Direktur Operasi Il PT. Wijaya Karya, dan Ir. AndiRizwandi, jabatan Direktur PT.

Technip Indonesia;Selanjutnya dalam hal ini diwakili kuasa Mochamad HaithamiAchmad, kewarganegaraan Indonesia, jabatan ManagerProyek Konsorsium PT Wijaya KaryaPT Technip Indonesia,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor MTDF/KWTTAX/SKS/VII20/013, tanggal 6 Juli 2020;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding

amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT009416.16/2018/PP/M.VIA Tahun 2019, tanggal 27 Agustus 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00050/KEB/WPJ.16/2018 tanggal 6 Agustus2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2016Nomor 00031/207/16/832/17, tanggal 19 September 2017, atas namaKonsorsium PT Wijaya

Mengabulkan seluruh permohonan Peninjauan Kembali yang diajukanoleh Pemohon Peninjauan Kembali (Ssemula Pemohon Banding)terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 00031/207/16/832/17, tanggal 19 September2017, Masa Pajak April 2016, atas nama Konsorsium PT Wijaya Karya PT Technip Indonesia (Konsorsium atau KWT) NPWP 66.141.721.2832.000, beralamat di Jalan DR. Moh.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali KONSORSIUM PT WIJAYA KARYAPT TECHNIPINDONESIA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaHalaman 7 dari 8 halaman.