Ditemukan 40604 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : 207/
Putus : 09-11-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2065 B/PK/PJK/2017
Tanggal 9 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT MULTISARANA AVINDO
19460 Berkekuatan Hukum Tetap
  • mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut73105/PP/M.IIIB/16/2016, Tanggal 09 Agustus 2016 yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulusebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:Bahwa dengan ini mengajukan permohonan banding atas Keputusan KeberatanNomor KEP149.K/WPJ.14/2015 tanggal 24 April 2015 tentang KeberatanPemohon Banding atas Surat Ketetapan Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiNomor 00045/207
    Putusan Nomor 2065/B/PK/PJK/2017Agustus 2010 (Lampiran 1), yang Pemohon Banding terima melalui fax padatanggal 9 Maret 2015 yang memutuskan menolak keberatan atas SuratKetetapan Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00045/207/10/725/14tanggal 24 November 2014, masa pajak Januari 2009 (Lampiran 2) denganperincian sebagai berikut: Tabel 1(dalam Rupiah)Uraian Semula Ditambah/(dikurangi) Menjadi(Rp) (Rp) (Rp)PPN Kurang (Lebih) 2.704.137.794,00 0,00 2.704.137.794,00BayarSanksi Bunga 1.297.986.141,00
    Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Terbanding menerbitkan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN Nomor 00045/207/10/725/14tanggal 24 November 2014, masa pajak Agustus 2010;3. Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan surat Nomor PEMMSA/008/2015 tertanggal 21 Januari 2015 atas SKPKB dimaksud, dan suratkeberatan tersebut telah diterima oleh Terbanding pada tanggal 17 Februari2015;4.
    Mempertahankan SKPKB PPN Nomor 00045/207/10/725/14 tanggal 24November 2014 untuk masa pajak Agustus 2010;DASAR HUKUM PENGAJUAN BANDINGBahwa berdasarkan kronologis penjelasan di atas, bersama ini perkenankanlahPemohon Banding mengajukan Permohonan Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP149.K/WPJ.14/2015 tanggal 24 April 2015. Bandingatas Keputusan Terbanding tersebut Pemohon Banding ajukan sesuai denganhak Pemohon Banding sebagaimana tercantum dalam:Halaman 2 dari 27 halaman.
    Pemohon Banding Masa Januari2009 dapat dibatalkan;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put73105/PP/M.IIIB/16/2016, Tanggal 09 Agustus 2016 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP149.K/WPJ.14/2015 tanggal 24April 2015, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2010 Nomor00045/207
Putus : 04-12-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2172 B/PK/PJK/2017
Tanggal 4 Desember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SOE MAKMUR RESOURCES
3917 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 21 72/B/PK/PJK/2017Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atasKeputusan Terbanding Nomor KEP894/WPJ.31/2014 tanggal 07 Oktober 2014tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa (SKPKB PPN) Nomor0001 7/207/09/922/13 tanggal 05 Desember 2013 Masa Pajak Nopember 2009,surat keputusan sebagaimana disebut di atas Pemohon Banding terima padatanggal 13 Oktober 2014;Bahwa menurut Terbanding, atas penyerahan mangaan terhutang PajakPertambahan
    Pertambahan Nilai sebesar Ro117.216.000,00 danJumlah kurang bayar yang disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir HasilVerifikasi adalah Rp0,00 (Nol Rupiah) atau "NIHIL", sehingga berdasarkanPasal 36 Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 Pemohon Banding harusmelakukan pembayaran pajak terhutang sebesar 50% dari Rp0,00 adalahsebesar Rp0,00 untuk itu perhitungan pajak tidak diperlukan;KRONOLOGI SENGKETABahwa kronologi sengketa sebagai berikut:Surat Ketetapan PajakBahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor00017/207
    Jumlah PPN yang masih harus dibayar 0,00 117.216.000,00 Surat KeberatanBahwa terhadap Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Nomor00017/207/09/922/13 tanggal 05 Desember 2013 Masa Pajak Nopember 2009tersebut telah diajukan Keberatan dengan Surat Nomor 004/SMRJKT/I/2014tanggal 21 Januari 2014 dan dikirimkan via pos pada tanggal 22 Januari 2014ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang dengan Bukti Pengiriman Nomor13209784777 tanggal 22 Januari 2014 Jam 14.53 WIB, adapun jumlah pajakyang terhutang menurut
    Surat Keputusan KeberatanBahwa terhadap keberatan yang diajukan telah diterbitkan SuratKeputusan Terbanding Nomor KEP894/WPVJ.31/2014 tanggal 07 Oktober 2014tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa yang memutuskan MenolakKeberatan Pemohon Banding yang diajukan melalui Surat Nomor 004/SMRJKT/I/2014 tanggal 21 Januari 2014 dan mempertahankan Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor0001 7/207
    Pajak Pertambahan Nilai terhutang dan Sanksi administrasi berupa bungaPasal 13 (2) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah "NIHIL";PERMOHONAN BANDINGBahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Pemohon Bandingmemohon kepada Pengadilan Pajak untuk mengabulkan seluruhnyapermohonan banding dan membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (SKPKB PPN) Nomor00017/207/09/922/13 tanggal 05 Desember 2013 Masa Pajak Nopember 2009,sebesar Rp117.216.000,00
Register : 24-11-2011 — Putus : 07-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-43797/PP/M.III/16/2013
Tanggal 7 Maret 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
10122
  • sengketa mengenai sanksi administrasi, kecualibahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkanseluruhnya permohonan banding Pemohon Banding atas Keputusan Terbanding Nomor:KEP670/WPJ.01/2011 tanggal 26 Agustus 2011, tentang keberatan atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atauJKP Masa Pajak September 2008 Nomor: 00059/207
    .8.534.993.437,00Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor: KEP670/WPJ.01/2011 tanggal 26 Agustus 2011, tentangkeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak September 2008 Nomor:00059/207
Register : 23-07-2019 — Putus : 05-09-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2943 B/PK/PJK/2019
Tanggal 5 September 2019 — PT. ELTRA ANEKA TEHNIK VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
2812 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2943/B/PK/Pjk/2019KEP648/WPJ.10/2015 tanggal 6 Maret 2015 tentang Keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Januari 2012 Nomor 00070/207/12/511/14 tanggal 5 Maret2014, atas nama Pemohon Banding;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 24 Agustus 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut79928/PP/M.IVB/16/2017, tanggal 20 Januari 2017, yang telahberkekuatan hukum
    tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP648/WPJ.10/2015 tanggal 6Maret 2015 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2012 Nomor00070/207/12/511/14 tanggal 5 Maret 2014, atas nama PT Eltra AnekaTehnik, NPWP 02.511.811.8511.000 beralamat di Kawasan Industri CandiBlok XX Nomor 7, Jalan Gatot Subroto, Ngaliyan, Semarang, sehingga pajakdihitung
Register : 06-06-2015 — Putus : 26-10-2015 — Upload : 05-10-2016
Putusan PA CILACAP Nomor 2709/Pdt.G/2015/PA.Clp
Tanggal 26 Oktober 2015 — penggugat tergugat
60
  • Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat padatanggal 04 Mei 2012 di hadapan pejabat KUA Kecamatan BantarsariKabupaten Cilacap, sebagaimana tersurat dalam Kutipan Akta Nikah KUAKecamatan Bantarsari, Nomor : 207/11/V/2012 tertanggal 05 Mei 201 2;2. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus PerawanTergugat berstatus Jejaka: 22+ 2+ 2 2222 ==3.
    Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama KecamatanBantarsari Kabupaten Cilacap dengan Nomor 207/11/V/2012; yang telahdinazegelen dan bermetrei cukup, bukti P.2;Bahwa untuk menguatkan gugatanya Penggugat juga mengajukan saksisaksi di persidangan, yaitu :=1.
Putus : 22-12-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 818/B/PK/PJK/2015
Tanggal 22 Desember 2015 — Drs. ALWIN TJIE vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
3324 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 16 Juli 2014, yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulusebagai Tergugat, dengan posita perkara sebagai berikut:Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatan Tanpa Nomortanggal 11 November 2013, pada pokoknya mengemukakan halhal sebagaiberikut:Bahwa pada kesempatan ini Penggugat mengajukan Gugatan terhadapKeputusan Tergugat Nomor KEP2213/WPJ.16/2013 tanggal penerbitan 31Oktober 2013 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas SKPKB PPN Nomor00009/207
    Dasar Pengajuan GugatanBahwa dasar pengajuan gugatan adalah Keputusan Tergugat NomorKEP2213/WPJ.16/2013 tanggal penerbitan 31 Oktober 2013 tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas SKPKB PPN Nomor00009/207/08/824/13 Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b KarenaPermohonan Penggugat;Bahwa surat keputusan seperti tersebut di atas diterima olen Penggugatpada tanggal 06 November 2013, sehingga menurut Penggugat bataswaktu pengajuan gugatan adalah selambatlambatnya 30 hari sejaksurat diterima yaitu tanggal
    ALASAN PENGAJUAN GUGATAN OLEH PENGGUGATBahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan adalah:Bahwa penerbitan Keputusan Tergugat Nomor KEP2213/WPJ.16/2013tanggal penerbitan 31 Oktober 2013 tentang Pembatalan Ketetapan Pajakatas SKPKB PPN Nomor 00009/207/08/824/13 berdasarkan Pasal 36 ayat(1) huruf b karena Permohonan Penggugat tidak memenuhi syarat formal;Bahwa menurut Penggugat Tahun Pajak yang diperiksa adalah 2008sehingga undangundang yang digunakan seharusnya adalah tahun yangsesuai dengan tahun pajak
    Keputusan Tergugat Nomor KEP2213/WPJ.16/2013 tanggal penerbitan31 Oktober 2013 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas SKPKBPPN Nomor 00009/207/08/824/13 Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) hurufb Karena Permohonan Wajib Pajak;2. SKPKB PPN Nomor 00009/207/08/824/13;Bahwa dokumen pendukung lainnya akan Penggugat serahkan pada waktupersidangan;Halaman 4 dari 31 halaman. Putusan Nomor 818/B/PK/PJK/2015E.
    terpenuhinya syarat formal dan materi, maka Penggugatberharap Pengadilan Pajak dapat mengabulkan seluruh permohonangugatan Penggugat;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.54144/PP/M.VIIIB/99/2014, tanggal 16 Juli 2014, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MENGADILIMenolak permohonan gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP2213/WPJ.16/2013 tanggal 31 Oktober 2013tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas SKPKB PPN Nomor00009/207
Putus : 29-08-2012 — Upload : 05-02-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1210 K/Pid/2012
Tanggal 29 Agustus 2012 — HENGKY KAUNANG
6869 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menggunakan surat/dokumen palsu atau yang dipalsukan yaitu : dalam persidanganperkara perdata di Pengadilan Negeri Manado dalam gugatan nomor : 207/Pdt.G/2003/PN.Manado tanggal 24 Maret 2004 dan dalam banding perkara perdata diPengadilan Tinggi Sulut Nomor : 115/PDT/2004/PT.Mdo tanggal 4 Oktober 2004dan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 1162.K/PDT/2005 tanggal 19 Juni 2006,yang pada waktu itu saksi korban Novi Poluan sebagai Tergugat dan Terdakwaadalah sebagai Penggugat dan Terdakwa menggunakan dengan
    Memberikan keterangan atau data/dokumen palsu/dipalsukan yaitu : Dalampersidangan perkara perdata di Pengadilan Negeri Manado dalam gugatan nomor :207/Pdt.G/2003/PN.Manado tanggal 24 Maret 2004 dan dalam perkara perdata diPengadilan Tinggi Sulut Nomor : 115/PDT/2004/PT.Mdo tanggal 4 Oktober 2004dan Mahkamah Agung RI Nomor : 1162.K/PDT/2005 tanggal 19 Juni 2006, yangpada waktu itu saksi korban Novi Poluan sebagai tergugat dan Terdakwa adalahsebagai penggugat dan Terdakwa memberikan keterangan dengan
    Dan fotocopy legalisir Nomor : 207/Pdt.G/2003/PN.Manado tanggal 24 Maret 2004,foto copy Nomor: 115/Pdt/2004/PT.Mdo tanggal 4 Oktober 2004, foto copyNomor: 1162.K/Pdt/2005 tanggal 19 Juni 2006.
    surattersebut tidak pernah dilakukan, sehingga dengan demikian proses peradilanterhadap Pemohon Kasasi (Terdakwa) yang didakwakan melakukan tindakpidana "Menggunakan Surat Palsu", sangat keliru karena belum ada kepastiantentang sah tidaknya surat yang dianggap palsu dalam perkara ini, makaseharusnya Pemohon Kasasi (Terdakwa) harus dinyatakan tidak bersalah ataudibebaskan dari segala tuntutan hukum.Karena telah ada putusan yang menyatakan bahwa suratsurat yang digunakandalam perkara Perdata No. 207
    Tumuju (Ketua Likuidator), Terdakwa HengkyKaunang (Likuidator) (Terdakwa/Pemohon Kasasi), Leonardi Tonggowasito(Likuidator) tertanggal 25 Februari 2002 (Vide Putusan PN.Manado 207 hal. 52)dalam pertimbangan hukum justru silsilah Alm.
Putus : 14-06-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 751/B/PK/PJK/2017
Tanggal 14 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT BISMA NARENDRA
4747 Berkekuatan Hukum Tetap
  • stempel pos tidak jelas, atas nama PemohonBanding, dengan ini Pemohon Banding mengajukan permohonan banding.penjelasan, perhitungan dan alasan banding sebagai berikut:Formal:Bahwa SPT PPh Badan Tahun Pajak 2009, status Lebih BayarRp2.885.377.185,00 dilaporkan pada tanggal 27 September 2010;Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Nomor PRINPL416/WPJ.22/KP.0705/ RIK.SIS/2010 tanggal 18 November 2010, telahditerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiNomor 00164/207
    Bapak Kepala Kantor KPP MadyaBekasi diterima tanggal 22 Desember 2011, tentang permohonan keberatanSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor 00164/207/09/431/11tanggal 26 September 2011;Bahwa Permohonan Pemohon Banding telah diproses oleh Kantor Wilayah DJPJawa Barat II dan berdasarkan Laporan Penelitian Keberatan Nomor LAP1366/WPJ.22/BD.06//2012 tanggal 20 Desember 2012 telah diterbitkanKeputusan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1327/WPu.22/BD.06/2012 tanggal 20 Desember 2012, tentang
    keberatan Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00164/207/09/431/11tanggal 26 September 2011;Bahwa keputusan Terbanding Nomor KEP00034/WPJ.22/KP.0703/2012tanggal 20 Desember 2012 tentang pembetulan Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00164/207/09/431/11 tanggal26 September 2011;Bahwa sesuai hak yang dimiliki Pemohon Banding sebagaimana diatur padaPasal 27 UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 s.t.d.t.d.
    Putusan Nomor 751/B/PK/PJK/2017azas materiality yang dianut, sehingga tidak sesuai dengan ketentuanperaturan perpajakan yang berlaku;Bahwa dalam memenuhi rasa keadilan Wajib Pajak, Pemohon Bandingmengusulkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang menangani sengketapajak Pemohon Banding, untuk mengabulkan permohonan Pemohon Bandingdengan mengurangkan/membatalkan perhitungan koreksi pada SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor 00164/207/09/431/11 tanggal 26September 2011 Masa Pajak November 2009
    Hakim Pengadilan Pajak NomorPut.53643/PP/M.XIIIB/16/201 4tanggal 27 Juni 2014yang menyatakan:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Nomor KEP1327/WPUJ.22/BD.06/2012 tanggal 20Desember 2012 sebagaimana dibetulkan dengan Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP436/WPJ.22/BD.06/2013 tanggal 13 Mei2013, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP Dan/AtauJKP Masa Pajak November 2009 Nomor 00164/207
Register : 01-09-2015 — Putus : 29-10-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 659 B/PK/PJK/2015
Tanggal 29 Oktober 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. LINCOLN ELECTRIC INDONESIA;
2919 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 659/B/PK/PJK/2015sebagai berikut:Bahwa bersama ini Pemohon Banding mengajukan banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP76/WPJ.07/2013 tanggal 14Januari 2013 yang Pemohon Banding terima pada tanggal 21 Januari 2013tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00318/207/03/055/11 tanggal 14Desember 2011, yang selanjutnya disebut SKPKB PPN;KETENTUAN FORMALBahwa permohonan banding ini Pemohon Banding ajukan sesuaidengan
    Oleh karena itu sudah sepatutnya Surat Banding iniditerima oleh Pengadilan Pajak;PERHITUNGAN KEPUTUSAN PENOLAKAN PERMOHONAN KEBERATANBahwa Terbanding telah menerbitkan Keputusan Nomor KEP76/WPJ.07/2013 tanggal 14 Januari 2013 yang diterima Pemohon Bandingpada tanggal 21 Januari 2013 yang menolak Keberatan atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00318/207/03/055/1 1tanggal 14 Desember 2011 untuk Masa Pajak Mei 2003 atas Pemohon Bandingdengan rincian sebagai berikut:Tabel
    Bahwa atas hasil pemeriksaan tersebut, Pemohon Banding telah menerimaSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor00318/207/03/055/11 Tanggal 14 Desember 2011 untuk Masa Pajak Mei2003 atas Pemohon Banding yang diterbitkan oleh KPP PMA II;3.
    Bahwa kemudian, atas surat permohonan keberatan Pemohon Banding,Terbanding menerbitkan Keputusan Nomor KEP76/WPJ.07/2013 tanggal14 Januari 2013 yang diterima Pemohon Banding pada tanggal 21 Januari2013 yang Menolak Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Nomor 00318/207/03/055/11 tanggal 14Desember 2011 untuk Masa Pajak Mei 2003 atas Pemohon Banding;5.
    Bahwa selanjutnya Pemohon Banding mengajukan Banding atasKeputusan Terbanding tersebut;DASAR DAN ALASAN PERMOHONAN BANDINGBahwa berdasarkan kronologis penjelasan di atas, perkenankanlahPemohon Banding mengajukan permohonan Banding terhadap KeputusanNomor KEP76/WPJ.07/2013 tanggal 14 Januari 2013 yang diterima PemohonBanding pada tanggal 21 Januari 2013 yang Menolak Keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor 00318/207/03/055/11 tanggal 14 Desember
Putus : 15-07-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2049/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 15 Juli 2019 — PT. FOTEXCO BUSANA INTERNATIONAL vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
279 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Nomor 00085/207/13/057/16 tanggal 17 Juni 2016Masa Pajak Oktober 2013; dan3.
    NomorPut115104.16/2013/PP/M.XIVB Tahun 2018, tanggal 16 Mei 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP01439/NKEB/WP4J.07/2017 tanggal 10Mei 2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf B karena PermohonanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00085/207
Putus : 29-10-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2944 B/PK/PJK/2019
Tanggal 29 Oktober 2019 — PT. ELTRA ANEKA TEHNIK vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
4214 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2944/B/PK/Pjk/2019Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juni 2012 #Nomor00075/207/12/511/14 tanggal 5 Maret 2014 dikabulkan seluruhnya;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 18 Agustus 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut79933/PP/M.IVB/16/2017, tanggal 20 Januari 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal
    Pajak Nomor KEP671/WPJ.10/2015 tanggal6 Maret 2015 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2012 Nomor00075/207/12/511/14 tanggal 5 Maret 2014, atas nama PT Eltra AnekaTehnik, NPWP 02.511.811.8511.000 beralamat di Kawasan Industri CandiBlok XX Nomor 7, Jalan Gatot Subroto, Ngaliyan, Semarang, sehinggapajak dihitung kembali menjadi sebagai berikut:Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Pajak yang telahberkekuatan hukum
Register : 10-06-2015 — Putus : 26-08-2015 — Upload : 05-09-2015
Putusan PN MATARAM Nomor 266/Pid.Sus/2015/PN Mtr
Tanggal 26 Agustus 2015 — - SAEFUL RAHMAN alias EPOL
259
  • Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram tanggal10 Juni 2015 Nomor 266/Pid.Sus/2015/PN Mtr sejak tanggal 10 Juli 2015 s/dtanggal 8 September 2015 ;Halaman dari 24 putusan Nomor 207/Pid.B/2015/PN.MtrTerdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukumwalaupun telah dijelaskan oleh Ketua Majelis Hakim tentang haknya untuk itu;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca :e Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram tanggal 10 Juni 2015Nomor :266/Pid.
    bukan tanaman berupa 3 (tiga) poket kristalputih shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih transparan seberat 0,3(nol koma tiga) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : Pada hari Jumat tanggal 27 Pebruari 2015 sekitar jam 01.00 wita terdakwamendapatkan 1 (satu) bungkus shabu dengan cara membeli dari seorang wargaMonjok Kelurahan Monjok Kecamatan Selaparang Kota Mataram bernama DIKI(DPO) yang datang membawakan shabu tersebut di rumah terdakwa di DusunHalaman 3 dari 24 putusan Nomor 207
Putus : 11-11-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 696/B/PK/PJK/2015
Tanggal 11 Nopember 2015 — DRS. ALWIN TJIE vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
2712 Berkekuatan Hukum Tetap
  • terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut54143/PP/M.VIIIB/99/2014, Tanggal 16 Juli 2014 telah berkekuatan hukumtetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulusebagai Tergugat, dengan posita perkara sebagai berikut:Halaman 1 dari 32 Halaman Putusan Nomor 696 /B/PK/PJK/2015Bahwa pada kesempatan ini Penggugat mengajukan Gugatan terhadapKeputusan Tergugat Nomor : KEP2212/WPJ.16/2013 tanggal penerbitan 31Oktober 2013 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas SKPKB PPN Nomor :00008/207
    Dasar Pengajuan Gugatanbahwa dasar pengajuan gugatan adalah Keputusan Tergugat Nomor : KEP2212/WPJ.16/2013 tanggal penerbitan 31 Oktober 2013 tentang PembatalanKetetapan Pajak atas SKPKB PPN Nomor : 00008/207/08/824/13 BerdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf b Karena Permohonan Penggugat;bahwa surat keputusan seperti tersebut di atas diterima oleh Penggugat padatanggal 06 Nopember 2013, sehingga menurut Penggugat batas waktupengajuan gugatan adalah selambatlambatnya 30 hari sejak surat diterimayaitu tanggal
    ALASAN PENGAJUAN GUGATAN OLEH PENGGUGATbahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan adalah:bahwa penerbitan Keputusan Tergugat Nomor : KEP2212/WPJ.16/2013tanggal penerbitan 31 Oktober 2013 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atasSKPKB PPN Nomor : 00008/207/08/824/13 berdasarkan Pasal 36 ayat (1) hurufb karena Permohonan Penggugat tidak memenuhi syarat formal;bahwa menurut Penggugat Tahun Pajak yang diperiksa adalah 2008 sehinggaUndangundang yang digunakan seharusnya adalah tahun yang sesuai dengantahun
    Keputusan Tergugat Nomor : KEP2212/WPJ.16/2013 tanggal penerbitan 31Oktober 2013 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas SKPKB PPN Nomor: 00008/207/08/824/13 Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b KarenaPermohonan Wajib Pajak;2. SKPKB PPN Nomor : 00008/207/08/824/13;bahwa dokumen pendukung lainnya akan Penggugat serahkan pada waktupersidangan;E.
    Penggugatberharap Pengadilan Pajak dapat mengabulkan seluruh permohonan gugatanPenggugat;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put54143/PP/M.VIIIB/99/2014, Tanggal 16 Juli 2014 yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak permohonan gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor : KEP2212/WPJ.16/2013 tanggal 31 Oktober 2013tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas SKPKB PPN NomorHalaman 4 dari 32 Halaman Putusan Nomor 696 /B/PK/PJK/201500008/207
Putus : 30-06-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 10 B/PK/PJK/2006
Tanggal 30 Juni 2010 — PT. BINA NUSA RAMA, ; DIREKTUR JENDERAL PAJAK
1614 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Put.06028/PP/M.II/16/2005 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranyamelawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding dengan posita perkarasebagai berikut :Bahwa Pemohon Banding telah menerima Surat Keputusan Terbanding No.KEP0133/WPJ.07/KP.0609/2004 tanggal 14 April 2004 tentang penolakan keberatansebagian atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Nomor00049/207/01/058/03 tanggal 17 Januari 2003 yang Pemohon Banding ajukan melaluiSurat Nomor : 005/BNR/PJKKPP PMA V/03/04 tanggal
    8 April 2003, denganperincian keputusan sebagai berikut : ; PPN Kurang Sanksi Administrasi PPN yang masihVravan Dibayar Kenaikan Bunga (Rp) Jumlah Harus dibayar(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)Semula 2.463.723.097 2.463.723.097 2.463.723.097 4.927.446. 194Dikurangi 536.783.825 536.783.825 536.783.825 1.073.567.650Menjadi 1.926.939.272 1.926.939.272 1.926.939.272 3.853.878.544 Bahwa menurut Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Nomor :00049/207/01/058/03 jumlah semula berjumlah Rp. 2.463.723.097,00 adalah
    sampaikankepada Majelis yang terhormat dengan harapan mendapat pertimbangan aspek keadilan ;Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak tanggal 29 Juli 2005 No.Put. 06028/PP/M.II/16/2005 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagaiberikut :Mengabulkan sebagian permohonan banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak nomor : Kep0133/WPJ.07/KP.0609/2004 tanggal 14 April 2004mengenai Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa PajakJanuari s.d November 2001 Nomor : 00049/207
    Bina NusaRama;Bersama ini kami sampaikan kronologis penyampaian Permohonan Keberatansampai kepada Proses Banding dan Putusan Pengadilan Pajak :Atas SKPKB PPN No. 00049/207/01/058/03, sejumlah Rp. 4.927.446. 194.,Pemohon mengajukan keberatan, dan dikabulkan sebagian sejumlah Rp. 536.783.825,ditambah sanksi Pasal 13 (3) kenaikan 100% menjadi Rp. 1.073.567.650,, sehinggamenurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.
Putus : 24-10-2014 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 548/C/PK/PJK/2014
Tanggal 24 Oktober 2014 — PT. Garuda Maintenance Facility Aero Asia VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
16845 Berkekuatan Hukum Tetap
  • bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telahmengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan PengadilanPajak Jakarta Nomor 40572/PP/M.VI/16/2012, tanggal 09 Oktober 2012 yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding/Tergugat, dengan positaperkara sebagai berikut:Menimbang, bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2009 Nomor:00315/207
    Jumlah yang telah disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir hasil 0pemeriksaan Menimbang, bahwa atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Februari 2009 Nomor: 00315/207/09/051/11tanggal 27 April 2011, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan SuratNomor: GMF/DF2062/2011 tanggal 26 Juli 2011 dan dengan KeputusanTerbanding Nomor: KEP451/WPJ.19/2012 tanggal 18 April 2012 permohonanPemohon Banding tersebut dikabulkan sebagian, dengan perhitungan sebagai berikut :; Semula
    11.562.227Jumlah PPN yang masih harus dibayar /) 95 954 990 (69.826.636) 23.124.454(lebih) dibayar Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor40572/PP/M.V1/16/2012, tanggal 09 Oktober 2012 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor: KEP451/WPJ.19/2012 tanggal 18 April 2012, tentangKeberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Nomor: 00315/207
    Peninjauan Kembali mempelajariberkas perkara a quo ternyata Pengadilan Pajak telah memutus perkara inidengan pertimbangan;Bahwa alasanalasan Permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan Tidak DapatDiterima Permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomro KEP451/WPJ.19/2012 tanggal 18 April 2012 mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Februari 2009 Nomor : 00315/207
Register : 14-10-2016 — Putus : 15-11-2016 — Upload : 08-05-2019
Putusan PA TALIWANG Nomor 0207/Pdt.P/2016/PA.TLG
Tanggal 15 Nopember 2016 — Pemohon melawan Termohon
95
  • Bahwa pada tanggal 10 Maret 2012, para Pemohon melangsungkan pernikahanmenurut agama Islam di wilayah Dusun Jorok, RT.005/RW.003, Desa Jorok Luar,Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa;Halaman dari 11 Penetapan Nowor (207/PUtPQ01W/PA.TLG2.
    Fotokopi Surat Keterangan Domisili Pemohon Nomor 474/207/1X/2016, tanggal28 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Sckongkang Bawah,Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat, bukti surat tersebut telahditempel materai secukupnya, dan dinazagelen oleh Petugas Pos serta dilegalisiroleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang dan telah dicocokkan dengan aslinyayang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;3.
    Makawaru bin Patau, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan halhal sebagai berikut :Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;Bahwa saksi mengetahui para Pemohon adalah sepasang suami isterimenikah pada tanggal 10 Maret 2012 di Dusun Jorok, RT.005/RW.003, DesaJorok Luar, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa;Hatemee 4 dari 1) Penctapan Somer (207/Pdt.
    Anwar, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan Matemen 11 dari 11 Pemetapan Nomor (207/Put.P/20GPATLG
Register : 01-04-2014 — Putus : 28-05-2014 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 166 B/PK/PJK/2014
Tanggal 28 Mei 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. CAHAYADIPA LESTARI;
8229 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 2005 yangdisampaikan tanggal 18 April 2006 (Tanda Terima Nomor S362/WPJ.05/KP.0407/PPN/2006 tanggal 18 April 2006) dengan penghitungan pajak yang lebihdibayar adalah Rp2.170.302.830,00;Bahwa pajak lebih dibayar cfm Surat Pemberitahuan Masa Pajak PertambahanNilai Pemohon Banding dihitung berdasarkan kelebinan Pajak Masukan ataspenyerahan ekspor dalam Masa Januari sampai dengan Desember 2005;Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terbanding menerbitkan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00089/207
    Putusan Nomor 166/B/PK/PJK/2014Bahwa Pemohon Banding telah mengajukan Surat Keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00089/207/05/037/08 tanggal 22 April2008 Masa Januari sampai dengan Desember 2005, dengan tujuan tetapmeminta kembali kelebihan pembayaran pajak atas penyerahan eksporsebesar Rp2.170.302.830,00.
    Putusan Nomor 166/B/PK/PJK/2014Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP163/WPJ.05/BD.06/2009tanggal 8 Mei 2009 mengenai Keberatan Atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakJanuari sampai dengan Desember 2005 Nomor 00089/207/05/037/08tanggal 22 April 2008, atas nama: PT. Cahayadia Lestari, NPWP:01.330.118.9037.000, alamat: Jalan K.H.
    Cahayadia Lestari,"Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP163/WPJ.05/BD. 06/2009 tanggal 8 Mei 2009 mengenaiKeberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember2005 Nomor 00089/207/05/037/08 tanggal 22 April 2008, atas nama:PT. Cahayadia Lestari, NPWP: 01.330.118.9037.000, alamat: JalanK.H.
    Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPut.25545/PP/M.VII/16/2010 tanggal 26 Agustus 2010 yang menyatakan: Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP163/WPJ.05/BD.06/2009 tanggal 8 Mei 2009 mengenai Keberatan Atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005 Nomor00089/207/05/037/08 tanggal 22 April 2008, atas nama: PT.
Register : 08-05-2015 — Putus : 30-06-2015 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 305 B/PK/PJK/2015
Tanggal 30 Juni 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. DELTA PACIFIC INDOTUNA;
2216 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Termohon Peninjauan Kembali dahulusebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:Menimbang, bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 417/RSFH/BDGPPN072008/PP/X/2011 tanggal 28 Oktober 2011, pada pokoknyamengemukakan halhal sebagai berikut ini:Bahwa sehubungan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP88/WPJ.16/BD.06/2011 tanggal 2 Agustus 2011 berkenaan dengan PenolakanKeberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00010/207
    /823/10 tanggal 5 Juli2010 untuk Masa Pajak Juli 2008, maka bersama dengan ini perkenankanlahPemohon Banding mengajukan banding di Pengadilan Pajak sesuai denganPasal 27 UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhirdengan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum danTata Cara Perpajakan (KUP) dengan keterangan dan penjelasan sebagaiberikut:Pengajuan atas formal banding:Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00010/207
    27 Oktober 2011 sehingga Pemohon Banding telah memenuhiketentuan formal seperti apa yang dimaksud pada Pasal 36 ayat (4) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;Bahwa dengan demikian permohonan banding yang diajukan olehPemohon Banding dalam hal banding terhadap Keputusan Terbanding NomorKEP88/WPJ.16/BD.06/2011 tanggal 2 Agustus 2011 berkenaan denganPenolakan Keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dengan Nomor 00010/207
    /08/823/10tanggal 5 Juli 2010 untuk Masa Pajak Juli 2008 telah memenuhi ketentuanseperti apa yang dimaksud dalam UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007tentang KUP dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak;Pengajuan Banding atas Materi SengketaBahwa Perhitungan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang Dan Jasa Nomor 00010/207/08/823/10 tanggal 5 Juli2010 untuk Masa Pajak Juli 2008 adalah sebagai berikut: INOUraianMenurut Menurut KoreksiPemohon Banding Terbanding
    Putusan Nomor 305/B/PK/PJK/201500010/207/08/823/10 tanggal 5 Juli 2010 yang telah dibetulkan denganKeputusan Nomor KEP1373/WPuJ.16/KP.0603/2011 tanggal 14 Juli 2011,atas nama: PT. Delta Pasific Indotuna, NPWP 02.385.961.4823.000,beralamat di Jalan Veteran Lingk.
Register : 04-09-2013 — Putus : 19-11-2013 — Upload : 09-01-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 207/PDT/2013/PT MKS
Tanggal 19 Nopember 2013 — Pembanding/Tergugat : ATI BINTI MEJANG Diwakili Oleh : AMIN RUSDIN, SH
Terbanding/Penggugat : SUA BINTI ONTONG
Turut Terbanding/Tergugat : BARANGIYA
Turut Terbanding/Tergugat : JAMALUDDIN BIN DOTTORO
197
  • 207/PDT/2013/PT MKS
    PUTUSANNOMOR:207/PDT/2013/PT.MKS DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara antara : nen ene n enn enn nnn ne nne1. ATI Binti MEJANG, Umur 23 Tahun, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Batu Santung DesaEra Baru) Kecamatan Tellulimpoe KabupatenSinjai, sebagai Tergugat ; 2.
    Agus Salim No. 32 Kabupaten Sinai,Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 16April 2012 yang telah didaftar di KepaniteraanPengadilan Negeri Sinjai Register Nomor : W22U19/64/HK.02/PH/IV/2012, selanjutnya disebutsebagai : PENGGUGAT / TERBANDING ; Pengadilan Tinggi tersebut ; Telah MembaCa : 22 nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn ennPenetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 19 September2013 No.207/PDT/2013/PT.MKS. tentang Penunjukan Majelis Hakimuntuk memeriksa dan mengadili berkas perkara ini
    dalam tingkatbanding;Penetapan Panitera / Sekretaris tanggal 19 September 2013No.207/PDT/2013/PT.MKS. tentang Penunjukan Panitera Penggantidalam perkara banding tersebut ; Berkas perkara yang bersangkutan dan semua sSuratsurat yangberhubungan dengan perkara tersebut ; TENTANG. . .TETANG DUDUK PERKARANYA :Mengutip serta memperhatikan uraian uraian tentang hal yangtercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal28 Mei 2013 No.10/Pdt.G/2012/PN.SJ. yang amarnya berbunyi sebagaiDalam
Register : 22-02-2019 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 27-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 969 B/PK/PJK/2019
Tanggal 4 April 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. KAWASAKI MOTOR INDONESIA
6927 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut56536/PP/M.IVB/16/2014, tanggal 30 Oktober 2014, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1414/WPJ.07/2010 tanggal 8 Desember 2010, tentang keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Juli s.d Nopember 2008Nomor 00134/207
    Putusan Nomor 969/B/PK/Pjk/2019JKP Masa Pajak Juli s.d Nopember 2008 Nomor00134/207/08/055/09 tanggal 31 Desember 2009, atas nama PT.Kawasaki Motor Indonesia, NPWP 01.070.803.0055.000adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum:3.3.
    alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP1414/ WPJ.07/2010 tanggal 8Desember 2010, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKPdan/atau JKP Masa Pajak Juli s.d Nopember 2008 Nomor00134/207