mengakui terus terang perbuatannya; Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya; Terdakwa bersikap sopan di persidangan;Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaranyang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadapdiri terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perludipertimbangkan variabelvariabel yang meLingkupipenjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosioyuridis,agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh darinilainilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukumadalah untuk manusia

dan bukan sebaliknya manusia untukhukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada dialam hampa nilai tanpa makna hakiki.

tentang Perkawinan, disebutkan: Asalusul seoranganak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yangdikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 UndangUndangNomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa identitas dirisetiap anak harus diberikan sejak kelahirannya, identitas tersebut dituangkandalam akta kelahiran ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

, disebutkan : Setiapanak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan ;Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 53 ayat (2) UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: yang dimaksuddengan "suatu nama" adalah nama sendiri, dan nama orang tua kandung,dan/atau nama keluarga, dan/atau nama marga ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana diubahdengan UndangUndang No 24 tahun

No 46/Pdt.P/2018/PN Lrt Halaman 4 dari 8 hal.Menimbang, bahwa terhadap maksud dari Pemohon tersebut mengenaiperubahan data dalam paspor maka mengacu kepada Pasal 24 Peraturan MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2014 TentangPaspor biasa dan surat perjalanan laksana paspor, yang berbunyi:Perubahan Data Paspor BiasaPasal 24 ;(1) Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputiperubahan nama atau perubahan alamat, pemohon dapat mengajukanpermohonan

kantor Imigrasi Kabupaten SikkaMaumere untuk memperbaiki nama, tempat lahir dan tahun lahir pada PasporPemohon bernama FINA lahir di FLORES pada tahun 1987 menjadi namaYOSEFINA PETIK LARU, lahir di PULULERA pada tahun 1986 sesuai denganAkta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan makaPemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini ;Mengingat Undangundang Nomor 48 tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Pemohon bermaksud akanmengubah/memperbaiki nama Pemohon dalam Akte kelahiran tersebut sesuaiHalaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2020/PN.Smn.dengan nama yang sebenarnya, agar tidak timbul permasalahan dikemudianhari manakala Pemohon akan berhubungan dengan halhal yang berkaitandengan hakhak pribadi dan kewajiban Pemohon sebagai warganegara, makaoleh karenanya diperlukan Penetapan dari Pengadilan ;Menimbang, bahwa UUD juga telah memberikan jaminan atas haktersebut sebagai hak asasi manusia

meskipun tidak secara langsungmenyebutnya, namun secara tersirat didalam salah satu pasal disebutkan : Setiap orang berhak atas pengakuan ... serta perlakuan yang sama dihadapanhukum (Pasal 28 D) dan ........ hak untuk diakul sebagai pribadi dihadapan hukum ... adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalamkeadaan apapun (Pasal 28 ayat 1) ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas,dan dihubungkan dengan bukti surat maupun saksisaksi yang diajukan dalampersidangan

dispensasi dari pengadilan.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, maka syaratsyaratpernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya telah cukup kecuali umuranak Pemohon, tidak memenuhi batas minimal untuk menikah berdasarkanketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan Junto Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa anak Pemohon adalah termasuk anak (belum dewasa)sebagaimana tercantum pada Pasal 1 ayat (5) Undang Undang Nomor 3 tahun1999 tentang Hak Azasi Manusia

pemerintahdan negara sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (12) Undang Undang Nomor 23 tahun2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014;Menimbang, bahwa setiap orang tua atau walinya wajid memenuhi hak atasanaknya perlindungan dan dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan sertadibimbing kehidupannya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan ( vide Pasal 52 dan Pasal 57 UndangUndang Nomor 39tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia

., Notarid di Batam dan telah mendeapat pengesahandari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaNomor : AHU0008370.AH.01.04.Tahun 2019 tanggal 19 Juni 2019;Bahwa adapun organ Yayasan Hidayatul Furqan Batam sebagaimanatertuang dalam Akta Nomor : 3 tanggal 19 Juni 2019, yaitu :PEMBINA: Ketua: SYAMSUAR RAMLI, S.E.;Anggota : H. SUMARNO;Anggota :H. MAMAN MANSURPENGURUS :KETUA : Drs. HARTOYO SIRKUN;SEKRETARIS : IBNU RUSDI;BENDAHARA : SYAZILI HAKIM;PENGAWAS 1.H.NUTHERIN SIHALOHO, SE.

Namun kedua Akta pendirin tersebut belum mendapatkanpengesahan dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesaia sehingga yayasan dimaksud belum berbadan hukum;Bahwa cikal bakal pendirian YAYASAN HIDAYATUL FURQAN BATAM,sejatinya adalah didirikan pada tahun 1998 berdasarkan akta Nomor :113 tanggal 18 Juni 1998 yang dibuat dihadapan Hatma WigatiKartono, SH., Noatari di Batam, dan Akta Nomor 141 tanggal 23Januari 2007, yang dibuat di hadapan Hatma Wigati Kartono, SH.

Bahwa untuk memuluskan atau melegalkan perbuatannya untukmengambil alin dan atau menguasai semua usaha atau kegiatan berikutassetaset milik PENGGUAT, kemudian didirikanlah TERGUGAT Ildengan nama YAYASAN DARUDDIN ALFURQAN berdasarkan AktaNomor : 01 tanggal 1 Februari 2017 yang dibuat dihadapan Rio Zaldi,SH., M.Kn., Notaris dan PPAT di Batam dan telah mendapatpengesahan sebagai badan hukum di Kemnterian Hukum dasn HakAsasi Manusia Nomor : AHU.0002291.AH.01.04.Tahun 2017;Adapun susunan kepengurusan

Sedangkan Badan Hukum (rech person) adalah badanbadan atau perkumpulanperkumpulan yang juga memiliki hak danmelakukan perbuatan hukum seperti Seorang manusia.

Bahwa benar YAYASAN DARUDDIN ALALFURQON telahmendapatkan pengesahan badan hukum berdasarkan KeputusanMenteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia NomorAHU0002291.AH.01.04.Tahun 2017 tanggal 06 Februari 2017 (videbukti T3);6. Bahwa benar kemudian pada tanggal 19 Juni 2019berdasarkan akta Notaris Anugerah, S.H. Notaris di Batam Nomor: 3didirikan yayasan bernama YAYASAN HIDAYATUL FURQON BATAMberkedudukan dan berkantor pusat di Batam (vide bukti P3A);7.

Oleh karenanya, mengingathakhak seorang atas miranda rule dapat juga dikategorikan sebagaibentuk pelanggaran hak hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimanaditegaskan dalam Pasal 19 ayat 4 Undangundang Nomor 39 Tahun1999 tentang HAM hak untuk mendapatkan bantuan hukum sejakHalaman 22 dari 46 Putusan Nomor 83/PID/2019/PT YYKpenyidikan sampai adanya putusan pengadilan berkekuatan hukumtetap, (lin juga: Pasal 17, Pasal 5 ayat 2, Pasal 18 ayat 1, Pasal 18 ayat3, Pasal 18 ayat 2, Pasal 18 ayat 5 UU HAM).

(Penyiksaan dan/atau tekanan dari penegak hukumsaat memeriksa tersangka/terdakwa adalah tidak dibenarkan hukum.Sebab selain merupakan bentuk tindak pidana penganiayaan jugamerupakan bentuk pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia).pelanggaran yang dilakukan opsnal polisi baik penangkapan danpenetapan tersangka telah kuasa hukum Terdakwa ajukan gugatanPraperadilan (Terlampir Bukti P.4).

Majelis Hakim tidak mengedepankan prinsippraduga takbersalah dan setiap orang dimata hukum sama sertamengabaikan Hak asasi manusia yang dimiliki Terhukum.8. Bahwa pertimbangan hakim dalam pembuktian perkara nomor182/Pid.B/2019/PN.SImn lebih mengacu pada buktibukti yang diajukanjaksa yakni bukti formil yang mengesampingkan buktibukti terdakwa ataupenasehat hukum.

Apalagi sesuai fakta hukum yang terungkap di persidanganbahwa benar Terdakwa dan beberapa saksisaksi tidak diperlakukanlayaknya manusia dengan mengedepankan hak asasi manusia.Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sleman adalah sangat tidakberalasan sehingga Putusan Pengadilan Sleman yang bersumberdari Dakwaan yang cacat Hukum haruslah dibatalkan.Bahwa Tanpa mengurangi rasa hormat kami, kami melihat adanyakejanggalan dalam putusan a quo.

justru yang menilai negatif adalah saudara pembanding sendiri,karena saudara Pembanding/jaksa tidak mengerti apakah hukum ituuntuk manusia atau manusia untuk hukum, dalam hal inipembanding/jaksa penuntut unum menekan bahwa manusia untukhukum, dalam pandangan Pembanding tersebut merupakanpandangan yang sangat negatif karena memaksakan terdakwabersalah, tidak melihat faktafakta di persidangan dan kebenaranmateriilnya, dari faktafakta dan kebenaran materiil kami meyakinibahwa terbanding/terdakwa RONIOS

Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara,dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan dalam bentukbukan tanaman;ad.1.Setiap orangMenimbang, bahwa dalam literatur ilmu hukum salah satu subjek hukumadalah manusia hal tersebut dapat kita lihat secara tersirat pada Pasal 6 (enam)Deklarasi HakHak Asasi Manusia (Universal Declaration Of Right) yangmenyebutkan Setiap orang berhak atas pengakuan sebagai manusia pribadiHalaman 12 dari 18 halaman Putusan No: 167

Jadi dalam hal ini kKedudukanmanusia sebagai subjek hukum, juga sekaligus mendudukkan manusia memilikikesamaan didepan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam asas kesamaandidepan hukum (equality before the law.

yangdinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggapmemiliki kKemampuan untuk bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid)terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya.Menimbang bahwa menurut hukum, subjek hukum terdapat 2 (dua)jenis yakni: subjek hukum yang pribadi kodrati (Natuurlijk persoons), yaitusubjek hukum itu sengaja dilahirkan kedunia ini secara alamiah dan sejak lahirsecara alam atau kodrat sudah sebagai pemegang hak dan kewajiban, contohsatusatunya adalah manusia

, serta subjek hukum yang lainnya adalah pribadihukum (recht persoons), yaitu subjek hukum ini dibentuk oleh manusiaberdasarkan peraturan perundangundangan sebagai pemegang hak dankewajiban, yang kedudukannya dipersamakan dengan manusia (Subyek hukumitu. dibentuk karena kebutuhan manusia), contohnya adalah Badan Hukumseperti: Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi.Menimbang bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum,adalah subjek hukum yang bernama ZULFIKAR Alias FIKAR Bin HUNAININGsebagai

sopan dipersidangan Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya dan bersikapkoperatifHalaman 17 dari 19 Putusan Nomor Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Blp Terdakwa belum pernah dihukumMenimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah sekedarpembalasan, melainkan lebih kepada sifat edukatif, korektif, dan preventif, makasudah sepatutnya kepada Terdakwa dijatunkan pidana yang pantas dan layaksesuai dengan kadar kesalahannya tersebut, untuk memberikan kesempatankepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki diri menjadi manusia

menunjukan tentang subyek hukum, diartikan sebagaisiapa Saja yang menunjuk pada pelaku tindak pidana yaitu siapaorangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan yangdilakukan atau kejadian yang didakwakan atau setidaktidaknyamengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalamperkara ini.Unsur barang siapa merupakan subyek hukum menurut A.ZainalAbidin Farid (Hukum Pidana , Sinar Grafika 1995 halaman 395)menyatakan bahwa yang dapat menjadi subyek hukum pidana ialahNatuurlijke Persoon atau manusia

Subyek Hukum yang menunjukkan orang atau manusia yangmelakukan perbuatan pidana, ditegaskan oleh Moeljatno, (PerbuatanPidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, Bina Aksara1983, hal.11) menerangkan bahwa perbuatan pidana diberi artiperbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapamelanggar larangan tersebut.

Alumni AHAEM PETEHAEM, 1996, Hal.215)menyatakan bahwa yang dianggap sebagai subyek tindak pidanaadalah manusia Natuurlijke Persoon, hal ini disimpulkan dari :a. Perumusan delik yang selalu menentukansubyeknya dengan istilah barang siapa,Warga Negara Indonesia, Nahkoda,Pegawai Negeri dan lain sebagainya.Penggunaan istilahistilah tersebut selaindari pada yang ditentukan dalamrumusan delik yang bersangkutan, dapatditemukan dasarnya pada pasakpasal 2Sampai dengan pasal 9 KUHP.

Dari beberapa pendapat diatas jelaslah bahwa unsur BarangSiapa berkaitan dengan manusia sebagai subyek hukum pendukunghak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawabanperbuatannya atas segala tindakan yang dilakukannya atau dengankata lain unsur ini menunjukan orang yang melakukan tindak pidana(strafbaar feit).

orang sebagai pelaku tindak pidana (dader) yang didakwakan sebagai subyek hukum, yang memenuhi seluruhunsur yang terdapat dalam perumusan delik, in casu Pasal 114 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung R.I Nomor1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata barang siapa atau hijatau dalam konteks ini disebut setiap orang, yaitu sebagai Ssiapa saja yangharus dijadikan Terdakwa ;Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap manusia

Hal ini dikarenakan, setiap orangdianggap mampu melakukan tindakan hukum, kecuali undangundangmenentukan lain, sedangkan mengenai dapat atau tidaknya dimintakanpertanggungjawabannya, hal tersebut akan dipertimbangkan dan dibuktikan lebihlanjut, berdasarkan faktafakta yang terungkap di persidangan mengenai pokokperkaranya dan mengenai diri Terdakwa ;Menimbang, bahwa dengan demikian, pemahaman tentang orang sebagalsubyek hukum tersebut, adalah juga manusia atau tiaptiap orang dan segalasesuatu yang

berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat, yang oleh hukumdiakui sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga orang tersebut, dapatdisebut telah mampu dan cakap bertindak atau dapat melakukan suatu perbuatandalam lapangan hukum ( bekwaam ) ;Menimbang, bahwa berdasarkan konsep hukum mengenai subyek hukumdi atas, maka yang dimaksud dengan setiap orang adalah manusia atau orangperorangan dan korporasi atau badan hukum ;Menimbang, bahwa selain itu, Penuntut Umum telah menghadapkanTerdakwa ke depan

persidangan, yang berdasarkan keterangan saksisaksi danketerangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan, bahwa orang yang dihadap kandi muka persidangan ini, adalah Terdakwalah, orang atau manusia(in persoon) sebagai subyek hukum, yang dimaksud oleh Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa halmana sesuai pula dengan identitas yangtercantum dan termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh sebab itumenurut Majelis Hakim unsur setiap orang telah terpenuhi ;Ad.2.

Kamu itu betulbetul bukan manusia, biarsampe kapan pun RIO itu tetap cucu saya, kalau kamu sudah sayatidak anggap menantu saya, jaga mulut baikbaik, selanjutnyaberselang waktu sekitar 10 (Sepuluh) menit tibatiba Terdakwa datangtanpa mengucapkan salam langsung masuk kedalam rumah sambilberteriak dengan nada tinggi dan mengatakan mana RIO?

sampai lepas maghrib RIO belum juga dijemput olehbapaknya, kemudian sepengetahuan Saksi korban (isteri Saksi)menidurkan RIO sambil menyetrika pakaian dan saat itu Terdakwamengirim pesan singkat (SMS) kepada korban yang isinya RIO su beradalam rumah kiapa kong masi terima dia, dia itu bukan ngoni pe cuculagi (RIO sudah buang air besar didalam rumahmu, kenapa masihterima dia, dia bukan cucu kamu lagi) kKemudian korban membalaspesan singkat (SMS) dari Terdakwa tersebut e.... kamu itu betulbetulbukan manusia

bermula ketika Saksi RISKA DWI JATMONO(Suami Terdakwa) menitipkan putranya bernama RIO yang jugamerupakan cucu kandung Saksi Korban di rumah Saksi Korban, tidaklama kemudian Terdakwa mengirim pesan singkat (SMS) yang isinyaRIO su bera dalam rumah kiapa kong masi terima dia, dia itu bukanngoni pe cucu lagi (RIO sudah buang air besar didalam rumahmu,kenapa masih terima dia, dia bukan cucu kamu lagi) kemudian SaksiKorban membalas pesan singkat (SMS) dari Terdakwa tersebut e....kamu itu betulbetul bukan manusia

Kamu itu betulbetul bukan manusia, biarsampe kapan pun RIO itu tetap cucu saya, kalau kamu sudah saya tidakanggap menantu saya, jaga mulut baikbaik, selanjutnya berselang waktusekitar 10 (Sepuluh) menit tibatiba Terdakwa datang tanpa mengucapkansalam langsung masuk kedalam rumah sambil berteriak dengan nada tinggidan mengatakan mana RIO?

kepadaTergugat mengenai niat baik dari Penggugat untuk memperbaikikondisi keuangan perusahaan, bahwa juga menurunnya keuanganperusahaan diakibatkan sesuatu yang tidak dapat dihindarkan (forcemajeure); sebagaimana kondisi perekonomian negara = yangpertumbuhannya bergerak di bawah 5 % yang mana dengan pertumbuhanekonomi yang seperti itu pasti tidak mendukung pertumbuhan perusahansecara bagus.Bahwa force majeure adalah berarti "kekuatan yang lebih besar" yaitusuatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia

Pelanggaran ataugangguan terhadap hak yang sudah dijamin oleh hukum, akanmelahirkan konsekuensi bagi pemegang haknya untuk memperolehhaknya secara pasti.Menurut Jeremy Bentham, agar manusia terbebas dari penderitaan,maka manusia harus membuat keputusan, bahwa manusia harusmewujudkan kesenangan. Ajaran Bentham yang terkenal adalah bahwahukum harus mewujudkan kebahagiaan terbesar bagi sebagian besarmasyarakat (the greatest happiness of the greatest number).

Bantuan jasa tersebut dituangkan dalam bentukperjanjian yang disetujui dan ditandatangani bersama oleh Pemohon Banding dan BLC;Detail Transaksibahwa bantuan jasa yang diberikan oleh BLC kepada Pemohon Banding berhubungan denganmanajemen, produksi, teknologi informasi, keuangan, sumber daya manusia, penjualan,pengadaan, pengeboran, dan lainnya dengan penjelasan sebagai berikut:Manajemen.pada prinsipnya bertanggung jawab atas semua arahan, inisiatif, dan keputusan yangberdampak global terhadap perusahaan

Sebagai contoh: mempersingkat urutanpembelian.Produksi,menyediakan layanan dukungan sehubungan dengan proses produksi seperti penggunaanstruktur operasi biaya rendah, berbagi pengetahuan di pabrik, dan sebagainya;Sumber Daya Manusia.menyediakan layanan dukungan sehubungan dengan sumber daya manusia dalam halakuisisi, divestasi, transisi organisasi, perencanaan suksesi, hubungan tenaga kerja, danrancangan program kompensasi.

Sebagai contoh: konsultasi sehubungan dengan sumber dayamanusia termasuk kebijakankebijakan terkait dengan sumber daya manusia, dan adanyasistem yang terintegrasi sehubungan dengan sumber daya manusia.Keuangan.menyediakan layanan dukungan sehubungan dengan keuangan seperti perencanaan danpengawasan keuangan, analisis keuangan dan perpajakan.

berdasarkan penjelasan Pemohon Banding dalam surat Ref. 356Fin/Tax/BLI072012tanggal 3 April 2012 dan Ref. 401Fin/Tax/BLI062012 tanggal 3 Juli 2012, dinyatakan antaralain:e bahwa Pemohon Banding menerima bantuan jasa manajemen dari XXX Company(BLC), yang berkedudukan di Amerika Serikat;e bahwa BLC adalah merupakan sister company dan bukan merupakan pemegang sahamdari Pemohon Banding;e bahwa bantuan jasa manajemen yang diberikan meliputi manajemen, produksi,teknologiinformasi, keuangan, sumber daya manusia

Dengan Sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepadaKhalayak Umum untuk Bermain Judi atau Dengan Sengaja TurutCampur dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakahuntuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat ataudipenuhinya sesuatu tata cara.Menimbang, bahwa dimaksud dengan kata barang siapa menunjukkanadanya orang atau manusia, dimana dalam ilmu hukum diartikan sebagaiPERSOON yang merupakan salah satu subjek hukum sebagaimana dijelaskandalam Memorie Van Toelichting (MvT) bahwa

Manusia sebagai subyek hukumdengan sendirinya telah melekat erat kemampuan bertanggungjawab olehkarenanya siapa saja baik lakilaki maupun perempuan yang merupakanpendukung Hak dan Kewajiban dapat dimintakan pertanggungjawaban dalamsegala tindakannya, kecuali secara tegas undangundang menentukan lainsebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP dengan melihat kecakapan dankemampuannya dalam arti tidak terganggu akal pikirannya serta dapat memahamidan menyadari sepenuhnya yang akan diperbuat hingga akibat

Ikut Serta Main Judi dijalan Umum atau di Pinggir Jalan Umum atau diTempat yang dapat dikunjungi oleh Umum kecuali ada Izin dariPenguasa yang berwenang telah memberi Izin untuk mengadakanPerjudian itu.Menimbang, bahwa dimaksud dengan kata barang siapa menunjukkanadanya orang atau manusia, dimana dalam ilmu hukum diartikan sebagaiPERSOON yang merupakan salah satu subjek hukum sebagaimana dijelaskandalam Memorie Van Toelichting (MvT) bahwa Manusia sebagai subyek hukumdengan sendirinya telah melekat

Incasu dalam perkara ini bahwa TERMOHON dalam menetapkanPEMOHON sebagai Tersangka dengan mengeluarkan SuratPerintah Penyidikan SP.Sidik/134/IV/2016/ Ditreskrimumtanggal 19 April 2016.28.Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas perbuatan TERMOHONterbukti telah menyalahgunakan kewenangan dan melanggarHak Asasi Manusia sehingga bertentangan dengankonstitusi yaitu Undang Undang Dasar 1945 serta peraturanperundangundangan Hak Asasi Manusia (HAM).merupakan bentuk pelanggaran hak konstitusionalPEMOHON selaku

Casu Pemohon) menempuh jalan ini karena kami yakin bahwamelalui forum Praperadilan ini juga dipenuhi syarat keterbukaan(transparancy) dan akuntabilitas publik (public accountabiliti) yangmerupakan syaratsyarat tegaknya sistem peradilan yang bebas dan tidakmemihak serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

ini maka pada dasarnya, Praperadilanberfungsi sebagai perlindungan terhadap tindakan yang sewenangwenangdari para aparat hukum yang pada pelaksanaan tugasnya seringmelakukan tindakan yang kurang pantas, sehingga melanggar hak danharkat manusia. Namun untuk lebih menjamin pelaksanaan sebuahPraperadilan maka diperlukan sebuah pemahaman yang lebih mendalamtentang Praperadilan terutama dalam masyarakat sehingga lebih mengertitentang manfaat dan fungsi Praperadilan.

maksud sebagai sarana pengawasan horizontal dengan tujuanmemberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia terutama hak asasitersangka dan terdakwa.

Karena pengakuan, jaminan danperlindunganterhadap hak asasi manusia adalah salah satu esensi pokok yangmenjadi dasar legalitas suatu negara hukum.DALAM PETITUM :Bahwa, berdasarkan uraianuraian tersebut di atas Telah Terbukti dantidak dapat dibantah kebenarannya, perbuatan Termohon dalam melakukanpenyidikan dan menetapkan Pemohon menjadi Tersangka Telahbertentangan dengan KUHAP, Peraturan Kapolri, Putusan MahkamahKonstitusi dan Yurisprudensi MARI sehingga patut untuk dinyatakanPenyidikan dan Penetapan

Karena hal tersebut sangat bertentangandengan hakhak PENGGUGAT selaku pemilik tanah yang sah yang terkenapembebasan jalan tol DepokAntasari sebagaimana tercantum dalam petabidang tanah NIB.0630a, NIB.0630, dan NIB.0642 yang diterbitkanTERGUGAT III;Bahwa kepemilikan tanah oleh PENGGUGAT merupakan sebuah hak asasimanusia yang dilindungi oleh hukum internasional maupun hukum nasional.Dalam hukum internasional, perlindungan hukum hak milik diatur dalamDUHAM (Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia) Pasal 17.1

Pasal 17.2, berbunyi :Tidak seorang pun boleh dirampas harta miliknya dengan semenamena;Dalam hukum nasional hak milik ini diatur dalam UndangUndang DasarTahun 1945 Pasal 28 H ayat (4) dan UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999tentang Hak Asasi Manusia.

DUHAM ( Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia ), dinyatakan bahwakepemilikan tanah merupakan sebuah hak asasi manusia yang dilindungioleh hukum internasional maupun hukum nasional. Dalam hukuminternasional, perlindungan hukum hak milik diatur dalam DUHAM(Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia) Pasal 17.1, dan Pasal 17.2.DUHAM Pasal 17.1, berbunyi : Setiap orang berhak memiliki harta, baiksendiri maupun bersamasama dengan orang lain.

UndangUndang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang HakAsasi Manusia, dalam UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 6ayat (2) berbunyi : Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasukhak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan jaman,Pasal 29 ayat (1) berbunyi : Setiap orang berhak atas perlindungan diripribadi,keluarga, kehormatan, martabat,dan hak miliknya, Pasal 31 ayat(1) berbunyi ; Tempat kediaman siapa pun tidak boleh diganggu;d.

Pasal PerPres Nomor : 71 Tahun 2012, yangmenyebutkan :Pasal 49 :(1) Pelaksanaan Pengadaan Tanah disenggarakan oleh Kepala BPN.(2) Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN selaku KetuaPelaksana Pengadaan Tanah.Pasal 50:Kepala Kantor Wilayah BPN dapat menugaskan kepada kantorPertanahan sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah, denganmempertimbangkan efesiensi, efektifitas, kondisi geografis, dansumber daya manusia;c.

Prof.Dr.lsjoni Ishaq.Phd menghubungi saksi AsmarRasyid (sekretaris PGRI Kab.Kuansing)dan mengirimkan Sms yang diterima oleh saksiProf.Dr.lsjoni Ishag.Phd dari terdakwa tersebut kepada saksi Asmar Rasyid,dan keesokanharinya yaitu pada hari Sabtu tangal 8 Oktober 2011 saksi Asmar Rasyid mengirimkanSms(Short Message Service) tersebut kepada saksi H.Sukarmis Bupati KuantanSinggingi sehinga saksi H.Sukarmis merasa terhina dan nama baiknya menjadi tercemaroleh perbuatan terdakwa tersebutkarena saksi H.Sukarmis manusia

Prof.Drisjoni Ishag.Phd menghubungi saksiAsmar Rasyid (sekretaris PGRI Kab.Kuansing)dan mengirimkan Sms yang diterima olehsaksi Prof.Dr.lsjoni Ishag.Phd dari terdakwa tersebut kepada saksi Asmar Rasyid,dankeesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tangal 8 Oktober 2011 saksi Asmar Rasyidmengirimkan Sms(Short Message Service) tersebut kepada saksi H.Sukarmis BupatiKuantan Singgingi sehinga saksi H.Sukarmis merasa terhina dan nama baiknya menjaditercemar oleh perbuatan terdakwa tersebutkarena saksi H.SukarmiS manusia

guru di SMAN 1 Pangean dan kemudian dijawab olehPutusan No.53/Pid.B/2012/PN.Rgt.Tlksaksi Zulmaswan bahwa benar terdakwa Syamsuddin adalah seorang guru diSMAN 1 Pangean.Bahwa setelah percakapan melalui melalui HP tersebut,saksi Zulmaswanmeminta agar dikirimkan SMS yang telah menghina saksi tersebut, lalu saksimengirimkan SMS yang berisi penghinaan dan pencemaran nama baik terhadapsaksi tersebut ke HP milik saksi Zulmaswan.Bahwa saksi dan rezimnya bukanlah sebagai SETAN karena saksi adalahmerupakan manusia

saksi dan apa permasalahannya tidak pernah disampaiakankepada saksi.Bahwa pernah ada Undangan dari guru kepada saksi tapi saksi tidak bisa datangpada acara tersebut.Bahwa Ssaksi tidak tahu bahwa ada guru yang dipindahkan atau dimutasikan dantujuannya tidak tahu dan saksi tidak pernah bermasalah dengan pegawai danmenurut saksi mutasi tersebut sudah sesuai dan benar.Bahwa saksi dan rezimnya tidak pernah merasa mengobokobok terdakwa danhak para guru yang ada di kabupaten KuansingBahwa saksi sebagai manusia

Sukarmis adalah manusia biasa.e Bahwa benar pada tanggal 6 Oktober 2011 saksi pernah diundang untukmenghadiri acara dialog yang di adakan oleh terdakwa dan kawankawan akantetapi saksi tidak menghadiri acara dialog tersebut karena dialog tersebutdianggap illegale Bahwa dialog dianggap illegal karena menurut saksi tandatangan yang adadalam surat Undangan dialog yaitu atas nama saksi ASMAR RASYID, S.Pdselaku sekretaris PGRI kabupaten Kuansing telah dipalsukan oleh terdakwaSYAMSUDDIN dengan cara menscan

Putusan Nomor 241 K/PID.SUS/2017Hak atas bantuan hukum merupakan hak asasi manusia. Haktersebut apabila kemudian dihubungkan dengan UndangUndangDasar 1945, maka secara tegas telah tertuang dan diatur dalam Pasal28 Huruf (d) Ayat 1 yang menyatakan, bahwa:... setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dankepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depanhukum...

:Jaminan konstitusional tersebut lalu diejawantahkan baik melaluiundangundang nasional maupun internasional yang sudah diratifikasi/disahkan Indonesia seperti tertuang dalam Pasal 18 Ayat (4) UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 14Ayat (3) huruf d UndangUndang Nomor 12 tahun 2005 tentangRatifiaksi Konvensi Internasional HakHak Sipil dan Politik, yang intinyamenyatakan, bahwa:beens setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuanhukum sejak saat penyidikan sampai

mengetahuinyabahwa terhadap pasalpasal yang dipersangkakan dalam diriTerdakwa/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi antara lain pasalpemberatan yakni dalam Pasal 1 Ayat (1) UndangUndang Darurat RINomor 12 Tahun 1951 tentang senjata api, bahan peledak dan senjatatajam, dengan ancaman pidana hukuman mati atau hukuman penjaraseumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggitingginya duapuluh tahun;Bahwa, terhadap tindakan yang dilakukan oleh Penyidik KP3Surabaya telah melanggar perlindungan Hak Asasi Manusia

Tidak memperoleh perlindungan Hak Asasi Manusia (yang semuanyatelah diatur berdasarkan perundangundangan yang berlaku, peraturanperaturan dibawah undangundang, surat edaran, yurispudensiMahkamah Agung yang secara tegas mengatur dan memerincimengenai hak Tersangka/Terdakwa untuk memperoleh bantuanhukum);Atas penilaian hukum di atas Judex Facti tidaklanh nyata melakukanmengenai halhal sebagaimana yang diwajibkan oleh undangundang yangjuga harus dianut dalam melaksanakan fungsi peradilan ditingkat bandingsehingga

Putusan Nomor 241 K/PID.SUS/2017Judex Facti harus dinilai tidak melaksanakan undangundang sebagaimanamestinya, karena itu cukup alasan putusan Judex Facti tersebut harusdibatalkan:Bahwa, demikian pula mengenai hal yang sama yang mengatur tentangbantuan hukum bagi Tersangka/Terdakwa sekarang Pemohon Kasasi yangdiatur sesuai Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang ImplementasiPrinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan TugasKepolisian Negara Republik Indonesia, secara tegas disebutkan

Bahwa selaku Pegawai Negeri Sipil Pemohon telah memperolehsurat izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenangsebagaimana tertera dari surat izin cerai dengan Nomor: 474.2/0013BANGRIR Tentang Izin Perceraian, Tertanggal 31 Agustus 2021 yangditerbitkan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SumberDaya Manusia;10.

danmendamaikan dari pihak Pemohon, upaya mendamiakn tersebuthanya di lakukan oleh pihak keluarga Termohon saja bahkanketika keluarga Termohon akan mendamaikan dan mengajakeluarga Pemohon untuk bermusyawarah keluarga Termohonmendapatkan perlakuan yang tidak baik seperti mengeuarkankatakata yang tidak pantas kepada Termohon;2.6 Pada poin 9, mengenai Surat Izin untuk melakukanPerceraian dari pejabat yang berwenang mengenai izinperceraian yang diterbitkan oleh badan kepegawaian danPengembangan Sumber daya manusia

, Termohon merasa tidakpernah menandatangani surat izin untuk melakukan perceraiantersebut;Bahwa dari apa yang telah Termohon kemukakan diatas Termohondapat menyimpulkan bahwa Termohon masih menyayangi dan mencintalPemohon, dan Termohon berharap Pemohon untuk berpikir ulang untukmenggugat cerai Termohon, sehingga rumah tangga dapat di pertahankandan diperbaiki, Termohon tidak mau mencari siapa yang salah dan siapayang benar karena manusia wajar mempunyai kesalahan dan bukanberarti hal tersebut tidak

Bahwa pada poin 7 dari replik Pemohon yang menyatakan bahwaadanya upaya mediasi yang di lakukan di UPT Pendidikan XXXXX danBadan Kepegawaian dan Pengembangan Suber Daya Manusia(BKPSDM) benar adanya, akan tetapi selama Proses mediasi dilaukantidak pernah ada kesepakatan antara Pemohon dan Termohon yang manaTermohon ingin tetap mempertahankan rumahtangga dan Pemohon tetapingin bercerai, selain itu Termohon ingin menanyakan surat Persetujuandari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Suber Daya Manusia(

ditunjuk segala sesuatuyang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagianyang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonsebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telahmemperoleh izin cerai dari atasan Pemohon berdasarkan KeputusanPemberian Izin Perceraian Nomor 474.2/0013BANGRIR, tanggal 31 Agustus2021 yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan SumberDaya Manusia