helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk dicatat pada Register Akta Perceraian ;
Memerintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan

Kutipan Akta Perceraian ;
Memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat ;
Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Memerintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkanperceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelan putusanpengadilan berkekuatan hukum tetap kepada Kantor DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk dicatat padaRegister Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.5.

Memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil Kantor Dinas KependudukanDan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk mencatat pada Register AktaPerceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian atas namaPenggugat dan Tergugat.6.

perceraian tersebut, maka petitumgugatan Penggugat nomor 3 dan 5 yang mohon agar memerintahkan Paniteraatau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusanPengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepadaKantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk dicatatpada Register Akta Perceraian,dan Memerintahkan Pejabat Pencatatan SipilKantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untukmencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan

Memerintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkanperceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusanPengadilan berkekuatan hukum tetap kepada Kantor DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk dicatat padaRegister Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;6.

Memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil Kantor Dinas KependudukanDan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk mencatat pada Register AktaPerceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian atas namaPenggugat dan Tergugat ;7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kinisejumlah Rp.466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam permusyawarahan majelis hakimPengadilan Negeri Surakarta yang terdiri dari : ARIE WINARSIH,SH.,M.Hum.

Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabayauntuk mendaftarkan / mencatat tentang kelahiran tersebut diatas dan register kelahiran tahunyang sedang berjalan serta menerbitkan Akte Kelahiran dimaksud ;4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon ; Menimbang, bahwa pemohontelah mengajukan suratsurai bukti yang telah di cocokkan dengan aslinya dan telah diberimaterai cukup ;Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksiyaitu : 1. MISRIAH, 2.

Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabayauntuk mendaftarkan / mencatat tentang kelahiran tersebut diatas dan register kelahiran tahunyang sedang berjalan serta menerbitkan Akte Kelahiran dimaksud ;2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 156.000, (seratus limapuluh enam ribu rupiah) ; Demikianlah ditetapbkan pada hari : SELASA tanggal :07 AGUSTUS 2012 oleh kami BANDUNG SUHERMOYO, SH. MH.

Mengabulkan Permohonan Pemohon ;2 Menetapkan menurut hukum bahwa di SURABAYA telah lahir seorang anakPEREMPUAN, pada tanggal 14 MEI 2007 jam 09.05 WIB, anak ke3 yang diberi namaNUR ISTI KHOMARIA dari pasangan suami istri AGUS SUHARTO dan MULYATI ;3, Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabayauntuk mendaftarkan / mencatat tentang kelahiran tersebut diatas dan register kelahiran tahunyang sedang berjalan serta menerbitkan Akte Kelahiran dimaksud ;4.

Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabayauntuk mendaftarkan / mencatat tentang kelahiran tersebut diatas dan register kelahiran tahunyang sedang berjalan serta menerbitkan Akte Kelahiran dimaksud ;2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 156.000, (seratus limapuluh enam ribu rupiah) ; Demikianlah ditetapkan pada hari : KAMIS tanggal : 26JULI 2012 oleh kami HERU MUSTOFA, SH. MH.

Memerintahkan kepada Walikota Surabaya menerbitkan SuratKeputusan baru berisi pengangkatan kembali serta merehabilitasiatas hakhak Penggugat (Achmad Sinda, SE.) sebagai PegawaiNegeri Sipil ;Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbuldalam sengketa ini ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan dalam perkara No.203/G/2006/PT.TUN.JKT tanggal 16 April 2007, dengan amar sebagaiberikut :1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat

untuk seluruhnya ;Menyatakan batal Surat Keputusan Badan Pertimbangan KepegawaianNo. 080/KPTS/BAPEK/2006 tanggal 22 Maret 2006 tentang PenguatanHukuman Disiplin atas nama Achmad Sinda, SE., NIP. 510129549 ;Memerintahkan Tergugat (BAPEK) untuk menerbitkan Surat Keputusanbaru yang berisi :a.

Memerintahkan kepada Walikota Surabaya menerbitkan SuratKeputusan baru berisi pengangkatan kembali serta merehabilitasiatas hakhak Penggugat (Achmad Sinda, SE.) sebagai PegawaiNegeri Sipil dan memberikan hukuman disiplin ringan berupaPernyataan tidak puas secara tertulis ;4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.186.000, (seratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;Hal. 9 dari 13 hal. Put.

Memerintahkan Tergugat (BAPEK) untuk menerbitkan Surat Keputusanbaru yang berisi :Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 56 PK/TUN/201 1a. Menyatakan batal Surat Keputusan Walikota Surabaya No. X.188.45/282/436.1.4/2004, tanggal 24 Januari 2005 tentangPemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri ;b.

Memerintahkan kepada Walikota Surabaya menerbitkan SuratKeputusan baru berisi pengangkatan kembali serta merehabilitasiatas hakhak Penggugat (Achmad Sinda, SE.) sebagai PegawaiNegeri Sipil dan memberikan hukuman disiplin ringan berupaPernyataan tidak puas secara tertulis ;Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara baik dalam tingkat pertama, tingkat kasasi, maupun dalampeninjauan kembali dan dalam pemeriksaan peninjauan kembali iniditetapkan sebesar Rp. 2.500.000, (dua juta

Manik menjadi Maisaroh Aulway adalah agar dapatmemenuhi adminsitrasi ataupun surat menyurat terkait dengan Kartu Keluarga,Kartu Tanda Penduduk, Akte Kelahiran dan akan menerbitkan BPJS dimanakartu BPJS itu sangat penting mengingat anak saya saat ini dalam keadaansakit yang beresiko tinggi dan membutuhkan kartu BPJUS sebagai penangananmedis pada dokter spesialis dan dibutuhkan biaya yang tidak sedikit untukperobatan dan penyembuhan anak saya;Bahwa agar pergantian nama Pemohon tersebut dapat tercatat

Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentangPersyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yangselengkapnya sebagaimana di uraikan di bawah ini;Menimbang, bahwa Pasal 52 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan sebagai berikut:(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapanpengadilan negeri tempat pemohon;(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajibdilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan

salinanpenetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PejabatPencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipildan kutipan akta Pencatatan Sipil.Menimbang, bahwa Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilmenyatakan sebagai berikut:(1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksanaatau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan

Kependudukan berikut peraturanpelaksananya dan ketentuan Pasal 93 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan12Penetapan No. 1/Pdt.P/2017/PN.TBTPresiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan TataCara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) UndangUndang Nomor 23 Tahun2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa Pencatatanperubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan olehPenduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan

akta PencatatanSipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapanpengadilan negeri oleh Penduduk;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, maka yangmempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan nama kepada InstansiPelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil adalah Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas,Hakim berpendapat bahwa petitum ke3 (ketiga) Permohonan

Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan sertifikat Hak Milik Nomor20996/Kelurahan Tamamaung, tanggal 30102001, Surat Ukur tanggal 1962001, Nomor 00653/2001, luas 142m? (seratus empat puluh dua meterpersegi) atas nama Maronta Dg. Sarro, di atas tanah milik Penggugat yangdibeli dari A. Hadjessah Chairan, S.H. Sebagai pemilik sah, pada halsebelumnya sudah ada terbit Sertifikat Hak Milik, sebagaimana Sertifikat HakMilik Nomor 49/ Tamamaung Gambar situasi Nomor 1417/1997.

Nomor 3 Tahun 1997 Pasal59 yang berbunyi "Untuk keperluan penelitian data yuridis bidangbidangtanah dikumpulkan buktibukti tertulis maupun bukti tidak tertulis berupaketerangan saksi dan atau keterangan yang bersangkutan, yang ditunjukkanoleh pemegang hak atas tanah atau kuasanya atau pihak lain yangberkepentingan kepada panitia Ajudikasi",Serta bertentangan dengan Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, yakniazas tidak cermat, yakni karena Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak MilikNomor 20996/ Kelurahan

Kekantor Notaris Andi Jumaini,SH., untuk menerbitkan Akta Jual Beli terhadaptanah yang dibeli dari A. Hadjessa Chairan, SH., namun setelah beberapabulan kemudian Notaris Andi Juamaini, SH., ternyata tidak bisa menerbitkanAkta Jual Beli dengan alasan bahwa, diatas tanah milik Andi HadjessaChairan, SH. dengan nomor Sertifikat Nomor 49/Desa Tamamaung, gambarsituasi tanggal 2231997, Nomor 1417 Luas 329 m?.

Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor20996/Kelurahan Tamamaung, tanggal 30102001, Surat Ukur tanggal 1962001 Nomor 00653/2001, luas 142 m?. (seratus empat puluh dua meterpersegi) atas nama Maronta Dg.Sarro, diatas tanah milik Penggugat II AlliImran, SH. yang dibeli dari A.

Putusan Nomor 148 K/TUN/2017Serta bertentangan dengan Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, yakniazas tidak cermat, yakni karena Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak MilikNomor 20996/Kelurahan Tamamaung tanggal 30102001 Surat Ukurtanggal 1952001 Nomor 00653/2001 seluas 142 m?. (seratus empat puluhdua meter persegi) atas nama Maronta Dg. Sarro.

Hasil Penelitian dengan Nomor : S06.T/WPJ.07/KP.0704/2004 pada tanggal 30 April 2004 yangmemberitahukan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali belummemasukkan penghasilan luar negeri dalam penghitungan penghasilankena pajak pada SPT Tahunan 1770 Tahun Pajak 2002, yangmengakibatkan kekurangan bayar pajak Penghasilan Pasal 25/29 Tahun2002 sebesar Rp. 340.898.597, tidak termasuk sanksi administrasiBahwa atas kekurangan bayar pajak Penghasilan Pasal 25/29 Tahun2002 tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah menerbitkan

Undangundang No. 6 Tahun 1983tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimanaterakhir telah diubah dengan Undangundang No. 16 Tahun 2000 diatur:Bahwa Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajakdan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.Bahwa sesuai dengan Pasal 14 (1) (b) UndangUndang No. 6 Tahun1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimanaterakhir telah diubah dengan Undangundang No. 16 Tahun 2000 diatur:Bahwa Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan

Put: 07529/PP/M.VI/99/2006 bahwa TermohonPeninjauan Kembali telah menerbitkan STP No. 1241/105/02/053/04tanggal 14 Juli 2004 yang diterbitkan berdasarkan hasil penelitian SPTTahunan 1770 Tahun Pajak 2002 atas nama Pemohon PeninjauanKembali dan telah diterbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Penelitiandengan Nomor S06.T/WPJ.07/KP.0704/2004 tanggal 30 April 2004 yangmemberitahukan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali belummemasukkan penghasilan luar negeri dalam penghitungan penghasilankena pajak pada SPT

Sedangkan untuk pajak atas penghasilantersebut telah Pemohon PK hitung dan bayarkan serta telah disetorkanseluruhnya di Indonesia dan tidak ada yang Penggugat bayarkan diJepang.Bahwa sesuai dengan Pasal 14 Undang undang No. 6 Tahun 1983tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimanaterakhir telah diubah dengan Undangundang No. 16 Tahun 2000disebutkan bahwa Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan SuratTagihan Pajak apabila dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan terdapatkekurangan

DJP No. 00006/WPuJ.07/KP.0703/2005 tanggal 13Januari 2005 adalah tidak benar.Bahwa berdasarkan datadata yang ada, penghitungan yangdisampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam SPT Tahunan1770 Tahun Pajak 2002 telah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.Bahwa Termohon Peninjauan Kembali melalui KPP Badora telahmelakukan penelitian SPT Tahunan 1770 Tahun Pajak 2002 atas namaPemohon Peninjauan Kembali dan berdasarkan hasil penelitian tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah menerbitkan

Putusan Nomor 561 K/TUN/2017kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang yang daerahhukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat;Kepentingan Yang Dirugikan;Bahwa Abdul Majid Butarbutar orang tua Para Penggugat semasahidupnya yaitu tahun 1972 telah menguasai dan tinggal di atassebidang tanah dan pada tahun 1982 tanah tersebut oleh Camat yangpada saat itu disebut Camat Kepala Wilayah Kecamatan LangsaDaerah Tingkat Il Aceh Timur telah menerbitkan Surat Keterangan HakMilik Nomor 137 Tahun 1982,

Langsa, dengan batasbatassebagai berikut: Sebelah Utara : dengan Jalan Kampung 37 meter; Sebelah Selatan : dengan pekarangan Dadang 36 meter; Sebelah Timur : dengan tanah H.Ali Husaini 50 meter; Sebelah Barat : dengan tanah Dadang 50 meter;Bahwa tanah yang menjadi objek dalam perkara ini tidak pernah terjaditransaksi dalam bentuk apapun yang menyebabkan beralihnnya hakkepemilikan dari Para Penggugat kepada pihak lainnya, namunterhadap tanah tersebut oleh Tergugat pada tanggal 13 Desember 1999telah menerbitkan

Februari 1968 juga didasari oleh adanya SuratPengakuan Hak Milik Adat yang dikeluarkan oleh bapak AbdullahZakaria, B.A. selaku Keuchik Desa Paya Bujok Tunong Langsa, padahal pada tanggal 10 Juli 1982 bapak Abdullah Zakaria, B.A. selakuKeuchik Desa Paya Bujok Tunong, Kecamatan Langsa Baroe selakusaksi telah terlebih dahulu menandatangani Surat Keterangan Hak MilikNomor 137 Tahun 1982 atas nama Abdul Majid Butarbutar yaitu ayahdari Para Penggugat, namun Tergugat Kantor Pertanahan Kota Langsatetap menerbitkan

Putusan Nomor 561 K/TUN/201710.11.Desember 1999, dengan luas tanah 1.596 m, yang terletak GampongPaya Bujok Tunong, Kecamatan Langsa Barat, Kabupaten Aceh Timur,setelah pemekaran menjadi Kecamatan Langsa Baroe, Kota Langsa,atas nama Perserikatan Muhammadiyah, jelasjelas sangat merugikanPara Penggugat karena Para Penggugat tidak pernah menjual,mengalihkan/membalik nama tanah sengketa kepada siapapun ataupihak manapun;Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 253tanggal 13 Desember

Tunong, Kecamatan Langsa Barat, KabupatenAceh Timur, setelah pemekaran menjadi Kecamatan Langsa Baroe,Kota Langsa, atas nama Perserikatan Muhammadiyah, adalahmerupakan tindakan yang bertentangan dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku' serta melanggar AsasAsas UmumPemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat(2) huruf a dan b UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Jo UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 sehingga menimbulkan akibat kerugianbagi Para Penggugat;Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan

27 Mei 2010, luas 5.755 M2 atas namaSURIANI, terletak di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten LombokTengah tersebut, tidak hanya mencaplok tanah milik Penggugat blok No.48 tapi juga mencaplok tanah milik atas nama Nurim blok no. 47 dantanah milik Bapak Srinate blok No.46 yang berbatasan dengan tanahPenggugat, yang digabung dalam obyek sengketa tersebut sehinggaluasnya menjadi 5755 M2; Bahwa berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwa tindakan Tergugat(Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah) menerbitkan

sertifikatobyek sengketa adalah cacat yuridis karena bertentangan dengan asasasas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur ketentuandalam Pasal 53 ayat 2 huruf b Undangundang Nomor 5 tahun 1986sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 9 Tahun 2004Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Bahwa adapun asasasas umum Pemerintahan yang baik yang dilanggarTergugat dalam menerbitkan obyek sengketa adalah; a.

Asas Kepastian hukum dan larangan Penyalahgunaan wewenang; Bahwa seharusnya sebelum menerbitkan Sertifikat obyek sengketa,Tergugat melakukan pengecekan data yuridis dan fisik tanahsebagaimana dimaksud Pasal 60 ayat (3) dan (4) Peraturan MenteriNegara Agraria/Kepala BPN Nomorr3 Tahun 1997 dan semestinyamempertimbangkan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Namun karena Tergugat telah tidakmelaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan perundangundangan tersebut, maka tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyeksengketa tersebut telah menyalangunakan wewenanq; Halaman7dari48HalamanPutusan No.24/G/2014/PTUN.MTR. b.

Dengan demikian Tergugat telah tidak secaracermat dan teliti dalam menerbitkan obyek sengketa atas nama orangyang tidak berhak dan tidak menguasai tanah. Bahwa berdasarkan atas uraian dan dasar gugatan tersebut di atas,Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraMataram, Cq. Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa inimemberikan amar putusan sebagai berikut:1.2.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum tindakan Tergugat II dan Tergugat III yang tidak segera menerbitkan

Memerintahkan kepada Tergugat /I untuk menerbitkan SertifikatPengganti atas :a. SHM No. 3158/Kelurahan Sisir ;b. SHGB No. 274/Kelurahan Songgokerto ;c. SHM No. 1180/Tulungrejo ;d. SHM No. 3590/Tulungrejo ;Yang sudah dinyatakan tidak berkekuatan hukum tersebut ;6. Memerintahkan kepada Tergugat I/II untuk menerbitkan SertifikatPengganti atas : SHM No. 235/desa Pujon Lor, yang telahdinyatakan tidak mempunyal kekuatan hukum tersebut;7.

Bahwa, oleh karena kelima sertifikat tersebut diatas telah dinyatakan tidakberkekuatan hukum mengikat, maka kewajiban Tergugat II dan III (dalamperkara nomor 215/Pdt.G/2013/PN.Mlg, sebagai Tergugat II dan TergugatIll) untuk menerbitkan sertifikat pengganti atas kelima sertifikat tersebutdiatas, untuk proses penerbitan tersebut Tergugat Ill memerlukan petunjukdari Tergugat ;8.

Bahwa, dengan tidak jelasnya proses penerbitan sertifikat pengganti tersebutPanitera Pengadilan Negeri Malang sudah mengirimkan surat kepadaTergugat II dan Ill, agar menindak lanjuti proses penerbitan kelima sertifikattersebut diatas, sesuai dengan perintah putusan pengadilan Negeri Malangdan sebagaiamana yang telah tertulis dalam Berita acara Eksekusi, namunTergugat II dan III tetap tidak menerbitkan sertifikat pengganti, yang hinggakini sudah berjalan 5 (lima) tahun ;10.

Bahwa, oleh karena kelima sertifikat tersebut diatas telah dinyatakan tidakberkekuatan hukum mengikat, maka kewajiban Tergugat II dan III (dalamperkara nomor 215/Pdt.G/2013/PN.Mlg, sebagai Tergugat II dan TergugatIl) untuk menerbitkan sertifikat pengganti atas kelima sertifikat tersebutdiatas, untuk proses penerbitan tersebut Tergugat Ill memerlukan petunjukdari Tergugat ;8.

Memerintahkan kepada Tergugat II untuk menerbitkan SertifikatPengganti atas :a. SHM No. 3158/Kelurahan Sisir ;b. SHGB No. 274/Kelurahan Songgokerto ;c. SHM No. 1180/Tulungrejo ;d. SHM No. 3590/Tulungrejo ;Yang sudah dinyatakan tidak berkekuatan hukum tersebut ;6. Memerintahkan kepada Tergugat Ill untuk menerbitkan SertifikatPengganti atas : SHM No. 235/desa Pujon Lor, yang telah dinyatakantidak mempunyai kekuatan hukum tersebut;7.

Bahwa Penggugat sangat keberatan atas perbuatan Tergugat dan Tergugat II telah merugikan Penggugat, dimana Tergugat dan Tergugat Il telah menerbitkan objek gugatan a quodengan tidak sah dan bertentangan dengan Peraturan DaerahKota Medan No. 35 Tahun 2002 tentang Perubahan AtasPeraturan Daerah Kota Medan No. 4 Tahun 2001 tentangPembentukan Organisasi dan Tata Kerja DinasDinas Daerah diLingkungan Pemerintah Kota Medan Jo.

keberatan Kepada Tergugat setelah Proses IMBdimaksud telah selesai di proses dan Tergugat II Intervensitelah melakukan pembayaran Retribusi IMB padaLokasi Tanah tersebut kepada Dinas Tata Ruang dan TataBangunan Kota Medan;Bahwa Tergugat dalam memproses dan menerbitkan IMBpada Lokasi Tanah tersebut berdasarkan Peraturan DaerahNo. 9 Tahun 2002 tentang Retribusi IMB Pasal 4 berbunyi :a.

Tergugat dan Il) secara sendirisendiri dalamtindakan hukum menerbitkan Surat Izin Mendirikan Bangunanyang berbeda baik nomor maupun tanggalpenerbitannya ;Bahwa dengan adanya perbedaan baik pihak (subjek hukum)maupun bentuk keputusan (objek hukum) a quo, maka secarahukum pengujian atas masingmasing surat keputusan objeksengketa tersebut tidaklah dapat digabungkan dalam satugugatan.

IMB dua nomor sekaligus pada satu lokasi ;Bahwa Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan hanya menerbitkan IMBNo. 648/1363.K tanggal 28 Juli 2011 pada Lokasi Tanah Jalan Platina(Platina VII Kel.

ditujukan kepada pihakpihak terkait yaituinstansi pemerintahan dan Notaris/PPAT untuk tidak menerbitkanSuratSurat yang berkaitan dengan pertanahan termasuk izinmendirikan bangunan ;Menimbang, bahwa dalil jawaban Tergugat halaman 2mendalilkan bahwa Penggugat a quo melayangkan surat keberatanuntuk tidak menerbitkan IMB pada Lokasi Tanah yang dimaksudberdasarkan Surat Beliau tanggal 27 Juli 2011, tetapi Dinas Tata Ruangdan Tata Bangunan telah menerbitkan IMB pada Lokasi Tanah yangdimaksud pada tanggal

menyatakanbahwa kami tidak pernah menerbitkan faktur pajak ;e Bahwa saksi tidak tahu perusahaan yang menerbitkan faktur pajakdengan menggunakan nama perusahaan saksi ;e Bahwa PT.

PetrosaInternasional menerbitkan faktur pajak kepada PT. Virora ;17.

Bahwa atas dasar KTP dan akta pendirian perusahaan tersebut, KPPPratama Kebun Jeruk Satu menerbitkan NPWP PT.

Menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutanpajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidakberdasarkan transaksi yang sebenarnya.4.

Jadiperbuatan menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, buktipemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajakyang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, semuanya itu harusdilakukan dengan sengaja. Sehingga yang harus dibuktikan dalam hal iniHal 45 hal 59 Putusan No : 1271/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel.apakah terdakwa sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak,bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoranpajak ?.

Latar BelakangBahwa Terbanding menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan ("SP2") Nomor:Prin019/PJ.04/ RIKSIS/2010 tanggal 16 Juli 2010. Pemeriksaan pajaktersebut meliputi Masa Pajak JanuariDesember 2008;Bahwa Terbanding menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan("SPHP") No.

Selain itu, Terbandingjuga menerbitkan Risalah Pembahasan Akhir;Bahwa Terbanding menerbitkan SKPKB PPh Pasal 26 Nomor00005/204/08/091/12 tanggal 7 Februari 2012 Masa Pajak Mei 2008 denganjumlah pajak yang kurang dibayar sebesar Rp.5.155.062.376,00;Halaman 2 dari 29 halaman.

Alasan Terbandinga) Pihak yang seharusnya membayarkan bunga pinjaman subordinasiadalah BDI Pusat, dengan penjelasan sebagai berikut:i) bahwa berdasarkan dokumen propektus pinjaman subordinasidiketahui bahwa yang menerbitkan surat berharga adalah BDIPusat melalui BDI cabang Cayman Island untuk mempermudahtransaksi dengan investor yang berada di luar negeri. BDI cabangHalaman 3 dari 29 halaman.

Pendirian BDI cabang Cayman Island bukan ditujukan sematamata untuk menerbitkan pinjaman subordinasi BDI cabang CaymanIsland juga telah mendapatkan izin usaha Kantor Cabang di CaymanIsland sesuai Keputusan Departemen Keuangan No.

Putusan Nomor. 1256/B/PK/PJK/2015masyarakat serta tidak menguji fakta hukum yang diperoleh dalampersidangan yaitu bahwa:a. yang menerbitkan Obligasi adalah PT. Bank DanamonIndonesia, Tbk cabang Cayman Island;b. yang menjamin Obligasi adalah PT. Bank Danamon Indonesia,Tbk. di Indonesia;c. yang menjual Obligasi di Cayman Island adalah PT.

Bahwa ketentuan Pasal 135A ayat (4) menyebutkan KPU Provinsi atauKPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsidengan menerbitkan Keputusan KPU Provinsi atau KPUKabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerjasejak diterbitkannya putusan Bawaslu Provinsi.

Deddy Amarullah, Nomor Urut 03;Memerintahkan Termohon KPU Kota Bandar Lampung untukmelanjutkan tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota BandarLampung Tahun 2020 dengan menerbitkan keputusan yang menetapkanPasangan Calon Nomor Urut 02 atas nama Muhammad Yusuf Kohar,S.E., M.M.

Bahwa Termohon sebagai penyelenggara pemilihnan mempunyalkewenangan konstitusional dalam menerbitkan Keputusan KPU KotaBandar Lampung Nomor: 00//HK.03.1Kpt/1871/KPUKot/I/2021Tanggal 08 Januari 2021 yang kemudian dibatalkan oleh PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 P/PAP/2021 tanggal22 Januari 2021.

Bahwa sebagai tindak lanjut atas PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 P/PAP/2021 makaTermohon menerbitkan Keputusan KPU Kota Bandar LampungNomor: 056/HK.03.1Kpt/1871/KPUKot/II/2021 Tanggal 01 Februari2021 Tentang Penetapan Kembali Pasangan Calon Peserta PemilihanWalikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1P/PAP/2021:Bahwa kewenangan Termohon dalam menerbitkan Keputusansebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 73 ayat

Dengan demikianTermohon berwenang menerbitkan Keputusan yang menjadi objeksengketa a quo;Vil. Tentang Penerbitan Objek Sengketa A Quo;1.

izin ditentukansecara tegas di dalam peraturan perundangundangan yangmenjadi dasar perizinan tersebut ;Bahwa pemerintah (in casu Tergugat) dalam menerbitkan izinharus sesuai dengan AsasAsas Umum Pemerintahan YangBaik (AUPB) karena pemberian izin merupakan suatutindakan hukum pemerintah dengan memberikan keputusanmengenai pemberian izin ;Bahwa Tergugat telah memperhatikan instrumen yuridisdalam rangka menerbitkan IUPK PERPANJANGAN sebabkewenangan pemerintah tidak hanya sekedar menjagaketertiban dan

Namun Tergugatterkesan terburuburu) menerbitkan objek gugatan TUN setelahmenerima surat KPK tanpa mempertimbangkan asas kemanfaatanbagi Penggugat, PT Tanito Harum, pemegang PKP2B Generasi lainnya, dan masyakarat umum ;Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek gugatan TUN wajibsecara seimbang memperhatikan kepentingan hukum Penggugat, PTTanito Harum, pemegang PKP2B Generasi lainnya, masyakaratumum dan pemerintah sehubungan dengan masalah perpanjanganPKP2B dalam bentuk IUPK OPP sesuai dengan ketentuan

PTTanito Harum telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh IUPKPERPANJANGAN sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, sehingga Tergugat menerbitkan IUPKPERPANJANGAN.

Namun tindakan Tergugatdalam menerbitkan objek gugatan TUN telah tidak cermat sebab tidakdidasarkan pada ketentuan UU MINERBA dan peraturan turunannya,melainkan hanya didasarkan pada surat KPK.

Namuntindakan Tergugat yang telah menerbitkan IUPK PERPANJANGANsesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dankemudian secara tibatiba menerbitkan objek gugatan TUN yangbertentangan dengan prosedur hukum dalam UU MINERBA danperaturan turunannya menunjukkan bahwa tindakan Tergugat telahbertentangan dengan asas pelayanan yang baik berdasarkan UUAdministrasi ;Pelanggaran AUPB oleh Tergugat sehubungan dengan SuratPenggugatHalaman 82 dari 196 halaman Putusan No.181/G/2019/PTUNJKTTergugat Telah

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dengan terbitnya Sertifikat Hak Milikdimaksud maka telah menimbulkan kerugian nyata bagi Penggugat sehinggaPenggugat mempunyai hak untuk menggugat di Pengadilan Tata UsahaNegara Kupand(. 22 220 nn nnn nn nnn nnn n nnn nnn n nnn ce nnn nnes: LEGS ALL SS TAINIDIIN Gaerne rere re remem eaBahwa Perbuatan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa tanpa penguasaanfisik tanah yang mana orang tua pengggat maupun Penggugat selaku abhliHalaman 5 dari 20 halaman Penetapan No

BahkanTergugat ketika menerbitkan Objek Sengketa tanpa sepengetahuanPenggugat dan tanpa melibatkan batasbatas tanah. Dengan demikianHalaman 8 dari 20 halaman Penetapan No. 40/G/2020/PTUNKPGPerbuatan Tergugat menerbitkan ke3 Objek Sengketa merupakanperbuatan melanggar hukum dan merugikan Penggugat sebagai Pemiliktanah, sehingga berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UUNo.5/1986 Jo. UU No.9/2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, makaObjek Sengketa tersebut patut dibatalkan; .

tentang Pokokpokok Agraria,Halaman 12 dari 20 halaman Penetapan No. 40/G/2020/PTUNKPGPeraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 Pasal 32 ayat (1), Pasal 25,Pasal 52 Peraturan Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PeraturanPemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 6Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor7 tahun 1997 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah tersebut diatas,TERGUGAT juga pada waktu menerbitkan

telahmenggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikanwewenang terSebut; 2222222 22 2222222 Bahwa Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah dibuatsecara tidak proposional, tidak mengindahkan tertib penyelengaraanNegara dan tidak miliki akuntabilitas, sehingga bertentangan dengan Asasasas Umum Pemerintahan Yang Baik yakni :eAsas Motifasi Untuk Setiap Keputusan dimana Asas ini menghendakisetiap ketetapan dan/atau keputusan harus mempunyai motifasi/alasanyang cukup sebagai dasar dalam menerbitkan

faktafakta serta tanpadatadata yang ada sebagai dasar kebenaran yang relevan, dan hanyadidasarkan tipu muslihat sehingga melahirkan keputusan yang tidakDeriMb ang. nne nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn enn nnn nnn ene e eeeAsas Kepastian Kepastian Hukum dimana Tergugat telah menghilangkankepastian hukum bagi Penggugat selaku Ahli Waris dari ISAK SABAATyang merupakan pemilik bidang tanah yang dilekati objekobjeksengketa yang tidak pernah diperjual belikan kepada siapa pun,sehingga ketika Tergugat menerbitkan

, Desa PancoranGerobak, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga atas nama Sutan Pasaribu danuntuk memastikan kebenarannya, maka pada tanggal 24 Oktober 2012 ParaPenggugat menanyakan hal tersebut dikantor Pertanahan Kota Sibolga ternyatamemang benar Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik yang kedua yaituSertipikat Hak Milik Nomor 161 tanggal 05 Juni 2008 Surat Ukur Nomor 04/P.G/2008 seluas 236 m?

Ahli Waris Tunggal dari Paulus Pasaribu, atau anak satusatunyadari Paulus Pasaribu dan Pangondian Gultom;Bahwa dari Surat Pernyataan Ahli Waris tunggal tanggal 16 Juni 2003 yang dibuatoleh Sutan Pasaribu yang dijadikan dasar Tergugat membuat peralihan HakSertipikat Hak Milik Nomor 161 tanggal 11 Juni 1984 Surat Ukur 334/1984 atasnama Paulus Pasaribu tersebut, Sutan Pasaribu telah diproses pidana yaitu denganproses pidana di Pengadilan Negeri Sibolga No. 242/PID.S/2004/PNSBG;Bahwa Tergugat dalam menerbitkan

Gerobak tanggal 24 Juni2003 adalah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah yaitu Pasal 42 ayat 4 dan 5, tentang Peralihan Hak Atas Tanah;Bahwa Para Penggugat sangat keberatan atas tindakan Tergugat yang menerbitkanPeralihan Hak atas tanah Sertipikat Hak Milik No. 161/ Kelurahan PancoranGerobak tanggal 24 Juni 2003 juga telah bertentangan dengan AzasAzas UmumPemerintahan Yang Baik yaitu azas kecermatan/ kehatihatian dan azas kepastianhukum;Bahwa Tergugat menerbitkan

Hak Milik Nomor 161 tanggal 05 Juni 2008 Surat Ukur Nomor04/P.G/2008 seluas 236 m2, di Jalan Kuda Laut No. 911, Desa Pancoran Gerobak,Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga yaitu dengan Penerbitan Sertipikat HakMilik yang kedua adalah tanpa dasar yang tidak jelas dan bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur pada PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 58 yaitu tentangtata cara penerbitan Sertipikat pengganti;Bahwa Tergugat dalam menerbitkan

No. 92/G/2012/ PTUNMDNtanggal 17 April 2013 tersebut seraya menolak gugatan a quo (Niet OntvankelijkVerklaard).DALAM POKOK PERKARA :1.Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam eksepsi diatas, secara mutatismutandis mohon dianggap sebagai bagian dari pokok perkara ini, olehkarenanya tidak perlu diulangi lagi;Bahwa benar Pemohon Kasasi telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 161/Pancuran Gerobak pada tanggal 5 Juni 2008, atas tanah seluas 236 m?

Pejabat Penerbit SPP PSDH dan DR, Terdakwa Nathan Rante Palisu, danoleh Terdakwa Nathan Rante Palisu telah menerbitkan SPP PSDH dan DR sebanyak121,5679 m? yang belum menjadi hak PD.

Terdakwa Nathan Rante Palisu selakuPejabat Penerbit SPP PSDH dan DR, dan oleh Terdakwa NATHAN RANTE PALISUsecara berturut telah menerbitkan SPP PSDH dan DR sebanyak 121,5679 m?

HARIS ;Bahwa terdakwa seharusnya tidak menerbitkan SPP PSDH/DR melebihi volumekubikasi yang dizinkan dalam SK.

Pejabat Penagih SPP PSDH/DR, yaitu terdakwa NATHAN RANTE PALISU59untuk menerbitkan Surat Perintah Pembayaran PSDH / DR dengan melampirkanDaftar Kayu Olahan ( DKO ) dan Buku Ukur Kayu kemudian oleh terdakwaNATHAN RANTE PALISU menerbitkan SPP PSDH/DR sesuai dengan jumlah kayuyang dimohonkan, selanjutnya PD.

SPPPSDH/DR atas penjualan kayu ebony tersebut, demikian pula saksi Thomas Aris Suparmanselaku Pejabat Penerbit FAKO pada PD Sulteng menerbitkan FAKO untuk mengangkut kayuebony tersebut dari T PN/TPK ke tempat industri ;Menimbang, bahwa penerbitan FAKO atas kayu ebony yang dijual oleh PD Sulteng,baru dapat diterbitkan oleh saksi Thomas Aris 5uparman setelah pembayaran PSDH/DR ataskayu ebony itu dilunasi oleh wajib bayar, dengan kata lain apabila terdakwa Nathan Rante92Palisu, SH. tidak menerbitkan

Namun demikian, suatu kesalahan bagaimanapunjuga sudah seharusnya dibetulkan.Pengadilan pajak termasuk sebagai Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), maka pasal 36ayat (1) huruf b harus ditafsirkan sebagai termasuk bezeking (Putusan Pejahat TUN) dalamUndangUndang Tata Usaha Negara untuk menguji kekosongan hukum;Dari uraian di atas, jelaslah bahwa dasar hukum untuk menerbitkan Pemberian SuratKetetapan Imbalan Bunga dengan menggunakan Pasal 16 UU KUP adalah tidak tepat.Oleh karena itu, penerbitan Keputusan

Materi yang digugatMenurut Tergugat, pelaksanaan pemberian imbalan bunga harus memperhatikan ketentuanyang diatur dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 ("PP 80"),Berdasarkan ketentuan tersebut, Tergugat berpendapat bahwa Penggugat tidak berhak mendapatkan imbalan bunga sehingga Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan(KEP00084/WPJ.19/KP.0103/2012 tanggal 18 April 2012 "KEP00084") atas SuratKeputusan Pemberian imbalan Bunga (KEP0054/IB.PPN/WPJ.19/KP.0203/2011 KEP0054);Menurut

Masa Pajak Januari 2008Nomor: 00001/277/08/092/08 tanggal 15 Mei 2008 tersebut, Penggugat melunasi pajakterutang 100% sejumlah Rp 617.049.159,00 melalui Pemindahbukuan dengan BuktPemindahbukuan Nomor: Pbk000675/V/WPJ.19/KP.0203/2008 tanggal 15 Mei 2008walaupun Penggugat tidak setuju dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tersebut;e bahwa Penggugat mengajukan permohonan keberatan melalui surat tanpa nomor padatanggal 31 Juli 2008;e bahwa Tergugat menolak permohonan keberatan Penggugat dengan menerbitkan

masih harus dibayar sebesar Rp 0,00 (nihil);e bahwa dengan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan berdasar pada Pasal 27AKUP, Penggugat mengajukan Surat Nomor: 026/P.III/2011 tanggal 31 Maret 201kepada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua dengan perihal Sura Permohonan Pengembalian Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Jasa Kena Pajak Luar Negeri Masa Pajak Januari sampai denganSeptember 2008 beserta kompensasi bunga 2% per bulan untuk 24 bulan;bahwa Tergugat menerbitkan

Berdasarkan Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;bahwa selanjutnya Tergugat dengan Surat Nomor: Surat Nomor:S3136/WPJ.19/KP.01/2012 ("S3136/2012") tentang Himbauan Pengembalian ImbalarBunga atas Pembetulan SKPIB Masa Pajak Januari sampai dengan September 2008tertanggal 19 April 2012, mengimbau Penggugat mengembalikan imbalan bunga yangtelah diterima sebesar Rp.296.183.596,00 untuk Masa Pajak Januari 2008;bahwa tindak lanjut Surat Himbauan tersebut, Tergugat menerbitkan

Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2010, Tergugat I menerbitkan Surat KeputusanNomor : 188/13/X/Kpt.PPT/2010 tentang bentuk dan besarnya ganti rugi atas tanah sawahyang terkena proyek pembangunan jalan tol Surabaya Mojokerto di DesaBungurasihKecamatan ..............Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp. 850.000, (delapan ratus lima puluhribu rupiah) setiap meter persegi (vide bukti P7)5 oo... eee eeeececsscecsseceeeeeeeesteeeeneeeenaeeeenee7.

Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2010, Tergugat IV menerbitkan Keputusan Bupatitentang bentuk dan besarnya ganti rugi atas tanah sawah yang terkena proyek pembangunanjalan tol SurabayaMojokerto di Desa Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjosebesar Rp.850.000, (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) setiap meterPCTSCQLS ...eeeeeececeeseecssececesececesececseccecseneecseeeecsceecsceeceseeecseeecseeeeeeeeeaeceesaeeeetaeeeenaeeees9.

Menghukum Tergugat I untuk menerbitkan Surat Keputusan yang baru tentangbentuk dan besarnya ganti rugi atas tanah sawah di Desa Bungurasih KecamatanWaru Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp.2.526.000, (dua juta lima ratus dua puluhenam ribu rupiah) setiap meter perseginya tanpa Syarats ........ ee eeeeeeeececeeeeeesteeeesteeeesaes.

Menghukum Tergugat IJ untuk menerbitkan Laporan hasil penilaianlembaga penilaian harga tanah yang baru tentang bentuk dan besarnya ganti rugi atas tanahsawah sebesar Rp.2.526.000, (dua juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah)Seliap MELE PEFsESINYA TANPG, SVALAL sccnessavnasaneemecemmareaaem enumasweeereranenennmiens.

Menghukum Tergugat ITV untuk menerbitkan Surat Keputusan yang baru tentangbentuk dan besarnya ganti rugi atas tanah sawah di Desa Bungurasih KecamatanWaru Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp.2.526.000, (dua juta lima ratus dua puluhenam ribu rupiah) setiap meter perseginya tanpa Syarats ........eeeeeceeeecseeeeceteceeeteeeeeaes.