15 halaman Putusan Nomor 0000/Padt.G/2015/ PA.Pdgperceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum, sesuai denganketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf ( f) Undangundang No. 1tahun 1974 jo pasal 19 huruf ( f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 19751975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan danmenjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat yangakan ditegaskan

sebagaiman diatur dalam pasal 84 undangundang nomor 7 tahun1989 Tentang Peradilan Agama jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 jo pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakimsecara ex officio memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padang untukmengirimkan salinan putusan ini bila telah berkekuatan hukum tetap kepadaPegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yangwalayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempatpernikahan dilangsungkan sebagaimana yang akan ditegaskan

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam ditegaskan bahwa Perceraian terjadi karena alasan antara suami istriteruS menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapanakan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;Menimbang, bahwa terhadap faktafakta hukum yang ditemukan dalamperkara a quo khususnya yang berkaitan dengan pertengkaran danperselisinan secara teruS menerus serta sebabsebabnya dihubungkandengan unsurunsur yang di kandung ketentuan tersebut, maka majelishakim akan mempertimbangkan

bahwa jika suami maupun istri Sudah tidak peduli dengantanggung jawab masingmasing, tidak lagi mencurahkan perhatian, cinta,kasin sayang, serta penghormatan kepada pasangan hidupnya, maka patutdisimpulkan bahwa hubungan perkawinan yang mengikat danmempersatukan keduanya tidak lagi menjadi wahana yang memberi rasadamai, tenang, dan tenteram sebagai pilarpilar mewujudkan rasa bahagia.Rumah tangga yang demikian itu secara nyata telah bertentangan dengantujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana ditegaskan

Unsur menyebabkan orang Jain matiMenimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur disini adalah tidak dimaksud samasekali oleh terdakwa atas kematian tersebut namun akibat dari kurang hatihatinya ataulalainya terdakwa ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa akibatterdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan cukup tinggi yaitu 90 km/jam makakorban Ihwan Safiri meninggal dunia dan hal ini telah ditegaskan dalam Visum et RepertumNomor : 370/104/435.500/VR/2007 yang dibuat

berhalangan melakukan pekerjaan untuk sementara waktuMenimbang, bahwa yang dimaksud dalam pasal ini adalah bahwa akibat perbuatanterdakwa tersebut korban mengalami luka yang menyebabkan penyakit/halangan dalammenjalankan pekerjaannya ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa akibatterdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan cukup tinggi yaitu 90 km/jam makakorban Mohammad Zaini yang membonceng terdakwa pada waktu itu juga mengalami lukayaitu. kebutaan seperti telah ditegaskan

Rp.1.208.816,00 telah dibayarkan oleh Pemohon Bandingmelalui rekening koran R/K bank Mega nomor 010182011686860 (USD) tertanggal 22 Oktober 2009dan nilai yang ditransfer adalah sebesar USD.1,323.97 dan merupakan bagian dari total nilai transfersebesar USD.50,373.94;bahwa dengan demikian, sesuai dengan prinsip Tanggung Jawab Renteng dalam mekanisme PPN (sesuaiPasal 33 Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan stddUndangundang Nomor 16 Tahun 2000, yang kemudian ditegaskan

Mae BERS BARMAN Ak Hh DHEA HEAR CETLpaths Pe motitn Banding sehingga Pajak Masukan Masa Pajak September 2009 atas nama PemohonBanding adalah sebagai berikut:bahwa dengan demikian, sesuai dengan prinsip Tanggung Jawab Renteng dalam mekanisme PPN (sesuai Undangundang Nomot14Tahun2002tentang Pengadilan Pajelainnya serta peraturan PE TR Me RE Fae NOMIOT OTB tun 1983 tentang Ketentuan OF HIBRGaE Gf BEEBE Perpayakarr stddUndaneandang, Nomor 6 Tahun 2000, yang kemudian ditegaskan pada Pasal 16 F UndangundangNewent

rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembaliyang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohontelah rusak (broken marriage) yang disebabkan Termohon tidak patuh kepadaPemohon ketika di nasehati Termohon selalu membantah, sehingga telah terdapatalasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (b dan f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (b dan f) KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 ditegaskan

Oleh karena itu, manakala suami istri dalam kenyataannya tidak lagiHalaman 9 dari 13 halaman Putusan No 0414/Pdt.G/2020/PA.Bbumemiliki keterikatan lahir batin serta tidak dapat mewujudkan sebuah rumah tanggayang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka pada dasarnya rumah tangga tersebuttelah bergeser dari nilainilai dan tujuan luhur dan mulia dari suatu ikatanperkawinan;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ditegaskan

MATUTU dan sama sekali tidak bersentuhan dengan jual beli atassebidang Tanah, sehingga Gugatan Penggugat secara yuridis mengandung CacatHukum ;Bahwa alas hak perjanjian jual beli rumah DIBAWAH TANGAN Tanggal12 September 1969 tersebut berdasarkan UndangUndang Agraria No. 10 Tahun1961 ditegaskan bahwa setiap transaksi terhadap tanah dan bangunan yang tidakdilakukan dihadapan pegawai pencatat Akta Tanah, maka perjanjian tersebut tidakSah dan batal demi Hukum, mengacu pada ketentuan tersebut diatas maka

Putusan Nomor 378 K/TUN/2014ini adalah membatalkan Surat Keputusan Walikota Makassar tersebut diatassebagaimana ditegaskan pula dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkatpertama dan banding (vide bukti P2.1 dalam halaman 38 dan diperkuat buktiP2.2).

@Rp 197.798.400,00489.600,0013 Top MCO Kaleng (24x0,8) 661 pcs @Rp 275.637.000,00417.000,0014 Lainlain 735.145.693,00Jumlah 1.895.620.045,00 4.Dan berdasarkan APHT telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan(BPN) di Semarang, supaya objek jaminan tersebut dibebani HakTanggungan agar terbit Sertifikat Hak Tanggungan, Hak Tanggunganinilah yang menjadi dasar Tergugat 1 untuk secara langsungmelaksanakan eksekusi dengan pelelangan melalui Tergugat 2 terhadapobjek sengketa termaksud di atas;Bahwa perlu ditegaskan

Perjanjian Kredit Nomor 2004.097 tanggal 27April 2004 yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat 1, olehkarenanya Perjanjiian Kredit Nomor 2004.097 tanggal 27 April 2004 cacathukum, batal demi hukum beserta akibatakibat yang ditimbulkan dariPerjanjian Kredit tersebut;Bahwa adanya goncangan ekonomi berimbas pula pada usaha Penggugatyang mengalami kemunduran dalam usahanya, sehingga pembayarankredit baik bunga dan lainnya mengalami kendala, tidak lancar dandikategorikan macet;Bahwa perlu ditegaskan

No. 470/Pdt.G/2021/PA.UnaMenimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatanlahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengantujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekalberdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;Menimbang, bahwa dengan menghubungkan kondisi rumah tanggaPenggugat dan Tergugat dengan tujuan perkawinan yang dimaksud oleh pasaltersebut di atas, sulit untuk diwujudkan

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa perceraiandapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadiperselisinan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagidalam rumah tangga.Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berupayamenasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganyabersama dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bertekad untuk berceraldengan Tergugat, maka

No 0066/Pdt.G/2016/PA.KtpMenimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntutagar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadapPenggugat, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa untuk melakukanSuatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapathidup rukun sebagai suami isteri, dan Pengadilan telah berusaha

Kemudian dalam pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraianyaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang teruS menerus antara suamiisteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasalpasal tersebut di atas terdapatbeberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik ceraitalak maupun cerai gugat, yaitu : Adanya alasan telah

dan gugatanperceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum, sesuai denganketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (6 ) dan (f) Undangundang No.1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b ) dan ( f) Peraturan Pemerintah nomor 9tahun 1975 1975 jo pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstekdan menjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugatyang akan ditegaskan

sebagaiman diatur dalam Pasal 84 undangundang nomor 7 tahun1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 jo Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakimmemandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padanguntuk mengirimkan salinan putusan ini bila telah berkekuatan hukum tetapkepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yangwalayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempatpernikahan dilangsungkan sebagaimana yang akan ditegaskan

., sepanjangpermohonan Pemohon beralasan dan berdasar hukum, maka permohonanPemohon dapat diperiksa secara verstek;Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan verstek,akan tetapi perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aturankhusus (/ex specialis) dan dengan mengingat azas mempersulit perceraiansebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motifpersepakatan cerai yang tidak dianut

dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antaraPemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) yang disebabkanTermohon tidak patuh dan Termohon suka melawan nasehat Pemohon,sehingga menyebabkan timbulnya ketidakrukunan antara Pemohon denganTermohon, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimanadimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalandengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan

No 0139/Pdt.G/2018/PA.SgtaMenimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuniutagar Majelis Hakim menjatuhnkan talak satu bain sughra Tergugatterhadap Penggugat, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa untuk melakukansuatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapathidup rukun sebagai suami isteri, dan Pengadilan telah

Kemudian dalam pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraianyaitu perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dantidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;Menimbang, bahwa berdasarkan pasalpasal tersebut di atas terdapatbeberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik ceraitalak maupun cerai gugat, yaitu : Adanya alasan telah terjadinya

., ditegaskan bahwa jika pada hari yangtelah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya danjuga tidak mengirim wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek),kecuali bila ternyata menurut Pengadilan itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasarhukum atau tidak beralasan.Menimbang, bahwa karena keterangan saksisaksi dan atau buktibukti telahsejalan dengan dalildalil gugatan para penggugat, sebagaimana tersebut di muka danketidak hadiran tergugat di depan

Dengan demikian tuntutan para penggugatmengenai hal ini dinyatakan ditolak.Menimbang, bahwa selanjutnya para penggugat memohon kepada Majelis Hakimagar para tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara.Menimbang bahwa dalam Pasal 192 ayat (1) R.Bg., ditegaskan bahwa pihak yangdikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara.Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara aquo, gugatan para penggugatdikabulkan sebagian dan tidak diterima sebagian dan atau ditolak selebihnya, sehinggaMajelis

sesuai dengan pendapat ahli figh dalam alAnwar, juz Il, halaman159 yang berbunyi: Apabila Tergugat berhalangan hadir karenabersembunyi atau enggan (menghadap persidangan), maka Hakimdengan berdasarkan buktibukti boleh menerima gugatan (Penggugat).Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ini;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 huruf (f)Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan denganmenjatuhkan talak satu baik shugra Tergugat terhadap Penggugat,sebagaimana akan ditegaskan

/Pdt.G/2017/PA.LpkMandailing Natal dan, pernikahan Penggugat dan Tergugat telah tercatatjuga di KUA Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang maka MajelisHakim berkesimpulan bahwa salinan putusan ini dikirim oleh PaniteraPengadilan Agaama Lubuk akam kepada Pegawai Pencatat PernikahanKecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang dan kepada PegawalPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungn Kota,,Kabupaten Mandailing Natal, untuk dicatat perceraian Penggugat denganTergugat, sebagaimana akan ditegaskan

G/2020/PTUN.BDGperorangan yang dapat dipindah tangankan oleh proses jual beli atauperalihan hak atas tanah lainnya;Final, artinya Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat telah definitif danmenimbulkan akibat hokum ;Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan kepala kantor pertanahanselaku tergugat bersifat memiliki kepastian hukum berupa produk hukumberbentuk sertifikat hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagipejabat TUN yang menerbitkan maupun pemilik objek sengketa tersebut;Selain itu, ditegaskan

Il , beserta data kepemilikan tanah lainnya yang dimiliki PARAPENGGUGAT ;Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UndangUndang Nomor 51 Tahun2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa Pengadilan adalahhalaman 6 dari 42 hal Putusan Perkara Nomor : 26/G/2020/PTUN.BDGPengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negaradilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara ;Kemudian ditegaskan dalam Pasal 54 ayat 1 UndangUndang Nomor

Dan seterusnya sesuai riwayat pemiliknya ;Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kelurahan Sekejati Nomor 593/02Kel.Skjt, ditegaskan sebagai berikut :a. Bahwa tanah tersebut bukan merupakan asset pemerintah atau pihak laindan tidak termasuk dalam kawasan hutan;b.

Barat : Madja Utja/ PT Tiga raksa SatriaBahwa PARA PENGGUGAT baru mengetahui adanya Objek Sengketa yangditerbitkanoleh TERGUGAT pada tanggal 17 Desember 2019 yang diperolehdari informasi Surat Keterangan Tanah Online ;Bahwa berdasarkan bukti fisik (SHM) yang diterbitkan TERGUGAT, objek(Tanah) jelasjelas berada pada dan dalam penguasaan/ pengelolaan PARAPENGGUGAT yang telah berlangsung sejak Tahun 1960 sampai sekarangsebagaimana ditegaskan dalam Surat Keterangan Tanah Bekas Hak MuilikNomor 593/02Kel.Skjt

kehatihatian, DikarenakanTergugat tidak menelusuri historis Objek Sengketa tersebut,serta ParaPengggugat sebagai ahli waris dari pemilik Objek Sengketa yang bernamaH Tamim bin Asyari tidak pernah memperjualbelikan,menjaminkan sertaadanya proses peralihan hak atas tanah tersebut ke pihak lain , sehinggadengan adanya KTUN objek sengketa tanah tersebut, Para Penggugatselaku Para Ahli Waris merasa dirugikan atas Penertbitan KTUN objeksengketa yang diikeluarkan oleh tergugat ;e) Asas Keterbukaan, sebagaimana ditegaskan

masih mempunyai hubungan yang erat dengan pertimbangan hukum dalamkonpensi baik mengenai kompetensi, ketentuan yang bersifat formil, asasasashukum yang umum dan pokokpokok pikiran yang relevan dalam pertimbanganhukum konpensi, menjadi bagian satu kesatuan dengan pertimbangan hukum dalamrekonpensi sehinggga tidak perlu diulang kembali dalam pertimbangan hukumrekonpensi ini;Menimbang, bahwa gugatan penggugat rekonpensi merupakan rangkaian dalilyang terdiri dari beberapa pokok dalil gugat yang dapat ditegaskan

Apakah jumlah tuntutan sesuai dengan kepatutan hukum;Menimbang, bahwa jika dilihat dari segala sudut pandang baik dari segi akal,adat maupun syariat memberi nafkah kepada anak merupakan kewajiban, bahkanmerupakan suatu yang tidak bisa dipungkiri tentang kewajiban tersebut;Menimbang, bahwa dilihat dari sisi syariat atau hukum Islam, kewajibanmemberi nafkah didasarkan pada landasan hukum sebagaimana ditegaskan dalamAlQuran surah AlBagarah ayat 233 :L....se0e.

Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayahkarena anaknya".......Halaman 15 dari 19 : Putusan nomor : 0903/Pdt.G/2016/PA.SubMenimbang, bahwa dalam UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 41huruf (b) ditegaskan Akibat putusnya perkawinan karena perceraian bapak yangbertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukananak itu bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban

dalildalil permohonan Pemohontelah diakui oleh Termohon secara murni dan tegas (expressis verbis) danmempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat danmenentukan (volledig, bindende en beslissende bewiskracht), namun karenaperkara ini berkaitan dengan perceraian (person recht) yang berkaitan eratdengan masalah rumah tangga yang mengandung nilainilai moral yang luhurdan bukan hanya sebatas hubungan perdata biasa saja antara Suami isteri danmengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan

atas, MajelisHakim mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalamkeluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia,aman, tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan yangtentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiaporang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan UmumUndangUndang Nomor 23 Tahun 2004;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan

Tgrs.Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan dalamkedua pasal tersebut di atas adalah sematamata ditujukan pada eksistensiatau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapayang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinyaperselisihan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telahmengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untukdiperhatikan, sehingga apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumberperselisihan

Justru yang ditegaskan oleh SaksiFaktanya adalah Abdul Muis dan beberapa Ahli Waris Alm.WadhiyaPernah mendatangi Amuzi tergugat untuk melarang hanya Saksi LupaHalaman 10 dari 19 hal.Put.

Jika hal ini dikaitkan puladengan Keterangan Saksi Mizani yang jelas mengatakan bahwa AnakAngkat dari Yarona Lantongau adalah Ma Sarufa dengan dengan La Dilabukannya Ma Zamna, ditegaskan kembali jika Tanahnya YaronaLantongau hanya sebagai Batas pada sebelah Barat dengan sebelahUtara yang mana hal ini di akui saksi Hasiri dimana saksi membangunrumah diatas tanah milik Yarona Lantongau yang telah diberikan ataumenjadi bagian dari Kemenakan dalam hal ini Saksi Mizani;Selanjutnya dari Penajaman Bahasa

Nomor 2185 K/Pdt/2016Ladd:3.6Bahwa ditegaskan pula, Judex Facti telah salah menerapkan hukum dantelah melanggar hukum acara dalam memeriksa dan memutus Perkara Aquo, oleh karena itu Penilaian Pembuktian oleh Judex Facti dalam perkaraAquo baik bukti surat maupun keterangan saksi dari TermohonKasasi/semuala Terbanding dan Para Tergugat terkesan syarat denganPenyimpangan Hukum seperti apa yang digambarkan tersebut diatas.Dimana Judex Facti didasarkan pada kesimpulannya semata bukan padaFaktaFakta persidangan

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassarpada tanggal 21 Maret 2018, tidak perna ada perubahan gugatan,dengan memasukan saudaranya Penggugat/ Pemohon banding padaHalaman 17 dari 29 HalamanPutusanNomor 247 PDT2018 PT Mkstingkat banding adalah tidak berdasar hukum, sehingga cukup beralasandan mendasar untuk ditolak atau dikesampingkan ; Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim PengadilanNegeri Makassar, pada halaman 11 alenia pertama dari bawah dan padahalaman 12 alenia pertama dari atas ditegaskan

Dan pertimbangan lainnya pada halaman 12 alenia ketiga dari atas ditegaskan ;Menimbangb ahwa sebagaimna telah diuraikan dalam pertimbangandiatas ternyata gugatan Penggugat tidak lengkap dan kurang pihak sehinggaeksepsi para Tergugat dikabulkan, maka terhadap pokok perkara dalamgugatan juga terhadap dalil dalil Tergugat selebihnya tidak perludipertimbangkan lagi maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugatsudah selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima Niet Omvankelijk Verklaard.Bahwa apa yang

Bahwa Penggugat/ Pemohon banding mengaku telah berhasilmembuktikan seluruh dalil gugatan yang diperkuat oleh alat buktisurat dan saksi, yang ditegaskan pada huruf A besar pada Nomor; 1 sampai dengan Nomor 4 sebagai berikut :a.

merawat danmenyianyiakan anakanak tersebut sehingga dapat menggugurkan hak Penggugatsebagai pemegang hak pemeliharaan terhadap anakanak tersebut, maka sematamatademi kepentingan perkembangan jasmani dan rohani si anak, maka sesuai denganketentuan pasal 105 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam Indonesia tersebut di atas,maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dikabulkan dengan menetapkan Penggugatsebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap ketiga orang anak Penggugat danTergugat sebagaimana yang akan ditegaskan

Tergugat, namun sekiranya ditetapkan apa yang dituntut oleh Penggugat tentuakan memberatkan Tergugat, maka berdasarkan asas kepatutan dan kelayakan sertauntuk memenuhi standar kebutuhan hidup saat ini maka sudah sepatutnya Tergugatdihukum untuk membayar kepada Penggugat nafkah untuk biaya perawatan danHalaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 185/Pdt.G/2013/PA.PP.pendidikan untuk ketiga orang anak tersebut yang jumlah minimal setiap bulannyasampai anak tersebut dewasa/mandiri sebagaimana yang akan ditegaskan

memberi nafkah, makan dankiswah kepada bekas isterinya selama dalam iddah;Menimbang bahwa tentang besarnya tuntutan biaya nafkah selama masa iddahPenggugat tersebut, Majelis berpendapat tuntutan Penggugat dipandang terlalu besar,sedangkan ketidaksanggupan Tergugat dipandang sebagai bentuk tidak bertanggungjawabnya Tergugat, maka untuk memenuhi rasa keadilan dan nilai kepatutan makasudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddahPenggugat yang sebesar sebagaiman yang akan ditegaskan