Ditemukan 25966 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 13-11-2019 — Putus : 14-01-2020 — Upload : 20-06-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 308/B/2019/PT.TUN.JKT
Tanggal 14 Januari 2020 — Pembanding/Penggugat : Dr H DANDAN RIZA WARDANA MSi Diwakili Oleh : Dr H EFRAN HELMI JUNI SH MHum
Terbanding/Tergugat : WALI KOTA BANDUNG
116 — 12
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 14-02-2018 — Putus : 29-03-2018 — Upload : 12-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 67 PK/TUN/2018
Tanggal 29 Maret 2018 — ITMADI AZIZ, SKM VS MENTERI KESEHATAN RI;
51 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 24-03-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 79/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 24 Maret 2017 — Penggugat:
HURMAN
Tergugat:
BUPATI DOMPU
42 — 24
  • sebagaimanaSurat Kepala Badan Kepegawaian Negara RI No.
    Sehingga berdasarkan hal ini, yangmemiliki Legalitas dan atau yang memiliki kewenangan untukmembentuk tim dan melakukan Verifikasi dan Validasi Data TenagaHonorer Kategori Il adalah Tim Verifikasi dan Validasi yang dibentukoleh Kepala Badan Kepegawaian Negara.
    Negara (BKN) sebagaimana Pasal 4ayat (2) PP Nomor 56 tahun 2012 Tentang Pengangkatan Tenaga HonorerMenjadi CPNS yang menyatakan Pelaksanaan Verifikasi dan Validasisebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Verifikasidan Validasi yang dibentuk oleh BADAN KEPEGAWAIAN NEGARAdan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 tahun 2010huruf Rumawi Ill Tim Verifikasi dan Validasi poin (2) yang menyebutkan:Anggota Tim Verifikasi dan Validasi terdiri dari para pejabat / PegawaiKementrian
    Negaratelah mengeluarkan surat Nomor : D 2630/V 2241/99 perihal Bataswaktu pengusulan berkas penetapan NIP Calon Pegawai Negeri Sipildari tenaga honorer Kategori Il Tahun Anggaran 2012 dan TahunAnggaran 2014 yang menginformasikan bahwa batas waktu untukmenyampaikan usul penetapan NIP, kelengkapan administrasinnyadan atau kekurangan data pendukung paling lambat tanggal 30November 2014 sudah diterima Kepala Badan Kepegawaian Negara /Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara dan apabilamelewati
    Nomor Induk Pegawai seluruhCPNSD Kabupaten Dompu tanggal 28 Nopember 2014oleh Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negarasejumlah 390 orang termasuk Penggugat dengan NomorNIP. 196412312014081012 (sesuai dengan aslinya);Fotokopi Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara KantorRegional X Nomor : 057/KR.X.K2/III/2015, tanggal 27Putusan Nomor 79/G/2017/PTUN.MTR Halaman 4221.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-05-2008 — Upload : 04-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 14K/TUN/2008
Tanggal 19 Mei 2008 — . ; BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK)
29 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • . ; BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK)
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 25-11-2019 — Putus : 20-01-2020 — Upload : 20-06-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 320/B/2019/PT.TUN.JKT
Tanggal 20 Januari 2020 — Pembanding/Penggugat : Drs. WAHYA, M.Pd.
Terbanding/Tergugat : GUBERNUR BANTEN
65 — 18
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN Kepegawaian
Register : 14-09-2011 — Putus : 14-12-2011 — Upload : 07-06-2012
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 12/G/2011/PTUN.PLK
Tanggal 14 Desember 2011 — DWI RACHMATIKA MAHARANI, S.Pd Melawan BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
107 — 161
  • Permohonan Tindak Lanjut tentang telah diterbitkannya tentangSurat Pemberian Izin Untuk Melakukan Perceraian, tertanggal :10 Juni 2011, kepada : 1) Kepala Badan Kepegawaian Pendidikandan Pelatihan Kabupaten Kotawaringin Timur, 2) Kepala DinasDIKPORA Kotawaringin Timur, 3) Sekretaris Daerah KabupatenKotawaringin Timur, 4) Kepala Kantor Inspektorat KotawaringinTimur, 5) Kepala Bidang Dikmen Dinas DIKPORA KotawaringinTimur, 6) Bupati Kotawaringin Timur, 7) Wakil Bupati KotawaringinTimur.
    Jenis Kiriman Surat Kilat Khusus, Kantor tujuan:Sampit 74211, Pengirim: DWI R, Alamat: Perum Permata Jingga VIC26 No 2 , Kota: Malang 65100, Diposkan: 13 Juli 2011; Berikut Surat Permintaan Izin Untuk Melakukan Perceraian berdasarkan LampiranIV Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, Nomor:08/SE/1983 Tanggal: 26 April 1983, Penggugat mengirimkan Surat Permintaan IzinUntuk Melakukan Perceraian, tertanggal: 14 Juni 2011 ditujukan Kepada: 1) KepalaSMKN 3 Sampit, 2) Kepala Dinas Dikpora
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN
Register : 15-02-2019 — Putus : 11-04-2019 — Upload : 25-04-2019
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 19/G/2019/PTUN.BKL
Tanggal 11 April 2019 — Penggugat:
BUDI KURNIADI, S.TP.,M.Si.
Tergugat:
BUPATI LEBONG
35 — 20
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 03-03-2020 — Putus : 18-05-2020 — Upload : 20-05-2020
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 7/G/2020/PTUN.JPR
Tanggal 18 Mei 2020 — Penggugat:
YUBELINA WAROROPUI, S.Sos
Tergugat:
BUPATI KEPULAUAN YAPEN
150 — 71
  • .;15.Bahwa Dengan Pemberbentian Tidak Dengan Hormat ataupunPemberhentian Dengan Hormat, Pejabat Pembina Kepegawaian tersebutsama saja dengan membunuh mereka dan keluarganya serta membunuhmasa depan anakanak mereka yang tidak berdosa.
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN Kepegawaian
Register : 19-07-2011 — Putus : 28-11-2011 — Upload : 02-01-2012
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 32/G/2011/PTUN.Smg.
Tanggal 28 Nopember 2011 — Drs. KUSNAN A. SUMITRO, MM Dkk Melawan BUPATI PATI
79 — 19
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN Kepegawaian
Register : 06-11-2008 — Putus : 15-04-2009 — Upload : 23-12-2011
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 54/G/2008/PTUN.SMG.
Tanggal 15 April 2009 — DARYADI Dkk Melawan I. KEPALA DESA TERBAN KECAMATAN JEKULO KABUPATEN KUDUS II. RITA Dkk
64 — 24
Pengadilan PTUN MATARAM TUN Kepegawaian
Register : 07-02-2017 — Putus : 22-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 84/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 22 Juni 2017 — Penggugat:
BURHAN
Tergugat:
BUPATI DOMPU
49 — 28
  • Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara RI No.
    Bahwa badan Kepegawaian Negara kemudian mengeluarkan DaftarNominatif Tenaga Honorer Kategori II dan Listing Cetak Kartu UjianTenaga Honorer Kategori II tanggal 9 Oktober 2013.7.
    Negaratelah mengeluarkan surat Nomor : D 2630/V 2241/99 perihal Bataswaktu pengusulan berkas penetapan NIP Calon Pegawai Negeri Sipildari tenaga honorer Kategori Il Tahun Anggaran 2012 dan TahunAnggaran 2014 yang menginformasikan bahwa batas waktu untukmenyampaikan usul penetapan NIP, kelengkapan administrasinnyadan atau kekurangan data pendukung paling lambat tanggal 30November 2014 sudah diterima Kepala Badan Kepegawaian Negara /Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara dan apabilamelewati
    Nasrullah, dkk (39 orang)yang dikeluarkan Kepala Badan Kepegawaian Daerahtanggal 31 Mei 2014 ( copy dari copy );Fotokopi Surat Penetapan NIP Calon Pegawai Negeri SipilDaerah Instansi Kabupaten Dompu atas nama Burhan yangdikeluarkan Kantor Regional X Badan Kepegawaian NegaraDenpasar tanggal 28 Nopember 2014 ( copy dari copy );Fotokopi Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor814.2/138/BKD/2015 tanggal 21 September 2015 atasnama Burhan ( sesuai dengan aslinya );Fotokopi Surat Tanda Terima yang dibuat oleh
    Bukti T22 :Fotokopi Surat Kepala Badan Kepegawaian NegaraNomor : D 26 30/V 2241/99 tanggal 23 Oktober 2014perihal Batas Waktu Pengusulan berkas penetapan NIPCalon Pegawai Negeri Sipil dari tenaga honorer Kategori IITahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2014 (copydari copy );Fotokopi Penetapan Nomor Induk Pegawai seluruh CPNSDKabupaten Dompu tanggal 28 Nopember 2014 oleh KantorRegional X Badan Kepegawaian Negara sejumlah 390Orang termasuk Penggugat dengan Nomor NIP.197012312014081006 (sesuai dengan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 18-07-2016 — Putus : 09-09-2016 — Upload : 01-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 95 PK/TUN/2016
Tanggal 9 September 2016 — BUDI ASWIN TANJUNG VS KEPALA KEPOLISIAN NEGARA DAERAH SUMATERA UTARA;
67 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 10-03-2020 — Putus : 18-08-2020 — Upload : 19-08-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 55/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 18 Agustus 2020 — Penggugat:
Andhika Perdana Nur Widianto
Tergugat:
1.MENPAN RB
2.Deputi Bidang SDM Aparatur Asdep Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur Kementrian PANRB
302 — 300
  • Posita dan alasan yang diuraikan dalam Gugatansebagian besar merupakan permasalahan yang terjadi antara ParaPenggugat dengan Pemerintah Kabupaten Jember terkait prosesSeleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) T.A. 2018;Sebagaimana diketahui bahwa setiap Pejabat Pembina Kepegawaian(PPK) baik di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,memiliki tanggung jawab terkait pelaksanaan peran, tugas, dankewenangan dalam proses pengadaan atau seleksi CPNS diwilayahnya masingmasing sebagaimana diatur
    Teknis Pengadaan dan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)Termasuk Persyaratan Lamaran Merupakan Tanggung Jawab PejabatPembina Kepegawaian (PPK) Instansi Pemerintah1.
    Pengadaan PNSdiawali dengan pembentukan Panitia Seleksi Nasional oleh MenteriPANRB dan diketuai oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara(BKN) dengan susunan keanggotaan lintas kementerian/lembagadengan tugas sebagaimana tercantum dalam Pasal 17 PPManajemen PNS;4.
    Kemudiansetelah dianggap lengkap dan benar, maka PPK menyampaikan namanamayang lulus ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk dilakukan verifikasisebelum diproses untuk penerbitan Nomor Induk Pegawai (NIP).
    Yangmenyatakan Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Pejabat yang mempunyalkewenangan menetapkan pengangkatan,pemindahan,dan pemberhentianPegawai Aparatur Sipil Negara dan Pembinaan manajemen Aparatur = SipilNegara di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yaitu:1. Menteri di Kementerian;2. Jaksa Agung;3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;4.
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 13-09-2017 — Putus : 18-01-2018 — Upload : 30-01-2018
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 21/G/2017/PTUN.BNA
Tanggal 18 Januari 2018 — Penggugat:
Tgk. Arwyzal Abm, ST
Tergugat:
1.BUPATI ACEH BARAT
2.Kepala Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh
104 — 6
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 03-02-2010 — Putus : 10-06-2010 — Upload : 20-05-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 19/G/2010/PTUN-JKT
Tanggal 10 Juni 2010 — I Ktut Sudiharsa, SH., M.Si;Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK)
63 — 62
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN Kepegawaian
Register : 09-10-2014 — Putus : 16-12-2014 — Upload : 16-02-2015
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 26/G/2014/PTUN-BKL
Tanggal 16 Desember 2014 — NIZWAN, SP., M.Si. melawan REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU
64 — 23
  • Karier Penggugat sebagai PNS (tenaga kependidikan) terancamterjegal/terhenti sebatas Eselon NV (sekarang sebagai Kepala SubBagian Keuangan dan Kepegawaian FISIP UNIB) ;lll. Tenggang Waktu Objek Gugatan : Bahwa berdasarkan pasal 55 UndangUndang Republik Indonesia Nomor9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan ini Penggugatajukan dalam tenggang waktu 90 hari sejak Keputusan Tata Usaha Negaraditerima oleh Penggugat sebagai berikult : 1.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 22-07-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 28-10-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 208/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 23 Oktober 2019 — Penggugat:
dr. NAGA BAKTI HARAHAP
Tergugat:
BUPATI Padang Lawas Utara
156 — 82
  • Naga BaktiHarahap pada Oktober 2012 sampai dengan bulan Januari 2013 atau setidaktidaknya dalam waktu lain. sehingga yang harus digunakan adalah undangundang yang berlaku pada saat Penggugat melakukan tindak pidana. bahwakalaupun Tergugat harus memberikan sanksi kepada Penggugat haruslahdidasarkan kepada UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 tentang UndangUndang Pokok Kepegawaian dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;Bahwa dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP telah
    Pejabat Pemerintahan tidak menggunakankewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidaksesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidakmenyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan ;Halaman 20Perkara No. 208/G/2019/PTUNMDNBahwa Tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Gugatan dalam perkara aquo merupakan penyalahgunaan wewenang. karena yang memiliki otoritas yangkuat dalam memecat Penggugat adalah Pejabat Pembinan Kepegawaian (PPK
    Naga BaktiHarahap pada Oktober 2012 sampai dengan bulan Januari 2013 atau setidaktidaknya dalam waktu lain. sehingga yang harus digunakan adalah undangundang yang berlaku pada saat Penggugat melakukan tindak pidana. bahwakalaupun Tergugat harus memberikan sanksi kepada Penggugat haruslahdidasarkan kepada UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 tentang UndangUndang Pokok Kepegawaian dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;c.
    Disebutkan bahwa sesuaidengan data pada sistem aplikasi pelayanan Kepegawaian (SAPK)BKN nama Pegawai Negeri Sipil di kabupaten Padang Lawas Utarayang masih aktif bekerja di Pemkab Padang Lawas Utara yangmelakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau ada hubungannyadengan Jabatan dan telah mempunyai kekuatan hukum yangtetap.
    Asas ContrariusMenimbang, bahwa apakah Tergugat memiliki kKewenangan untuk menerbitkanobjek sengketa, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:Menimbang, bahwa peraturan perundangundangan yang menjadi sumberkewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian mengacu pada UndangUndang Nomor 5Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa yang dimaksud Pejabat Pembina Kepegawaian diatur dalam ketentuan:1.
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN
Register : 26-08-2019 — Putus : 03-12-2019 — Upload : 10-12-2019
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 39/G/2019/PTUN.BJM
Tanggal 3 Desember 2019 — Penggugat:
Zainal Hakim, ST.,
Tergugat:
Bupati Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan.
85 — 0
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN Kepegawaian
Register : 20-05-2013 — Putus : 10-09-2013 — Upload : 28-10-2013
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 10/G/2013/ PTUN-BKL.
Tanggal 10 September 2013 — MUHAMMAD AMRAN EFENDI melawan KEPALA KEPOLISIAN DAERAH BENGKULU
67 — 33
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 03-02-2016 — Putus : 07-06-2016 — Upload : 27-06-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 19/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 7 Juni 2016 — ITMADI AZIZ ; MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
73 — 62
  • ., MKM.Kepala Sub Bagian Peraturan Kepegawaian danPenegakan Disiplin Pegawai pada BiroKepegawaian.Jalan HR. Rasuna Said Blok X5 Kav 49 JakartaSelatan.Frederika Lekatompesy, S.H., M.Kes.Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum danHumas pada Sekretariat Badan PPSDMKesehatan.Jalan Hang Jebat Ill Blok F/3, Kebayoran BaruJakarta Selatan;Hendra Normansyah, S.H.Analis Hukum pada Biro Hukum dan Organisasi.Jalan HR.
    Rasuna Said Blok X5 Kav 49 JakartaSelatan.Rochmat Ali Syaefudin, S.H.Analis Manajemen Kepegawaian pada BiroKepegawaian.Jalan HR. Rasuna Said Blok X5 Kav 49 JakartaSelatan.Wahyu Hanggoro Suseno, S.H.Analis Manajemen Kepegawaian pada BiroKepegawaian.Jalan HR.
    BuktiP 11:kepada Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan, (fotokopisesuai fotokopi yang legalisir);Surat Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan kepada KepalaBiro Kepegawaian Setjen Kementerian Kesehatan Rl.Nomor: KP.04.01/1.4/14476/2014, tanggal 12 November2014 Hal Permohonan Keringanan Hukuman An.
    NIP. 197306262006041006, ditujukankepada Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan, (fotokopi darifotokopi);Surat Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan kepada KepalaBiro Kepegawaian Setjen Kementerian Kesehatan RI.Nomor: KP.04.01/1.4/14476/2014, tanggal 12 November2014 Hal Permohonan Keringanan Hukuman An.
    ., (fotokopi sesuai dengan aslinya);Surat Kepala Biro Kepegawaian Setjen KementerianKesehatan RI. kepada Sekretaris Badan PPSDM KesehatanNomor : KP.04.01/II.41/0043/2015, tanggal 6 Januari 2015,Perihal : Permasalahan Kepegawaian a.n. ITMADI AZIZ,SKM., NIP.197306262006041006, (fotokopi sesuai denganaslinya);Salinan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 632/Pid.B/2013/PN.