., telah mengemukakanhalhal sebagai berikut ; e Bahwa Pemohon dan Timi Suarman telah melangsungkan pernikahan padatanggal 04 Mei 1986 sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Nikah No.207/57/V/1986, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kec.Astanaanyar Kota Bandung Jawa Barat;e Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dilahirkan anak pertamayang bernama Arif Fitrah Ramadhan (atas nama sertifikat) ;e Bahwa Pemohon memiliki harta berupa : Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya Sertifikat

April 2012 No.16/2012 tercatat atas nama Arif Fitrah Ramadhan ;3 Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohondatang sendiri dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap padaPermohonannya tersebut ; wnnn Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan Permohonannya, dimukapersidangan telah mengajukan suratsurat bukti sebagai berikut : 1Foto Copy Kartu Tanda Penduduk No. 32.73100812630003, atas namaDADANG RAHMAN MUNANDAR, diberi tanda bukti : P 1; Foto Copy Akta Nikah No. 207

RUHIYAT dan saksi USEP SAMSOEANWAR yang masingmasing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah,sesuai dengan agama yang dianutnya serta keterangan dari ARIF FITRAHRAMADHAN ; Menimbang, bahwa dari persesuaian alatalat bukti berupa suratsurat dansaksisaksi dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon maka diperoleh fakta fakta sebagai berikut: e Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan yangbernama Timi Suarman, pada tanggal 4 Mei 1986 sebagaimana AktaNikah No. 207/57/V/1986 ; e

April 2017;Menimbang, bahwa amar PutusanPUT109584.16/2011/PP/M.XB Tahun 2018, tanggal 25 Juli 2018, yang telahPengadilan Pajak Nomorberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan Banding PemohonBanding KEP00057/KEB/WPJ.33/2016 tanggal 22 November 2016 tentang keberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahanterhadap Keputusan Terbanding NomorNilai Barang dan JasaMasa Pajak Januari sampai dengan Desember 2011Nomor 00016/207

Desember 2011 Nomor00016/207/11/403/15 tanggal 14 September 2015, atas nama:PT. Ferry Sonneville & Co, NPWP 01.149.788.0403.000,beralamat di Ruko Putri Indah Blok A.17, Jalan Raya GunungPutri, Putri Indah Estate, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 4477/B/PK/Pjk/20193.3.

terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor: KEP00057/KEB/WPJ.33/2016 tanggal 22November 2016 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa PajakJanuari sampai dengan Desember 2011 Nomor 00016/207

tanggal 30 Mei 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT111365.16/2012/PP/M.VIIIA Tahun 2018, tanggal 27 Agustus 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00445/KEB/WP4J.06/2016 tanggal 21 Desember 2016, tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2012 Nomor 00133/207

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomorKEP00445/KEB/WPJ.06/2016 tanggal 21 Desember 2016,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Oktober 2012 Nomor 00133/207/12/073/15 tanggal 16Oktober 2015, atas nama PT Agrokarya Primalestari, NPWP02.275.482.4073.000, alamat Sinar Mas Land Plaza Menara 2 Lt.30 Jalan M.H. Thamrin Nomor 51, Gondangdia, Menteng, JakartaHalaman 6 dari 11 halaman.

terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan permohonan Pemohon PeninjauanKembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP00445/KEB/WPJ.06/2016 tanggal 21 Desember 2016, tentang Keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak Oktober 2012 Nomor : 00133/207

, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 7 Januari 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put096325.16/2012/PP/M.XA Tahun 2018, tanggal 23 Juli 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP1145/WPJ.19/2015 tanggal 22 Juni2015, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00195/207

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP1145/VVPJ.19/2015 tanggal 22 Juni 2015, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00195/207/12/091/14 tanggal 2 September 2014 Masa PajakFebruari 2012 sebagaimana telah dibetulkan dengan KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP00020/WPJ.19/KP.0103/2015tanggal 12 Februari 2015, atas nama: PT.

kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor : KEP1145/WPJ.19/2015 tanggal 22 Juni 2015 mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00195/207

Putusan09109/PP/M.X/16/2006 yang telah berkekuatan tetaptersebut adalah sebagai berikutMengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Bandingterhadap keputusan Terbanding Nomor: KEP167/WPJ.05/BD.0403/2005 tanggal 10 Nopember 2005mengenai keberatan terhadap Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Januari sampai dengan Desember 2001 Nomor:00227/207/01/032/04 tanggal 16 Desember 2004, atas namaPT.

Dengan demikian, Putusan PengadilanNomor : Put. 09109/ PP/M.X/16/2006 tanggalRp.sesualPajak29September 2006 yang mengabulkan seluruh permohonanbanding Termohon Peninjauan Kembali terhadapKeputusan Pemohon Peninjauan Kembali Nomor167/WPJ.05/BD.0403/2005 tanggal 10 NopemberKEP2005rnengenai keberatan terhadap Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa PajakJanuari sampai dengan Desember 2001 #Nomor00227/207/01/032/04 tanggal 16 Desember 2004, atasnama: PT.

bahwa = selanjutnya Mahkamahmempertimbangkan alasan alasan Peninjauan KembaliPemohon sebagai berikutAgungdari10Bahwa alasan alasan Peninjauan Kembali tersebut tidakdapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yangmengabulkan seluruh permohonan banding terhadapkeputusan Terbanding sekarang Pemohon PeninjauanKembali Nomor: KEP167/WPJ.05/BD.0403/2005 tanggal 10Nopember 2005 dan melakukan penghitungan kembali atasPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa sebagaimanatercantum dalam SKPKB No. 00227/207

Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Nomor 00031/207/04/734/11 tanggal 13 Mei 2011;2. Membatalkan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP831/WPJ.29/2012tanggal 25 Juli 2012:3.

atauapabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain mohon putusanyang seadiladilnya (ex aquo et bono):Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.50742/PP/M.XVIIIB/16/2014, tanggal 27 Februari 2014, yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP831/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli 2012 tentangKeberatan Wajib Pajak Atas SKPKB PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Juni2004 Nomor 00031/207

Putusan Nomor 1233/B/PK/Pjk/201500031/207/04/734/11 tanggal 13 Mei 2011 Yang Dibetulkan Dengan KEP42/IWPJ.29/KP.06/2012 tanggal 13 Juni 2012, atas nama: Pemohon Banding,NPWP : 07.045.624.9734.000, adalan sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a.Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkaraa quo yaitu butir A tentang Sengketa Formal atas Penerbitan SuratKeputusan Keberatan Nomor KEP831/WPJ.29/212 tanggal 25 Juli 2012,sedangkan butir B yaitu tentang Sengketa Material terkait Koreksi

Putusan Nomor 13/B/PK/Pjk/2020 Oktober 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakJanuari 2014 Nomor 00112/207/14/055/15 tanggal 6 Agustus 2015, atasnama PT Karya Sumiden Indonesia, NPWP 01.824.613.2055.000,beralamat di Jalan Industri VI, Keluranan Pasir Jaya, Kecamatan Jatiuwung,Kota Tangerang, Banten 15135, sehingga perhitungan menjadi sebagaiberikut: Dasar Pengenaan Pajak Rp1.200.745.702.854,00Pajak Keluaran yang

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP01501/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 11 Oktober 2016,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakJanuari 2014 Nomor 00112/207/14/055/15 tanggal 6 Agustus 2015,atas nama PT Karya Sumiden Indonesia, NPWP 01.824.613.2055.000, alamat Jalan Industri VI, Kelurahan Pasir Jaya,Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, Banten 15135, terkaitsengketa a quo adalah telah sesuai dengan

Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP01501/KEB/WPJ.07/2016, tanggal 11 Oktober2016, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak Januari2014, Nomor: 00112/207

Putusan Nomor 1139/B/PK/Pjk/2020Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2012 Nomor00022/207/12/007/15, tanggal 7 April 2015, dengan perhitungan sebagaiberikut: No URAIAN Pemohon Banding1 Dasar Pengenaan Pajak:a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:a.1. Ekspor 0a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 5.996.437.750a.3. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut oleh Pemungut PPN 60.400.221.399a.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 0a.5.

uraian banding tanggal 20 Desember 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT107164.16/2012/PP/M.VB Tahun 2019, tanggal 14 Mei 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP132/KEB/WPJ.20/2016,tanggal 23 Juni 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakDesember 2012 Nomor 00022/207

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP132/KEB/WPJ.20/2016, tanggal 23 Juni 2016,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2012Nomor 00022/207

mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 11 Oktober 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT115625.16/2014/PP/M.XVA Tahun 2019, tanggal 04 Februari 2019 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00899/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 24 Mei 2017tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak Juli 2014 Nomor00117/207

Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali Pemohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) atas koreksi a quo terhadapKoreksi DPP Penyerahan sebesar Rp. 223.553.042 dan koreksi PajakMasukanFaktur Pajak Tidak Lengkap dengan nilai sebesar Rp.253.094.994 dan membatalkan Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00899/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 24 Mei 2017 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa nomor00117/207/14/052/16 tanggal

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00899/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 24 Mei 2017,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2014 Nomor00117/207

Putusan Nomor 808/B/PK/PJK/201 7hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulusebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas KeputusanTerbanding Nomor : KEP2052/WPJ.07/2011 tanggal 18 Agustus 2011 yangPemohon Banding terima pada tanggal 19 Agustus 2011, yang menolakkeberatan Pemohon Banding atas atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar("SKPKB") PPN Masa Pajak November 2008 Nomor : 00850/207/08/052/10tanggal

SKPKB PPN;Bahwa sebagai hasil pemeriksaan pajak tahun pajak 2008, KantorPelayanan Pajak ("KPP")Penanaman Modal Asing Satu ("KPP PMA I")menerbitkan SKPKB PPN Nomor 00850/207/08/052/10 Masa PajakNovember 2008 tanggal 24 Mei 2010 sebesar Rp161.872.362,00;Bahwa berikut ini ikhtisar perhitungan koreksi menurut SPT MasaPemohon Banding dan SKPKB PPN barang dan jasa tersebut: No.Jumlah Menurut (Rp) SPT Masa SKPKB Dasar Pengenaan Pajak: a.

Pelunasan SKPKB PPN;Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN NomorIV.00850/207/08/052/10 Masa Pajak November 2008 tanggal 24 Mei 2010sebesar Rp. 161.872.362,00 telah Pemohon Banding lunasi seluruhnyamelalui pembayaran Surat Setoran Pajak sebesar Rp. 161.872.362,00;Permohonan Keberatan;Bahwa oleh karena Pemohon Banding tidak setuju dengan sebagiankoreksi yang telah dilakukan oleh Terbanding maka Pemohon Bandingmengajukan Permohonan Keberatan pada tanggal 23 Agustus 2010dengan nomor surat FATX/

Pemohon Banding sajikan ringkasan perbandinganperhitungan antara SPT Pemohon Banding, SKPKB PPN Nomor00850/207/08/052/10 tanggal 24 Mei 2010 (lama) dan KeputusanTerbanding Nomor KEP00187/WPJ.07/KP.0203/201 1Agustus 2011 (baru):tanggal 4Halaman 4 dari 34 halaman.

Putusan Nomor 808/B/PK/PJK/201 7** Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor : KEP2052/WPJ.07/2011 tanggal 18Agustus 2011, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakNovember 2008 Nomor : 00850/207/08/052/10 tanggal 24 Mei 2010sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor :KEP KEP00187/WPJ.07/KP.0203/2011 tanggal 4 Agustus 2011, atasnama : PT.

Putusan Nomor 1753/B/PK/PJK/2016Bahwa berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan TerbandingNomor KEP1454/WPJ.19/2013 tanggal 23 Oktober 2013 sebesarRp1.808.399.902 selanjutnya disebut KEP1454 tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 00514/207/10/092/12 tanggal 25 Oktober 2012Masa Pajak November 2010, yang memutuskan menolak permohonankeberatan Pemohon Banding, maka Pemohon Banding mengajukanpermohonan banding terhadap KEP1454

Pengajuan Surat KeberatanBahwa Surat Ketatapan Pajak Kurang Bayar Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Nomor 00514/207/10/09212 tanggal 25 Oktober 2012 MasaPajak Novembe 2010 yang telah diajukan Keberatan oleh PemohonBanding melalui Surat Nomor 12/SMUKb/I/13 tanggal 21 Januari 2013yang diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Duaberdasarkan LPAD Nomor PEM 000084/092/jan/2013 tanggal 23 Januari2013 sehingga pengajuan keberatan Pemohon Banding sudah memenuhijangka waktu sebagaimana dipersyaratkan

Pengajuan Surat Bandinge Bahwa Keputusan Terbanding Nomor: KEP1454/WPJ.19/2013tanggal 23 Oktober 2013 sebesar Rp1.808.399.902 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00514/207/10/092/12 tanggal 25 Oktober 2012 Masa Pajak November2010 yang Pemohon Banding terima pada tanggal 23 Oktober 2013sehingga dengan demikian pengajuan banding yang diajukanPemohon talah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalamPasal 27 ayat (8) UndangUndang

Putusan Nomor 1753/B/PK/PJK/2016e Bahwa Pemohon Banding telah mengajukan banding atas KeputusanTerbanding Nomor KEP1454/WPJ.19/2013 tanggal 23 Oktober 2013tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00514/207/10/092/12 tanggal 25 Oktober 2012 Masa PajakNovember 2010, disertai dengan alasanalasan yang jelas, sehinggadengan demikian pengajuan banding sudah memenuhi syarat formalsebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (2) Undangundang

Tata Cara PerpajakanPasal 27 ayat (25c) :Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan banding belummerupakan pajak yang terutang, sampai dengan Putusan Bandingditerbitkan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggalpenerbitan Putusan Banding;Bahwa Pemohon Banding sudah membayar pajak atas jumlah pajakyang disetujui oleh Pemohon Banding pada saat pengajuan keberatansebagaimana tercantum juga pada Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00514/207

Putusan Nomor 1140/B/PK/PJK/2015hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulusebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:Bahwa bersama ini Pemohon Banding mengajukan banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP2512/WPJ.07/2012 tanggal 28Desember 2012 yang Pemohon Banding terima pada tanggal 7 Januari 2013tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00321/207/03/055/11 tanggal 14Desember

Oleh karena itu sudah sepatutnya SuratBanding ini diterima oleh Pengadilan Pajak;Perhitungan Keputusan Penolakan Permohonan Keberatan;Bahwa Terbanding telah menerbitkan Keputusan Nomor KEP2512/WPJ.07/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang diterima Pemohon Banding pada tanggal7 Januari 2013 yang menolak Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00321/207/03/055/11 Tanggal 14Desember 2011 untuk Masa Pajak Agustus 2003 atas Pemohon Bandingdengan rincian sebagai berikut

Bahwa atas hasil pemeriksaan tersebut, Pemohon Banding telah menerimaSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor00321/207/03/055/11 tanggal 14 Desember 2011 untuk Masa PajakAgustus 2003 atas Pemohon Banding yang diterbitkan oleh KPP PMA II;3.

Bahwa kemudian, atas surat permohonan keberatan Pemohon Banding,Terbanding menerbitkan Keputusan Nomor KEP2512/WPJ.07/2012tanggal 28 Desember 2012 yang diterima Pemohon Banding pada tanggal7 Januari 2013 yang menolak Keberatan atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00321/207/03/055/11tanggal 14 Desember 2011 untuk Masa Pajak Agustus 2003 atas PemohonBanding;5.

Bahwa selanjutnya Pemohon Banding mengajukan banding atasKeputusan Terbanding tersebut;Dasar Dan Alasan Permohonan Banding;Bahwa berdasarkan kronologis penjelasan di atas, perkenankanlah PemohonBanding mengajukan permohonan Banding terhadap Keputusan Nomor KEP2512/WPJ.07/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang diterima Pemohon Bandingpada tanggal 7 Januari 2013 yang menolak Keberatan atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00321/207/03/055/11 tanggal 14 Desember

Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa :a. 1 (satu) Bangunan rumah permanen yang berdiri diatas sebidang tanahperumahan dengannn nomro SHM 541 dengan luas 207 M2 atas namaRifai yang terletak di desa Pugeran kecamatan Gondang kabupatenMojokerto;b. 1 (satu) Bangunan rumah permanen yang berdiri diatas sebidang tanahperumahan dengan luas 444 M2 atas mama MASRUKHI yang terletak didusun Bunga RT.001/Rw.003 Desa Kedunggedes kecamatan Dlanggukabupaten Mojokerto ;Adalah barang / Harta Gono Gini dari bapak Rifai

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa 1 (satu) Bangunan rumahpermanen yang berdiri diatas sebidang tanah perumahan dengannn nomroSHM 541 dengan luas 207 M2 atas nama Rifai yang terletak di desa Pugerankecamatan Gondang kabupaten Mojokerto tersebut pada poin 1.1 dijual secarabersamasama dan Penggugat dan Tergugat bersedia untuk mengembalikanhutang bapak Rifal bin Salamun sebesar Rp.43.000.000, (empat puluh tigajuta rupiah) dan hutanghutang semuanya untuk biaya seharihari Penggugatselama ini (

/PK/Pjk/2012Bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Surat Keputusan TerbandingKEP503/WPJ.19/BD.05/2008 2008 yangmenerima sebagian permohonan keberatan Pemohon Banding atas SuratNomor: tanggal 2 DesemberKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Agustus 2007Nomor: 00001/207/07/092/08 tanggal 23 Januari 2008, maka dengan iniPemohon Banding mengajukan permohonan Banding atas Surat KeputusanTerbanding Nomor: KEP503/WPJ.19/BD.05/2008 tanggal 2 Desember 2008,yang Pemohon Banding uraikan sebagai

Pada halaman 41 Putusan, diketahui sebagai berikut:Semula tertulis:MENGADILIMengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP503/WPJ.19/BD.05/2008tanggal 2 Desember 2008 tentang keberatan atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Agustus 2007 Nomor:00001/207/07/092/08 tanggal 23 Januari 2008, atas nama: PT. Indah Kiat PulpHalaman 4 dari 42 halaman. Putusan Nomor 299 B.

Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Masa Pajak Agustus 2007 Nomor: 00001/207/07/092/08tanggal 23 Januari 2008, atas nama: PT Indah Kiat Pulp & PaperTbk, NPWP: 01.000.566.8092.000 diterbitkan berdasarkan LaporanPemeriksaan Pajak Nomor: LAP.PSL005/WPJ.19/KP.0205/2008tanggal 23 Januari 2008 dengan jumlah Pajak Pertambahan NilaiMasa Pajak Agustus 2007 yang masih harus dibayar sebesarRp5.125.499.084,00 (vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor:Put.21925/PP/M.VII/16/2010 tanggal

/IKPP/BANDING/II/2009tanggal 05 Februari 2009, Termohon Peninjauan Kembali semulaPemohon Banding menyatakan (vide Putusan Pengadilan PajakNomor: Put.21925/PP/M.VII/16/2010 tanggal 04 Februari 2010,Halaman 33 Alinea ke5 ):"bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Surat KeputusanTerbanding Nomor: KEP503/WPJ.19/BD.05/2008 tanggal 2Desember 2008 yang menerima sebagian permohonan keberatanPemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Agustus 2007 Nomor:00001/207

/PK/Pjk/2012Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEPS03/WPJ.19/BD.05/2008 tanggal 2 Desember 2008tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Ni/ai Masa Pajak Agustus 2007 Nomor:00001/207/07/092/08 tanggal 23 Januari 2008, atas nama: PT IndahKiat Pulp & Paper Tbk, NPWP: 01.000.S66.8092.000, alamat:Plaza B/I Menara 11 Lt. 7, Jl. MH. Thamrin No.

Menikahpada tanggal 21 Oktober 2011 sebagaimana terbukti dari KutipanAkta Nikah Nomor : 207/05/X/2011 yang diterbitkan oleh KantorUrusan Agama Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso;Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersamasebagai suami istri orang tua Penggugat desa Mengen namunbelum dikaruniai keturunan ;Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis danbahagia, namun sekarang tidak harmonis lagi karena sering terjadiperselisihan dan pertengkaran;Bahwa perselisihan

dibacakanlahsurat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan olehPenggugat;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut,Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah menghadappersidangan;Hal 3 dari 13 hal Put No. 0480/Pdt.G/2014/PA.Bdw.Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, bahwa iatelah menikah dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti(P.1) berupa foto copy Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh KantorUrusan Agama Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso Nomor:207

Oleh karenanya,harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak menghadap persidangan danberdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR Pengadilan dapat menjatuhkanputusan dengan verstek.Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, bahwaPenggugat telah menikah dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukanalat bukti (P.1) berupa foto copy Kutipan Akta Nikah yang diterbitkanoleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamanan KabupatenBondowoso Nomor: 207/05/X/2011, tanggal 21 Oktober 2011 foto copymana telah dinachtzegelen/bermeterai

Putusan Nomor 3767/B/PK/Pjk/2019 Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei2014 Nomor 00167/207/14/055/16 tanggal 13 April 2016, atas nama PTKarya Sumiden Indonesia, NPWP 01.824.613.2055.000, beralamat di JalanIndustri VI, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang15135, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut: .

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP01063/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 19 Juni 2017tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei2014 Nomor 00167/207/14/055/16 tanggal 13 April 2016, atasnama PT Karya Sumiden Indonesia, NPWP 01.824.613.2055.000,beralamat di Jalan Industri VI, Kelurahan Pasir Jaya, KecamatanJatiuwung, Kota Tangerang 15135, terkait sengketa a quo adalahtelah sesuai dengan ketentuan

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP01063/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 19 Juni 2017,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2014 Nomor00167/207

Menikahpada tanggal 28 Oktober 2001 sebagaimana tertera dalam Kutipan AktaNikah Nomor : 207/23/X/2001 tanggal 28 Oktober 2001, yang dikeluarkanoleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto;2.

dipanggil secara resmi dan patut, sedangkantidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sahmenurut hukum;Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agarbersabar dan rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, maka MajelisHakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan membacakan suratpermohonan yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;Bahwa untuk meneguhkan dalildalil permohonannya, Pemohonmengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :207

Putusan Nomor 0173/Pdt.G/2019/PA.Bglpernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatanyang akadnya mitsagon gholidhon (ikatan yang kokoh/kuat), maka MajelisHakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalildalilpermohonannya;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil/alasan permohonannya,tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksisaksi dari orangdekatnya;Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon yaitu fotokopiKutipan Akta Nikah Nomor : 207

Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2013, Penggugat dengan Tergugatmelangsungkan pernikahan yang dicatat olen Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama KABUPATEN TANAH LAUT (Kutipan Akta Nikah Nomor:207/20/X/2013 tanggal 25 Oktober 2013) ada.2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yangbunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut.3.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 207/20/X/2013 Tanggal 25 Oktober2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama KABUPATENTANAH LAUT (bukti P.1);2. Fotokopi Kartu. Tanda Penduduk atas nama Esah Nomor:6301064107940003 tanggal 03 Desember 2012 yang dikeluarkan olehPemerintah Kabupaten Tanah Laut (bukti P.2);B. Saksi:1.

tersebut tanpa disebabkan oleh suatuhalangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukunkembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwaPenggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapanPegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan PanyipatanKabupaten Tanah Laut, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 207

Putusan Nomor 579/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa amar PutusanPengadilanPajak NomorPUT111627.16/2013/PP/M.IVB Tahun 2018, tanggal 29 Maret 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00188/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 21 Februari 2017 tentang Keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Oktober 2013 Nomor 00066/207/

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00188/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 21 Februari2017 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober2013 Nomor 00066/207/13/059/15 tanggal 25 November 2015,atas nama: PT Itochu Indonesia, NPWP 01.069.147.5059.000,beralamat di The Plaza Office Tower Lantai 25 26, Jalan M.H.Thamrin Kav. 28 30, Jakarta, 10350, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan

, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor : KEP00188/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 21Februari 2017, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakOktober 2013 Nomor : 00066/207

Putusan Nomor 1617/Pdt.G/2021/PA.Ckrmelangsungkan pernikahan di Wilayah Hukum Kantor Urusan AgamaTambun Utara Kabupaten Bekasi dan telah dicatatkan oleh PegawaiPencatat Nikah berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor.207/67/III/2011 tertanggal 17 Maret 2011;Bahwa saat pernikahan Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugatberstatus Perjaka;Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggalbersama terakhir di Kabupaten BekasiBahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sampai saat

Putusan Nomor 1617/Pdt.G/2021/PA.Ckrisi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa, untuk menguatkan dalildalil gugatannya, Penggugattelah mengajukan alat bukti surat berupa:Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 207/67/III/2011 tanggal 17 Maret 2011atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh1.Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Tambun Utara KabupatenBekasi, telah bermeterai cukup dan dinazegeling, yang oleh Ketua Majelistelah dicocokkan dengan aslinya ternyata

Putusan Nomor 1617/Pdt.G/2021/PA.Ckracara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian tidak terpisahkan dariputusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwaPenggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai PencatatNikah Kantor Urusan Agama Tambun Utara Kabupaten Bekasi, sebagaimanaternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 207/67/III/2011 tertanggal 17 Maret2011