Putusan Nomor 1199/B/PK/Pjk/2020Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT69813/PP/M.XIA/16/2016, tanggal 4 April 2016, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruh banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP659/WPJ.02/2014 tanggal 02 Juni 2014tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2010 Nomor00039/207/10/218/13 tanggal 31 Juli 2013, atas nama

Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP659/WPJ.02/2014 tanggal 08 Juli 2014 tentang Keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Mei 2010 Nomor00039/207/10/218/13 tanggal 31 Juli 2013, atas nama: PT SuburArum Makmur, NPWP 01.496.349.0218.000, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakanyang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum:;3. 3.

Putusan Nomor 1199/B/PK/Pjk/2020Terbanding Nomor: KEP659/WPJ.02/2014 tanggal 02 Juni 2014, tentangKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2010 Nomor00039/207/10/218/13 tanggal 31 Juli 2013, atas nama Pemohon Banding,NPWP: 01.496.349.0218.000, sehingga pajak yang masih harus dibayarmenjadi Rp6.436.678,00; adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a.

Uraian Banding tanggal 11 November 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.73897/PP/M.XIB/16/2016, tanggal 31 Agustus 2016 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP979/WPJ.19/2015 tanggal25 Mei 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Juli 2012 Nomor 00242/207

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP979/WPJ.19/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2012Nomor 00242/207/12/092/14 tanggal 18 Juni 2014, atas nama PTPanasonic Gobel Indonesia, NPWP 01.069.413.1092.000, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;3.3.

Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP979/WPJ.19/2015 tanggal 25 Mei 2015, mengenaiKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2012 Nomor00242/207

banding tanggal 5 Februari 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT119065.16/2015/PP/M.VIA Tahun 2018, tanggal 18 Desember 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP01548/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 20September 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakAgustus 2015 Nomor 00079/207

terkait sengketaa quo, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangandengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku;Dengan mengadili sendiri:3. 1.3. 2.3. 3.Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP01548/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 20 September2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Agustus 2015 Nomor 00079/207

Putusan Nomor 3591/B/PK/Pjk/2019Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor : KEP01548/KEB/ WPJ.07/2017 tanggal 20 September2017 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus2015 Nomor 00079/207/15/055/16 tanggal 28 September 2016 atas namaPemohon Banding, NPWP : 01.869.469.5.055000

Putusan Nomor 3397/B/PK/Pjk/2019 Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut69535/PP/M.XA/16/2016, tanggal 28 Maret 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP1189/WPJ.27/2014 tanggal 18 November 2014, tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Nomor: 00015/207/10/332/13 tanggal

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1189/WPJ.27/2014 tanggal 18 November 2014, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan WNilai Barang dan Jasa Nomor0001 5/207/10/332/13 tanggal 29 November 2013 Masa Pajak April2010, sebagaimana telah dibetulkan dengan Surat KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00022/WPJ.27/KP.0203/2014tanggal 23 Oktober 2014, atas nama PT Satya Kisma Usaha,NPWP 01.002.743.1332.001, adalah telah sesuai denganketentuan

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP1189/WPJ.27/2014 tanggal 18 November 2014,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2010 Nomor00015/207

Bahwa syarat syarat untuk melaksanakanpernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukumIslam maupun peraturan perundang undangan = yangberlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagianak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, dankarenanya maka maksud tersebut telah ditolak olehKantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Kuningandengan Surat Nomor: KK.10.08.30/PW.001/207/2010Surat Keterangan dari Kantor Urusan AgamaKecamatan Kabupaten Kuningan tanggal 04 Agustus2010 ;.

Satu lembar Surat Penolakan Pernikahan atas namaCALON SUAMI ANAK PEMOHON dan ANAK PEMOHON yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Kuningan nomorKK.10.08.30/PW.001/207/2010. tanggal 04 Agustus2010. Alat bukti tersebut setelah diperiksa laluoleh Ketua Majelis diberi tanda P.2. ;3.

Pemberitahuan adanya Halangan /Kekurangan Persyaratan atas nama CALON SUAMI ANAKPEMOHON dan ANAK PEMOHON yang dikeluarkan oleh KantorUrusan Agama Kecamatan Kabupaten Kuningan nomorKK.10.08.30/PW.001/205/2010. tanggal 03 Agustus 2010.Alat bukti tersebut setelah diperiksa lalu oleh KetuaMajelis diberi tanda P.1.), P.2 (Satu lembar SuratPenolakan Pernikahan atas nama CALON SUAMI ANAKPEMOHON dan ANAK PEMOHON yang dikeluarkan oleh KantorUrusan Agama Kecamatan Kabupaten Kuningan nomorKK.10.08.30/PW.001/207

Uraian Banding tanggal 8 Desember 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT116122.16/2013/PP/M.IVB Tahun 2018, tanggal 26 Juli 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP00143/KEB/WPJ.23/2017 tanggal 13 Juni 2017 tentang keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak November 2013 Nomor: 00013/207

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00143/KEB/WPJ.23/2017 tanggal 13 Juni 2017,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00013/207/13/542/16 tanggal 18 Mei 2016 Masa Pajak November2013, atas nama PT Gameloft Indonesia, NPWP31.275.268.6542.000, beralamat di Pacific Building Lantai 1Jalan Laksda Adisucipto Nomor 157 RT. 08 RW. 03 Caturtunggal,Depok, Sleman, DI Yogyakarta 55281 adalah telah sesuai denganketentuan

Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor: KEP00143/KEB/WPJ.23/2017 tanggal 13Juni 2017, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November2013 Nomor: 00013/207

Putusan Nomor 2694 B/PK/Pjk/2018tanggal 23 Juni 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakJuni 2010 Nomor 00015/207/10/052/15 tanggal 25 Maret 2015, atas namaPT Trinseo Materials Indonesia (d.h.

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00914/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 23 Juni 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2010Nomor 00015/207/10/052/15 tanggal 25 Maret 2015, atas nama PTTrinseo Materials Indonesia (d.h.

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00914/KEB/ WPJ.07/2016 tanggal 23 Juni 2016,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2010 Nomor00015/ 207

Putusan Nomor 1754/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak PUT116118.16/2013/PP/M.IVB Tahun 2018, tanggal 26 Juli 2018, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00139/KEB/WPJ.23/2017, tanggal 13 Juni 2017 tentang Keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak Juli 2013 Nomor 00009/207/13/ 542/16,

Putusan Nomor 1754/B/PK/Pjk/2019keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2013 Nomor00009/207/13/542/16, tanggal 18 Mei 2016, atas nama PT GameloftIndonesia, NPWP 31.275.268.6542.000, beralamat di PacificBuilding Lantai 1 Jalan Laksda Adisucipto Nomor 157 RT 08 RW 03Caturtunggal, Depok, Sleman, DI Yogyakarta 55281, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah

Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP00139/KEB/WPJ.23/2017, tanggal 13Juni 2017, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2013Nomor 00009/207

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal14 Maret 2005 November 2010 di hadapan pegawai pencatat nikahKantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten , Propinsi , tercatat dalamKutipan Akta Nikah No. 207/16/III/2005 tertanggal 18032005.. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidupbersama di rumah orang tua Tergugat di Lingk.

Bukti Tertulis: 22202220222 22202202222 0e2n2=e Fotocopy Kartu Tanda penduduk nomor : 1810034509860004tanggal 31 Mei 2012. yang dikeluarkan oleh Kadinduk Capil,Kabupaten Temanggung,e Fotocopy Kutipan akta nikah yang dikeluarkan Kantor UrusanAgama Kecamatan , Kabupaten , Propinsi , tercatat dalamKutipan Akta Nikah No. 207/16/III/2005 tertanggal 18032005,2.

Meninmbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa foto copi KartuTanda Penduduk Penggugat terbukti Penggugat berdomisili dalam wilayahyuridiksi Pengadilan Agama Temanggung, oleh karena itu sesuai ketentuanpasal 73 ayat (1) Undangundang nomor 7 Tahun 1989 perkara ini menjadiwewenang relative Pengadilan Agama Temanggung; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotocopy Kutipanakta nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten ,Propinsi , tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 207

207/Pdt.G/2012/PA.Pct

PUTUSANNomor : 207/Pdt.G/2012/PA.PctDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Pacitan yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalampersidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang berbunyi sebagaiberikut dalam perkara antara;PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal ditKabupaten Pacitan, selanjutnya disebut PEMOHON*;MELAWANTERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pekarjaan Tani, bertempat tinggalKabupaten Pacitan

sekarang tidak diketahu: alamatnya dengan jelas danpasti di wilayah manapun, selanjutnya disebut TERMOHON; Pengadilan Agama tersebut; Setelah mempelajari berkas perkara; Setelah mendengar keterangan pihak berperkara keluarga dan saksisaksi di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYABahwa Pemohon dengan surat talakannya tertanggal 27 Pebruari 2012 yang didaftar dtKepaniteraan Pengadilan Agama Pacitan Nomor: 207/Pdt.G/2012/PA.Pct. mengajukan halhalyang pada pokoknya sebagai berikut;1.Bahwa pada tanggal

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yangberlaku;Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan lain yang seadiladilnyaBahwa pada hari persidangan perkara ini, Pemohon telah ternyata datang menghadapsendin dipersidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruhorang lain menghadap sebagai kuasanya, padahal Pengadilan telah memanggil secara patut dansah sesuai dengan berita acara panggilan Nomor : 207/Pdt.G/2012/PA.Pct

perkara;Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara dansaksi saksi;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan(Cerai Gugat) ke Pengadilan Agama Trenggalek tertanggal 03Mei 2010 yang terdaftar di register perkara Nomor:0539/Pdt.G/2010/PA.TL, yang pada pokoknya berbunyi sebagaiberikut:1.bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sahyang menikah di hadapan PPN KUA Kecamatan KabupatenTrenggalek tanggal 11 Juni 2004, ternyata pada KutipanAkta Nikah Nomor: 207

relaas panggilan kedua tanggal 27 Mei 2010masing masing Nomor: 0539/Pdt.G/2010/PA.TL.Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikanPenggugat agar rukun lagi dengan Tergugat dan mengurungkanniatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil,kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan suratgugatan Penggugat , yang isinya tetap dipertahankan olehPenggugat ;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil dalilgugatannya, Penggugat mengajukan bukti bukti sebagaiberikut:Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 207

ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acarapersidangan sebagai bagian tak terpisahkan dari putusanini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugatadalah sebagaimana diuraikan diatas;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat(1) dan (2) dan pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7tahun 1989 dan dari bukti P2, maka perkara ini termasukwewenang Pengadilan Agama Trenggalek ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa FotokopiKutipan Akta Nikah Nomor: 207

Putusan Nomor 3653/B/PK/Pjk/2019Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2015 Nomor00071/207/15/055/16 tanggal 29 Agustus 2016, atas nama PT Semarang AutocompManufacturing Indonesia Tbk., NPWP 01.869.469.5.055000, beralamat di Jl.Walisongo Km.9,8, Tugurejo, Tugu, Semarang, Jawa Tengah, 50151, sehinggaperhitungan menjadi sebagai berikut:1 Dasar Pengenaan Pajak: Ekspor Rp 153.832.529.081,00 Penyerahan yag PPNnya harus dipungut sendiri Rp 28.097.395.161 ,00 Penyerahan yang PPNnya

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP01583/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 27 September2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Juli 2015 Nomor 0007 1/207/15/055/16 tanggal 29 Agustus2016, atas nama PT Semarang Autocomp ManufacturingIndonesia Tbk., NPWP 01.869.469.5.055000, beralamat di JalanWalisongo Km.9,8, Tugurejo, Tugu, Semarang, Jawa Tengah,50151 terkait sengketa a quo, adalah telah sesuai

Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa~ alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan PengadilanPajak yang menyatakan mengabulkan sebagian banding PemohonBanding terhadap Keputusan Terbanding NomorKEP01583/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 27 September 2017 mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2015 Nomor00071/207

Putusan Nomor 931/B/PK/Pjk/2021Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put62182/PP/M.XVI.A/16/2015, tanggal 24 Juni 2015, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP1309/WPJ.03/2013 tanggal 11 Juli 2013 tentang keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Juli TahunPajak 2008 Nomor: 00047/207/08/304/12 tanggal 3

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP1309/WPJ.03/2013 tanggal 11 Juli 2013 tentang keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Masa Juli Tahun Pajak 2008 Nomor: 00047/207/08/304/12tanggal 3 Mei 2012 sebagaimana telah dibetulkan denganKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00006/WPJ,03/KP.0603/2013 tanggal 25 Juni 2013, atas nama: PT BumiPermai Lestari, NPWP: 01.343.898.1304.001, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor : KEP1309/WPJ.03/2013 tanggal 11 Juli2013 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Masa Juli Tahun Pajak 2008 Nomor:00047/207

Putusan Nomor 3974/B/PK/Pjk/2019Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakFebruari 2011 Nomor 00137/207/11/091/15 tanggal 30 November 2015, atasnama PT Bank CIMB Niaga, Tbk, NPWP 01.310.668.7091.000, beralamatdi Jalan Jend.

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomorKEP00106/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 20 Februari 2017 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari2011 Nomor 00137/207/11/091/15 tanggal 30 November 2015,atas nama PT Bank CIMB Niaga, Tbk, NPWP01.310.668.7091.000, beralamat di JI. Jend. Sudirman Kav. 58,Graha Niaga, Jakarta Selatan 12190 (alamat korespondensi:Menara Sentraya Lt. 31, Jl.

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00106/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 20 Februari 2017mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2011Nomor 00137/207

Putusan Nomor 4088/B/PK/Pjk/2019Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00108/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 20Februari 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April2011 Nomor 00139/207/11/091/15 tanggal 30 November 2015, atas namaPT Bank CIMB Niaga, Tbk., NPWP 01.310.668.7091.000, beralamat di JI.Jend.

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomorKEP00108/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 20 Februari 2017 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2011Nomor 00139/207/11/091/15 tanggal 30 November 2015, atasnama PT Bank CIMB Niaga, Tbk, NPWP 01.310.668.7091.000,beralamat di Jalan Jend. Sudirman Kav. 58, Graha Niaga, JakartaSelatan 12190 (alamat korespondensi: Menara Sentraya Lt. 31,Halaman 4 dari 10 halaman.

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00108/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 20 Februari 2017mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2011 Nomor00139/207

Putusan Nomor 197/B/PK/Pjk/2020Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT114290.16/2014/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 27 November 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap' tersebut adalah sebagai berikut: Mengabulkan selurunnya Banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00561/KEB/WPJ.07/2017, tanggal 17 April 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Mei 2014 Nomor 00072/207

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Pemohon PeninjauanKembali Nomor KEP00561/KEB/WPJ.07/2017, tanggal 17 April2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Mei 2014 Nomor 00072/207/14/055/16, tanggal 25 Januari2016, atas nama PT Eagle Industry Indonesia, NPWP01.069.354.7055.000, beralamat di EJIP Industrial Park Plot 8G,Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17550, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan

PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00561/KEB/WPJ.07/2017, tanggal 17 April 2017,mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2014 Nomor00072/207

Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 19 Mei 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT70260/PP/M.XA/16/2016 tanggal 25 April 2016 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan bandingPemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP1209/WPJ.27/2014 tanggal 18 November 2014, tentang keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Nomor: 00008/207

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP1209/WPJ.27/2014 tanggal 18 November 2014, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00008/207/11/332/13 tanggal 29 November 2013 Masa PajakApril 2011 sebagaimana telah dibetulkan dengan SuratKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP00054/WPJ.27/KP.0203/2014 tanggal 05 November 2014,atas nama: PT.

Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor: KEP1209/ WPJ.27/2014 tanggal 18November 2014, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April2011 Nomor: 00008/207

Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Nomor 00195/207/16/641/18, tanggal 25 April 2018;4. Menetapkan Jumlah Pajak yang harus dibayar dalam Surat KetetapanPajak kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor00195/207/16/641/18, Masa Desember 2016, tanggal 25 April 2018,Sebesar lebih bayar sebesar 0 (Nol) Rupiah atau Nihil;5.

berdasarkan Laporan HasilPenelitian Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yangTidak Benar Nomor LAP366/WPUJ.24/2019, tanggal 15 Januari 2019;Bahwa dengan telah diprosesnya permohonan pengurangan ataupembatalan surat ketetapan pajak oleh Tergugat terkait aspek materisengketa berupa Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak PertambahanNilai, maka sebenarnya hak Penggugat untuk melakukan upaya hukumatas materi Surat Ketetapan Kurang Bayar (SKPKB) Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Nomor 00195/207

uraian banding tanggal 24 Mei 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put003166.16/2018/PP/M.VIA Tahun 2019, tanggal 20 Agustus 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00013/KEB/WPJ.22/2018tanggal 2 Februari 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Maret 2014 Nomor 00035/207

Dengan mengadili sendiri:a.Mengabulkan permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali(dahulu Pemohon Banding);Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00013/KEB/WPJ.22/2018keberatan atas Surattanggal 2 Februari2018,Ketetapan Pajak Kurang BayartentangPajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2014 Nomor00035/207/14/431/17 tanggal 24 Februari 2017, atas nama PTBekaert Wire Indonesia (d/n PT Bekaert Southern Wire), NPWP31.522.941.9431.000 adalah tidak sesuaidengan ketentuanperaturan

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00013/KEB/WPJ.22/2018 tanggal 2 Februari 2018mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2014 Nomor00035/207

banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 23 Januari 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT90218/PP/M.XIIB/16/2017, tanggal 13 Desember 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapkeputusan Terbanding Nomor : KEP00276/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 03Oktober 2016, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nila Barang dan Jasa Nomor : 00080/207

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00276/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 3 Oktober 2016, tentangkeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertmbahan Nilai Barang dan jasa Nomor : 00080/207/11/063/15tanggal 13 Juli 2015 Masa Pajak oktober 2011, yang terdaftardalam berkas perkara nomor: 161092542011, atas nama PT.RIM Capital, NPWP 02.549.383.4063.000, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakanyang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah

PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor : KEP00276/KEB/ WPJ.04/2016 tanggal 03 Oktober2016, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober2011 Nomor : 00080/207