DENI PASE(berkas perkara terpisah) dan sdr JOSUA TAMBUNAN (berkas perkara terpisah) pada hariSenin tanggal 08 Juli 2013 pukul 15.00 wib atau setidaktidaknya pada waktu lain yangmasih termasuk dalam bulan Juli 2013, bertempat diwarung kopi bapak Uda terdakwa di JlDr Wahidin No.207 Kel.Jati Makmur Kec.Binjai Utara Kota Binjai atau setidaktidaknyapada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Binjai,terdakwa tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan

Wahidin No.207 Kel.Jati Makmur Kec.Binjai UtaraKota Binjai, lalu masyarakat tersebut memberikan informasi kepada anggota Polres Binjaiyang sedang patroli, yakni ada perjudian jenis togel di warung kedai kopi di J! Dr WahidinNo.207 Kel.jati Makmur Kec.Binjai Utara Kota Binjai, atas informasi tersebut maka saksiHenry DB Tobing, saksi Toni S Brahmana, saksi Jasmin Purba, saksi Nur Kholis, saksi IrfanFran dan saksi Jun Fredi Sembiring langsung berangkat kelokasi untuk melakukanpengintaian.

JOSUA TAMBUNAN(berkas perkara terpisah) pada hariSenin tanggal 08 Juli 2013 pukul 15.00 wib atau setidaktidaknya pada waktu lain yangmasih termasuk dalam bulan Juli 2013, bertempat diwarung kopi bapak Uda terdakwa di JlDr Wahidin No.207 Kel.Jati Makmur Kec.Binjai Utara Kota Binjai atau setidaktidaknyapada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Binjai,dengan tidak berhak terdakwa, turut main judi jenis togel yang diadakan dijalan umumatau dipinggirnya maupun ditempat

yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecualipembesar yang berkuasa telah memberikan ijin untuk itu, perbuatan tersebut dilakukandengan cara sebagai berikut :Bermula masyarakat melihat ada orang yang sedang bermain judi jenis togeldisebuah warung kedai kopi di J1 Dr Wahidin No.207 Kel.jati Makmur Kec.Binjai UtaraKota Binjai, lalu masyarakat tersebut memberikan informasi kepada anggota Polres Binjaiyang sedang patroli, yakni ada perjudian jenis togel di warung kedai kopi di J!

Dr WahidinNo.207 Kel.jati Makmur Kec.Binjai Utara Kota Binjai, atas informasi tersebut maka saksiHenry DB Tobing, saksi Toni S Brahmana, saksi Jasmin Purba, saksi Nur Kholis, saksi IrfanFran dan saksi Jun Fredi Sembiring langsung berangkat kelokasi untuk melakukanpengintaian.

sebagai Wajib Pajak, sebagaimana terlihatdalam kata pengantar/pembuka dari surat permohonan banding ini;Bahwa dengan demikian, segenap syarat administratif sebagaimanadisyaratkan oleh peraturan perundangundangan yang berlaku telahdipenuhi dengan sah dan meyakinkan;LATAR BELAKANG PENGAJUAN BANDINGBahwa Terbanding, melalui Kantor Pelayanan Pajak Penanaman ModalAsing Satu, telah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Nomor00005/207

Membatalkan dan mencabut Keputusan Terbanding Nomor KEP455/WPJ.07/2011 tanggal 28 Februari 2011 dan Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa PenyerahanBKP dan/atau JKP Nomor 00005/207/09/052/10 tanggal 24 Februari 2010Masa Pajak Februari 2009 serta seluruh surat tagihan pajak ataupun suratsurat lainnya sehubungan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP455NVPUJ.07/2011 tanggal 28 Februari 2011 dan Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang

dan Jasa Penyerahan BKPdan/atau JKP Nomor 00005/207/09/052/10 tanggal 24 Februari 2010 MasaPajak Februari 2009; dan,3.

putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.43980/PP/M.1/16/2013, tanggal 18 Maret 2013, yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap keputusanTerbanding Nomor KEP455/WPJ.07/2011 tanggal 28 Februari 2011 mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Februari 2009Nomor 00005/207

Putusan Nomor 126/B/PK/Pjk/2015mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP MasaPajak Februari 2009 Nomor 00005/207/09/052/10 tanggal 24 Februari 2010,atas nama Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali, NPWP:01.069.505.4052.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi lebihdibayar sebesar Rp1.861.784.803,00 adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan :a.

Pengajuan Surat KeberatanHalaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 53 B/PK/PJK/2015bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiNomor: 00058/207/08/125/10 tanggal 16 Juni 2010 sebesarRp.1.017.062.612,00 untuk Masa Pajak Agustus 2008 yang telah diajukankeberatan oleh Pemohon Banding melalui Surat Nomor: 010/EXTDIP/IX/2010 tanggal 07 September 2010, yang diterima Terbanding tanggal08 September 2010, sehingga pengajuan keberatan Pemohon Bandingsudah memenuhi jangka waktu sebagaimana

Pengajuan Surat Bandingbahwa Keputusan Terbanding Nomor: KEP669/WPUJ.01/2011 tanggal 26Agustus 2011 sebesar Rp.843.073.066,00 tentang Keberatan PemohonBanding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiNomor: 00058/207/08/125/10 tanggal 16 Juni 2010 ~~ sebesarRp.1.017.062.612,00 untuk Masa Pajak Agustus 2008, yang PemohonBanding terima tanggal 01 September 2011, dengan demikian pengajuanbanding yang diajukan telah memenuhi syarat formal sebagaimana diaturdalam Pasal 27 ayat (3

) Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimanatelah diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 28 Tahun 2007 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;bahwa Keputusan Terbanding Nomor: KEP669/WPJ.01/2011 tanggal 26Agustus 2011 sebesar Rp.843.073.066,00 tentang Keberatan PemohonBanding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiNomor: 00058/207/08/125/10 tanggal 16 Juni 2010 ~~ sebesarRp.1.017.062.612,00 untuk Masa Pajak Agustus 2008, telah dibayar denganperincian sebagai berikut

atasterlihat bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Pemohon Banding adalahsebesar Rp.210.800.000,00 equivalent 50% dari pajak yang kurang dibayar,dengan demikian Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan pasal 36ayat (4) Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;Uraian Pokok Bandingbahwa Keputusan Terbanding Nomor: KEP669/WPJ.01/2011Agustus 2011 Rp.843.073.066,00 tentang Keberatan PemohonBanding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilaitanggal 26sebesarNomor: 00058/207

harus dipungut sendiri;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put43796/PP/M.III/16/2013, Tanggal 7 Maret 2013, yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP669/WPJ.01/2011 tanggal 26Agustus 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKPMasa Pajak Agustus 2008 Nomor: 00058/207

No. 174/B/PK/PJK/2011Bahwa perhitungan Jumlah Pajak Kurang Bayar menurut Surat Keputusan TerbandingNomor : KEP149/WPJ.21/BD.06/2008 tanggal 17 Maret 2008 tentang KeputusanKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan NilaiNomor: 00062/207/05/042/07 tanggal 13 Maret 2007 untuk Masa Pajak Januari sampaidengan Desember 2005;Bahwa Terbanding telah melakukan pemeriksaan atas SPT Masa PPN Masa Pajak Januarisampai dengan Desember 2005 Pemohon Banding, dan menerbitkan SKPKB

PPN Nomor : 00062/207/05/042/07 tanggal 13 Maret 2007 dengan perhitungan sebagaiberikut :Uraian PKP (WP) FISKUS SELISIH1.

Terhadap permohonanKeputusan WPJ.21/BD.06/2008 tanggal 17 Maret 2008 tentang Keputusan Keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Nomor00062/207/05/042/07 tanggal 13 Maret 2007 untuk Masa Pajak Januari sampai denganDesember 2005 yang menolak surat keberatan Pemohon Banding dengan perhitungan pajak sebagai berikut :Uraian Pajak Kurang/ Bunga Kenaikan Jumlah Kurang/(lebih) Bayar (lebih) dibayarR RRp) (Rp) (Rp) (Rp)Semula 3,875,854,95 1 1,435,150,830 884,245,997

Desember Tahun Pajak 2005 Nomor: 00062/207/05/042/07, tanggal 13Maret 2007, atas nama : PT. Astra Nissan Diesel Indonesia, NPWP01.366.425.5046.000 , Alamat : JI.

No. 174/B/PK/PJK/2011Nomor : 00062/207/05/042/07 tanggal 13 Maret 2007, atas nama : PT. AstraNissan Diesel Indonesia, NPWP : 01.366.425.5046.000, Alamat: Jl.

MENGADILI :

• Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum terdakwa ;
• Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 207/Pid.Sus/ 2020/PN Kdi, tanggal 18 Agustus 2020, yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan terdakwa FADLY RUSTAM MUCHTAR Bin RUSTAM
   MUCHTAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu primair

Penasihat Hukum dari PosBantuan Hukum Advokat Indonesia berdasarkan Kuasa khusus tertanggal 28Mei 2020;Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca :Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggaratanggal 11 September 2020 NOMOR 77/PID.SUS/2020/PT KDI sertaberkas perkara Pengadilan Negeri Kendari Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN.Kdi, dan suratsurat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 19 Maret2020, Nomor Register Perkara PDM42/RP9/Enz.2/06/2020,

Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000, ( Dua ribu rupiah).Membaca, putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 18 Agustus2020 Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN.Kdi, yang amarnya berbunyi sebagaiberikut;1.Menyatakan Terdakwa Fadly Rustam Muchtar Bin Rustam Muchtar telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaMenjadi Pembeli dan penerima Narkotika Golongan Bukan Tanamandan Penyalahguna Narkotika Golongan Bagi Diri Sendiri sebagaimanayang didakwakan

berkas perkara tersebutdikirim ke Pengadilan Tingg ;Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umumtersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut caracara sertasyaratsyarat yang ditentukan dalam UndangUndang, oleh karena itupermohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukanMemori Banding tanggal 2 September 2020 yang pada pokoknya sebagaiberikut :Bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Judex factie tingkatpertama Nomor 207

dakwaan kesatu baik primer maupun subsidair, dankarenanya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Kesatu primair dansubsidair tersebut di atas;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan diatas maka dengan demikian terdakwa hanya terbukti sebagai orang yangsecara bersamasama telan menyalah gunakan narkotika Golongan sebagaimana tersebut dalam dakwaan kedua penuntut umum tersebut diatas ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatasmaka Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 207

bersalah dandijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biayaperkara dalam tingkat banding ;Mengingat , Pasal 127 ayat (1) ) huruf a UndangUndang Nomor 35Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, UndangUndang Nomor Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang HukumAcara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI : Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum terdakwa ; Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 207

tetap menyatakan tidak setuju terhadap koreksi DPP ObyekPPN atas Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri dan PajakMasukan yang dapat diperhitungkan, dan hasil pembahasannya telahdituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaanpada tanggal 12 Juni 2012, yaitu Jumlah yang telah disetujuberdasarkan Pembahasan Akhir hasil pemeriksaan adalah Nihil;. bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan, telah diterbitkan Ketetapanketetapan Pajak atas semua jenis pajak, termasuk: SKPKB PPN Nomor00219/207

Jumlah PPN yang mash harus 0,00 126.125.020,00 0,00 126.125.020,00 dibayar Bahwa atas SKPKB PPN Nomor 00219/207/10/062/12 tanggal 25 Juni2012Masa Pajak Maret 2010 tersebut Pemohon Banding tidak setuju danPemohon Banding ajukan keberatan dengan Surat Keberatan nomorFS/DMP/LSF/2012/IX/1366 tanggal 17 September 2012 yang diterimaKPP Madya Jakarta Selatan dengan Bukti Penerimaan Surat tanggal 24September 2012:4.

Bahwa selanjutnya berdasarkan proses keberatan, Kantor Wilayah DJPJakarta Selatan telah menolak keberatan Pemohon Banding denganmenerbitkanKeputusanKeberatanNomorKEP1118/WPJ.04/2013tanggal 22 Juli 2013, yang Mempertahankan jumlah pajak yang masihharus dibayar dalam SKPKB PPN Nomor 00219/207/10/062/12 tanggal25 Juni 2012Masa Pajak Maret 2010, dengan perincian sebagai berikut: No Uraian Semula (Rp) Ditambah/Dikura Sesudah (Rp)ng (Rp)a PPN Kurang Bayar 63.062.510,00 0,00 63.062.510,00b Sanksi Bunga

kembali sesuai ketentuan yang berlaku;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan PajakNomorPut.60798/PP/M.XIV.B/16/2015, tanggal 08 April 2015,yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MENGADILIMengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1149/WPJ.04/201 3tanggal 29Juli 2013, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Masa Pajak Maret 2010Nomor00221/207

XIVB/16/201 5tanggal 8 April 2015 harus dibatalkan;Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPut.60798/PP/M.XIVB/16/201 Stanggal 8 April 2015yang menyatakan:Mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1118/WPJ.04/2013tanggal 22 Juli 2013, tentang keberatan atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakMaret 2010 Nomor00219/207/10/062/12 atas nama : PT DwimakmurPrimatamas

Bahwa, yang menjadi Landasan Hukum Pelawan mengajukan PerlawananEksekusi adalah diatur dalam Pasal 207 HIR dan/atau Pasal 225 RBg,oleh karenanya diperkenankan oleh Hukum Acara Perdata, sehinggaPerlawanan dari Pelawan harus mendapat pertimbangan secara hukum ;4. Bahwa, apalagi yang dimohonkan Eksekusi oleh Para Terlawan/ParaPemohon Eksekusi pada hakekatnya adalah Barang Tidak Bergerak yangmasih terikat sebagai Asset Jaminan di PT.

Bahwa dasar Pelawan mengajukan gugatan Perlawanan ini telahPelawan jelaskan dalam Posita Nomor 2 Halaman Surat Gugatan yaknilandasannya adalah Pasal 207 HIR/ Pasal 225 RBg;2. Bahwa apabila dicermati maksud dari ketentuan Pasal 207 HIR/ Pasal225 RBg tersebut adalah memberikan hak bagi pihak ketiga untukmelakukan perlawanan terhadap eksekusi yang selain didasarkan hak Halaman 15 dari halaman 34 Putusan Perdata Nomor: 04/Pdt.Plw/2019/PN.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dapat ditarik kesimpulanbahwa yang dapat mengajukan perlawanan eksekusi sebagaimanadimaksud Pasal 207 HIR/ Pasal 225 RBg hanyalah pihak ketiga yangmempunyai alas hak dan ia merasa dirugikan dengan adanya eksekusitersebut;4. Bahwa dalam perkara gugatan Perlawanan ini telah ternyata yangbertindak sebagai Pelawan adalah H.

Bahwa oleh karena pihak Pelawan dalam perkara ini juga sebagai pihakdalam perkara terdahulu dan bukan pihak ketiga sebagaimanadimaksudkan dalam Pasal 207 HIR/ Pasal 225 RBg maka tentunyaPelawan tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatanPerlawanan ini dan menurut hukum dapat dikategorikan bukan Pelawanyang benar dan tidak mempunyai itikad baik;6.

Idmketentuan pasal 207 HIR / pasal 225 RBg tersebut adalah memberikan hak bagi pihakketiga untuk melakukan perlawanan terhadap eksekusi yang selain didasarkan hakmilik juga dapat didasarkan pada hakhak lainnya seperti HGB, HGU, HakTanggungan dan lainlainnya sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dapatmengajukan perlawanan eksekusi Sebagaimana dimaksud pasal 207 HIR / pasal 225RBg hanyalah pihak ketiga yang mempunyai alas hak dan ia merasa dirugikandengan adanya eksekusi tersebut;Menimbang,

207/Pdt.G/2021/PA.Tbn

PUTUSANNomor 207/Pdt.G/2021/PA. TbnZz ~

sebesar Nihil;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor41865/PP/M.IV/16/2012, Tanggal 30 November 2012 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding PemohonBanding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP923/WPJ.24/2011 tanggal 13 Juni 2011, tentang keberatan atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa PenyerahanBKP dan/atau JKP Masa Pajak November 2008 Nomor: 00209/207

Putusan Nomor 503/B/PK/PJK/2014pada tanggal 30 November 2012, yang kami mohonkan PeninjauanKembali, amar putusannya sebagai berikut:MENGADILIMenyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Bandingatas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP923/WPJ.24/2011tanggal 13 Juni 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Penyerahan BKP Dan/AtauJKP Masa Pajak November 2008 Nomor: 00209/207/08/641/10 tanggal 26April 2010 atas nama

Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan PajakNomor : Put.41865/PP/M.IV/16/2012 tanggal 30 November 2012 yangmenyatakan :Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding PemohonBanding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP923/WPJ.24/2011 tanggal 13 Juni 2011, tentang keberatan atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa PenyerahanBKP Dan/Atau JKP Masa Pajak November 2008 #Nomor:00209/207/08/641/10 tanggal 26 April 2010 atas nama : PT

Menyatakan Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor : KEP923/WPJ.24/2011 tanggal13 Juni 2011, tentang keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang Dan JasaPenyerahan BKP dan/atau JKP Masa PajakNovember 2008 Nomor: 00209/207/08/641/10tanggal 26 April 2010 atas nama : PT.Manohara Asti, NPWP:01.673.075.6641.000 telah dibuat sesuaiketentuan perundangundanganperpajakan, sehingga karenanya adalahsah dan berkekuatan hukum;3.

HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP923/WPJ.24/2011 tanggal 13 Juni 2011mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPNBarang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak November 2008Nomor: 00209/207

2013 yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulusebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:Bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Terbanding Nomor:Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 801 B/PK/PJK/2017KEP1026/WPJ.10/2011 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak (SKP)Pajak Pertambahan Nilai yang diterbitkan berdasarkan Surat permohonankeberatan Pemohon Banding tanggal 21 Juni 2010 atas SKPKB PPN No.0007 1/207

/08/508/10 tanggal 24 Mei 2010 masa pajak April 2008, dengan iniPemohon Banding menyatakan tidak dapat menerima keputusan tersebut yangketetapannya menolak seluruh surat permohonan keberatan Pemohon Bandingyaitu sejumlah Rp. 311.119.216,00;Bahwa adapun alasan permohonan banding Pemohon Banding sebagai bahanuntuk mempertimbangkan permohonan ini, dapat Pemohon Banding sampaikansebagai berikut :Ketentuan formalBahwa SKPKB PPN No. 0071/207/08/508/10 diterbitkan tanggal 24 Mei 2010dengan jumlah pajak

mempertahankantemuan mereka;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.46567/PP/M.1I/16/2013, Tanggal 30 Juli 2013, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP1026/WPJ.10/2011 tanggal 23Juni 2011, tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa MasaPajak April 2008 nomor: 00071/207

dokumendokumen yang dilampirkan oleh Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) sebagaimana telah dijelaskandiatas, dan telah meneliti penerimaan ekspor yang dilakukanTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)pada saat pemeriksaan.11.2.Bahwa sebagaimana disebutkan dalam uraian penelitiankeberatan Nomor LAP893/WPUJ.10/2011 tanggal 23 Juni 2011dinyatakan bahwa merujuk pada surat permohonan WajibPajak , Wajib Pajak tidak mempersengketakan penyerahan atasekspor dalam SKPKB PPN Nomor 00071/207

Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPut.46567/PP/M. 11/16/2013 tanggal 30 Juli 2013 yang menyatakan:Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP1026/WPJ.10/2011tanggal 23 Juni 2011, tentang Keberatan Pemohon Banding atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)Barang dan Jasa Masa Pajak April 2008 nomor: 00071 /207/08/508/10tanggal 24 Mei 2010 atas nama: PT.

Siti Lamria binti Baginda Nauli Siregar (ibukandung Hasan Basri Hasibuan) dimasukkan ke dalam para pihaksebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2438/K/Sip/1980 tanggal 22 Maret 1982, karenanya gugatan PenggugatPenggugat haruslah tidak dapat diterima (niet onvakelijk);Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan AgamaPadangsidimpuan telah menjatuhkan Putusan Nomor 207/Pdt.G/2013/PA.Psp, tanggal 6 Mei 2014 M., bertepatan dengan tanggal 6 Rajab1435 H. yang amarnya sebagai berikut:1.Menyatakan

Memerintahkan Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Padangsidimpuan untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkanpada obyek perkara sebagaimana tersebut dalam Berita AcaraPenyitaan Jaminan Nomor 207/Pdt.G/2013/PA.Psp. tanggal 27Februari 2014;3.

No. 73 K/Ag/2015Khusus masingmasing tanggal 25 Agustus 2014 dan 5 September 2014,diajukan permohonan kasasi masingmasing pada tanggal 27 Agustus2014 dan 8 September 2014 sebagaimana ternyata dari AktaPermohonan Kasasi Nomor 207/Pdt.G/2013/PA.Psp, yang dibuat olehPanitera Pengadilan Agama Padangsidimpuan, permohonan tersebutkemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasanalasannyayang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut masingmasing pada tanggal 2 September 2014 dan 18 September

nebis in idemsebagaimana eksepsi Termohon Kasasi/Tergugat sehingga MajelisHakim menerima eksepsi Termohon Kasasi/Tergugat, oleh karenaitu. menurut Pembanding, pertimbangan hukum Majelis Hakimtersebut bertentangan dengan hukum acara perdata dan peraturanperundangundangan dengan alasan yuridis sebagai berikut:e Memang benar terhadap perkara yang sama pokok perkaranya,sama para pihaknya (objek dan subjeknya sama) tidak dapatdiajukan dua kali, seperti yang dimaksud Majelis Hakim perkaraa quo Nomor 207

,memiliki putusan yang tetap (inkracht);PERTIMBANGAN HUKUM:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung memberikan pertimbangan sebagai berikut:mengenai alasan Pemohon Kasasi dan Pemohon Kasasi II:Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan karenaPengadilan Tinggi Agama Medan tidak salah dalam menerapkan hukumdan peraturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa pada saat perkara a quo diajukan yaitu perkara Nomor 207/Pdt.G/ 2013/PA.Psp., ternyata telah didahului oleh perkara

Putusan Nomor 180/B/PK/PJK/2016Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Januari sampai dengan Maret 2010 Nomor: 00012/207/10/059/1 1tanggal 28 September 2011 dengan penjelasan sebagai berikut:bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pajak Tahun Pajak 2009 (periode April2009 Maret 2010), Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Enammenerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Maret

2010 Nomor:00012/207/10/059/11 sejumlah Rp633.978.012,00 dengan rincian sebagaiberikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp 63.443.656.267,00Pajak Keluaran Rp 6.313.857.647,00Pajak yang dapat Diperhitungkan: Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 4.165.051.058,00 Dibayar dengan NPWP sendiri Rp 1.685.086.352,00PPN yang kurang / (Lebih) Dibayar Rp 463.720.237,00Kelebihan Pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp 0,00PPN yang Kurang Dibayar Rp 463.720.237,00Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 (

2) KUP Rp 165.220.886,00 Kenaikan Pasal 13 (8) KUP Rp 5.036.889,00PPN yang masih harus dibayar Rp 633.978.012,00bahwa tanggal 27 Desember 2011 Pemohon Banding mengajukan keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Januari sampai dengan Maret2010 Nomor: 00012/207/10/059/11 tanggal 28 September 2011 atas koreksiPemeriksa sebesar Rp633.978.012,00;bahwa tanggal 31 Juli 2012 Pemohon Banding menerima KeputusanTerbanding

Nomor KEP1401/WPJ.07/2012 yang memutuskan menolakkeberatan Pemohon Banding dan Mempertahankan Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKPdan/atau JKP Nomor: 00012/207/10/059/11 tanggal 28 September 2011 MasaPajak Januari sampai dengan Maret 2010, dengan perincian sebagai berikut: Uraian Semula (Rp) Ditambah/ Menjadi (Rp)(Dikurangi) (Rp)PPN Kurang/(Lebih) Dibayar 463.720.237 0 463.720.237Sanksi Bunga 165.220.886 0 165.220.886Sanksi Kenaikan 5.036.889 0

132.505.180,00Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.47103/PP/M.XIII/16/2013, tanggal 12 September 2013 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP1401/WPJ.07/2012tanggal 30 Juli 2012, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampaidengan Maret 2010 Nomor: 00012/207

Nomor 119/B/PK/PJK/2010permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak Nomor :Put17804/PP/M.XI/16/2009 tanggal 16 April 2009 yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulusebagai Pembanding dengan posita perkara sebagai berikut :Bahwa sehubungan dengan telah diterbitkannya Surat Keputusan KeberatanKEP973/WPJ.07/BD.05/2007 tanggal 28 Juni 2007yang diterima oleh Pemohon Banding pada tanggal 15 Juli 2007 atas SKPKBPPN Nomor : 00058/207/

Rp. 271.149.625,00 ;PPN Dibayar dengan NPWP Sendiri.Bahwa menurut Pemohon Banding dan Pemeriksa, angkanya adalah samasebesar Rp. 132.340.355,00, sehingga angka yang dicantumkan dalam kolom"Pemohon Banding" dalam SKPKB seharusnya adalah Rp. 132.340.355,00,bukan angka Rp. 132.718.127,00;Perhitungan Pajak Terhutang Menurut Pemohon Banding.Bahwa sebagaimana penjelasan Pemohon Banding di atas maka keputusankeberatan Nomor : KEP973/WPJ.07/BD.05/2007 tanggal 28 Juni 2007mengenai SKPKB PPN Nomor : 00058/207

Desember 2004 Nomor : 00058/207/04/056/06 tanggal 19April 2006, atas nama: PT Luxindo Raya Cabang Palembang Timur,NPWP : 01.068.021.3056.000 QQ 01.068.021.3301.001, Alamat Jl.Hal. 7 dari 20 hal. Put.

Desember 2004 Nomor : 00058/207/04/056/06 tanggal 19April 2006, atas nama: PT Luxindo Raya Cabang Palembang Timur,NPWP : 01.068.021.3056.000 QQ 01.068.021.3301.001, Alamat Jl.Agung Timur 9 Blok 01 No. 2930, Sunter Agung Podomoro, JakartaUtara 14350, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut :Dasar Pengenaan Pajak ................:::08 Rp. 3.510.385.890,00Pajak Keluaran ............:cceeeeeeeeeee teeta ee Rp. 351.038.589,00Pajak yang dapat diperhitungkan ...........

Nomor 119/B/PK/PJK/2010prinsip material dalam objek sengketa, yaitu Surat Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor : KEP973/WPJ.07/BD.05/2007 tanggal 28 Juni 2007mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari s.d Desember 2004Nomor : 00058/207/04/056/06 tanggal 19 April 2006, atasnama : PT Luxindo Raya Cabang Palembang Timur, NPWP01.068.021.3056.000 QQ 01.068.021.3301.001 tidak memperhatikan atautelah mengabaikan fakta yang menjadi

dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut60099/PP/M.IIIB/16/2015, Tanggal 12 Maret 2015 yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulusebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak Mei 2010 Nomor 00042/207

Putusan Nomor 2029/B/PK/PJK/2017Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor LAP00140/WPuJ.19/KP.0405/RIK.SIS/2013tanggal 28 Juni 2013 a quo;Bahwa atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 00042/207/10/093/13 tanggal 2 Juli 2013 Masa PajakMei 2010, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor 01420/076 tanggal 23 Agustus 2013 yang diterima oleh Terbanding pada tanggal26 Agustus 2013, dan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP858/WPJ.19/2014 tanggal 6 Mei 2014

404.412.332,00 namun Pemohon Banding masih keberatan sehingga dengan Surat Nomor 01420/037 tanggal 10 Juli 2014 mengajukan banding;Bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 01420/037 tanggal 10Juli 2014, pada pokoknya mengemukakan halhal sebagai berikut:bahwa bersama ini Pemohon Banding mengajukan Banding atas SuratKeputusan Terbanding Nomor KEP858/WPJ.19/2014 tanggal 6 Mei 2014tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00042/207

Pelayanan Pajak terkait ada yangsudah dilakukan ralat jawaban menjadi Ada;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put60099/PP/M.IIIB/16/2015, Tanggal 12 Maret 2015 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP858/WPJ.19/2014tanggal 6 Mei 2014, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00042/207

Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPut.60099/PP/M.IIIB/16/2015 Tanggal 12 Maret 2015 yang menyatakan:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP858/WPJ.19/2014 tanggal 6Mei 2014, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00042/207/10/093/13tanggal 2 Juli 2013 Masa Pajak Mei 2010, atas nama PT Adhi Karya(Persero) Tok., NPWP 01.001.610.3093.000

207/Pid.B/2013/PN.Tte

PUTUSANNomor : 207 /PID/.B/2013/PN.TTEDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkatpertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara terdakwa :Nama : ZULFIKAR ERMET Alias ZUL ;Tempat lahir : Laromabati ;Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/ 28 Agustus 1994 ;Jenis Kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Kel Tanah Tinggi, Kec.Ternate Selatan Kota Ternate.Agama

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate tanggal 22 November 2013 ,Nomor : 207/Pen.B /2013 /PN.TTE, sejak tanggal 22 November 2013 s/d tanggal 21 Desember2013 ;5.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 11 Desember 2013, Nomor 207 /Pen.B /2013 /PN.TTE sejak tanggal 22 Desember 2013 s/d tanggal 19 Februari2014 ;Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan ;Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukumnya / terdakwa bertindak sendiridi depan persidangan ;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca :Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Tanggal 22 November 2013 Nomor :207 /Pen.B /2013 /PN.TTE, tentang penunjukan hakim ;Penetapan Majelis Hakim tanggal

25 November 2013 Nomor : 207 /Pen.B /2013 /PN.TTE, tentang hari sidang;Berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya;Telah mendengar keterangan saksisaksi dan keterangan terdakwa di persidangan;Tidak melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntutagar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :1.Menyatakan terdakwa ZULFIKAR ERMET Alias ZUL terbukti bersalahmelakukan tindak pidana : Pencurian

19213) 12) 2((((((((((((1621) 2(5) 2QId) 182(YSS) 2(311) 192(13) 1(2) 2(345) 2(67) 1(10) 1(7) 1(11) 192(22K2) 2(20165) 2(205) 2(11) 192(23) 1(((((323) 11511) TdETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 113.00 619.00 Tm/F12 1 TE(225) 2(65) 2(11) 283(23) 1(7) 1(34165) 2(23) 1(11) 283(222) 2(2023) 1(5) 2(13) 1(5) 2(11) 283(23) 1(2 #2(10) 1(5) 2(2411) 283(L3) 1(2) 2(325) 1(5) 2(23) 1(1524165) 2(311) 283(221523) 1(1521) 2(5) 2(311) 283(21) 2(2) 2(265) 2(45) 2(7) 1(13) 1(5) 2(35) 2(11) 283(2ZG2) 2(207

315.00 Tm/F8 1 Tf(33735) 1(27) 2(43) 1(34) 1(43) 1(6) TdKTQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 383.00 315.00 Tm/F12 1 TE(57) ToETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 113.00 284.00 Tm/F12 1T(1) 2(2) 2(345) 2(67) 1(10) 1(5) 2(31112) 1(45) 2(13) 1(5) 2(1123) 1(2) 2(2021) 2(2) 2(261523) 1(60) TJETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 113.00 255.00 Tm/F12 1 TE(44) 1(2) 2(10) 1(5) 2(241113) 1(2) 2(13) 1(265) 2(30) 2(5) 2(1165) 2(31113) 1(2) 2(13) 1(222) 2(10) 1(5) 2(25) 1(5) 2(207

) 1(11262) 2(20165) 2(21) 2(ULTAZRN2) 2(20165) 2(205) TdETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 346.00 255.00 Tm/F12 1 TE(11) ToETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 349.00 255.00 Tm/F12 1 TE(60) TuETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 113.00 226.00 Tm/F12 1 Tf(44) 1(2) 2(10) 1(5) 2(241113) 1(2) 2(362) 2(345) 2(2011162) 2(23) 1(2) 2(205) 2(AS45) 2(3111) 2(2) 2(13) 1(61246131165) 2(31123) 1(2) 2(10) 1(5) 2(241113) 1(2) 2(13) 1(2) 2(207) 1(1621) 2(5) 2(1126151623) 1(7) 1

12.00 212.00 108.00 Tm/F12 1 TF(5041664167) 1(1) 2(623) 1(6070) 1(67) 1(6350516467) 1(1) 2(12) 1(6014) 2(16660) TdETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 341.00 108.00 Tm/F12 1 TF(11) TdETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 348.00 108.00 Tm/F12 1 TE(23) 1(2) 2(10) 1(5) =2(2411) 333(13) 1(2) 2(342) 2(13) 1(ISIG5) 2(De5) 2(311) 333(245) 2(10) 1(NE22445) 2(10) 1(llj) 338(21) 2(2) 2(265) 2(45) 2(7) 1(11) TdETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 113.00 79.00 Tm/F12 1TE(262) 2(207

stream/GS1 gsqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 131.00 774.00 Tm/F12 1 TE(51) TaETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 149.00 774.00 Tm/F12 1 TE(335) 2(2427) 1(5) 2(36) TaETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 185.00 774.00 Tm/F12 1 TECyl LoETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 189.00 774.00 Tm/F12 1T(1) 2(2) 2(13) 1(6124 61311) 25(65) 2(3EL) 25(44) 1(2) 2(2013) 1(6124 61311) 25(5) 2(65) 2(10) 1(5) 2(2411) 25(21) 2(155) 2(13) 1(7) 1(Il) 25(7) 1(21) 2(23) 1(2) 2(207

Put.37834/PP/M.IV/16/2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawanTermohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding dengan posita perkara sebagaiberikut :Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 70/B/PK/PJK/2014Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas Surat Keputusan Keberatan Nomor:KEP1109/WPJ.09/BD.06/2011 tanggal 15 Juni 2011 yang Pemohon Banding terima padatanggal 1 Juli 2011, mengenai keberatan atas SKPKB PPN Masa Februari 2008 denganNomor: 00187/207/08/441/10 tanggal

Put. 37834/PP/M.IV/16/2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebutadalah sebagai berikut :Menyatakan membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1109/WPJ.09/BD.06/2011 tanggal 15 Juni 2011, tentang keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa PenyerahanBKP dan/atau JKP Masa Pajak Februari 2008 Nomor: 00187/ 207/08/441/10 tanggal 18Maret 2010 dan mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding atas nama PT.Cakra Mandiri Pratama Indonesia, NPWP

berdasarkan pemeriksaan Majelis dan fakta serta bukti yang adadalam persidangan Majelis, terbukti bahwa Terbanding tidak memenuhi ketentuanformal penerbitan keputusan keberatan;"Bahwa Majelis berkesimpulan untuk membatalkan Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP1109/WPJ.09/BD.06/2011 tanggal 15 Juni 2011, tentangkeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP MasaPajak Pebruari 2008 Nomor : 00187/207

Terbanding).Bahwa berdasarkan uraian di atas, penerbitan keputusan Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) telah memenuhi formal penerbitan keputusan,dengan demikian keputusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak untukmembatalkan Keputusan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)Nomor : KEP1109/WPJ.09/BD.06/2011 tanggal 15 Juni 2011 tentangKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Pebruari 2008Nomor : 00187/207

HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat :Bahwa alasanalasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkankarena pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmembatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1109/WPJ.09/BD.06/2011 tanggal 15 Juni 2011, tentang keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa PenyerahanBKP dan/atau JKP Masa Pajak Februari 2008 Nomor: 00187/ 207

Putusan Nomor 812/B/PK/Pjk/2015Bahwa pada kesempatan ini Penggugat mengajukan Gugatan terhadapKeputusan Tergugat Nomor KEP2214/WPJ.16/2013 tanggal penerbitan 31Oktober 2013 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas SKPKB PPN Nomor00010/207/08/824/13 berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b karenapermohonan Penggugat ;Bahwa untuk hal tersebut di atas maka pada kesempatan ini Penggugatsampaikan Segi Formal dan Segi Materi sebagai syarat pengajuan gugatansebagai berikut :A. FORMAL PENGAJUAN GUGATAN1.

Dasar Pengajuan GugatanBahwa dasar pengajuan gugatan adalah Keputusan Tergugat NomorKEP2214/WPJ.16/2013 tanggal penerbitan 31 Oktober 2013 tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas SKPKB PPN Nomor 00010/207/08/824/13Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b Karena Permohonan Penggugat;Bahwa surat keputusan seperti tersebut di atas diterima oleh Penggugatpada tanggal 06 November 2013, sehingga menurut Penggugat batas waktupengajuan gugatan adalah selambatlambatnya 30 hari sejak surat diterimayaitu tanggal

ALASAN PENGAJUAN GUGATAN OLEH PENGGUGATBahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan adalah:Bahwa penerbitan Keputusan Tergugat Nomor KEP2214/WPJ.16/2013tanggal penerbitan 31 Oktober 2013 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atasSKPKB PPN Nomor 00010/207/08/824/13 berdasarkan Pasal 36 ayat (1) hurufb karena Permohonan Penggugat tidak memenuhi syarat formal;Bahwa menurut Penggugat Tahun Pajak yang diperiksa adalah 2008sehingga Undangundang yang digunakan seharusnya adalah tahun yangsesuai dengan tahun pajak

Keputusan Tergugat Nomor KEP2214/WPJ.16/2013 tanggal penerbitan 31Oktober 2013 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas SKPKB PPN Nomor00010/207/08/824/13 Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b KarenaPermohonan Wajib Pajak;2. SKPKB PPN Nomor : 00010/207/08/824/13;Bahwa dokumen pendukung lainnya akan Penggugat serahkan padawaktu persidangan;Bahwa dengan demikian Permohonan Gugatan ini dibuat dengan benardan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku;Halaman 4 dari 30 halaman.

2015Bahwa dengan terpenuhinya syarat formal dan materi, maka Penggugatberharap Pengadilan Pajak dapat mengabulkan seluruh permohonan gugatanPenggugat;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.54145/PP/M.VIII/99/2014, tanggal 16 Juli 2014 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak permohonan gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP2214/WPJ.16/2013 tanggal 31 Oktober 2013tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas SKPKB PPN Nomor00010/207

Hut. dengan masa berlaku selama 1 (satu) hari terhitung dari tanggal 19 April 2013 s/d tanggal 19 April 2013 ;- 1 (satu) lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) No. 207/DKO/IV//2013 yang diterbitkan di Sabbang tanggal 19 April 2013 oleh Lel. SYAMSUDDIN, S. Hut. ; Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara AWALUDDIN, A.Md Alias AWAL Alias BAPAK KEMBAR Bin MUHIDIN.6. Membebankan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Hut. dengan masa berlaku selama 1(satu) hari terhitung dari tanggal 19 April 2013 s/d tanggal 19 April 2013 ;d 1 (satu) lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) No. 207/DKO/IV//2013 yangditerbitkan di Sabbang tanggal 19 April 2013 oleh Lel. Syamsuddin, S. Hut. ;Dipergunakan dalam perkara AWALUDDIN ALIAS AWAL4.

Tanggal 19 April 2013, dan daftarkayu olahan (DKO) Nomor : 207 / DKO/ IV / 2013, tanggal 19 April 2013 dirumah Saksi di Perum. Savana Graha Ds. Radda, Kec. Baebunta, Kab.

Asal Usul (SKAU) yang diterbitkan di Baebunta tanggal19 aril 2013, oleh saksi SYAMSUDDIN, S.Hut dengan masa berlaku selama 1(Satu) hari terhitung dari tanggal 19 April 2013 s/d 19 April 2013 dan 1 (satu)lembar daftar kayu olahan (DKO) No. 207 / DKO/ IV / 2013 yang diterbitkan diSabbang Tanggal 19 April 2013, oleh saksi SYAMSUDDIN S.Hut tersebut darisaksi MANSYUR dipertigaan Pasar Sabbang Kec.

Syamsuddin , S.hut dengan masaberlaku selama (satu) hari terhitung dari tanggal 19 April 2013 s/d tgl 19April 2013 ;e 1 (satu) lembar daftar kayu olahan (DKO) No. 207 /DKO / IV /2013 yangditeritkan di Sabbang tanggal 19 April 2013, oleh lel.

Hut. dengan masaberlaku selama 1 (satu) hari terhitung dari tanggal 19 April 2013 s/d tanggal 19April 2013 ;e 1 (satu) lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) No. 207/DKO/IV//2013 yangditerbitkan di Sabbang tanggal 19 April 2013 oleh Lel. SYAMSUDDIN, S.Hut.

permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan PengadilanPajak Nomor Put. 51378/PP/M.XVIII.A/16/2014, tanggal 18 Maret 2014 yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagaiberikut:Bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan TerbandingNomor KEP781/WPUJ.29/2012 tanggal 25 Juli 2012 yang diterima padatanggal 27 Juli 2012 menetapkan/memutuskan Menolak keberatan PemohonBanding terhadap SKPKB Nomor 00021/207

Keberatanmengakibatkan batal demi hukum;Pokok Sengketa (Materi)bahwa karena Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN bulanAgustus 2005 dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku,dimana Pemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy;Bahwa berdasarkan alasanalasan yang telah dikemukakan di atas, makaPemohon Banding memohon kepada Pengadilan Pajak agar memberikanputusan sebagai berikut:1.Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Nomor 00021/207

Putusan Nomor 124/B/PK/PJK/2017Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP781/WPuJ.29/2012, tanggal 25 Juli 2012, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Agustus 2005 Nomor 00021/207/05/734/11tanggal 13 Mei 2011 sebagaimana telah dibetulkan dengan KeputusanPembetulan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP110/WPJ.29/KP.06/2012tanggal 14 Juni 2012, atas nama Yandi Kamitono, NPWP 07.045.645.4734.000

14.451.015,00PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolakpermohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor KEP781/WPJ.29/2012, tanggal 25 Juli 2012, tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai MasaPajak Agustus 2005 Nomor 00021/207