Ditemukan 159854 data
34 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Presiden Republik Indonesia
771 — 789 — Berkekuatan Hukum Tetap
SUNARJO SAMPOERNA (direktur PT LANCAR SAMPOERNA BESTARI) VS PRESIDEN RI;
Keputusan Presiden;7. Peraturan Daerah:UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011, tentang PembentukanPeraturan Perundangundangan (UndangUndang PembentukanPeraturan Perundangundangan) Bukti P9 juga menentukanbahwa Peraturan Pemerintah tingkatannya di bawah UndangUndang, sebagaimana terdapat dalam Pasal 7 Vide Bukti P9sebagai berikut:Pasal 7(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundangundangan terdiri atas:a. UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;b.
Peraturan Presiden;f. Peraturan Daerah Provinsi; dang. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;(2) Kekuatan hukum Peraturan Perundangundangan sesuai denganhierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1);Pasal 9 ayat (2) UndangUndang Pembentukan PeraturanPerundangundangan Vide Bukti P9 mengisyaratkan bahwa dalamhal suatu peraturan perundangundangan di bawah UndangUndangdiduga bertentangan dengan UndangUndang, pengujiannyadilakukan oleh Mahkamah Agung.
Bahwa pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun2010 telah sesuai dengan ketentuan UndangUndang Nomor 15Tahun 2019, tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 12Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan dengan alasan sebagai berikut:UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011, tentang PembentukanPeraturan PerundangUndangan sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 15 Tahun 2019 mengatur:Pasal 1 angka 5:Peraturan Pemerintah adalah Peraturan PerundangUndanganyang ditetapbkan oleh Presiden
Tahun 1945;Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat:UndangUndang/Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang;Peraturan Pemerintah;Peraturan Presiden:~ 09 20 5Peraturan Daerah Provinsi; danPeraturan Daerah Kabupaten/Kota;Bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil (HUM) berupaPeraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010, tentang PenghitunganPenghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam TahunBerjalan, merupakan peraturan perundangundangan sebagaimanadimaksud Pasal 7 ayat (1) huruf
48 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
PERKUMPULAN PEMANTAU SAWIT / PERKUMPULAN SAWIT WATCH VS PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA;;
149 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
OKTAVINUS METUNGKU VS PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA;;
229 — 155 — Berkekuatan Hukum Tetap
PERKUMPULAN HIMPUNAN NELAYAN PURSE SEINE NUSANTARA ("HNPN"), DK VS PRESIDEN RI;
465 — 319 — Berkekuatan Hukum Tetap
PERKUMPULAN UNIT PENGELOLA KEGIATAN NEGARA KESATUAN RI (ASOSIASI UPK NKRI) VS PRESIDEN RI;
226 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
NURDIN vs PRESIDEN RI;
Peraturan Presiden;Peraturan Daerah Provinsi; dang.
Tahun 1945;Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat:UndangUndang/Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang;Peraturan Pemerintah;Peraturan Presiden:~ 09 20 5Peraturan Daerah Provinsi; danPeraturan Daerah Kabupaten/Kota;Bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil (HUM), berupaPeraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal diAceh;Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf d UndangUndang Nomor12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan, makaobjek permohonan
188 — 126 — Berkekuatan Hukum Tetap
PRESIDEN RI., 2. MENTERI AGAMA RI;
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di JalanMedan Merdeka Utara Jakarta;Selanjutnya memberi kuasa kepada:1. Yasonna H. Laoly, jabatan Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia; dan2. Lukman Hakim Saifudin, jabatan Menteri Agama RepublikIndonesia;berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2019;ll.
jika ada undangundang induknya.Kewenangan Presiden untuk menetapkan peraturan Pemerintahmerupakan salah satu wujud dari fungsi Presiden sebagai kepalapemerintahan, yakni kepala kekuasaan eksekutif negara, sehinggadalam rangka menjalankan undangundang, Presiden mempunyaikekuasaan untuk menetapkan Peraturan Pemerintah (pouvoirreglementair).
Attamimi, 1990,Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia DalamPenyelenggaraan Pemerintahan Negara, Suatu studi analisismengenai Keputusan Presiden yang berfungsi Pengaturan dalamkurun waktu Pelita IPelita IV, untuk memperoleh gelar Doktor dalamIlmu Hukum pada Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia,Jakarta yang menyampaikan:Untuk dapat menuangkan norma hukum tersebut dalamberbagai jenis peraturan perundangundangan, pentingmemperhatikan materi muatannya.
Memerintahkan Presiden Republik Indonesia untuk segera mencabutPasal 57 ayat (1) huruf a, b, c, d, dan ayat (2), Pasal 58, Pasal 59, Pasal60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun2012 tentang Peraturan Pelaksana UndangUndang Nomor 13 Tahun2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 186, 2012 dan Penjelasan dalam TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345) termasuk segalabentuk peraturan turunannya;8.
Hal tersebut dapatdilihat di bawah ini;Termohon II memiliki Kewenangan untuk menetapkan Peraturan MenteriAgama Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 45ayat (2) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2008 tentangPenyelenggaraan Ibadah Haji yang menyatakan bahwa ketentuan lebihlanjut mengenai penyelenggaraan ibadah umrah diatur denganperaturan Menteri dan Pasal 57 ayat (2) huruf f dan Pasal 71 PeraturanPemerintah Nomor 79 Tahun 2012;Selain itu, sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 83
221 — 418 — Berkekuatan Hukum Tetap
DEWAN PIMPINAN PUSAT FEDERASI ADVOKAT REPUBLIK INDONESIA (FERARI) VS PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA;;
431 — 221 — Berkekuatan Hukum Tetap
., DKK VS PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA;;
96 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA;;
229 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
PERKUMPULAN DANA AMANAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YAA-QOWIYYU (DAPM YAA-QOWIYYU) VS PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA;;
20 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
2658 — 4885 — Berkekuatan Hukum Tetap
TONY RICHARD SAMOSIR (KETUA UMUM KOMUNITAS PASIEN CUCI DARAH INDONESIA (KPCDI)) VS PRESIDEN RI;
Fotokopi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018Tentang Jaminan Kesehatan (Bukti P1);Halaman 34 dari 69 halaman.
Peraturan Presiden;f. Peraturan Daerah Provinsi; dang.
Sejalan dengan ketentuan tersebut,Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam TAP NomorX/MPR/2001 menugaskan Presiden untuk membentuk Sistem JaminanHalaman 52 dari 69 halaman.
Atas dasar ketentuankonstitusional tersebut, Presiden diberikan kewenangan untuk memutuskan(beslissende bevoegheid) dan mengatur (regelende bevoegheid). PeraturanHalaman 54 dari 69 halaman.
BPJS bertanggungjawab kepada Presiden. OrganBPJS terdiri dari Dewan Pengawas dan Direksi. Anggota Direksi BPJSdiangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Presiden menetapkan DirekturUtama.UU No. 24 Tahun 2011 membentuk dua BPJS, yaitu:1. BPJS Kesehatan, yang berfungsi menyelenggarakan programjaminan kesehatan; dan2.
169 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
ARI SUBAGIO WIBOWO VS PRESIDEN RI;
Putusan Nomor 66 P/HUM/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.Pajak Rokok dan Retribusi Daerah yang dilakukan Presiden melaluiPeraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 Pasal100 Ayat (1) menyebutkan:Besaran Kontribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 99Ayat (6) ditetapbkan 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50%(lima puluh persen) realisasi
Bahwa dengan adanya Peraturan Presiden Republik IndonesiaNomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Pasal 100 Ayat(1), pendanaan pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakanhukum Kawasan Tanpa Rokok di Daerah menjadi tidak optimal:3.
Peraturan Presiden;f. Peraturan Daerah Provinsi; dang. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.(selanjutnya disebut dengan UU Pembentukan PerUU)3.
Urusan defisitBPJS sampai ke Presiden, kebangetan);Bahwa upayaupaya pemerintah untuk menutupi defisit yang dialamioleh BPJS kesehatan tidak berhasil sehingga BPJS terus mengalamidefisit.
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerahsehingga tidak sah atau tidak berlaku secara umum;Memerintahkan kepada Presiden Republik Indonesia untuk mencabutPeraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentangJaminan Kesehatan Pasal 100 Ayat (1);Menyatakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun2018 tentang Jaminan Kesehatan Pasal 100 Ayat (1) adalah batal demihukum;Memerintahkan pemuatan isi putusan ini dalam Berita Negara RepublikIndonesia sebagaimana mestinya.Apabila Majelis
66 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA;;
112 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
PRESIDEN RI., II. LEMBAGA SENSOR FILM., DAN H. RULLY SOFYAN, S.H., DKK;
Menyatakan batal atau tidak sah keputusan yang diterbitkan olehTergugat berupa Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39/PTahun 2020 tanggal 13 April 2020, tentang Pemberhentian DenganHormat dan Pengangkatan Anggota Lembaga Sensor Film;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan TergugatPresiden Republik Indonesia Nomor 39/P Tahun 2020 tanggal 13 April2020, tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan PengangkatanAnggota Lembaga Sensor Film;4.
bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima padatanggal 10 Juni 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPutusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:Mengadili: Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor67/B/2021/PT.TUN.JKT tanggal 27 April 2021 dan putusan PengadilanTata Usaha Negara Nomor 125/G/2021/PTUN.JKT, tanggal 14 Januari2021;Mengadili Sendiri: Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat; Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Presiden
6720 — 91930 — Berkekuatan Hukum Tetap
YAYASAN KONSUMEN MUSLIM INDONESIA (YKMI) dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum AHMAD HIMAWAN VS PRESIDEN RI;
255 — 136 — Berkekuatan Hukum Tetap
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA., 2. DR. PIUS LUSTRILANANG, S.IP., M.SI., CSFA., DKK;
372 — 510 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PRESIDEN RI., 2. GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA;
Materi muatan yang didelegasikan oleh Pasal 78 UU Rusun yang lebihdulu diatur oleh Presiden RI dalam bentuk Peraturan Pemerintah adalah:(1) Ketentuan pembentukan PPPSRS oleh pemilik sarusun;Dasar hukumnya dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 1 mengenaiesensi definisi rumah susun dihubungkan dengan Pasal 74 (1)dan dihubungkan dengan Pasal 78 UU Rusun bahwaHalaman 250 dari 339 halaman.
Putusan Nomor 57 P/HUM/202082.83.84.muatan Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, dan/atau Pasal 77 dalam bentukPeraturan Pemerintah berada di tangan Presiden RI:Dikutip dari dalil Menteri PUPR dalam Putusan Mahkamah AgungRegister Nomor 18 P/HUM/2019 huruf a halaman 110:Bahwa Permen PUPR = 23/2018 tentang PPPSRS merupakanpenggantian atas Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor15 Tahun 2007 tentang Tata Laksana Pembentukan PerhimpunanPenghuni Rumah Susun Sederhana Milik dan Keputusan Menteri NegaraPerumahan
dasar pembenar yang antaralain berdasarkan kewenangan Administrasi Pemerintahan Umum kepadaGubernur Provinsi DKI Jakarta, untuk mengatur atau lebih dulu mengaturmateri muatan Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, dan/atau Pasal 77 UURusun dalam bentuk Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta: Pergub132/2018 dan Pergub 133/2019, tidak dapat melanggar ketentuan Pasal78 UU Rusun: kewenangan mengatur materi muatan Pasal 74, Pasal 75,Pasal 76, dan/atau Pasal 77 dalam bentuk Peraturan Pemerintah beradadi tangan Presiden
Dari laporan danpengaduan serta permasalahan, dapat disimpulkan bahwaregulasi yang mengatur pembentukan PPPSRS dinilai tidaksesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan pemilik danpenghuni rumah susun;Bahwa Mahkamah Agung dalam putusan perkara Nomor28P/HUM/2019, juga berpendapat pembentukan objekpermohonan dari segi kewenangan tidak bertentangan denganPasal 78 UndangUndang Nomor 20 Tahun 2011 tentang RumahSusun, karena sejak diundangkannya UndangUndang Nomor 20Tahun 2011 tentang Rumah Susun, Presiden