Pasal 129Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 3 Instruksi Presiden RINomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi danjuga hal ini dikuatkan oleh keterangan para saksi yang diajukan dipersidanganyang mana keterangannya mendukung semua dalil permohonan Pemohonsesuai Pasal 309 R.Bg;Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antaraseorang lakilaki dan seorang wanita sebagai suami istri, yang menurutKompilasi Hukum Islam disebut sebagai miitsaaqgan gholiidhan, dengan tujuanmembentuk keluarga (rumah tangga

Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991tentang Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah patut untukdikabulkan;Menimbang, bahwa dari keterangan saksisaksi yang diajukan olehPemohon diperoleh keterangan bahwa antara Pemohon dan Termohon telahpisah rumah.

Pasal 2 dan 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991Kompilasi Hukum Islam telah sulit untuk diwujudkan;Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapat telahcukup terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

Pasal 67 Peraturan Presiden RI Nomor25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil jo.

Pasal 5 ayat (1) dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islamdalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, dan diantara isinya menjelaskanbahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon secara Islam dan telahdicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Ketapang.Majelis Hakim menilai bukti P merupakan akta autentik yang memiliki kekuatanpembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakanfakta yang dapat menguatkan dalil permohonan Pemohon pada posita angka 1,sehingga perkara

Pasal 77 dan 83Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yangpada pokoknya Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suamiisteri wajibsaling cinta mencintai, saling menghormati, saling setia, saling membantu lahirbathin, serta saling menjaga kehormatan, Termohon sebagai seorang isteriberkewajiban untuk berbakti lahir dan batin kepada suami, menyelenggarakandan mengatur rumah tangga seharihari dengan sebaikbaiknya, dan haltersebut secara psikologis membuat Pemohon terhina dan sakit

Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dalamInstruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, yakni Perceraian dapat terjadikarena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihandan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalamrumahtangga, oleh karenanya maka permohonan Pemohon pada petitumangka 1 dan 2 patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal yang telah dipertimbangkan diatas dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuaidengan

ketentuan Pasal 149 RBg., Majelis Hakim dapat mengabulkanpermohonan Pemohon tersebut dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi HukumIslam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 maka Hakim dapatmenetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadapTermohon di depan sidang Pengadilan Agama Ketapang;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 3, bahwa Termohondiketahui memiliki hubungan dengan lakilaki lain, maka Majelis Hakim menilaiTermohon telah

Pasal 129 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka Majelis Hakim menyatakan permohonan Pemohon patut untukditerima dan secara formal Pengadilan Agama Luwuk berwenang untukmemeriksa perkara ini lebih lanjut;Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil, dimanaPemohon telah hadir sendiri dalam sidang, namun Termohon tidak pernah datangatau mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah

Pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) Instruksi Presiden Nomor1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalamsidang tertutup untuk umum dengan agenda pembacaan permohonan Pemohontanpa kehadiran Termohon, hal ini sesuai dengan Pasal 65 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah Putusan No. 214/G/2016 /PA.LWk Hal. 6 dari14 hal.pertama dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinyadirubah

Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokokpokok sengketa antara Pemohon dan Termohon, terlebih dahulu Majelis Hakimakan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (P.2) bukti tersebut adalahakta otentik (vide Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyatacocok dan sesuai (vide Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah sesualdengan

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam), oleh karena itu Majelis Hakim menganggapketerangan SaksiSaksi tersebut sebagai bukti yang sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa dalam sidang Majelis Hakim dan diluar sidang SaksiSaksi Pemohon telah bersungguhsungguh menasehati Pemohon untuk rukunkembali dengan Termohon, tetapi Pemohon memperlinatkan kesungguhan hatinyauntuk menceraikan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwakesungguhan hati Pemohon

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam, yang berbunyi : perceraian dapat terjadi dengan alasanalasan : (f).

Bahwa sejak bulan Oktober 2013 antara Penggugat dan Tergugatberpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling komunikasi lagi dantidak saling memperdulikan;Halaman 8 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 96/Pdt.G/2022/PA.SkgMenimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a)Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam yangmenyatakan bahwa itsbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke PengadilanAgama berkenaan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaianperceraian

Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 TahunHalaman 10 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 96/Pdt.G/2022/PA.Skg1991, tentang Kompilasi Hukum Islam yang dengan demikian pernikahan a quotelah dilakukan sesual menurut hukum agama Islam;Menimbang, bahwa tentang belum diperolehnya bukti nikah sampaldengan saat ini oleh Penggugat dan Tergugat, maka hal a quo tidakmempengaruhi keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, terhadapmana sesual Pasal 7 ayat (3) huruf e Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991,tentang

Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (a)Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, makagugatan Penggugat pada petitium poin 2 (dua) tersebut patut untuk dikabulkandengan menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yangdilangsungkan pada tanggal 13 April 2012 di XXXXXXX, Kelurahan XXXXXXxX,Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Wajo;Menimbang, bahwa disamping pengesahan nikah, Penggugat jugamengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat maka selanjutnya akandipertimbangkan alasan

bolen ada kesewenangwenangan oleh pihakyang satu terhadap yang lain, karena kesewenangwenangan adalah tindakanbiadab yang dicela bukan hanya oleh Islam melainkan juga oleh akal sehat;Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugatsebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untukmembentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 2 Instruksi Presiden

Pasal 116 huruf (b danf) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam,oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Instruksi PresidenHalaman 15 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 96/Pdt.G/2022/PA.SkgNomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakimdapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak

Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan,maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diatur dalam PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang ProsedurMediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukanpermohonan perceraian pada perkara ini adalah karena sejak bulan Juni tahun 2012antara

Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor Tahun 1991 Tentang KompilasiHukum Islam mengenai pemanggilan pihakpihak berperkara, telah terpenuhi.

Termohon yang sering meninggalkan kediaman bersamapada saat Pemohon sedang dinas keluar kota, karena saksi pernah melihat Pemohonmarahmarah karena prilaku Termohon yang sering pergi meninggalkan kediamanbersama pada saat Pemohon dinas keluar kota;Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraianyang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatan perceraian karena alasan yangdimaksud dalam huruf f pada kedua aturan perundangundangan di atas dapat diterimaapabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebabsebab perselisihan danHal. 11 dari 17 Hal. Put.

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KompilasiHukum Islam jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 TentangPelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis. Pasal 134Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan dalildalil syarak jis.

Pasal 7 ayat (3)Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Hakimmenilai perkara ini secara absolut merupakan kewenangan Pengadilan Agama;Halaman 6 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 0171/Padt.P/2019/PA.MsjMenimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II mendalilkan bertempattinggal dalam wilayah Kabupaten Mesuji dan perkara yang diajukan Pemohon dan Pemohon II ini merupakan perkara vo/untair, berdasarkan ketentuan Pasal4 ayat (1) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan AtasUndangUndang

Berdasarkan ketentuan Pasal7 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991, Hakim menilai Pemohon dan Pemohon II mempunyai kapasitaskedudukan dan kepentingan hukum (legal standing) untuk mengajukanpermohonan pengesahan perkawinan;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon Il pada pokoknyamendalilkan bahwa Pemohon dan Pemohon II telah menikah secara Islampada tanggal 13 Februari 2008 di Desa Sungai Cambai, Kecamatan MesujiTimur, Kabupaten Tulang Bawang dengan wali nikah

Bahwa Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak dan masyarakat tahu danmengakui kedua anak tersebut merupakan anak kandung Pemohon danPemohon Il;Halaman 11 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 0171/Pdt.P/2019/PA.MsjMenimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 1 di atas, Hakimberpendapat pelaksanaan perkawinan Pemohon dengan Pemohon II telahmemenuhi rukun dan kewajiban perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14dan 30 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;Menimbang, bahwa berdasarkan

Pasal 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam dalamInstruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 4 di atas, Hakimberpendapat pelaksanaan perkawinan Pemohon dengan Pemohon II hinggasaat ini belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sehingga belum memenuhiketentuan Pasal 2 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16Tahun 2019 jo.

Pasal 69Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan TataCara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil jo. Pasal 5 Kompilasi HukumIslam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 jo.

berhasil.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, dinubungkan dengan ketentuandalam Pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 juncto Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16Tahun 2019 junctis Pasal 132 Instruksi Presiden

Penggugat angka 2 (dua)yang mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugatterhadap Penggugat, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukumsebagai berikut;Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan dan di antara alasanperceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 16 Tahun 2019 juncto Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden

yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimanadimaksud huruf (f) tersebut, yaitu antara suami istri terus menerus terjadiperselisihan dan pertengkaran serta antara suami istri tidak ada harapan akanhidup rukun lagi dalam rumah tangga;Menimbang, bahwa di samping itu dalam Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 juncto Pasal 134 Instruksi Presiden

dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dihubungkandengan ketentuanketentuan yang terdapat dalam Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah denganUndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 juncto Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang PelaksanaanUndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimanadiubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 junctis Pasal 116 huruf(f) dan Pasal 134 Instruksi Presiden

Putusan Nomor 66/Pdt.G/2022/PA SakMenimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan AgamaSiak Sri Indrapura adalah talak satu bain shughra, maka sebagaimanaketentuan hukum Islam dan Pasal 119 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipundalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapikeduanya boleh melakukan akad nikah baru;Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat pada angka 3(tiga) tentang

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan TataCara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;yang selengkapnya sebagaimana di uraikan di bawah ini;Menimbang, bahwa Pasal 52 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan sebagai berikut:(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan PenetapanPengadilan Negeri tempat Pemohon;(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajibdilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana

yang menerbitkanAkta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanyasalinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PejabatPencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta PencatatanSipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;Menimbang, bahwa Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilmenyatakan sebagai berikut:(1) Pencatatan pelaporan

Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimanadimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam databasekependudukan;Menimbang, bahwa setelah memperhatikan ketentuan Pasal 52UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukansebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 TentangAdministrasi Kependudukan dan Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2)huruf b, dan Pasal 15 ayat (1) huruf c angka 1, Peraturan Presiden Nomor 25Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil, Hakim berpendapat bahwa seharusnya untuk mempunyaiKTPel dan KK, seseorang harus terlebin dahulu mempunyai Kutipan AktaKelahiran, yang merupakan bagian dari Akta Pencatatan Sipil, namun demikiandalam praktiknya, banyak orang yang memiliki Akta Kelahiran setelah memilikieKTP dan

Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan TataCara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;Kesemuanya tidak ada yang mengatur secara mendetail tentang bagaimanaprosedur tentang tata cara melakukan perbaikan redaksional terhadapkesalahan penulisan nama, tempat dan tanggal lahir pada KTPel dan KK.

Bahwa yang dimaksud dengan Badan Pemerintahan Pasal 4 ayat 1 :Presiden RI memegang kekuasaan perubahan menurut UUD.

Bahwa Badan pembentuk undang undang: Pasal 5 ayat (1) UUD 1945: Presiden berhak mengajukan RancanganUndangUndang kepada DPR ; Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 : DPRD memegang kekuasaan membentukUndangUndang ; Pasal 26 ayat (1) huruf a UndangUndang No. 20 Tahun 2003 : DPRmempunyai tugas dan wewenang membentuk UndangUndang yangdibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama ;Dari ketentuan pasalpasal ini. berarti Badan Pembentuk UndangUndang padasaat ini adalah DPR dan Presiden.

Dengan demikian DPRD SU bukanlahBadan Pembuat UndangUndang ;Dari ketentuan pasalpasal ini, berarti pemegang kekuasaan pemerintahan(eksekutif) adalah Presiden, yang berarti pula bukannya DPRD, In Casu DPRDSumatera Utara ;Hal. 13 dari 21 hal. Put.

No. 169 K/Pid/2010Bahwa Badan Perwakilan Rakyat yang di bentuk oleh atau atas namapemerintahan : Pasal 19 ayat (1) UUD 1945: Anggota DPR dipilih melalui Pemilihan Umum ; Pasal 22 E ayat (2) UUD 1945: Pemilihan Umum diselenggarakan untukmemilih Anggota DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden DPRD ; Pasal 22 E, ayat (2) UUD 1945: Peserta Pemilihan Umum untuk memilihAnggota DPR dan Anggota DPRD adalah Partai politik ; Pasal 16 UU No.22 Tahun 2003: DPR terdiri dari anggota partai politik dipilihberdasar

rakyatIndonesia (Sumatera Utara), yang tegas digariskan pada : Pasal 1 ayat (2) UUD 1945: Kedaulatan berada di tangan rakyat dandilaksanakan menurut Undang Undang Dasar ; Pasal 5 ayat (1) UU No.10 Tahun 2008 : Pemilihan Umum untuk memilihAnggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota diselenggarakanKPU (Komisi Pemilihan Umum);Bila dengan memperhatikan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf a UU No.22Tahun 2003 yang menyebutkan : DPR mempunyai tugas dan wewenangmembentuk undangundang yang di bahas dengan Presiden

Pasal 87 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untukdikabulkan;Halaman 10 dari 13 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 170/Pdt.G/2020/PA.

Bicn.Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini dijatuhkan olehPengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf cInstruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam,maka sebagaimana petitum 2 (dua) Penggugat agar Pengadilan menjatuhkantalak terhadap pernikahannya dengan Tergugat, patut dikabulkan;Menimbang, bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat belum pernahbercerai di Pengadilan, sehingga apabila terjadi perceraian, maka perceraiantersebut adalah perceraian

Pasal 87 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini dijatuhkan olehPengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf cInstruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam,maka sebagaimana petitum 2 (dua) Penggugat agar Pengadilan menjatuhkantalak terhadap pernikahannya dengan Tergugat, patut dikabulkan;Menimbang, bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat belum pernahbercerai di Pengadilan

Putusan Perkara Nomor: 221/G/2019/PTUN.MDN9) Bahwa sesuai dengan perintah Pasal 129 UU No 5 Tahun 2014tentang Aparatur Sipil Negara, Upaya Keberatan terhadap PutusanPemberhentian tersebut sudah dilakukan dengan mengirimkanUpaya Keberatan terhadap atasan Bupati yaitu pada tanggal 16Mei 2019 kepada Gubernur Sumatera Utara, kemudian padatanggal 29 Juli 2019 kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Pan &RB, Komisi Aparatur Sipil Negara dan kepada Presiden;10) Bahwa sampai dengan sekarang surat balasan dari

PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPTUtama, JPT madya, dan JF ahli utama;ataub. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPTPratama, JA, JF selain JF ahli utamaPemberhentian Penggugat tidak pula didasarkan karenaalasan tidak tersedia lowongan jabatan yang manakenyataannya Penggugat berulangulang mendapat jabatanHalaman 16.

PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPTutama, JPT madya, dan JF ahli utama; ataub. Pyb kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama,JA, JF selain JF ahli utama.Halaman 17. Putusan Perkara Nomor: 221/G/2019/PTUN.MDN19.Bahwa dalam penetapan dasar hukum Objek Gugatan sangatlahbertentangan dengan aturan tentang retroaktif. Objek Gugatanyang dikeluarkan dengan perbuatan pidana a quo sangatberbeda waktu terjadinya (tempus delicti).

Nomor :824.3/2255/2012 tentang Mutasi dari Pemerintah Gunung Sitollke Pemerintah Kabupaten Nias Utara tanggal 22 Mei 2012,(Bukti P9);Petikan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor :92/TK/TAHUN/2016 Tentang Penganugerahan TandaKehormatan Satyalancana Karyasatya tanggal 9 November 2016,(Bukti P10);Halaman 35.

PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPTmadya, dan JF ahli utama; ataub.

Pasal 7 ayat(1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa bukti P2 berupa fotokopi yang memuat keteranganperihal identitas dan status kependudukan Pemohon yang beragama Islam danbertempat tinggal di wilayah jurisdiksi hukum Pengadilan Agama Sampang;Menimbang, bahwa bukti P1 dan bukti P2 telah dinazegelen dan telahdicocokkan serta sesuai dengan aslinya, maka buktibukti surat tersebut secaraformal dan materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik

telahdilakukan namun gagal bahkan antara Pemohon dengan Termohon sudah hidupberpisah tempat kediaman hingga sekarang;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil permohonan Pemohonsebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon dan Termohon sebagai suami istrisudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya yang luhur untuk menegakkan rumahtangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat sebagaimanadikehendaki Pasal 33 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.Pasal 77 ayat (2) Instruksi Presiden

92Artinya: menolak (menghindari) kerusakan lebih didahulukan dari padamendapatkan (mendatangkan) kemaslahatan (kebaikan).Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon sebagai suami istri tidakberhasil menegakkan rumah tangganya, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkankehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimanadikehendaki Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum IslamHal. 7 dari 10 hal

Pasal 116 huruf (f)Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, olehkarenanya tuntutan Pemohon pada petitum angka (2) dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Sampang harusmengirimkan salinan penetapan ikrar talak dan atau data perceraian kepada pegawaipencatat nikah setempat sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 ayat (1) dan(2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Dalam kitab lanatut Thalibin juz IV halaman 254 :Gye alos jis5 aisuo 555 aljal ole clSin 5 E51 9 5JSS& yiialis SJ5 955Artinya : Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita,harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dansyaratsyaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil;Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi rukun dansyarat perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam(Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991

dan KeputusanMenteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991) yaitu adanya calonsuami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul;Menimbang, bahwa selain itu, telah memenuhi Pasal 30 KompilasiHukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 danKeputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991) calonmempelai pria wajid membayar mahar kepada calon mempelai wanita yangjumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak;Menimbang

, bahwa pernikahan Pemohon dan Pemohon II juga tidakmelangggar larangan sebuah pernikahan sebagaimana ketentuan pasal 39sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden RepublikIndonesia Nomor 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama RepublikHalaman 9 dari 11 halaman Penetapan No.886/Pdt.P/2018/PA.PwlIndonesia Nomor 154 Tahun 1991) antara lain karena adanya pertalian nasab,pertalian kerabat semenda;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon Il mohon agarpernikahannya dapat disahkan untuk

Bab IV ( Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 )Kompilasi Hukum Islam dan permohonan a quo mempunyai kepentingan hukumyang layak sejalan dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam(Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 dan KeputusanMenteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991), maka permohonanPemohon dan Pemohon II agar disahkan pernikahannya patut dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan,maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undangundang

pembuktian, akandipertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat danbuktibertanda P.1, terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yangHalaman 7 dari 12 halamanPutusan Nomor 86/Pdt.G/2020/PA.Pnjsah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden

rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta menunjukan bahwaPenggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami isteri sudah tidak adaharapan akan hidup rukun lagi, oleh karena itu tujuan perkawinan untukmenciptakan rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmahsebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 16Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomro 1 Tahun 1974Tentang Perkawinan dan Pasal 3 Instruksi Presiden

oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti, makagugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 34Ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun2019 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomro 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan junctis Pasal 19 huruf (6) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ,Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden

Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidanganmeskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan dailildalil gugatanPenggugat telah terbukti, maka tuntutan Penggugat agar perkawinannyadengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, berdasarkan Pasal 149ayat (1) Rechtsreglement Voor De Buitengewesten (R.Bg.) dan Pasal 119 Ayat2 huruf (c) Intsruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi HukumIslam harus dikabulkan secara

kompetensiabsolut maupun kompetensi relatif serta akan dipertimbangkan kedudukanhukum (legal standing) Pemohon dan Pemohon II dalam mengajukan perkaraa quo;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon Il mendalilkanpernikahan Pemohon dan Pemohon II telah dilakukan sesuai aturanpernikahan agama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf aUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan pertama atasUndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama danmemahami maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Instruksi Presiden

memilikikompetensi absolut memeriksa dan mengadili perkara a quo;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II mendalilkan bertempattinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Krui dan perkara yangdiajukan Pemohon dan Pemohon II merupakan perkara voluntair, makaPengadilan Agama Krui memiliki kompetensi relatif memeriksa dan mengadiliperkara a quo;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II mendalilkan bahwaPemohon dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri, maka sSesuaiketentuan Pasal 7 ayat (4) Instruksi Presiden

Pasal 14 dan 30Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa majelis hakim juga tidak menemukan adanyaunsurunsur yang menghalangi sahnya pernikahan Pemohon dan Pemohon IIsebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 8, 9, dan 10 UndangundangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan pendapat hukum dalamKitab laanatuth Thaalibiin halaman 254:lg 9 Yo aby) wg airno 55 dl pol We clSw soca dsJ9rF yrplirgArtinya, Dalam pengakuan

Pasal 5 ayat 1 dan 2, dan Pasal 7 ayat 1Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0057/Pdt.P/2019/PA.KrInstruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam diIndonesia jis.

Pasal132 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi HukumIslam, oleh karenanya dapat dipertimbangkan hal ini sesuai dengan bukti (P.1);Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat tentangperistiwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat yakni dengan bukti surat (P)yang oleh Majelis Hakim menilainya sebagai bukti autentik sesuai dengan Pasal284 R.Bg dan Pasal 301 R.Bg, yang mempunyai nilai kekuatan pembuktianyang sempurna dan mengikat atau disebut Volledig en Bindende Bewijskracht

Penggugat dengan Tergugat semakin kuat, yang berakibatterjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat selamalebih kurang 7 (tujuh) bulan, dan tidak bersatu lagi serta tanpa salingmenjalankan kewajiban sebagaimana layaknya pasangan suami istri, menurutpendapat Majelis Hakim perbuatan dan tindakan Tergugat di dalam rumahtangganya telah memenuhi unsur terjadinya pelanggaran untuk terjadinya suatuperceraian yang dilakukan Tergugat atas Penggugat sesuai dengan Pasal 116huruf (f) Instruksi Presiden

Putusan No.375/Pdt.G/2021/PA.Plhsedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentukkeluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan YangMaha Esa (vide Pasal 1 UndangUndang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974) danatau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapatterwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecahsedemikian rupa

Pasal 116huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg jo.

Termohontelah nyata terbukti Pemohon berdomisili di Kecamatan Kapuas, yang termasukdalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sanggau, dengan demikian secararelatif menjadi Kewenangan Pengadilan Agama Sanggau untuk memeriksa,mengadili dan memutuskannya, sebagaimana maksud pasal 66 ayat (2)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimanatelah diubah pertama dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, jo. pasal132 ayat (1) Instruksi Presiden

oleh karena perkara ini adalahperkara perceraian maka sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 863/K/Pdt/1990 tanggal 28 November 1991 bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkaraperceraian sematamata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanyakesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (de grotelangen), oleh karena itu untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 134 Instruksi Presiden

antarakeduanya tidak mungkin bersatu dalam membina rumah tangga dengan baikdan apabila rumah tangga yang semacam ini tetap dipertahankan makadikhawatirkan menimbulkan mudharat yang lebih besar sehingga tidak dapatmewujudkan tujuan luhur perkawinan untuk membentuk rumah tangga yangbahagia tenteram, kekal dan damai (sakinah mawaddah wa rahmah),sebagaimana dikehendaki oleh AlQur'an dalam surah ArRum ayat 21 danpasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 2dan pasal 3 Instruksi Presiden

wlan cLoollArtinya : Menolak kerusakan/ mudharat harus didahulukan dari pada menarikkebaikan/ kemashlahatan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat dalildalil permohonan Pemohon telahmemenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden

yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti, antaraPenggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi, perkawinan kedua belahpihak sudah tidak mungkin lagi memberikan mamfaat, justru telah medatangkan mudharat,maka gugatan Penggugat untuk bercerai telah beralasan hukum, dan telah sesuai denganketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor : 9 tahun 1975, tentangpelaksanaan UndangUndang nomor tahun 1974, tentang Perkawainan, jo pasal 116huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi Hukum Islam, dan telah sesuai pula dengan ibarat nash dalamKitab Al Fighul Islami Wa Adilatuhu Juz VII halaman 529 yangberbunyi :Artinya : Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudahtidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talaksatu ba in;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di

perkawinan sebagaimanayang dikehendaki oleh pasal 1 UndangUndang nomor : tahun 1974, tentang Perkawinan,dan maksud dari Firman Allah dalam Alquran surat Arrum ayat 21, tidak akan dapatdiwujudkan lagi oleh kedua belahMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, MajelisHakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satubain Syhugro Tergugat terhadap Penggugat, hal tersebut sesuai dengan pasal 119 ayat (2)huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi HukumMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 7Tahun 1989, Jo. UndangUndang nomor 3 tahun 2006, dan pasal 64.

Pasal 7 ayat(1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa bukti P2 berupa fotokopi yang memuat keteranganperihal identitas dan status kependudukan Pemohon yang beragama Islam danbertempat tinggal di wilayah jurisdiksi hukum Pengadilan Agama Sampang;Menimbang, bahwa bukti P1 dan bukti P2 telah dinazegelen dan telahdicocokkan serta sesuai dengan aslinya, maka buktibukti surat tersebut secaraformal dan materil telan memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik

dilakukan namun gagal bahkan antara Pemohon dengan Termohonsudah hidup berpisah tempat kediaman hingga sekarang;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil permohonan Pemohonsebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon dan Termohon sebagai suami istrisudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya yang luhur untuk menegakkan rumahtangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat sebagaimanadikehendaki Pasal 33 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.Pasal 77 ayat (2) Instruksi Presiden

danpertimbangan majelis yang lafalnya sebagai berikut:Celleecdl Gila le pate us Licll ynArtinya: menolak (menghindari) kerusakan lebih didahulukan dari padamendapatkan (mendatangkan) kemaslahatan (kebaikan).Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon sebagai suami istri tidakberhasil menegakkan rumah tangganya, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkankehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimanadikehendaki Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.Pasal 3 Instruksi Presiden

Pasal 116 huruf (f)Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, olehkarenanya tuntutan Pemohon pada petitum angka (2) dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Sampang harusmengirimkan salinan penetapan ikrar talak dan atau data perceraian kepada pegawaipencatat nikah setempat sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 ayat (1) dan(2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang