Sutri Truno;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsurunsur dari pasal yang didakwakan, Majelis Hakim akan terlebih dahuluHalaman 15 dari 27 Putusan Nomor 31/Pid.B/2016/PN.Lmj.mempertimbangkan surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum terhadapdiri Para Terdakwa sebagai berikut:Bahwa delik perzinahan (overspel) diatur dalam Pasal 284 KUHP yangdapat dikategorikan sebagai salah satu kejahatan terhadap kesusilaan.

Delikdelik kesusilaan dalam KUHP terdapat dalam dua bab, yaitu Bab XIV Buku Ilyang merupakan kejahatan dan Bab VI Buku Ill yang termasuk jenispelanggaran.

Yang termasuk dalam kelompok kejahatan kesusilaan meliputiperbuatan perbuatan:a) yang berhubungan dengan minuman, yang berhubungan dengan kesusilaandi muka umum dan yang berhubungan dengan bendabenda dan sebagainyayang melanggar kesusilaan atau bersifat porno (Pasal 281 283);b) zina dan sebagainya yang berhubungan dengan perbuatan cabul danhubungan seksual (Pasal 284296);Cc) perdagangan wanita dan anak lakilaki dibawah umur (Pasal 297);d) yang berhubungan dengan pengobatan untuk menggugurkan kandungan

(Pasal 299);e) memabukkan (Pasal 300);f) menyerahkan anak untuk pengemisan dan sebagainya (Pasal 301);g) penganiayaan hewan (Pasal 302);h) perjudian (Pasal 303 dan 303 bis);Bahwa ketentuanketentuan pidana yang diatur dalam Bab XIVmengenai kejahatankejahatan terhadap kesusilaan ini sengaja dibentuk olehpembentuk undangundang dengan maksud untuk melindungi orangorang daritindakantindakan asusila dan perilakuperilaku baik dengan ucapan maupundengan perbuatan yang menyinggung rasa susila karena bertentangan

terletak di Kota Tangerang, dan tidak menyuruh orang lainuntuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut Suratpanggilan (relaas) Nomor 418/Pdt.G/2021/PA.Tng, yang dibacakan dimukapersidangan, Termohon telah dipanggil Secara resmi dan patut;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil danmateril surat kKuasa Pemohon, berupa kartu tanda pengenal advokat yangmasih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isinya berupa pemberiankuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan

No.418/Pdt.G/2021/PA Tng.undangundang, kesusilaan atau ketertiban, umum, dan tidak mengandungunsur penipuan dan paksaan;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajariisi perjanjian perdamaian yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon, makaMajelis Hakim berkesimpulan bahwa isi perjanjian perdamaian tersebut ternyatatelah memenuhi unsurunsur atau syaratsyarat yang termuat dalam Pasal 1320KUHPerdata, tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum(Vide: Pasal 1337 KUHPerdata),

Tarmidzi);Menimbang, bahwa in casu, oleh karena Pemohon dan Termohontelah menyadari bagiannya masingmasing dan tidak ternyata isi perjanjianperdamaian terhadap pembagian harta bersama yang dibuat oleh Pemohondan Termohon tersebut bertentangan dengan hukum Islam, undangundang,kesusilaan maupun ketertiban umum, juga tidak mengandung unsur penipuandan paksaan, maka Majelis Hakim berkesimpulan keinginan dari para pihakuntuk menguatkan perdamaian tersebut dalam putusan ini dapat dikabulkandengan menghukum

melangsungkan pernikahan ditolak oleh KUAKecamatan Tamalatea, karena ia baru berumur 17 tahun 6 bulan; Bahwa yang bersangkutan tidak pernah sekolah dan memiliki pekerjaansebagai buruh bangunan dengan pengasilan Rp1.000.000, (satu jutarupiah) sampai dengan Rp2.000.000, (dua juta rupiah) setiap bulannya;Halaman 3 dari 17 penetapan Nomor 87/Pdt.P/2021/PA.JnpBahwa ia dan calon istrinya telah saling mencintai dan sering pergi berduakarenanya ia takut akan terjadi lagi pelanggaran terhadap norma agamadan norma kesusilaan

2021/PA.Jnptahun, namun ia telah mempunyai kemauan yang kuat untuk segeramenikah dengan calon istrinya bernama XXX;Bahwa anak Pemohon sudah melamar pada calon istrinya dan lamaransudah diterima, namun kehendak untuk melangsungkan pernikahan ditolakoleh KUA Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;Bahwa akibat hubungan yang sangat erat antara anak Pemohon dengancalon istrinya tersebut bahkan keduanya sering pergi berduaan dandikhawatirkan akan terjadi lagi pelanggaran terhadap norma agama dannorma kesusilaan

Pemohon bernama XXX sudah aqil baligh dan secara psikologisudah dewasa, meskipun baru berumur 17 tahun 6 bulan;Bahwa anak pemohon tidak pernah sekolah dan kini memiliki kesibukansebagai buruh bangunan;Bahwa anak Pemohon sudah ada kehendak yang kuat untuk segeramenikah dengan calon istrinya bernama XXX yang berumur 17 tahun 7bulan:Bahwa karena anak Pemohon sering pergi berduaan dengan calon istrinyatersebut dan ada kekhawatiran yang sangat kuat akan terjadinyapelanggaran terhadap norma agama dan kesusilaan

judul, antara laine VCD Film Porno Barat dengan judulPast Time of Pussies;e VCD Film Porno Barat dengan judulPure Sex Tacy;e VCD Film Porno Jepang dengan judulPublic Sex In Japan;e VCD Film Porno Jepang dengan judulViolationt of Large Breast;e VCD Film Porno Mandarin denganjudul Exposure Sex Training;e VCD Film Porno Indonesia denganjudul Ranjang Asmara;bahwa semua VCD Film Porno tersebut tidak disensoroleh LSF karena tulisan, gambar atau benda itu sudahPage 13 of 26jelas dan kasat mata melanggar kesusilaan

, menyiarkan, mengimpor,mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, ataumenyediakan pornografi ;Menimbang, bahwa sesuai pasal 1 ayat 1 UU No. 44 tahun2008 tentang Pornografi yang dimaksud dengan pornografiadalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tuliSan, suara,bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, geraktubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentukmedia, komunikasi dan atau pertunjukan dimuka umum yangmemuat kecabulan atau eksploitasi sexual yang melanggarnorma kesusilaan

dewasa dimanapenyewa menunjukkan identitas berupa KTP kemudian olehPage 21 of 26penjaga persewaan dicatat di tempat buku peminjaman tentangjudul kaset yang dipinjam, tanggal kaset peminjaman,tanggal kembali peminjaman dan harga sewa peminjaman;Menimbang, bahwa VCD porno tersebut tidak dilakukansensor oleh Lembaga Sensor Film /LSF karena memperlihatkanseorang perempuan dan seorang laki laki sedang telanjangkelihatan alat vitalnya sedang melakukan hubungan intimsehingga secara kasat mata melanggar kesusilaan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang terungkap didepan persidangandari keterangan para saksi serta Terdakwa sendiri, bahwa yang dihadapkan kedepanpersidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah ASIT Bin ALI ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakimberpendapat unsur ini telah terbukti ;Ad.2.Unsur Tanpa Hak12Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak yaitu tidak ada ijin dari pejabat yangberwenang dan bertentangan dengan undangundang serta melanggar normanorma agama,kesusilaan

dan masyarakat ;Menimbang, bahwa Permainan Judi di pandang sebagai bertentangan dengan normaagama, kesusilaan dan moral Pancasila, juga dipandang membahayakan bagi kehidupan danpenghidupan masyarakat, bangsa, dan negara, sehingga permainan judi dipandang sebagaisuatu kejahatan yang kemudian diatur dalam Undang undang nomor 7 tahun 1974 tentangPenertiban Perjudian.

judi masih diperbolehkanasalkan untuk itu sudah ada ijin dari pejabat yang berwenang ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa padahari Sabtu tanggal 07 Desember 2013 sekira jam 13.00 WIB di Dusun Curah Menjangan,Desa Curah Tulis, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo terdakwa ditangkap oleh saksiSUPARNO dan saksi SANDHI PRAYOGO, SH. karena terdakwa telah menjual togel.Bahwa jenis permainan judi togel adalah suatu pekerjaan yang bertentangan dengannormanorma agama, kesusilaan

Unsur Tanpa Hak.Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak yaitu tidak ada ijin dari pejabat yangberwenang dan bertentangan dengan undangundang serta melanggar normanorma agama, kesusilaandan masyarakat ;Menimbang, bahwa Permainan Judi di pandang sebagai bertentangan dengan norma agama,kesusilaan dan moral Pancasila, juga dipandang membahayakan bagi kehidupan dan penghidupanmasyarakat, bangsa, dan negara, sehingga permainan judi dipandang sebagai suatu kejahatan yangkemudian diatur dalam Undang undang

Bahwa jenis permainan judi kartu jenis lintrik adalah suatupermainan yang bertentangan dengan normanorma agama, kesusilaan dan masyarakat sertajenis permainan judi kartu lintrik tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dengan demikian unsur initelah terbukti ;Ad.3.

Unsur Yang Diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 ;Menimbang, bahwa Permainan Judi di pandang sebagai bertentangan dengan norma agama,kesusilaan dan moral Pancasila, juga dipandang membahayakan bagi kehidupan dan penghidupanmasyarakat, bangsa, dan negara, sehingga permainan judi dipandang sebagai suatu kejahatan yangkemudian diatur dalam Undang undang nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

terdakwa di Jorong Kampung Baru Nagari Baringin Kecamatan LimaKaum Kabupaten Tanah Datar atau setidaktidaknya pada suatu tempat tertentuyang termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Batusangkar yangberwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "yang dengan sengajaHalaman 5 dari 26 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Bskdan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ ataumembuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau DokumenElektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan

Mendistribusikan dan/ atau) mentransmisikan dan/ ataumembuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau DokumenElektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1. Unsur Setiap Orang;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalahsetiap subjek hukum baik orang perorangan maupun badan hukum. yangmampu menanggung hak dan kewajiban.

Menstramisikan dan/ataumembuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau DokumenElektronik yang memiliki muatan atau melanggar kesusilaan sebagaimanayang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1);Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mendistribusikan adalahmengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau DokumenElektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik,sedangkan yang dimaksud dengan menstransmisikan adalah mengirimkanInformasi Elektronik dan/atau Dokumen

termasuk kedalam Dokumen elektronik sebagaimana yang diaturdalam Pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 19 Tahun 2016 tentangPerubaha UndangUndang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi danTransaksi Elektronik;Menimbang, bahwa gambar telanjang saksi fitria berupa gambar yangmenunjukkan alat kelamin, payudara dan punggung bagian belakang yangdisebarkan melalui akun instagram @phonsexbooking merupakan dokumenelektronik dalam bentuk foto yang mengandung atau memuat ketelanjanganadalah sesuatu yang melanggar kesusilaan

Dimana setiap orang yang melihatgambar tersebut dapat memahami dan mengerti arti dari gambar tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ketiga yaitumendistribusikan dan/atau dapat diaksesnya dokumen elektronik yangmemiliki muatan yang melanggar kesusilaan telah terpenuhi dan terbukti;Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena semua unsur dariperbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telahterbukti

No. 11/Pdt.P/2020/PA.ApnMenimbang, bahwa bukti P.8 berupa Surat Pernyataan PemberianPerwalian merupakan akta sepihak, yang bermeterai cukup dan telahdinazegelen di kantor pos, tidak ada campur tangan pejabat dalampembuatannya, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani olehpihak pembuatnya dan alat bukti tersebut relevan dengan permohoanPemohon, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agamadan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 291 R.Bg Majelis Hakim menilai, alatbukti tersebut

kesediannya untuk menunjukPemohon sebagai wali dari Khalil Djibran Sadi dan Ajwa Aliyah Sadi;Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Surat Penyataan BersediaMenjadi Wali, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen di kantor pos, tidakada campur tangan pejabat dalam pembuatannya, memuat tanggal dan tahunpembuatan, ditandatangani oleh pihak pembuatnya dan alat bukti tersebutmenerangkan bahwa Pemohon bersedia menjadi wali untuk Khalil Djibran Sadidan Ajwa Aliyah Sadi, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum,kesusilaan

No. 11/Pdt.P/2020/PA.ApnMenimbang, bahwa bukti P.10 berupa Surat Penyataan bahwa TidakPernah dan Tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran, danperlakuan salah terhadap Anak merupakan akta sepihak, yang bermeteraicukup dan telah dinazegelen di kantor pos, tidak ada campur tangan pejabatdalam pembuatannya, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatanganioleh pihak pembuatnya dan alat bukti tersebut relevan dengan permohoanPemohon, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan

, agamadan ketertiban umum, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum,kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 291 R.Bg MajelisHakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, danoleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon tidak pernah dantidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuansalah terhadap Anak; atau penerapan hukuman fisik dengan alasan apapuntermasuk untuk penegakan disiplin terhadap Anak;Menimbang, bahwa

TmgMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah: melakukanpengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuatsesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akanberbuat demikian itu,Menimbang, bahwa selanjutnya juga perlu dipertimbangkan terlebin dahulumengenai pengertian dari melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;Menimbang, bahwa perbuatan cabul adalah suatu perbuatan yang berkaitandengan tindakantindakan yang melanggar kesusilaan

yang menurut doktrin diartikansebagai tindakantindakan yang berkenaan dengan kehidupan dalam bidang seksual,yang dilakukan dengan maksudmaksud untuk memperoleh kenikmatan dengan carayang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum tentang kesusilaan (cabul) ;Menimbang, bahwa oleh karena itu harus dipertimbangkan lebih lanjutapakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa termasuk dalam pengertiantindakantindakan melanggar kesusilaan (cabul) ataukah tidak ;Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh

denganpengertianpengertian sebagaimana disebut diatas, juga dikaitkan dengan akibatperbuatan Anak tersebut saksi VIRGINIA RIZKY ANGGRAINI Binti ISRONOmengalami Iluka robek pada kemaluan arah jam 6 + 0,5 cm akibat kekerasan bendatumpul sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 01/261755/VRH/V1/2018/RSUtanggal 03 Juni 2018 dari Rumah Sakit Umum Daerah Temanggung, menurut Majelisadalah suatu perbuatan cabul yaitu suatu perbuatan di bidang kegiatan seksual yangdilakukan tanpa mengindahkan normanorma kesusilaan

sudah tidak sekolah sejak kelas 1 SMA dan saat ini anaksaya sudah berhenti sekolah karena anak saya sakit tulang akibat jatuh darikendaraan bermotor, setelah di operasi, anak Pemohon tidak lagi sekolah;Pemohon ingin segera menikahkan anaknya dengan calon suaminya karenakeduanya telah menjalin hubungan cinta lebih dari 1 (satu) tahun dan akhirakhir ini hubungan keduanya, sehingga Pemohon sangat khawatir jika tidaksegera dinikahkan akan terjadi halhal yang melanggar hukum dan normanorma agama dan kesusilaan

lakilakinya bernama CALON SUAMI ANAKPEMOHON;Usia anak kami 20 (dua puluh) tahun;Anaknya tamat SMP dan telah bekerja sebagai Supir di PTPN V BuantanLestari;Tidak ada pihak yang memaksa terjadinya pelaksanaan akad pernikahantersebut, namun merupakan keinginan anak Pemohon dan anaknya;Anak Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta lebih dari1 (satu) tahun dan akhirakhir ini hubungan keduanya erat sehingga kamisangat khawatir terjadi halhal yang melanggar hukum dan normanormaagama dan kesusilaan

Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang UndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannya;Menimbang, bahwa meskipun antara anak Pemohon dengan calonsuaminya tidak terdapat alasan mendesak untuk segera melangsungkanperkawinan, akan tetapi antara anak Pemohon telah menjalin hubungan cintadalam waktu yang lama dan hubungan keduanya semakin intim dan erat, hakimberpendapat hubungan yang telah terjalin sedemikian rupa menimbulkanpotensi terjadinya pelanggaran norma hukum, agama dan kesusilaan

Buktitersebut merupakan surat bukan akta yang isinya relevan dengan permohonanpara Pemohon, serta tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agamadan ketertiban umum, maka sesuai ketentuan Pasal 291 R.Bg., Majelis Hakimmenilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti.Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwaorang tua kandung dari calon anak angkat telah menyerahkan anak tersebutkepada para Pemohon untuk dijadikan sebagai anak angkat

Oleh karenanya berdasarkan buktibukti tersebutharus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon sehat secara rohani dan tidakditemukan adanya gangguan kejiwaan;Him. 12 dari 24 Penetapan No. 0267/Pdt.P/2020/PA.PkjMenimbang, bahwa bukti surat P.11 berupa fotokopi Daftar PembayaranGaji atas nama PEMOHON II Bukti tersebut merupakan surat bukan akta yangisinya relevan dengan permohonan para Pemohon, serta tidak bertentangandengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuaiketentuan Pasal 291

Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslahdinyatakan terbukti bahwa para Pemohon telah direkomendasikan oleh DinasSosial Kabupaten Pangkep untuk melakukan pengangkatan anak;Menimbang, bahwa bukti surat P.13 berupa fotokopi Surat Pernyataanakan Memberitahukan Asal Usul Anak Angkat dan Orang Tua Kandungnya.Bukti tersebut adalah akta sepihak yang isinya relevan dengan permohonanpara Pemohon, serta tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agamadan ketertiban umum, maka sesuai ketentuan Pasal

Bukti tersebut merupakan akta sepihak yang isinya relevan denganpermohonan para Pemohon dan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan,agama dan ketertiban umum, maka sesuai ketentuan Pasal 291 R.Bg., MajelisHakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alatbukti.

Halaman 5 dari 17 halamanlebih menjaga kehormatan keluarga serta norma kesusilaan yangberlaku di masyarakat; bahwa ia selaku orangtua anak yang dimintakan dispensasi kawinberkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalahekonomi, sosial, Kesehatan, dan pendidikan anak;Anak Para Pemohon bernama xxxxx, Bandung, 22 November 2004,agama Islam, pendidikan SMP, tempat tinggal di KampungPamandian, RT 001, RW 012, Desa Sugihmukti, KecamatanPasirjambu, Kabupaten Bandung, menerangkan: bahwa ia adalah

Halaman 7 dari 17 halamansecara lahir, batin, seksual atau ekonomi dalam rencanaperkawinan ini; bahwa calon isteri anak Para Pemohon dan anak Para Pemohontidak ada hubungan famili dan sesusuan yang dapat menghalangiperkawinannya; bahwa permohonan dispensasi kawin ini diajukan karena anakPara Pemohon dan calon isteri nya sudah lama dekat dan untuklebih menjaga kehormatan keluarga serta norma kesusilaan yangberlaku di masyarakat; bahwa ia selaku orangtua calon isteri anak Para Pemohon yangdimintakan

perkawinannya;Bahwa anak Para Pemohon dan calon istri samasama dalam keadaansehat baik fisik maupun fsikis dan bersedia melaksanakan kewajibannyasebagai suami Isteri;Bahwa anak Para Pemohon dan calon isteri mengetahui dan menyetujuirencana perkawinan mereka yang diajukan oleh Para Pemohon;Bahwa tidak ada paksaan secara lahir, batin, seksual atau ekonomi dalamrencana perkawinan ini;Bahwa anak Para Pemohon dan calon isteri nya sudah lama dekat danuntuk lebih menjaga kehormatan keluarga serta norma kesusilaan

tersebut sebagai berikut : Perbuatan yang melawan hukum (onrechmatig) Harus ada kesalahan (schuld) Adanya hubungan casual antara perbuatan dan kerugian (causaliteit)Bahwa dalam Drukkers Arrest yaitu Standaard Arrest Hoge Raad tanggal31 Januari 1919 dalam perkara Cohen vs Lindenbaum Perbuatan MelawanHukum (PMH) (onrechtmatige daad) diberi rumusan tambahan yaitutermasuk pula Perbuatan yang memperkosa suatu hak orang lain ataubertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat sendiri ataubertentangan dengan kesusilaan

atau dengan kepatutan di masyarakat,baik terhadap diri atau benda orang lain (indruist tegen dezorgvuldigheidwelke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzienvan eens anders lijf of goed) ;Bahwa selanjutnya menurut Arrest Hoge Raad 31 Januari 1919, bahwaberbuat atau tidak berbuat merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum(PMh), jika : Melanggar hak orang lain, atau Bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat, atau Bertentangan dengan kesusilaan, atau(5) Bertentangan dengan kepatutan

demikian nyata nyata perbuatan Tergugat , Il dan Ill telahmelakukan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan PihakPenggugat ;Bahwa Tergugat IV selaku Kepala Desa Kawiley serta Tergugat V selakuPribadi telah mengijinkan Tergugat , Il dan Ill masuk merusak pagartembok dan menguburkan kedua jenazah yaitu Almarhumah Ester Sengkedan Almarhum Abraham Ngantung kedalam tanah kintal milik Penggugattanoa sepengetahuan Penggugat, hal mana melanggar hak orang lain,bertentangan kewajiban hukum, bertentangan kesusilaan

Dimana perubahan tersebut dibolehkan sepanjang tidakbertentangan dengan undangundang dan kesusilaan (kepatutan) ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum maka penggantian namatersebut tidak dilarang oleh Undangundang dan kesusilaan (kepatutan) sehinggaapabila dihubungkan dengan P1 tentang Kartu Tanda Penduduk dan P2 tentang KartuKeluarga yang diajukan oleh Pemohon, maka Hakim mendapatkan suatu bukti bahwanama Pemohon yang benar adalah David Lie dengan nama keluarga Lie dibelakangnama David

Nomor 23 tahun 2006sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013tentang Administrasi Kependudukan, yang dicocokkan dengan aslinya danternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantorpos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahunpembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebutmenerangkan bahwa masingmasing Pemohon dan Pemohon II sebagaikepala keluarga, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan

AgamaTenggarong atas nama Pemohon II merupakan akta autentik, yang dicocokkandengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telahdinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu,memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebutdan alat bukti tersebut menerangkan bahwa perkawinan Pemohon II dengansuaminya bernama Budi Hayani bin Kamijo masih berlangsung sampai dengantanggal 31 Agustus 2020, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum,kesusilaan

UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang dicocokkan denganaslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telahdinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu,memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebutdan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah bercerai denganistrinya atas nama Ana binti Muin pada Pengadilan Agama Watansoppeng padatanggal 15 Mei 2017, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum,kesusilaan

Bude pada Pengadilan AgamaTanah Grogot pada tanggal 22 Mei 2014, serta isinya tidak bertentangandengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syaratformil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwaPemohon merupakan duda cerai karena Pemohon II dan suaminya atas namaMuhammad Yusran bin H.

Dimanapenggantian tersebut dibolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan undangundangdan kesusilaan (kepatutan) ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum maka Penggantian namatersebut tidak dilarang oleh Undangundang dan kesusilaan (kepatutan) sehinggaapabila dihubungkan dengan bukti P3 tentang Kewarganegaraan RI dan P4 tentangPenetapan Ganti Nama yang nama Pemohon atas nama SJURIAKENTJANASAMPURNOPUTRO maka pembuktian yang diajukan oleh Pemohon telah bersesuaianmenurut hukum sehingga Permohonan

Bahkan keduanya telah melakukan hubunganlayaknya suami istri.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dalampersidangan terbukti bahwa #Nama anak berkeinginan untuk menikahiLisnawati binti Sanuddin karena hubungan cinta keduanya semakin erat dantidak dapat menunda keinginannya untuk menikah karena dikhawatirkantidak mampu menahan dan menghindari dari perbuatanperbuatan yangmelanggar norma kesusilaan dan norma agama Islam.

Keinginan tersebut karena dikhawatirkan tidakmampu menahan dan menghindari dari perbuatanperbuatan yangmelanggar norma kesusilaan dan norma agama Islam. Keinginan #Namaanak menikah dengan Lisnawati binti Sanuddin adalah atas kemauansendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain. Di samping itu, keduanya tidaktermasuk saudara kandung ataupun saudara sesusuan dan Lisnawatibinti Sanuddin tidak terikat pernikahan dengan orang lain.3.

Hakimakan mempertimbangkannya sebagai berikut:Menimbang, bahwa bukti (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Cerai atasnama Pemohon akta autentik yang telah dicocokkan dengan aslinya danternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen, dibuatoleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahunpembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebutmenerangkan bahwa istri Pemohon terdahulu bernama Ani binti Jamarudinserta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan

Penetapan No. 92/Pdt.P/2020/PA.Pnjbernama Muhammad Nur telah meninggal dunia pada hari Minggu 01 Juli 2012,serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama danketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat buktitersebut telan memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harusdinyatakan terbukti bahwa Pemohon II merupakan Janda cerai mati;Menimbang, bahwa adanya fakta dan pengakuan Pemohon danPemohon II di muka sidang bahwa pada saat Pemohon menikah

A TAUFIQUR ROHMAN bin M NASU'IN telah lama berhubungan/berpacaran dan keduanya sering bertemu dan bepergian bersama, dan orangtua kedua anak tersebut sudah tidak bisa mengawasi lagi pergaulan keduaanak tersebut, sehingga keduanya mempunyai peluang yang cukup leluasauntuk saling bertemu/pergi berduaan tanpa diawasi oleh orang tua/kerabatmasingmasing, dan pada hakekatnya kondisi tersebut bisa berpeluang besarterjadinya perbuatan/prilaku yang bertentangan dengan norma agama, normahukum, dan norma kesusilaan

;Menimbang, bahwa maksud baik dari peraturan perundangundangantersebut, incasu telah berhadapan dengan kondisi yang dharury, yakni telahleluasanya anak Pemohon yang bernama SISKA FATMAWATI binti KUSWARIbergaul dengan A TAUFIQUR ROHMAN bin M NASU'IN, oleh karenanyaMajelis Hakim berpendapat menunda pernikahan dari SISKA FATMAWATI bintiKUSWARI dan A TAUFIQUR ROHMAN bin M NASU'NN, praktis akanmengakibatkan anak Pemohon tersebut dikhawatirkan berbuat sesuatu yangmelanggar norma agama, hukum dan kesusilaan