Ditemukan 122496 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 06-07-2021 — Putus : 09-09-2021 — Upload : 29-09-2021
Putusan PT SURABAYA Nomor 460/PDT/2021/PT SBY
Tanggal 9 September 2021 — Pembanding/Penggugat : DR. Achmad Wahyuddin, S.H, M.H. Diwakili Oleh : WARAS, SH
Terbanding/Tergugat I : H. Achmad Chusairi
Terbanding/Tergugat II : H. Achmad Luthfi
Terbanding/Turut Tergugat I : H. Syaiful Arif
Terbanding/Turut Tergugat II : Notaris Nurmawan Hari Wismono, S.H, M.Kn.
3214
  • Penggugat dalilnvasaling bertentangan antara posita danpetitumnya.Hal14dari34Putusan Nomor 460/PDT/2021PT SBYBahwa Penggugat mengakui dalam gugatannya diterangkan dalamposita poin nomor 9, 10, dan 11 bahwa Penggugat telah menerimapembayaran dari Tergugat melalui Telegrapic Transfer sejumlah : Rp 500.000.000, (lima ratus juta rupiah) tanggal 3 Maret 2016 ; Rp 500.000.000, (lima ratus juta rupiah) tanggal 16 Maret 2016 ; Rp 1.500.000.000, (Satu miliar lima ratus juta rupiah) tanggal 8 April2016 ;Kemudian ditegaskan
    Ahmad Lutfi , antara Tergugat II dengan orang lain itu ,Penggugat meminta dinyatakan tidak sah , hal ini membuktikanbahwa antara dalil di dalam posita gugatan saling bertentangan dengandalil gugatan dalam petitum , seharusnya apa yang diterangkan atauyang diuraikan didalam posita ditegaskan didalam petitum ;Gugatan Penggugat Bertentangan Antara Petitum dengan PetitumBahwa gugatan Penggugat dalam petitumnya poin nomor 3meminta atau. menuntut agar pembayaran sejumlah Rp14.000.000.000, (empat belas
    Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya point nomor 5 dan 6 yangmenyatakan Turut Tergugat mau membeli tanah (Objek sengketa) padabulan Januari 2016 dan saat ini dinyatakan telah mengelola SPBU adalahtidak benar, Turut Tergugat tidak pernah mempunyai niat untuk itu, danperlu ditegaskan bahwa Turut Tergugat , tidak pernah kenal dengan parapihak dalam urusan aquo, maka dalil Penggugat dalam gugatan seperti iniwajib untuk ditolak ;3.
    menolak dengan tegas dalil Penggugat Angka 24mengenai sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat sebabPermohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag ) yang diajukan olehPenggugat tidak memenuhi syarat Hukum atau tidak beralasan samasekali karena faktanya Penggugat tidak mempunyai Bukti yang Kuatbahwa Tergugat Il akan memindahtangankan dan atau menjaminkanseluruh harta bendanya kepada Pihak Lain;Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No121/K/Sip/1971 tanggal 15 April 1972 yang telah ditegaskan
Register : 18-08-2020 — Putus : 08-09-2020 — Upload : 09-09-2020
Putusan PA TANGERANG Nomor 1950/Pdt.G/2020/PA.Tng
Tanggal 8 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
81
  • Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal76 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, sertamengingat asas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalamHalaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1950/Pdt.G/2020/PA.TngPenjelasan Umum UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e),yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019, dan jugauntuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai
    pergi meninggalkan kediaman bersama; Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidakmenjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri dalam kehidupanrumah tangga; Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabardan rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidakberhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, MajelisHakim mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan
Register : 12-09-2017 — Putus : 06-10-2017 — Upload : 09-08-2019
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 407/Pdt.P/2017/PA.Tgrs
Tanggal 6 Oktober 2017 — Pemohon melawan Termohon
113
  • Penjelasan yang sama juga ditegaskan olehUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangHal. 9 dari 14 hal. Penetapan Nomor:0407/Pat.P/2017/PA. TgrsUndang Nomor 7 Tahun 1989.
    Berdasarkan KHI tersebut bahwa pengajuan /tsbat nikah dapatterjadi dengan beberapa kemungkinan yang antara lain ditegaskan dalam huruf(e) pasal tersebut, bahwa itsbat nikah dapat diajukan terhadap perkawinanyang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinanmenurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,permohonan itsbat nikah harus dilihat secara kasuistik.
Register : 29-11-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 1117/Pdt.P/2019/PA.Tgrs
Tanggal 18 Desember 2019 — Pemohon melawan Termohon
105
  • Penjelasan yang sama juga ditegaskan olehUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989.
    Berdasarkan KHI tersebut bahwa pengajuan itsbat nikah dapatterjadi dengan beberapa kemungkinan yang antara lain ditegaskan dalam huruf(e) pasal tersebut, dijelaskan bahwa itsbat nikah dapat diajukan terhadapperkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halanganperkawinan menurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,permohonan itsbat nikah harus dilihat secara kasuistik.
Register : 20-10-2020 — Putus : 10-11-2020 — Upload : 11-11-2020
Putusan PA KAYU AGUNG Nomor 1164/Pdt.G/2020/PA.Kag
Tanggal 10 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
1412
  • PA.Kag.dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), hal ini senada dengan pendapatahli figih yang berbuny);ad > Y elle 969 wm ely Yrolmoll elS> Yo pSl> ol 9 YoArtinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam,kemudian tidak menghadap maka ta termasuk orang yang dlalim, dangugurlah haknya" Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405.Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapatcukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumahtangga sebagaimana ditegaskan
    Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,serta telah cukup alasan, tidak akan dapat hidup rukun membina rumahtangga sebagaimana ditegaskan di dalam pasal 39 ayat 2 UndangundangNomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa meskipun tidak dibantah oleh Tergugat, akan tetapioleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang ketentuan hukumacaranya telah diatur secara khusus, maka Penggugat tetap dibebanipembuktian untuk menguatkan dalildalil gugatannya;Hal. 7 dari 14 hal.
Register : 03-07-2017 — Putus : 14-11-2017 — Upload : 08-03-2019
Putusan PA SANGATTA Nomor 0238/Pdt.G/2017/PA.Sgta
Tanggal 14 Nopember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
94
  • terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta, danmengenai hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaiberikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa untuk melakukanSuatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapathidup rukun sebagai suami isteri, dan Pengadilan telah berusaha dan tidakberhasil mendamaikan kedua belah pihak.
    Kemudian dalam pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraianyaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang teruS menerus antara suamiisteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasalpasal tersebut di atas terdapatbeberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik ceraltalak maupun cerai gugat, yaitu : Telah terjadi perselisihan
Register : 20-06-2019 — Putus : 09-07-2019 — Upload : 09-07-2019
Putusan PA Penajam Nomor 95/Pdt.P/2019/PA.Pnj
Tanggal 9 Juli 2019 — Pemohon melawan Termohon
146
  • Kairo:Maktabah alDawah alIslamiyyah, hlm. 64) melalui instrumen penetapan usiabahwa seorang lakilaki sudah dianggap mampu menjadi kepala rumah tanggaketika berumur 19 tahun sedangkan seorang wanita dianggap mampu menjadiibu rumah tangga ketika berumur 16 tahun sebagaimana ditegaskan dalamPasal 7 Ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,karena seseorang baik lakilaki maupun wanita dalam usia tersebut secarahukum telah dianggap matang secara sosial, secara kepribadian dan secaramental
    bahwa secara syari, menikahkan seorang anak yang masihdalam kategori di bawah umur pada dasarnya melanggar konsep maslahahmursalah karena calon suamiistri itu haruslah telah masak jiwa raganya untukdapat melangsungkan perkawinan supaya dapat mewujudkan tujuanperkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatketurunan yang baik dan sehat, sehingga atas pertimbangan konsep maslahahmursalah ini harus dicegah adanya perkawinan antara calon suamiistri yangmasih di bawah umur sebagaimana ditegaskan
Register : 06-03-2018 — Putus : 11-07-2018 — Upload : 15-07-2019
Putusan PA SANGATTA Nomor 0097/Pdt.G/2018/PA.Sgta
Tanggal 11 Juli 2018 — Penggugat melawan Tergugat
136
  • bersesuaian di muka persidangan; Bahwa, kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sudah pernahberusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat,namun tidak berhasil ;Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menunitutagar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugatterhadap Penggugat, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan
    Kemudian dalam pasal 19 huruf (b)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) KompilasiHukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraianyaitu salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain selama 2 (tahun) berturutturut tanpa izin atau tanpa alasan yang sah;Menimbang, bahwa berdasarkan pasalpasal tersebut di atas terdapatbeberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik ceraitalak maupun cerai gugat, yaitu : Adanya alasan telah terjadinya
Register : 07-04-2017 — Putus : 06-06-2017 — Upload : 13-07-2019
Putusan PA SANGATTA Nomor 0145/Pdt.G/2017/PA.Sgta
Tanggal 6 Juni 2017 — Penggugat melawan Tergugat
1614
  • mudah marah.Akibatnya pada akhir 2011 Pemohon pergi meninggalkan Termohon hinggasekarang; Bahwa, Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian oleh pihakkeluarga, namun tidak berhasil :Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agarMajelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talakterhadap Termohon, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan
    Kemudian dalam pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraianyaitu adanya perselisinan dan pertengkaran yang terus menerus antara suamiisteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;Hal 12 dari 19 Put.
Register : 01-03-2019 — Putus : 28-03-2019 — Upload : 28-03-2019
Putusan PA LUBUK SIKAPING Nomor 33/Pdt.P/2019/PA.Lbs
Tanggal 28 Maret 2019 — Pemohon melawan Termohon
112
  • Pasal 7 ayat (2) KompilasiHukum Islam, maka Pengadilan Agama Lubuk Sikaping berwenang untukmemeriksa dan menjatuhkan penetapan perkara itsbat nikah;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4)Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa Yang berhak mengajukanpermohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anakanak mereka, wallnikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, dengandemikian Pemohon dan Pemohon II dipandang sebagai pihak yangberkepentingan dalam perkara ini (persona
    Ketentuan ini ditegaskan lagi dalam Pasal 4 Kompilasi HukumIslam yang menyatakan: Perkawinan adalah sah apabila dilakukanmenurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UndangundangNo.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum Islam yangberlaku dimana perkawinan adalah sah apabila memenuhi rukun dan syaratperkawinan, maka sesuai dengan faktafakta yang ditemukan dipersidangan Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan yang dilangsungkanPemohon dengan Pemohon Il telah
Register : 11-06-2014 — Putus : 21-07-2014 — Upload : 04-09-2014
Putusan PA PALU Nomor 357/Pdt.G/2014/PA.Pal
Tanggal 21 Juli 2014 — Penggugat VS Tergugat
73
  • Bahwa ada usaha dari pihak keluarga Penggugat untuk merukunkan rumahtangga Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa keharmonisan sebuah rumah tangga sangatditentukan oleh keberadaan pasangan suami isteri yang senantiasa berusahamembentuk kebahagiaan rumah tangga dengan baik;Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 1 UndangUndang Nomor1 tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antaraseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuanmembentuk
    kebahagiaan sebagai representasi keterikatan lahir bathin, olehkarenanya menurut pendapat Majelis Hakim bahwa fakta tersebut di atas patutdinyatakan telah bertentangan dengan nilainilai yang terkandung dalam ketentuanpasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 di mana Penggugat dan Tergugattidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir bathin dalamperkawinannya;Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam ditegaskan
Register : 25-07-2018 — Putus : 15-08-2018 — Upload : 28-03-2019
Putusan PA POSO Nomor 0168/Pdt.G/2018/PA.Pso
Tanggal 15 Agustus 2018 — Penggugat vs Tergugat
266
  • Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam ditegaskan bahwa Perceraian terjadi karena alasan antara suami istriteruS menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapanakan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;Menimbang, bahwa terhadap faktafakta hukum yang ditemukan dalamperkara a quo khususnya yang berkaitan dengan pertengkaran danperselisinan secara teruS menerus serta sebabsebabnya dihubungkandengan unsurunsur yang di kandung ketentuan tersebut, maka majelishakim akan mempertimbangkan
    bahwa jika suami maupun istri Sudah tidak peduli dengantanggung jawab masingmasing, tidak lagi mencurahkan perhatian, cinta,kasin sayang, serta penghormatan kepada pasangan hidupnya, maka patutdisimpulkan bahwa hubungan perkawinan yang mengikat danmempersatukan keduanya tidak lagi menjadi wahana yang memberi rasadamai, tenang, dan tenteram sebagai pilarpilar mewujudkan rasa bahagia.Rumah tangga yang demikian itu secara nyata telah bertentangan dengantujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana ditegaskan
Register : 05-08-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PA TANGERANG Nomor 1838/Pdt.G/2020/PA.Tng
Tanggal 15 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
113
  • Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal76 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, sertamengingat asas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalamPenjelasan Umum UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e),yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019, dan jugauntuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidakdianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan
    tahunterakhir dan Pemohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama; Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidakmenjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri dalam kehidupanrumah tangga; Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusahamendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, MajelisHakim mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan
Register : 23-11-2016 — Putus : 09-01-2017 — Upload : 26-04-2019
Putusan PA PADANG Nomor 1232/Pdt.G/2016/PA.Pdg
Tanggal 9 Januari 2017 — Penggugat melawan Tergugat
142
  • dan gugatanperceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum, sesuai denganketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (6 ) dan (f) Undangundang No.1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b ) dan ( f) Peraturan Pemerintah nomor 9tahun 1975 1975 jo pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstekdan menjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugatyang akan ditegaskan
    sebagaiman diatur dalam Pasal 84 undangundang nomor 7 tahun1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 jo Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakimmemandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padanguntuk mengirimkan salinan putusan ini bila telah berkekuatan hukum tetapkepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yangwalayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempatpernikahan dilangsungkan sebagaimana yang akan ditegaskan
Register : 01-03-2019 — Putus : 28-03-2019 — Upload : 28-03-2019
Putusan PA LUBUK SIKAPING Nomor 39/Pdt.P/2019/PA.Lbs
Tanggal 28 Maret 2019 — Pemohon melawan Termohon
132
  • Pasal 7 ayat (2) KompilasiHukum Islam, maka Pengadilan Agama Lubuk Sikaping berwenang untukmemeriksa dan menjatuhkan penetapan perkara itsbat nikah;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4)Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa Yang berhak mengajukanpermohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anakanak mereka, walinikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, dengandemikian Pemohon dan Pemohon II dipandang sebagai pihak yangberkepentingan dalam perkara ini (persona
    Ketentuan ini ditegaskan lagi dalam Pasal 4 Kompilasi HukumIslam yang menyatakan: Perkawinan adalah sah apabila dilakukanmenurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UndangundangNo.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.Halaman 11 dari 16 halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2019/PA.LbsMenimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum Islam yangberlaku dimana perkawinan adalah sah apabila memenuhi rukun dan syaratperkawinan, maka sesuai dengan faktafakta yang ditemukan dipersidangan Majelis Hakim menilai
Register : 02-02-2021 — Putus : 09-02-2021 — Upload : 09-02-2021
Putusan PA KAYU AGUNG Nomor 233/Pdt.G/2021/PA.Kag
Tanggal 9 Februari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
129
  • Put.No.233/Pdt.G/2021/PA.Kag.tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat (2) UndangUndangNomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkanlebih lanjut, mengenai gugatan Penggugat apakah telah cukup beralasandan tidak melawan hukum, in casu Penggugat mendalilkan bahwa rumahtangganya sudah tidak rukun harmonis lagi yang disebabkan beberapa halsebagaimana terurai pada posita nomor 5 dalam dalildalil gugatanPenggugat tersebut;Menimbang, bahwa atas dalil gugatan
    Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,serta telah cukup alasan, tidak akan dapat hidup rukun membina rumahtangga sebagaimana ditegaskan di dalam pasal 39 ayat 2 UndangundangNomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa meskipun tidak dibantah oleh Tergugat, akan tetapioleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang ketentuan hukumacaranya telah diatur secara khusus, maka Penggugat tetap dibebanipembuktian untuk menguatkan dalildalil gugatannya;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya,Penggugatdipersidangan
Register : 10-04-2013 — Putus : 24-07-2013 — Upload : 31-03-2014
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 192/Pid.Sus/2013/PN-Sim
Tanggal 24 Juli 2013 — KASMIN SARAGIH
258
  • Sinar Sepadan BK7515TAtersebut selanjutnya memabwa korban ASIMA BR TONDANG ke Rumah Sakit BethesdaSaribu Dolok.Akibat dari kejadian tersebut korban ASIMA BR TONDANG meninggal duniaditempat kejadian yang ditegaskan berdasarkan Surat Visum Et Repertum No: 133/VER/RSB/X/2012 telah dilakukan pemeriksaan oleh Dr.
Register : 17-07-2020 — Putus : 10-09-2020 — Upload : 10-09-2020
Putusan PA TANGERANG Nomor 1635/Pdt.G/2020/PA.Tng
Tanggal 10 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
61
  • Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal76 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, sertamengingat asas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalamPenjelasan Umum UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e),yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019, dan jugauntuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidakdianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan
    meninggalkan tempat kediaman bersama; Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidakmenjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri dalam kehidupanrumah tangga; Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon danTermohon, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, MajelisHakim mempertimbangkan sebagai berikut;Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 1635/Pdt.G/2020/PA.TngMenimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan
Register : 14-11-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 31-07-2019
Putusan PA PANDEGLANG Nomor 1108/Pdt.G/2018/PA.Pdlg
Tanggal 18 Desember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
123
  • yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:Menimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalamkeluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia,aman, tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan yangtentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiaporang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan UmumUndangUndang Nomor 23 Tahun 2004;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan
    Hakim dalam perkara ini, dimana abstrakhukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisin, cekcok, hidupberpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidakberniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalahmerupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraiansesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan
Register : 02-11-2020 — Putus : 03-12-2020 — Upload : 03-12-2020
Putusan PA TANGERANG Nomor 2626/Pdt.G/2020/PA.Tng
Tanggal 3 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
81
  • Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal76 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, sertamengingat asas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalamPenjelasan Umum UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e),yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019, dan jugauntuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidakdianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan
    puncaknya perselisihnan dan pertengkaran mengakibatkanPemohon dan Termohon pisah tempat tinggal; Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidakmenjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri dalam kehidupanrumah tangga; Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon danTermohon, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, MajelisHakim mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan