Bupati KementerianHukum dan Hak Asasi Manusia RI, Perihal :Permohonan;11) Surat DEWAN PIMPINAN KEC. BP. MANDOGE, FRONTKOMUNITAS INDONESIA SATU (FKI 1), No. 156/FKI1/Des/2016,tertanggal 21 Desember 2016, tujuan Kepada Bapak Hakim Boy,Perihal : Penyelsaian Ganti Rugi Tanah Warisan OP. JukkitManurung;12) Surat DEWAN PIMPINAN KEC. BP.

Perihal : Penyelsaian Tanah Warisan Op.Jukkit Manurung;16) Surat Dewan Pimpinan Anak Cabang Kecamatan Bandar PasirMandoge Lembaga Aliansi Indonesia Badan Penelitian Aset Negara,No. 10/BPM/LAI/04/2017, tertanggal 03 April 2017, Tujuan BapakBupati Kabupaten Asahan, Perihal : Pengaduan;17) Surat Dewan Pimpinan Anak Cabang Kecamatan Bandar PasirMandoge Lembaga Aliansi Indonesia Badan Penelitian Aset Negara,No. 21/BPM/LAI/06/2017, tertanggal 01 Juni 2017, Tujuan KepadaBapak Kementerian Hukum Dan Hak Asasi manusia

Bapak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 5.Bapak DPP Aliansi Indonesia , Perihal : Penyelsaian Tanah WarisanOP. Jukkit Manurung;19) Surat Dewan Pimpinan Anak Cabang Kecamatan Bandar PasirMandoge Lembaga Aliansi Indonesia Badan Penelitian Aset Negara,No. 35/BPM/LAI/02/2017, tertanggal O7Maret 2018, Tujuan BapakHakim Boy Dirut PT.

Bapak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 5.Bapak Kapolri, 6.

JukkitManurung;26) Surat Dewan Pimpinan Anak Cabang Kecamatan Bandar PasirMandoge Lembaga Aliansi Indonesia Badan Penelitian Aset Negara,No. 39/BPM/LAI/03/2019, tertanggal 21 Maret 2019, Tujuan BapakKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, PerihalPemberitahuan;Bahwa Perbuatan Tergugat tersebut bersifat tendensius yangmenimbulkan kesan seakanakan Penggugat tidak mentaaati peraturandan undangundang yang berlaku dalam Negara Kesatuan RepublikIndonesia, dan karenanya tindakan tersebut merupakan penghinaan

., Kemudian sekitar pukul 21.00 Wib anak terdakwa menangis lalusaksi dan isteri terdakwa datang lagi kerumah kontrakan saat disanakorban sudah tidak ada lagi akan tetapi sekitar pukul 21.30 Wib Purbadatang lagi namun hanya duduk di teras depan rumah melihat korbandatang Tantaufik mengatakan ke saksi, isteri dan anak terdakwa agartepulang namun sebelum pulang terdakwa ada berkata menungso kiehebate sepiro, pokoke bengi iki enteng dening enyong (manusia inihebatnya seberapa, pokoknya malam ini habis

lalu korban menjawab mau buat tato manusia setengah dewasetelah mendengar perkataan korban lalu. terdakwa mengatakanmengatakan dirinya tidak bisa membuat tato manusia setengah dewasetelah itu korban berkata pada terdakwa masa itu saja kamu tidak bisa.Bahwa beberapa saat kemudian korban dengan Yudo berselisin pahamkemudian pertikaian itu dilerai Mario akan tetapi korban tidak menerimasikap mario hingga akhirnya mario marah dan hendak memukul korbandengan botol minuman namun oleh Yuda tangan mario

mendengar pertanyaan Terdakwa, korban menjawab dirinya maumembuat tato manusia setengah dewa mendengar permintaan korban,terdakwa berkata dirinya tidak bisa membuat tato seperti itu, yang kemudiankorban berkata pada terdakwa ah kamu buat gambar seperti itu saja tidakbisa, setelan berkata seperti itu tidak lama berselang Terdakwa dan Yodosempat bertengkar mulut lalu Mario mencoba untuk melerai pertengkaran ituakan tetapi korban merasa tidak suka dengan sikap Mario yang meleraipertengkaran itu, kKemudian

Subjek hukum yang lainnya adalah pribadi hukum(recht persoons), yakni subjek hukum ini dibentuk oleh manusia berdasarkanperaturan perundang undangan sebagai pemegang hak dan kewajiban, yangkedudukannya dipersamakan dengan manusia (Subyek hukum itu dibentuk karenakebutuhan manusia), contohnya adalah Badan Hukum seperti : PerseroanTerbatas, Yayasan dan Koperasi ;Menimbang, bahwa Subyek Hukum atau orang yang diajukan dalamperkara ini oleh Penuntut Umum yaitu Terdakwa Eggy Jalesveva Affandy BinSlamet

kemudian korban mengatakan mau membuat tato manusia setengahdewa mendengar perkataan korban, terdakwa berkata kalau dirinya tidak bisamembuat tato seperti itu kemudian korban mengatakan masa buat tato seperti itusaja tidak bisa yang beberapa saat setelah berkata demikian ternyata korban danYudo terjadi perselisinan lalu mario mencoba untuk melerai akan tetapi korbanmerasa tidak senang dengan sikap mario yang melerai pertengkaran tersebuthingga Mario sempat tersinggung dan mau memukul korban dengan

menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan :Asalusul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yangdikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 27 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkanbahwa identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya, identitas tersebut dituangkandalam akta kelahiran ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

,disebutkan :Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan ;Penjelasan Pasal 53 ayat (2) UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia :Yang dimaksud dengan "suatu nama" adalah nama sendiri, dan nama orang tua kandung, dan/ataunama keluarga, dan/atau nama marga ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,disebutkan :(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempatpemohon ;(2)

menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan :Asalusul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yangdikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 27 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkanbahwa identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya, identitas tersebut dituangkandalam akta kelahiran ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

,disebutkan :Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan ;Penjelasan Pasal 53 ayat (2) UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia :Yang dimaksud dengan "suatu nama" adalah nama sendiri, dan nama orang tua kandung, dan/ataunama keluarga, dan/atau nama marga ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,disebutkan :(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempatpemohon ;(2)

EIV Nomor6, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2020;Termohon Kasasi;DanPEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq KEMENTERIANHUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIACq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUALPADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAHalaman 1 dari 8 hal. Put.

., dan kawankawan, Para KaryawanKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI DirektoratJenderal Kekayaan Intelektual, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 10 Oktober 2019;Turut Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri JakartaPusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:Mengadili1.2.Menerima

setelah mengucapkan katakata tersebut mereka punakhirnya berangkat menuju rumah Bupati Minahasa Utara.Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2010 sekira pukul 17.30WITA, saksi Fransina Sengkeh sedang duduk di teras rumahnya yangberalamat di Desa Matungkas Jaga VI Kecamatan Dimembe,Kabupaten Minahasa Utara dan kemudian datang perempuan YoukePandi Tasiam yang berkata kepada saksi Fransina Sengkeh Bu AN,pendeta pe khotbah tadi pe kras, kasihan sehingga saksi FransinaSengkeh menjawab Yuke torang cuma manusia

setelah mengucapkan katakata tersebut mereka punakhirnya berangkat menuju rumah Bupati Minahasa Utara.Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2010 sekira pukul 17.30WITA, saksi Fransina Sengkeh sedang duduk di teras rumahnyayang beralamat di Desa Matungkas Jaga VI Kecamatan Dimembe,Kabupaten Minahasa Utara dan kemudian datang perempuanYouke Pandi Tasiam yang berkata kepada saksi Fransina Sengkeh Bu AN, pendeta pe khotbah tadi pe kras, kasihan sehingga saksiFransina Sengkeh menjawab Yuke torang cuma manusia

mengakui terus terang perbuatannya; Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya; Terdakwa bersikap sopan di persidangan;Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaranyang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadapdiri terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perludipertimbangkan variabelvariabel yang meLingkupipenjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosioyuridis,agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh darinilainilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukumadalah untuk manusia

dan bukan sebaliknya manusia untukhukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada dialam hampa nilai tanpa makna hakiki.

tentang Perkawinan, disebutkan: Asalusul seoranganak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yangdikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 UndangUndangNomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa identitas dirisetiap anak harus diberikan sejak kelahirannya, identitas tersebut dituangkandalam akta kelahiran ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

, disebutkan : Setiapanak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan ;Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 53 ayat (2) UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: yang dimaksuddengan "suatu nama" adalah nama sendiri, dan nama orang tua kandung,dan/atau nama keluarga, dan/atau nama marga ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana diubahdengan UndangUndang No 24 tahun

No 46/Pdt.P/2018/PN Lrt Halaman 4 dari 8 hal.Menimbang, bahwa terhadap maksud dari Pemohon tersebut mengenaiperubahan data dalam paspor maka mengacu kepada Pasal 24 Peraturan MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2014 TentangPaspor biasa dan surat perjalanan laksana paspor, yang berbunyi:Perubahan Data Paspor BiasaPasal 24 ;(1) Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputiperubahan nama atau perubahan alamat, pemohon dapat mengajukanpermohonan

kantor Imigrasi Kabupaten SikkaMaumere untuk memperbaiki nama, tempat lahir dan tahun lahir pada PasporPemohon bernama FINA lahir di FLORES pada tahun 1987 menjadi namaYOSEFINA PETIK LARU, lahir di PULULERA pada tahun 1986 sesuai denganAkta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan makaPemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini ;Mengingat Undangundang Nomor 48 tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Pemohon bermaksud akanmengubah/memperbaiki nama Pemohon dalam Akte kelahiran tersebut sesuaiHalaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2020/PN.Smn.dengan nama yang sebenarnya, agar tidak timbul permasalahan dikemudianhari manakala Pemohon akan berhubungan dengan halhal yang berkaitandengan hakhak pribadi dan kewajiban Pemohon sebagai warganegara, makaoleh karenanya diperlukan Penetapan dari Pengadilan ;Menimbang, bahwa UUD juga telah memberikan jaminan atas haktersebut sebagai hak asasi manusia

meskipun tidak secara langsungmenyebutnya, namun secara tersirat didalam salah satu pasal disebutkan : Setiap orang berhak atas pengakuan ... serta perlakuan yang sama dihadapanhukum (Pasal 28 D) dan ........ hak untuk diakul sebagai pribadi dihadapan hukum ... adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalamkeadaan apapun (Pasal 28 ayat 1) ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas,dan dihubungkan dengan bukti surat maupun saksisaksi yang diajukan dalampersidangan

dispensasi dari pengadilan.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, maka syaratsyaratpernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya telah cukup kecuali umuranak Pemohon, tidak memenuhi batas minimal untuk menikah berdasarkanketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan Junto Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa anak Pemohon adalah termasuk anak (belum dewasa)sebagaimana tercantum pada Pasal 1 ayat (5) Undang Undang Nomor 3 tahun1999 tentang Hak Azasi Manusia

pemerintahdan negara sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (12) Undang Undang Nomor 23 tahun2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014;Menimbang, bahwa setiap orang tua atau walinya wajid memenuhi hak atasanaknya perlindungan dan dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan sertadibimbing kehidupannya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan ( vide Pasal 52 dan Pasal 57 UndangUndang Nomor 39tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia

., Notarid di Batam dan telah mendeapat pengesahandari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaNomor : AHU0008370.AH.01.04.Tahun 2019 tanggal 19 Juni 2019;Bahwa adapun organ Yayasan Hidayatul Furqan Batam sebagaimanatertuang dalam Akta Nomor : 3 tanggal 19 Juni 2019, yaitu :PEMBINA: Ketua: SYAMSUAR RAMLI, S.E.;Anggota : H. SUMARNO;Anggota :H. MAMAN MANSURPENGURUS :KETUA : Drs. HARTOYO SIRKUN;SEKRETARIS : IBNU RUSDI;BENDAHARA : SYAZILI HAKIM;PENGAWAS 1.H.NUTHERIN SIHALOHO, SE.

Namun kedua Akta pendirin tersebut belum mendapatkanpengesahan dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesaia sehingga yayasan dimaksud belum berbadan hukum;Bahwa cikal bakal pendirian YAYASAN HIDAYATUL FURQAN BATAM,sejatinya adalah didirikan pada tahun 1998 berdasarkan akta Nomor :113 tanggal 18 Juni 1998 yang dibuat dihadapan Hatma WigatiKartono, SH., Noatari di Batam, dan Akta Nomor 141 tanggal 23Januari 2007, yang dibuat di hadapan Hatma Wigati Kartono, SH.

Bahwa untuk memuluskan atau melegalkan perbuatannya untukmengambil alin dan atau menguasai semua usaha atau kegiatan berikutassetaset milik PENGGUAT, kemudian didirikanlah TERGUGAT Ildengan nama YAYASAN DARUDDIN ALFURQAN berdasarkan AktaNomor : 01 tanggal 1 Februari 2017 yang dibuat dihadapan Rio Zaldi,SH., M.Kn., Notaris dan PPAT di Batam dan telah mendapatpengesahan sebagai badan hukum di Kemnterian Hukum dasn HakAsasi Manusia Nomor : AHU.0002291.AH.01.04.Tahun 2017;Adapun susunan kepengurusan

Sedangkan Badan Hukum (rech person) adalah badanbadan atau perkumpulanperkumpulan yang juga memiliki hak danmelakukan perbuatan hukum seperti Seorang manusia.

Bahwa benar YAYASAN DARUDDIN ALALFURQON telahmendapatkan pengesahan badan hukum berdasarkan KeputusanMenteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia NomorAHU0002291.AH.01.04.Tahun 2017 tanggal 06 Februari 2017 (videbukti T3);6. Bahwa benar kemudian pada tanggal 19 Juni 2019berdasarkan akta Notaris Anugerah, S.H. Notaris di Batam Nomor: 3didirikan yayasan bernama YAYASAN HIDAYATUL FURQON BATAMberkedudukan dan berkantor pusat di Batam (vide bukti P3A);7.

Oleh karenanya, mengingathakhak seorang atas miranda rule dapat juga dikategorikan sebagaibentuk pelanggaran hak hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimanaditegaskan dalam Pasal 19 ayat 4 Undangundang Nomor 39 Tahun1999 tentang HAM hak untuk mendapatkan bantuan hukum sejakHalaman 22 dari 46 Putusan Nomor 83/PID/2019/PT YYKpenyidikan sampai adanya putusan pengadilan berkekuatan hukumtetap, (lin juga: Pasal 17, Pasal 5 ayat 2, Pasal 18 ayat 1, Pasal 18 ayat3, Pasal 18 ayat 2, Pasal 18 ayat 5 UU HAM).

(Penyiksaan dan/atau tekanan dari penegak hukumsaat memeriksa tersangka/terdakwa adalah tidak dibenarkan hukum.Sebab selain merupakan bentuk tindak pidana penganiayaan jugamerupakan bentuk pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia).pelanggaran yang dilakukan opsnal polisi baik penangkapan danpenetapan tersangka telah kuasa hukum Terdakwa ajukan gugatanPraperadilan (Terlampir Bukti P.4).

Majelis Hakim tidak mengedepankan prinsippraduga takbersalah dan setiap orang dimata hukum sama sertamengabaikan Hak asasi manusia yang dimiliki Terhukum.8. Bahwa pertimbangan hakim dalam pembuktian perkara nomor182/Pid.B/2019/PN.SImn lebih mengacu pada buktibukti yang diajukanjaksa yakni bukti formil yang mengesampingkan buktibukti terdakwa ataupenasehat hukum.

Apalagi sesuai fakta hukum yang terungkap di persidanganbahwa benar Terdakwa dan beberapa saksisaksi tidak diperlakukanlayaknya manusia dengan mengedepankan hak asasi manusia.Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sleman adalah sangat tidakberalasan sehingga Putusan Pengadilan Sleman yang bersumberdari Dakwaan yang cacat Hukum haruslah dibatalkan.Bahwa Tanpa mengurangi rasa hormat kami, kami melihat adanyakejanggalan dalam putusan a quo.

justru yang menilai negatif adalah saudara pembanding sendiri,karena saudara Pembanding/jaksa tidak mengerti apakah hukum ituuntuk manusia atau manusia untuk hukum, dalam hal inipembanding/jaksa penuntut unum menekan bahwa manusia untukhukum, dalam pandangan Pembanding tersebut merupakanpandangan yang sangat negatif karena memaksakan terdakwabersalah, tidak melihat faktafakta di persidangan dan kebenaranmateriilnya, dari faktafakta dan kebenaran materiil kami meyakinibahwa terbanding/terdakwa RONIOS

Bahwa perbuatan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas namaMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (Turut Tergugat VI) denganmenerbitkan Surat Nomor AHUAH.01.1006302 tanggal 19 Mei 2009 yangtelah menerima Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PTIndotruba Tengah Nomor 53 tanggal 12 Mei 2009 yang dibuat oleh ZainalAbidin, S.H., Notaris di Jakarta (Turut Tergugat V) dan mencatatnya didalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukumdan Hak Asasi Manusia RI, dimana seharusnya

RI (Turut Tergugat VI) seharusnya menolak pencatatan didalam data base Sistem Administrai Badan Hukum Departemen Hukumdan Hak Asasi Manusia RI Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler PemegangSaham PT Indotruba Tengah Nomor 53 tanggal 12 Mei 2009, karenaDireksi PT Indotruba Tengah tidak mencatat perubahan pengalihan sahamPT Indotruba Tengah dan perubahan susunan Pemegang Saham sertatidak memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RIperubahan tersebut, maka Surat Direktur Jenderal Administrasi

Menyatakan Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas namaMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHUAH.01.1006302tanggal 19 Mei 2009, tidak mempunyai kKekuatan hukum;9.

jelas pokok dan objek sengketa yang diperkarakan.Apakah pokok dan obyek sengketa adalah Keputusan Tata UsahaNegara in casu Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atasnama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHUAH.01.1006302 tanggal 9 Mei 2009 ?

Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa Perseroan Terbatas PT Mulia Agro Persada Nomor 4Tanggal 19 Maret 2009 yang dibuat oleh Fransiskus YantoWidjaja, S.H., Notaris di Jakarta berikut Surat KementerianHukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHUAH.01.1007982 tanggal 15 Juni 2009;f.

sudah saling mencintai bahkan keduanya sudah pernah melakukanhubungan seksual hingga calon istri anak Pemohon tengah hamil 6 bulan, olehkarena itu dengan alasan tersebut Pemohon tetap ingin melaksanakanpernikahan anaknya, ANAK PEMOHON DAN PEMOHON II meskipun pihakKantor Urusan Agama Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang menolakuntuk menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon istrinya (CALON ISTRIANAK PEMOHON);Menimbang, bahwa salah satu tujuan lainnya perkawinan adalah untukmemenuhi naluri sex manusia

dengan jalan yang benar dan beradab,sedangkan naluri sex manusia seperti halnya naluri makan dan minum yangakan terus dicari oleh manusia jika sudah saatnya harus dipenuhi, karena ituapabila dihubungkan dengan perkara a quo, di mana diketahui bahwa anakPemohon dan calon istrinya telah melakukan hubungan badan sehingga nalurisexnya sebagai manusia pernah tersalurkan di jalan yang tidak dibenarkan;Menimbang, bahwa dengan melihat fakta hukum ini, telah terjadinyahubungan sex di luar hubungan perkawinan

Calon Suami Anak Pemohon sudah salingmencintai bahkan keduanya sudah pernah melakukan hubungan seksual hinggaanak Pemohon saat ini hamil 6 bulan, oleh karena itu dengan alasan tersebutPemohon tetap ingin melaksanakan pernikahan anaknya, Anak Pemohonmeskipun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekangmenolak untuk menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya(Calon Suami Anak Pemohon);Menimbang, bahwa salah satu tujuan lainnya perkawinan adalah untukmemenuhi naluri sex manusia

dengan jalan yang benar dan beradab,sedangkan naluri sex manusia seperti halnya naluri makan dan minum yangakan terus dicari oleh manusia jika sudah saatnya harus dipenuhi, karena ituHalaman 16 dari 20 halaman Penetapan No. 85/Pdt.P/2020/PA.Ek.apabila dihubungkan dengan perkara a quo, di mana diketahui bahwa anakPemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan badan sehingganaluri sex dan birahinya sebagai manusia pernah tersalurkan di jalan yang tidakdibenarkan;Menimbang, bahwa dengan melihat

Bahwa pernikahan tidak tercatat Para Pemohon dilakukan dengankesadaran, tiada unsur penipuan dan paksaan serta Para Pemohonjuga memahami adanya kewajiban pencatatan nikah.Menimbang, bahwa magasidhus syariah dari perkawinan adalahagar manusia dapat hidup damai penuh dengan kasih sayang satudengan yang lainnya, karena unsur dari kejadian manusia adanyapemenuhan kebutuhan biologis untuk malanjutkan keturunan, sehinggadengan perkawinan itu manusia akan terhindar dari perbuatan yang kejidan kotor yang

Hukum wadhi merupakanhukum yang berfungsi melindungi ketertiban umum, nilainilai kebenaran,dan perlindungan manusia. Hukum ini termasuk jenis hukum memaksa(dwingwndrecht) yang penerapannya bersifat inperatif.Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (2) Undangundang RepublikIndonesiaNomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa tiaptiapperkawinan dicatat menurut peraturan perundangundangan yangberlaku.

Pemohon sudah salingmencintai bahkan keduanya sudah pernah melakukan hubungan seksual hinggaanak para Pemohon saat ini hamil 5 bulan, oleh karena itu dengan alasantersebut para Pemohon tetap ingin melaksanakan pernikahan anaknya, AnakPara Pemohon meskipun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Masalle,Kabupaten Enrekang menolak untuk menikahkan anak Pemohon tersebutdengan calon suaminya (Calon Suami Anak Pemohon);Menimbang, bahwa salah satu tujuan lainnya perkawinan adalah untukmemenuhi naluri sex manusia

dengan jalan yang benar dan beradab,sedangkan naluri sex manusia seperti halnya naluri makan dan minum yangakan terus dicari oleh manusia jika sudah saatnya harus dipenuhi, karena ituapabila dihubungkan dengan perkara a quo, di mana diketahui bahwa anakPemohon dan Pemohon II dengan calon suaminya telah melakukan hubunganbadan sehingga naluri sex dan birahinya sebagai manusia pernah tersalurkan dijalan yang tidak dibenarkan;Menimbang, bahwa dengan melihat fakta hukum ini, telah terjadinyahubungan

kewajibannya sebagai seorang istri untuk dapat berbaktilahir dan batin kepada suami di dalam batasbatas yang dibenarkan hukum Islam,sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa selain unsurunsur perceraian dalam rumah tanggaPenggugat dan Tergugat yang telah terpenuhi, majelis hakim jugamempertimbangkan hakhak kemanusian bagi Penggugat dan anak PenggugatTergugat sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Undangundang Nomor 39Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

menyebutkan: Setiaporang berhak tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin;Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran teruS menerus antaraPenggugat dan Tergugat sejak tahun 2020, sehingga mengakibatkan keduanyaberpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun hingga sekarang, makamajelis hakim berpendapat tidak ada lagi kententraman, kedamaian, kebahagiaanlahir batin dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang menyebabkanPenggugat tidak mendapatkan hak dasarnya sebagai manusia

(Hak Asasi Manusia)untuk dapat merasakan hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir danbathin sebagaimana yang tercantum Pasal 9 ayat (2) Undangundang Nomor 39Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undangundang RepublikIndonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam RumahTangga: Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadaporang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara : a. kekerasan fisik; b.kekerasan

Barang SiapaMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalahorang sebagai manusia atau badan hukum atau Korporasi yang dapatdipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan.

berarti sipelaku sebelum melakukan suatu perbuatantersebut telah menyadari bahwa perbuatannya itu apabila dilaksanakan akanmembawa akibat sebagaimana yang diharapkan dan ia mengetahui pula bahwaperbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;Menimbang, bahwa selain itu pula Yurisprudensi tetap Mahkamah AgungRI menyatakan untuk menunjukkan niat perbuatan terdakwa apakah sengajaatau tidak dalam menghilangkan nyawa orang lain haruslah dilihat dari senjatayang digunakan dan arah bagian tubuh manusia

Menghilangkan nyawa orang lain;Halaman 14 dari 19 Putusan Pidana Nomor 78/Pid.Sus /2019/PN BilMenimbang, bahwa Menghilangkan nyawa orang lain berkaitandengan kematian seseorang, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dalampernyataannya mengenai mati secara medis adalah tidak berfungsinya lagibatang otak manusia.

Sedangkan penyebab kematian tersebut dapat timbuldari luar maupun dari dalam tubuh manusia, penyebab tersebut diantaranyadapat berupa perlukaan pada tubuh (Lihat PedomanIlmuKedokteranForensik, dr.