diakui dengan tegas kebenarannya;Bahwa Perlawanan Pelawan telah diajukan di Pengadilan NegeriJakarta Timur, yang berhak mengadili perkara a quo adalah PengadilanNegeri Jakarta Utara;Bahwa dalam perkara a quo tempat tinggal Para Terlawan, baikTerlawan maupun Terlawan Il tidak berada di wilayah hukumPengadilan Negeri Jakarta Timur, melainkan di wilayah hukumPengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri Jakarta Utara;Bahwa Eksepsi ini diajukan dengan mendasarkan pada Pasal 133 HIRjuncto Pasal 195

(6) HIR, sekalipun mengatur tentang perlawananterhadap sita eksekutorial, tetapi dalam praktiknya Pasal 195 (6) HIRtersebut dipakai ketika menentukan perlawanan pihak ketiga terhadapsita jaminan (conservatoir beslag),Bahwa Pasal 195 (6) telah menyebutkan bahwa jika hal menjalankanputusan itu dibantah, dan juga jika yang membantahnya itu orang lain,oleh karena barang yang disita itu diakuinya sebagai miliknya, maka halitu serta segala perselisinan tentang upaya paksa yang diperintahkanitu, dihadapkan

Secara relatif yangberwenang memeriksa dan memutus perlawanan pihak ketiga danperlawanan dari Pelawan tersita (in casu) adalah Ketua PengadilanNegeri dari Pengadilan Negeri yang meletakkan persitaan dimaksud;Bahwa perlawanan pihak ketiga terhadap sita conservatoir, sitarevindicatoir dan sita eksekusi hanya dapat diajukan kepada KetuaPengadilan Negeri dan Pengadilan Negeri yang secara nyata menyita(Pasal 195 (6) HIR, Pasal 206 (6) Rbg).

., tanggal 12 Pebruari 2019 dalam perkara para pihak tersebutdiatas;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Pelawan dengansurat perlawanannya tertanggal 23 Juli 2018 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 24 Juli 2018dengan nomor registrasi 488/Pdt.PLW /2018/PN.JKT.BRT, telah mengajukanhalhal sebagai berikut :Halaman 2 Putusan Nomor 322/PDT/2019/PT.DKI1.2.Bahwa Putusan Perkara Perdata Nomor 195/Pdt.G/2013/PN.JKT.BAR,tertanggal

AATA KETERANGANHAK WARIS Nomor 118/SM/XI/1997, tertanggal 18 Nopember 1997,Pada pokoknya menyatakan: Pencatatan Perkawinan antara NyonyaLANI JONATHAN dahulubernama TAN LAN NIO dengan Tuan HADIJOHANES dahulu bernama YAUW SHUN BIE, di Kantor Catatan SipilSerang, pada Tanggal 25 Januari 1939;Bahwa Putusan Perkara Perdata Nomor 195/Pdt.G/2013/PN.JKT.BAR,tertanggal 28 April 2014, Juncto Putusan Perkara Banding Nomor475/Pdt/2015/PT.

Pengadilan AgamaPandeglangBanten;Bahwa Amar Putusan Perkara Perdata Nomor 195/Pdt.G/2013/PN.JKT.BAR, Tertanggal 28 April 2014, Juncto Putusan PerkaraBanding Nomor 475/Pdt/2015/PT. DKI, Tertanggal 16 Nopember 2015,Juncto Putusan Perkara Kasasi Nomor 2073 K/Pdt/2016, Tertanggal 28Oktober 2016, Juncto Putusan PK.

Bahwa Terlawan ada mengajukan gugatan permohonan Eksekusipengosongan perkara No.195/Pdt.G/2013/PN.JKT.BAR. tanggal 28 April2014 (TIO.TlOa.TIOb) dengan Amar putusan:MENGADILI :DALAM KOMPENSI:DALAM EKSEPSI :Menolak Epsepsi Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, danTurut Tergugat VII ;POKOK PERKARAMengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa seluas 1452 M2 yangterletak di Jalan Jembatan Gambang Dua Blok H No.29 Angke,Pejagalan, Jakarta Utara, adalah merupakan

PM.103/AD/X/2017MenimbangMenimbangMenginggatMenyatakanBahwa karena Terdakwa sejak semula tidak hadir dansejak semula tidak ada jaminan dari Oditur Militer untukmenghadapkan Terdakwa di persidangan dan sampai sekarangTerdakwa belum diketemukan.Bahwa guna penyelesaian perkara ini maka tuntutanOditur Militer 104 Padang terhadap perkara Terdakwa harusdinyatakan tidak dapat diterima dan apabila pada suatu waktuternyata Terdakwa diketemukan maka perkara tersebut dapatdiajukan lagi ke persidangan.Pasal 195

Asli surat keterangan Domisili atas nama Penggugat yang dikeluarkan olehPemerintah Desa Xx, Kecamatan Xx, Kabupaten Gunungkidul, Nomor 195/KD/V/2016 tanggal 09 Juni 2016 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegel,lalu diberi tanda P.1 ;n2o none nen nnnb.

datang lagi menghadap ke persidangan dan tidakpula menyuruh orang lain untuk datang menghadap' sebagai wakilatau kuasanya, meskipun telah dipanggil sebanyak 2. kalipanggilan sedangkan biaya untuk pemanggilan selanjutnya sudahhabis.Menimbang, bahwa karena biaya perkara habis maka MajelisHakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi untukmenegur Pemohon agar menambah panjar biaya perkara.Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Bukittinggitelah mengeluarkan Surat Teguran Nomor : W3A.4/195

., M.H.........ccccceecceeeeeeaeaeees Hakim ;Nama > SrU HANdaru, S.H..... 2. cece eeeeeeeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeaees Panitera Pengganti;Hakim membaca catatan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik yangditerima Pengadilan Negeri Ngawi berdasarkan surat pengiriman berkasperkara Nomor: B/195/X/2018/Polsek, tanggal 29 Oktober 2018;a. Terdakwa mengakui catatan dakwaan sepanjang dalam berita acarapenyidik ;b.

Serta Sertifikat Hak Milik Nomor : 195 tanggal 07 November 2017atas nama Yulius Solon Bamba, sebagian telah masuk /mengambil tanah Persawahan milik Penggugat seluas kuranglebih 2380 m2 ( Dua ribu Tiga ratus Delapan puluh meter persegi);Bahwa atas perbuatan Tergugat .I. (Paulina Kendek), Tergugat, Il,(Sisilia Sabe) dan Tergugat. Ill.

Serta Sertifikat Hak Milik Nomor : 195 tanggal 07 November2017 atas nama YULIUS SOLON BAMBA,.adalah tidak sah dan batal demi hukum, serta tidak mempunyaikekuatan hukum yang mengikat .. Menyatakan pula bahwa segala bentuk surat yang berhubungandengan tanah sengketa persawahan milik Penggugat seluas kuranglebih , 22.453. M2. (Dua puluh Dua ribu Empat ratus Lima puluhTiga meter persegi) atas nama Tergugat satu. (PAULINA KENDEk)dan Tergugat Dua (SISILIA SABE), Tergugat. Tiga.

Bahwa tanah sengketa yang dikuasai Tergugat III seluas 2380 m2(dua ribu tiga ratus delapan puluh meter persegi) merupakantanah milik Tergugat Ill yang masih satu kesatuan tanah SertifikatHalaman 23 dari 55 halaman Putusan No. 76/PDT/2019/PT KDIb.Hak Milik Nomor : 195 tanggal 07 November 2017 atas namaYULIUS SOLON BAMBA (Tergugat III) ;Bahwa tanah milik Tergugat II a quo diperoleh dari tanah Negarayang diolah Tergugat III sejak tahun 1975 ;3.

Sertifikat hak Milik Nomor : 195, tanggal 07 November 2017,atas nama YULIUS SOLON BAMBA..;Adalah tidak sah dabn batal demi hukum, serta tidakmempuanyai kekuatan hukum yang mengikat.6.

;Sertifikat hak Milik Nomor : 195, tanggal 07 November 2017,atas nama YULIUS SOLON BAMBA.

tersebut harus bertanggungjawab atas kebutuhan anakanak tersebut sampai dewasa dan mandiri, untuk ituPenggugat menuntut nafkah 4 orang anak sebesar Rp.40.000, (empat puluhribu rupiah) perhari dan untuk satu bulan sebesar Rp.40.000, x 30 hari =Rp.1.200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah);Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memiliki hartabersama berupa sebuah rumah yang dibangun diatas tanah yang telahHalaman 4 dari 17 Halamandisertifikat dengan Hak Milk No.353, Surat Ukur No. 525/195

Nafkah madliyah/lau selama 11 (sebelas) bulan, sebesar =Rp.5.500.000, (lima juta lima ratus ribu rupiah);2.2 Nafkah iddah selama iddah sebesar = Rp.1.500.000, ( satu juta limaratus ribu rupiah);2.3 Mut'ah berupa uang sebesar Rp.2.000.000, (dua juta rupiah);2.4 Nafkah anak untuk 4 (empat) orang anak sampai anak dewasa danmandiri setiap bulannya minimal Rp.1.200.000, (satu juta dua ratusribu rupiah);2.5 Menetapkan rumah beserta tanah yang telah disertifikat dengan HakMilk No.353, Surat Ukur No. 525/195

.5.500.000, (lima juta lima ratus ribu rupiah);2.2 Nafkah iddah selama iddah sebesar = Rp.1.500.000, ( satu juta limaratus ribu rupiah);2.3 Mut'ah berupa uang sebesar Rp.2.000.000, (dua juta rupiah);2.4 Nafkah anak yang akan datang untuk 4 (empat) orang anak sampai anakdewasa dan mandiri setiap bulannya minimal Rp.1.200.000, (satu jutadua ratus ribu rupiah);2.5 Menetapkan harta bersama Penggugat dengan Tergugat berupa rumahbeserta tanah yang telah disertifikat dengan Hak Milk No.353, SuratUkur No. 525/195

Berdasarkan ketentuan pasal 195 ayat (6) HIR Pasal 206 ayat (6) Rbgmenyebutkan:Halaman 2 dari 14 Putusan No. 46/Pdt. Bth/2020/PN.PdgPerlawanan (Verzet) terhadap pelaksanaan putusan...diajukan kepadadan diadili oleh pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukumdalam mana tindakantindakan pelaksanaan tersebut dijalankan;3.

Bahwa menurut M.Yahya Harahap , SH diberi hak kepada pihak ketiga untukmengajukan perlawanan terhadap eksekusi yang akan dijalankansebagaimana dimaksud dalam pasal 195 ayat (6) HIR/Pasal 206 Rbg apabilapihak tereksekusi mengajukan gugatan perlawanan diperiksa terlebih dahulu.Eksekusi dibiarkan sementara dalam keadaan status quo, bila tanggaleksekusi belum, eksekusi didiamkan untuk sementara sampai perkaraperlawanan diputus oleh majelis hakim Pengadilan Negeri.

Berdasarkan ketentuan pasal 2007 HIR/Pasal 225 Rbg Jo Pasal 195 ayat (1)HIR/Pasal 2006 ayat (6) Rbg serta pendapat ahli tersebut diatas, makagugatan Perlawanan/Bantahan yang diajukan oleh Pelawan/Pembantah initelah sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata;B. OBJEK BANTAHAN/PERLAWANAN;Adapun alasan diajukan bantahan/perlawanan adalah :1.

195/Pid.B/2010/PN. Sby

PUTUSANNomor : 195/Pid.B/2010/PN. Sby.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana denganacara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara Terdakwa :Nama : PARMIN Bin SARBINI ;Tempat lahir Jleniber geeneeeee eee eee eceeeeee ee eeeneeeeceeeUmur / Tanggal lahir : 79 Tahun/Tahun 1920 ;Jenis kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indanesia ;Tempat tinggal : Jl.

Tinggi Jawa Timur Ke Dua sejak tanggal 20 Mei 2010 sampaidengan tanggal 18 Juni 2010;Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukumnya bernama : SELFINLAKA, SH., Dkk, Para Advokat yang tergabung pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) IkatanAdvokat Indanesia (IKADIN), berkantor di Lingkungan Pengadilan Negeri Surabaya, JalanRaya Arjuna No.1618, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 Februari 2010 ;PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; 2Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya No. 195

/Pid.B/2010/PN.Sby., tanggal 19 Januari 2010, tentang penunjukan Majelis Hakim danPanitera Pengganti ; 222 Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim No.195/Pid.B/2010/PN.Sby, tanggal19 Januari 2010, tentang penetapan hari sidang ;Telah membaca surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa No.B99/0.5.10/Ep.1/01/2010, tanggal 13 Januari 2010 ;Telah membaca berkas perkara dan semua surat surat yang berkaitan denganperkata ; === == 222 noon nnn nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn eneTelah mendengar keterangan

Suprianto bin Tarmuji ditemukan barangbukti berupa Dextromethorphan sebanyak 192 (seratus sembilan puluh dua)butir dan pil LL sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) butir, uang sisahasil penjualan obat sebesar Rp. 260.000, (dua ratus enam puluh ribu rupiah). Bahwa pada saat menangkap terdakwa saksi bersama tim menemukanDextromethorphan sebanyak 200 (dua ratus) butir, uang sisa penjualan obatsebesar Rp. 100.000, (seratus enam puluh ribu rupiah).

Bahwa sisa obat dextromethorphan yang saksi jual tinggal 192 (seratussembilan puluh dua) butir dari 1000 (seribu) butir, dan untuk pil LL dari jumlah1000 (seribu) butir tinggal tersisa 195 (eratus sembilan puluh lima) butir. Bahwa saksi memperoleh obat dextromethorphan dari terdakwa dengan carasaksi datang langsung ke rumah terdakwa dan mengatakan kepada terdakwakalau saksi mau menjual obat dextromethorphan (DMP) tetapi pembayarannyasetelah obat terjual semua, terdakwa setuju.

dikaruniai 1 orang anak yang saat ini tinggal dan diasuh olehPenggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (a) dan pasal 45UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 orang tua wajib memelihara danmendidik anakanaknya sebaikbaiknya sematamata demi kepentingan anak,kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuaputus, olen karenanya maka meskipun hak asuh terhadap anak ditetapkan adapada Penggugat, hal tersebut sesuai dengan maksud dalil syari dalam KitabBajuri juz Il halaman 195

atas ;Berita Acara Pemeriksaan dari Pomdam XVII/CenderawasihNomor : BP.66/A64/1X/2013 tanggal 26 September 2013.1.Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 172/PWYSelaku Papera Nomor : Kep/61/X/2013 tanggal 17 Oktober2013.Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/156/X/ 2013 tanggal28 Oktober 2013.Penetapan Kepala Pengadilan Militer IIl19 Jayapura Nomor :Tap/209/PM.III19/XI/2013 tanggal 6 Nopember 2013 tentangPenunjukan Hakim.Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer IIl19 JayapuraNomor : Tap/195

Sehingga gugatan PenggugatHalaman 2 dari 4 halaman Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2020/PA.Sbg.dinyatakan tidak jelas.Maka gugatan Penggugat harus dinyatakan Tidak dapatditerima/ NO (Niet Ontvankelijke verklaard) Hal ini telah sesuai dengan pasalpasal 195 HIR;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang UndangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah danditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir denganUndang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul

senjata penusuk;

Fotokopi Surat SK Menteri Kehutanan Nomor : 195/KptsII/2003 perihalfungsi kawasan hutan di wilayah Propinsi Jawa Barat ;Fotokopi Surat Direksi Nomor : 324/044.9/Kum/Dir tanggal 22 Agustus2001 ;Fotokopi Surat Nomor : 189/045.8/Grt/III tanggal 20 April 2004 perihalPermohonan Pencabutan SIPD atas nama Perum Perhutani ;Hal. 5 dari 16 hal. Putusan No. 2120 K/Pid.Sus/2014q. 1 (satu) berkas Fotokopi legalitas Perusahaan PT. Tanjung Giri MutiaraHitam ;r.

Fotokopi Surat SK Menteri Kehutanan Nomor : 195/KptsII/2003 perihalfungsi kawasan hutan di wilayah Propinsi Jawa Barat ;Fotokopi Surat Direksi Nomor : 324/044.9/Kum/Dir tanggal 22 Agustus2001 ;Fotokopi Surat Nomor : 189/045.8/Grt/III tanggal 20 April 2004 perihalPermohonan Pencabutan SIPD atas nama Perum Perhutani ;1 (satu) berkas fotokopi legalitas Perusahaan PT.

Fotokopi Surat SK Menteri Kehutanan Nomor : 195/KptsII/2003perihal fungsi kawasan hutan di wilayah Propinsi Jawa Barat ;. Fotokopi Surat Direksi Nomor : 324/044.9/Kum/Dir tanggal 22 Agustus2001 ;. Fotokopi Surat Nomor : 189/045.8/Grt/III tanggal 20 April 2004 perihalPermohonan Pencabutan SIPD atas nama Perum Perhutani ;. 1 (satu) berkas fotokopi legalitas Perusahaan PT. Tanjung GiriMutiara Hitam ;Fotokopi Surat Ijin Pertambangan Daerah Nomor : 541.3/50/SDAPtanggal 25 Juni 2001 ;.

Karya serta PeraturanOrganisasi Partai Golongan Karya Nomor : PO07/DPP/GOLKAR/VII/2010 tentang disiplin dan sanksi organisasi serta pembelaandiri Pengurus dan/atau Anggota Partai Golongan Karya ;15 Bahwa karena itu Surat Keputusan Nomor : KEP130/DPP/GOLKAR/VIII/ 2011 yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan PusatPartai Golongan Karya (Tergugat I) yang didasari atas adanya hasilRapat Pleno DPD Partai Golkar Provinsi Gorontalo tanggal 9Agustus 2011 dan Surat DPD Partai Golkar Provinsi GorontaloNomor : 195

/DPDGOLKAR/VII/2011 tanggal 10 Agustus 2011(Tergugat II) tersebut harus dinyatakan batal dan tidak sah sertatidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, maka Tergugatharus dengan segera mencabut Surat Keputusan Nomor : KEP130/DPP/ GOLKAR/VITI/2011 yang diterbitkan oleh Dewan PimpinanPusat Partai Golongan Karya (Tergugat I) yang didasari atasadanya hasil Rapat Pleno DPD Partai Golkar Provinsi Gorontalotanggal 9 Agustus 2011 dan Surat DPD Partai Golkar ProvinsiGorontalo Nomor : 195/DPDGOLKAR/VII/2011

PartaiGolongan Karya Provinsi Gorontalo Nomor : 196/DPDGOLKAR/PROVGTLO/VII/ 2011 tanggal 10 Agustus 2011 yang diterbitkanoleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya ProvinsiGorontalo (Tergugat IT) ;7 Memerintahkan Tergugat I untuk segera mencabut SuratKeputusan Nomor : KEP130/DPP/GOLKAR/VIII/2011 tanggal 16Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat PartaiGolongan Karya ;8 Memerintahkan Tergugat II untuk segera mencabut SuratKeputusan DPD Partai Golongan Karya Provinsi Gorontalo Nomor: 195

Untuk 1(satu) bungkus plastik bening diduga berisi sabu dan 1 (satu) bungkusplastik bening diduga berisi sabu dibungkus plastic bening tidak adaHalaman 1U Qari 5U Futusan INO. 122//F10.5US/ZU 195/FIN. Bagyang mengakui antara sdr. SETIA BUDI, SE bin YULWANDRI (Alm) dansdr. TONNY SUPRIADI bin MULIATER jadi saksi tidak mengetahui dandarimana barang narkotika tersebut kemudian sdr TONNY SUPRIADImenjelaskan kepada saksi bahwa sdr. TONNY SUPRIADI memsan /membeli sabu yang habis dipakai oleh sdr.

RIRIT FERDINANSYAH "iniHalaman 14 Qari 5U FuUTUSaN INO. 122//F10.5US/ZU 195/FIN. Bagbuat dirumah" sambil merangkul sdr. RIRIT FERDINANSYAH untuk 1(satu) bungkus plastik bening diduga berisi sabu dan 1 (satu) bungkusplastik bening diduga berisi sabu dibungkus plastik bening tidak adayang mengakui antara sdr. SETIA BUDI, SE bin YULWANDRI (Alm) dansdr.

RIRIT FERDINANSYAH pamitan kepadaHalaman 16 Qari 5U FutusaN INO. 122//F10.5US/ZU 195/FIN. Bagrekanrekan sdr RIRIT FERDINANSYAH untuk pulang tetapi sdr.DOTOY menghampiri sdr. RIRIT FERDINANSYAH dan memberikan 1(satu) paket ganja dan berbirisik kepada sdr. RIRIT FERDINANSYAH "inibuat dirumah" sambil merangkul sdr.

Terdakwa mengaku untuk barang bukti 2 (dua) bungkusHalaman 2U Qari 5U FUTUSAaN INO. 122//F10.5US/ZU 195/FIN.

Terdakwa mengaku untuk barang bukti 2 (dua) bungkusHalaman 295 Qari 5U FuUTUSaN INO. 122//F10.5US/ZU 195/FIN.

Besi Bekisting yang terdiri dari: UNP 400 cm, Biru : 400 buah; UNP 360 cm, Biru : 60 buah; UNP 240 cm, Biru : 400 buah; Hollow 60 x 60 x 185, kupingan, kuning : 400 buah; Hollow 60 x 60 x 195, Kuning : 600 buah; CNP 300 cm,Abuabu : 600 buah; Pipa 150 cm,Merah : 100 buah; RZ 200 cm,Biru > 60 buah; Kikers 100 cm,Biru : 60 buah;Balok Kayu 6 x 12 x 3 m dan Ukuran 6 x 12 x 4 m: +500 batang;Alatalat Kantor yang terdiri dari: Komputer untuk Teknik 2 Unit Printer HP Lazer Z .P11002 Tet Laptop Merk Asus 3

Menyatakan sah danberharga sita jaminan (conservatoir beslag) atasbarangbarang yang telah disita berupa:a) Besi beton yang berada di Lokasi Proyek Nusa Dua Circle AvaniHotel, Bali:b) 1 unit Mobil Hilux Pick Up Nopol: DK 9965 CE;Cc) 1 unit Sepeda Motor Honda Revo Nopol: DK 2295 CE;d) Besi Bekisting yang terdiri dari:UNP 400 cm, Biru > 400 buah;UNP 360 cm, Biru > 60 buah;UNP 240 cm, Biru : 400 buah;Hollow 60 x60 x 185, kupingan, kuning : 400 buah;Hollow 60 x60 x 195, Kuning : 600 buah;CNP 300 cm,Abuabu

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atasbarangbarang berupa: Mobil Helux Pick Up Nopol : DK 9965 AX 1 unit Sepeda Motor Honda Revo Nopol : DK 2295 CE 1 unit Besi Bekisting yang terdiri dari UNP 400 cm, Biru 400 buah UNP 360 cm, Biru 60 buah UNP 240 cm, Biru 400 buah Hollow 60 x 60 x 185, kupingan, kuning 400 buah Hollow 60 x 60 x 195, Kuning 600 buah CNP 300 cm,Abuabu 600 buah Pipa 150 cm,Merah 100 buahRZ 200 cm,Biru 60 buahKikers 100 cm,Biru 60 buaheaiok Kayu 6 x 12 x

ukuran dan batasbatasnya; Penyitaan berdasarkan perkiraan nilai obyektif danproporsional dengan jumlah tuntutan, yang kesemuanya tentu berdasarkantuntutan dalam pokok perkara sehingga untuk menghindari Penyitaan yangbersifat ekstrim melampaui jumlah gugatan agar tidak dianggap sebagaitindakan yang tidak sesuai dengan hukum acara dan dapat dikategorikansebagai tindakan sewenangwenang;Bahwa ketentuan hukum Penyitaan tidak dapat dilakukan terhadap harta milikpihak ketiga sebagaimana ketentuan Pasal 195

Bahwa berdasarkan Buku Il Mahkamah Agung pada halaman145, disebutkan bahwa : perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminanmaupun sita eksekusi dapat diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6)HIR jo Pasal 206 ayat (6) RBg;Bahwa berdasarkan interpretasi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 476K/Sip/1974, tanggal 14 November 1974, sita jaminan tidak dapat dilakukanterhadap barang milik pihak ketiga.

Pasal 195 ayat 6HIR dan Buku Pedoman dari Mahkamah Agung tentang PedomanPelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tersebut, maka yangdibenarkan menurut hukum untuk mengajukan Bantahan atau Perlawananterhadap Berita Acara Sita Eksekusi No.07/Pdt.G/1979/PN.Smda adalahmutlak harus pemilik dan pemegang hak atas obyek eksekusi termaksud.Sehingga tidak ada Obyek sita Eksekusi milik Pihak Ketiga oleh karenaPembantah atau Pelawan adalah SDRI.

Sehingga telah memenuhi ketentuan sebagai berikut: Pasal 196 Herziene Inlandsch Reglement (HIR) jika pihak yangdikalahkan tidak mau atau lalai memenuhi keputusan itu denganbaik, maka pihak yang dimenangkan mengajukan permintaankepada ketua pengadilan negeri tersebut pada pasal 195.ayat(1), baik dengan lisan maupun dengan surat, supaya keputusanitu dilaksanakan.

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 07Tahun 2012, tertanggal 12 September 2012 tentang Rumusan HukumHasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai PedomanPelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang ditujukan Kepada KetuaPengaadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama diSeluruh Indonesia; pada bagian Vil. tentang Bantahan atauPerlawanan, point B menyatakan bahwa Bantahan atau Perlawananpihak ketiga/derden verzet, berdasarkan Pasal 195 ayat (6) Jo.