Hal mana dalam ketentuantersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai denganpencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yangsejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dansebagian lagi di atas meterai tempel;Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalamsurat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikanlandasan dalam menilai keabsahannya adalah UndangUndang Nomor 18Tahun 2003 tentang Advokat;Menimbang

Surat Kuasa Khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuankeabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat EdaranMahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran MahkamahAgung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undangundang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;2.

SEDANGKAN Barang bukti yang diperlihatkan di persidangan,jenisnya adalah Batang dan Biji Narkotika jenis Ganja danberatnya adalah 1,2 gram;Bahwa dari hal tersebut di atas dapat ditegaskan bahwa putusan Judex FactiTingkat (PN.

dan selanjutnya dibatalkan oleh Pengadilan Tingkat Bandingmaupun Tingkat Kasasi, namun hal tersebut tidak juga dilakukan dalamartian diabaikan, sehingga wajar dan beralasan apabila kami selakuPenasehat Hukum Pemohon Peninjauan Kembali memohon agar MajelisHakim Agung pada pemeriksaan Peninjauan Kembali ini, benarbenarmemperhatikan dan mempertimbangkan hal tersebut, untuk selanjutnyamembatalkan putusan di bawahnya tersebut dan menyatakan mengadilisendiri perkara ini.Bahwa dari hal tersebut dapat ditegaskan

alasan yang jelas, Tergugat selalu marah, apabila terjadi pertengkaranTergugat selalu memukul Penggugat; Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 7(tujuh) bulan yang lalu ; Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah mengunjungi danTergugat juga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ; Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian olehsaksi, namun tidak berhasil ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan

Kemudian dalam pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraianyaitu adanya perselisihnan dan pertengkaran yang teruS menerus antara suamiisteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;Hal 13 dari 19 Put.

Bahwa sesuai Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, yangpasal serta isinya tidak diubah dalam UndangUndang No. 50 Tahun2009 tentang Perubahan Kedua UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 Tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa PengadilanAgama mempunyai kompetensi absolut untuk menerima, memeriksa,mengadili, dan memutus sengketa di bidang Ekonomi Syariah antaralain sengketa di bidang perbankan Syariah, bunyi kewenangandimaksud ditegaskan sebagai berikut:Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa

Pengadilan Negeri Sidoarjo tidak berwenang untukmengadili perkara ini oleh karena berdasarkan Pasal 49 UndangUndangNomor 3 Tahun 2006, yang pasal serta isinya tidak diubah dalam UndangUndang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyatakan bahwaPengadilan Agama mempunyai kompetensi absolut untuk menerima,memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa di bidang Ekonomi Syariahantara lain sengketa di bidang perbankan Syariah, bunyi kewenangandimaksud ditegaskan

menghadap hakim Islamkemudian tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang zhalimdan gugurlah haknya;Menimbang, bahwa meskipun dapat ditafsirkan Tergugat tidak keberatandengan dalil gugatan Penggugat, sehingga dalildalil gugatan Penggugatdianggap benar dan terbukti, namun karena perkara ini perkara perceraian(person recht) merupakan masalah rumah tangga yang mengandung nilainilaimoral yang luhur dan bukan hanya sebatas hubungan perdata biasa sertamengingat asas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan

majelis hakimmenilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalamrumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terusmenerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai denganketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu secara formalgugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan

PadlgMenimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antaraseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuanmembentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapatdiinterpretasikan bahwa kebahagiaan dan kekekalan sebuah rumah tanggasangatlah ditentukan oleh adanya keterikatan lahir batin di antara pasangansuami

Pdligberniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalahmerupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraiansesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan dalamkedua pasal tersebut di atas adalah sematamata ditujukan pada eksistensiatau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanoa mempersoalkan siapayang salah dan atau

bahwa terhadap perkara permohonan itsbat nikah olehPemohon dengan perempuan B**** binti P**** tersebut telah diumumkankepada khalayak publik selama 14 hari yang ditujukan untuk mendapatkaninformasi dan ataupun keberatan dari pihakpihak yang memiliki keterkaitanerat dengan adanya perkawinan Pemohon dengan perempuan B**** binti P****;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan angka 11 Buku Il PedomanPelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi tahun 2010Mahkamah Agung RI halaman 149 ditegaskan

UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 24tahun 2013 dijelaskan bahwa instansi pelaksana melaksanakan urusanadministrasi kependudukan dengan kewenangan yang meliputi: a. memperolehketerangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan danHal 11 dari14 Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2017/PA SgmPeristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk; b. memperoleh data mengenaiPeristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapanpengadilan, dan pada ayat (2) ditegaskan

,sepanjang permohonan pemohon beralasan dan berdasar hukum, makapermohonan pemohon dapat diperiksa secara verstek;Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan verstek,akan tetapi perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aturankhusus (/ex specialis) dan dengan mengingat azas mempersulit perceraiansebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kKemungkinan adanyamotif persepakatan cerai yang tidak dianut

pemohon dan termohon sudah sulit untukmenciptakan keutuhan rumah tangganya yang sakinah, mawaddah danrahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, danatau pemohon dan termohon telah kehilangan ekspektasi untuk kembali rukunsebagai suami istri sebagai unsurunsur terpenuhinya alasan perceraiansebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan

dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dantidak jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat harus dianggappembenaran;Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segihukum pembuktian tersebut di atas, maka dengan tidak hadirnya Tergugat dipersidangan dapat dianggap membenarkan dengan tegas dalildalil gugatanPenggugat, namun oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yangmemiliki aspek /ex specialis dan dengan mengingat azas mempersulitperceraian sebagaimana ditegaskan

fisik (ohsysical cruelty), akan tetapi termasuk juga kekejamanmental (mental cruelty) yang menyebabkan tidak terpoenuhinya hak dankewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulutatau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akantetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental ataupenelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi brokenmarriage;Menimbang, bahwa unsur penting konteks perselisihan danpertengkaran sebagaimana ditegaskan

Hal ini ditegaskan dalam kitab Bughayatul Murtasyidin halaman155, yang diambil alin sebagai pertimbangan Pengadilan sebagai berikut:fae Cee ill gga Le Line) AG5 aslLally saLdls pall Gls oy!Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 103/Padt.P/2016/PA.

Hal ini ditegaskan dalam hadits nabi yangdiriwayatkan oleh Bukhari:abavall SY Std abe y agle ail chee alll oy) ate alt ey an) Gy Akal Ye(co tEall ol 5.5) alucall 8lSI) Sr py y alsArtinya:Dari Usamah bin Zaid ra Rasulullah SAW bersabda: orang muslim tidakberhak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak berhak mewarisi orangmuslim Bahwa ketentuan dasar dalam penetapan ahli waris mengacu pada alQuran surat Al Nisa ayat 11 dan 12 yang pada pokoknya menetapkan ahliwaris yang sah dan bagiannya masingmasing

No 0272/Pdt.G/2018/PA.SgtaMenimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntutagar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu) bain sughra Tergugatterhadap Penggugat, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa untuk melakukansuatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapathidup rukun sebagai suami isteri, dan Pengadilan telah

Kemudian dalam pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraianyaitu adanya perselisinan dan pertengkaran yang terus menerus antara suamiisteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasalpasal tersebut di atas terdapatbeberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik ceraitalak maupun cerai gugat, yaitu : Adanya alasan telah

MajelisHakim berpendapat bahwa bukti yang diajukan oleh Tergugat tidak perlu untukdipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan dikesampingkan;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta di atas, maka dapat disimpulkan bahwaantara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah dan saat ini dalam rumah tanggamereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terusmenerus yang sulit untukdirukunkan kembali, sehingga harus dinyatakan bahwa perkawinan tersebut telah pecah, dantujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan

dalam pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974, bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dansebagaimana ditegaskan dalam AlQuran Surat ArRum ayat 21, bahwa dijodohkannya lakilakidan perempuan ini sebagai suami isteri agar tercapai kehidupan yang tentram dan selalu terjalinrasa saling mencintai dan saling menyayangi, tidak akan tercapai;Menimbang bahwa perkawinan bukanlah perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagaisuami isteri, akan tetapi suatu mitsaqan ghalizha (

Tergugattersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehinggaHal 5 dari 12, Putusan No.912/Pdt.G/2014/PA Bks.berdasarkan ketentuan Pasal 126 HIR, sepanjang gugatan Penggugat beralasandan berdasar hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dapat dikabulkan denganverstek, akan tetapi oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yangmemiliki aspek /ex specialis dan dengan mengingat azas mempersulit perceraiansebagaimana ditegaskan

, dan tidak ada perhatian; Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang dan tidakada lagi hubungan layaknya suami isteri sejak bulan Juni 2011 atau selama 3tahun; BahwaPenggugattelah menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;Menimbang, bahwa keharmonisan sebuah rumah tangga sangatditentukanoleh keberadaan pasangan suami istri yang senantiasa berusaha membentukkebahagiaan rumah tangganya dengan baik;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan

,sepanjang permohonan Pemohon beralasan dan berdasar hukum, makapermohonan Pemohon dapat diperiksa secara verstek;Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus denganverstek, akan tetapi perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memilikiaturan khusus (/ex specialis) dan dengan mengingat azas mempersulitperceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindarikemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut

kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antaraPemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) yang disebabkanTermohon tidak patuh kepada Pemohon ketika di nasehati Termohon selaluHal 10 dari 16 Putusan.No 0245/Pdt.G/2020/PA.Bbumembantah, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimanadimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan

sesuaiPeraturan Perundang Undangan yang berlaku.Salah satu syarat yangwajid dicantumkan dalam APHT adalah Nilai Hak Tanggungan, olehkarena fungsi pencantuman Nilai Hak Tanggungan dalam APHT danHalaman 8 dari 60 Putusan Nomor 714Padt.Plw/2018/PN Jkt Brt124.20:26.27.implikasi pencantuman Nilai Hak Tanggungan adalah dalam kaitannyadengan Hasil Lelang Objek Hak Tanggungan adalah utuk menentukanBesaran Preferensi Kreditor Pemegang Hak Tanggungan, sehinggaterdapat Kepastian Hukum;Bahwa sebagaimana telah ditegaskan

Kedudukan hukum pembeli lelangtersebut ditegaskan dalam Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RINo.1326/Sip/1980 tanggal 19 Agustus 1982 yang kaedah hukumnyamenyatakan sejak saat pelelangan dinyatakan jatuh kepada Tergugat dalamkasasi/Penggugat asal, pemilikan atas tanah dan rumah sengketa beralihkepada pembeli incassu Tergugat dalam kasasi/Penggugat asal .3.

Kedudukanhukum pembeli lelang menjadi pemilik yang sah juga ditegaskan dalamYurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI No.1326/Sip/1980 tanggal 19Agustus 1982 yang kaedah hukumnya menyatakan sejak saat pelelangandinyatakan jatuh kepada Tergugat dalam kasasi/Penggugat asal, pemilikanatas tanah dan rumah sengketa beralih kepada pembeli incassu Tergugatdalam kasasi/Penggugat asal .9.

eksekusi harus melalui gugat biasa ;Putusan Mahkamah Agung tanggal 30 November 1987No. 1157K/Pdt/1986 yang menegaskan :Perlawanan diajukan pada tanggal 26 Nopember 1984,padahal putusan yang dilawan sudah selesai dieksekusi padatanggal 13 November 1984, dengan demikian Perlawananterhadap Putusan yang sudah selesai dieksekusi harusdinyatakan tidak dapat diterima tanoa mengurangi hak Pelawanuntuk mengajukan gugat biasa ;Putusan Mahkamah Agung tanggal 3 Mei 1979 No.1237K/Sip/1975, dalam putusan ini ditegaskan

Kedudukan hukum pembeli lelangtersebut ditegaskan dalam Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RINo.1326/Sip/1980 tanggal 19 Agustus 1982 yang kaedah hukumnyamenyatakan sejak saat pelelangan dinyatakan jatuh kepada Tergugatdalam kasasi/Penggugat asal, pemilikan atas tanah dan rumahsengketa beralih kepada pembeli incassu Tergugat dalamkasasi/Penggugat asal .3.

telah ditegaskan adalahmilik Turut Termohon Kasasi;49.Bahwa selanjutnya Judex Facti telah keliru) menafsirkan bukti P16Termohon Kasasi, berupa surat dari Direktur Turut Termohon Kasasi kepadaDirektur Utama Pemohon Kasasi, tanggal 21 November 2007, karena suratdari Direktur Turut Termohon Kasasi kepada Direktur Utama PemohonKasasi, tanggal 21 November 2007, sebagaimana bukti P16 adalah buktiyang menerangkan kronologis luas tanah Turut Termohon Kasasi dan dalambukti P16 tersebut telah jelas dan tegas

Bahwa berdasarkan peraturan perundangundangan telah ditegaskan bahwaRUPS dan/atau anggaran dasar dari suatu Perseroan adalah merupakanorgan perseroan terbatas yang tertinggi dimana organ ini mempunyai hakdan kewenangan yang tidak dimiliki oleh direksi dan komisaris. Dengandemikian, RUPS dan/atau anggaran dasar merupakan organ yang tertinggididalam perseroan.

Dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007, tentangPerseroan Terbatas ditegaskan bahwa RUPS dan/atau anggaran dasarmerupakan organ perseroan yang paling tinggi, sehingga berdasarkan haltersebut maka telah jelas dan tegas didalam perseroan Turut TermohonKasasi apa yang tercantum dan dinyatakan didalam Anggaran Dasar adalahaturan yang berlaku dan sah serta mengikat bagi para pemegang sahamTurut Termohon Kasasi, Dengan demikian sudah sepatutnya Majelis HakimAgung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia

telah ditegaskan adalah milik Turut TermohonKasasli;Bahwa adapun pemanfaatan dan penggunaannya sama sekali tidak terkaitdengan adanya perbedaan status kepemilikan antara Turut TermohonKasasi dengan pihak lain atau dengan demikian pemberian inbreng berupatanah seluas 8.181 m? sebagaimana tercantum dalam basic agreement telahdilaksanakan sepenuhnya secara menyeluruh.

Dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007, tentangPerseroan Terbatas ditegaskan bahwa RUPS dan/atau anggaran dasarmerupakan organ perseroan yang paling tinggi, sehingga berdasarkan haltersebut maka telah jelas dan tegas didalam perseroan Turut TermohonKasasi apa yang tercantum dan dinyatakan didalam anggaran dasar adalahaturan yang berlaku secara sah serta mengikat bagi para pemegang sahamTurut Termohon Kasasi;90.Bahwa kepemilikan saham atas nama Pemohon Kasasi berdasarkananggaran dasar Turut Termohon

Rumah tangga yangdemikian itu secara nyata telah bertentangan dengan tujuan disyariatkannyaperkawinan sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam QS.

Hal ini ditegaskan dalam kaidah hukum berikut yang selanjutnyadiambil alin sebagai pendapat Majelis Hakim:Lgale cojJI yard slad aso, culS yl orinoll aaaigsilolausgDan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah karena talak raji, sebab iamasih tetap menjadi tanggungan bekas suaminya dan masih tetap dalamkekuasaan suaminya jugaWayjib diberikan kepada perempuan yang menjalani iddah raj! yaitu tempattinggal dan nafkah.

Hal ini ditegaskan dalam al Quran Surat Al Bagarah ayat 241:99 ,roJL e. wlallosKepada wanitawanita yang diceraikan (hendaklah diberikan olehsuaminya), mutah (pemberian) menurut yang maruf...Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 disebutkan:Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wayib: (a)memberikan mutah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uangatau benda, kecuali bekas isteri tersebut gobla al dukhul.Bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan beberapa kaidah tentang

Dengan demikian,dapat dipahami bahwa meskipun istri nusyuz kepada suaminya, namun iatetap berhak atas mutah menurut cara dan jumlah yang patut (maruf).Bahwa Islam tidak membedakan kewajiban pemberian mutah hanya kepadaorang yang berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan juga yang tidakberkecukupan tetap diwajibkan memberikan mutah kepada isterinya; Bahwa perlu ditegaskan pula pembebanan mutah bukanlah sebuahpenghukuman terhadap suami yang ingin mentalak isterinya namunmerupakan suatu perbuatan

GatMenimbang, bahwa faktafakta tersebut tidak selaras dengan semangatuntuk mewujudkan keadilan antara lakilaki dan perempuan, menghindaridiskriminasi antara lakilaki dan perempuan, serta meminimalisir hambatanhambatan yang dihadapi kaum perempuan dalam memeroleh hakhakhukumnya akibat sistem peradilan yang tidak mencerminkan upayaperlindungan terhadap hakhak kaum perempuan;Menimbang, bahwa semangat tersebut telah ditegaskan dalam PeraturanMahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili

Bahwa perlu ditegaskan mengenai status hukum dari Pelawan yang tidakmempunyai bukti kepemilikan yang sah terhadap objek perkara sehinggaPelawan tidak memiliki hubungan hukum yang jelas terhadap objek perkara.Dalam hal ini Pelawan adalah Keluarga dari Terlawan X dan Terlawan XI yangkesemuanya tidak mempunyai dasar kepemilikan yang sah dan hanyamengandalkan dasar SIM (surat ijin Menghuni) yang notabene bukanlah hakkepemilikan yang sah serta Terlawan X, Terlawan XI dan Terlawan XII adalahpihak yang

ZehaUsman, Dkk (Terlawan s/d Terlawan VII) sebagai Para Tergugat dan bennyIskandar Dkk sebagai Para Tergugat dan Turut Tergugat;Perlu ditegaskan bahwasannya Berdasarkan Putusan Pengadilan NegeriBandung No. 577/Pdt.G/2013/PN.BDG Jo No. 360/Pdt/2014/PT.BDG Jo No.859 K/Pdt/2015, Pelawan Bukan pemilik yang sah atas Objek Sengketa,sehingga poin 4 dalil pelawan haruslah ditolak atau setidaktidaknya tidak dapatditerima;. Bahwa mengenai dalil perlawanan poin 5, Perlawan telah keliru dan mengadangada.

ada pemekaran wilayahyang tadinya kelurahan Sukajadi menjadi Kelurahan Cipaganti besertakecamatannya adapun tanah dan bangunan sepengetahuan Tergugat s/dTergugat VII asal dari Hak Milik perseorangan yaitu Tanah Hak EigendomVerponding yang artinya Hak Milik yang secara prosedur peningkatan HakKepemilikan dari Tanah Eigendom Verponding terlebih dahulu di naikan statuskepemilikannya menjadi Hak Guna Bangunan terlebih dahulu dan hal tersebutjuga sudah diuji materil pada perkara terdahulu;Bahwa perlu. ditegaskan

kembali menyangkut keberatan ataumempermasalahkan mengenai kebijakan pejabat Tata Usaha Negara dalam halini mengenai prosedur dan proses penerbitan SHGB 104/Cipaganti seharusnyadiajukan kepada Paradilan yang mempunyai kewenangan untuk itu yaituPengadilan Tata Usaha Negara bukan kepada Pengadilan Negeri Bandung;Bahwa perlu ditegaskan kembali status kepemilikan Hak Guna Bangunan yangdimiliki oleh Terlawan s/d Terlawan VII lebin kuat atau lebih tinggi derajatnyadibandingkan Surat ijin Menghuni yang

dimiliki oleh Pelawan.Bahwa perlu ditegaskan kembali, Pelawantelah mengadaada dengan berdalilyang tidak ada dasar hukumnya dan beritikad tidak baik berupaya merebut hakdari Terlawan s/d Terlawan VII dan seharusnya Pelawan menyadari denganlapang dada bahwa Pelawan sudah jelas dan terang hanya menyewa dariHalaman 22 dari 36 halaman Putusan Nomor 74 / PDT / 2019 / PT.BDGTerlawan s/d Terlawan VII, Akan tetapi sekarang pelawan dengan upayaupaya lain berusaha untuk menguasai objek yang disewanya dengan

Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (2) Akad Pembiayaan MusyarakahMutanaqisah, ditegaskan bahwa "Bilamana musyawarah sebagaidimaksud ayat 1 Pasal ini tidak menghasilkan kata sepakat mengenaipenyelesaian perselisihan, maka mengenai Akad ini dan segala akibatnyaPara Pihak sepakat memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yangtetap dan tidak berubah pada Kantor Panitera Pengadilan Agama BaleBandung di Kabupaten Bandung;Halaman 13 dari 37 Putusan sela Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G 2017/PN.BdgSelanjutnya

Bahwa di samping itu, Penggugat juga mendalilkan bahwa yang menjadipokok persoalan utama dalam perkara ini adalah adanya perselisihanantara Penggugat dan Tergugat terkait JUMLAH HUTANG TIDAK PASTI,yang mendasarkan pada Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisahdan Akad ljarah, karenanya Penggugat sangat dirugikan dengan adanyaketidakpastian jumlah hutang tersebut, sehingga Penggugat menganggapberalasan mengajukan gugatan a quo;Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Akad Pembiayaan MusyarakahMutanaqisah ditegaskan

,Notaris di Kabupaten Bandung Barat ("Akad Pembiayaan MusyarakahMutanaqisah), ditegaskan bahwa hubungan hukum yang terjadiantara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan pembiayaanMusyarakah Mutanagqisah menurut ketentuan Syariah, dimana parapihak secara bersamasama bersepakat untuk membiayai pembelianbarang modalHalaman 18 dari 37 Putusan sela Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2017/PN.Bdgberupa tanah dan bangunan, dimana besar porsi pembelian masingmasing sudah ditentukan di awal sesuai dengan kesepakatan

Bahwa Tergugat menolak dalil posita butir 2 yang pada pokoknyamenyatakan "terhadap perjanjian kredit, Penggugat telah menjaminkanberupa bidangbidang tanah berikut bangunan dan seterusnya,dengan alasanalasan sebagai berikut;a)Sebagaimana telah dikemukakan di muka bahwa berdasarkan AkadPembiayaan Musyarakah Mutanaqisah, ditegaskan bahwa hubunganhukum yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah hubunganpembiayaan Musyarakah Mutanaqgisah menurut ketentuan Syariah,dimana para pihak secara bersamasama

Alfabeta, 2005, ditegaskan bahwa hakuntuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri merupakan salahsatu. perwujudan dari kedudukan diutamakan yang dipunyai oleh PemegangHak Tanggungan. Dengan sifat ini, jika debitur cidera janji maka kreditursebagai pemegang Hak Tanggungan dapat melakukan penjualan bendajaminan secara langsung dengan bantuan Kantor Lelang Negara tanpa perlupersetujuan pemilik benda jaminan dan tidak perlu meminta fiat eksekusi daripengadilan.

Bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 174 ayat(2) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan:(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatwarisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.16. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (2)Kompilasi Hukum Islam di atas, maka Suwarni Binti Xxx selakuanak kandung dan Tergugat Il selaku janda dari Xxx almarhumadalah ahli waris yang berhak atas harta peninggalan Xxxalmarhum;Hal 13 dari 40 hal Put. No 2206/Pdt.G/2018/PA.KdlB.17.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 KompilasiHukum Islam ditegaskan:(1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan olehanaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.(2) Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihidari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti18.

Bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 174 ayat(2) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan:(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatwarisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.15. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (2)Kompilasi Hukum Islam di atas, maka Xxx selaku anak kandungdan Tergugat II selaku janda dari Xxx almarhum adalah ahli warisyang berhak atas harta peninggalan Xxx almarhum;16.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 KompilasiHukum Islam ditegaskan:(1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan olehanaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.(2) Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihidari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.17.

Bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 174 ayat(2) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan:(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatwarisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.28. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (2)Kompilasi Hukum Islam di atas, makai Xxx selaku anak kandungdan Tergugat II selaku janda dari Xxx almarhum adalah ahli warisyang berhak atas harta peninggalan Xxx almarhum;29.