", berdasarkan bunyi penjelasan Pasal 51 UndangUndang Nomor19 Tahun 1992 tentang merek sebagaimana dirubah dengan UndangUndangNomor 14 Tahun 1997 tersebut jelas telah juga memberikan peluang kepadamasyarakat untuk memohonkan penghapusan pendaftaran merek melaluiprakarsa Tergugat. Maka kehadiran pihak ketiga yakni United Oi!

Bahwa benar sesuai ketentuan Pasal 63 UndangUndang Nomor 15 Tahun 2004tentang Merek, penghapusan pendaftaran merek berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a dan b dapat pula di ajukanoleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga, berdasarkanketentuan tersebut secara jelas tidak mengatur keharusan penghapusan suatupendafiaran merek yang melibatkan pihak ketiga harus melalui PengadilanNiaga, dengan demikian adanya kehadiran pihak ketiga dalam penghapusanpendaftaran

Bahwa majelis kasasi telah melakukan kekhilafan yang nyata karenapertinbangannya sangat ringkas (short coming), tidak cermat dan tanpa alasanhukum, juga dapat dinyatakan sebagai pertimbangan yang tidak lengkap(incomplete judgment atau onvoldoende gemotiveerd) yaitu yang berkenaandengan kesalahan prosedur penghapusan pendaftaran merek sertapelanagaran hukum acara perdata ;2.

(Pasal 61 ayat (1) jo ayat (2)huruf a ;b. permohonan....gb. permohonan pemilik merek yang bersangkutan (Pasal 61 ayat (1) );. gugatan pihak ketiga kepada Pengadilan Niaga (Pasal 63) ;Bahwa in casu, Tergugat telah melakukan penghapusan merek Uniteddaftar Nomor 370732 milik Penaggugat berdasarkan Pasa! 61 ayat (2) huruf a(bukti P2), namun bukan atas inisiatif sendiri, tetapi berdasarkan permohonandan untuk kepentingan privat pihak ketiga yaitu United Oil Pte.

Artha Emindo Pertiwiyang berkedudukan di Jakarta (bukti P3, P3a, P4 dan P5)Bahwa tindakan penghapusan merek tersebut dibenarkan olehPengadilan Niaga (judex facti) dengan alasan, Tergugat harus merespon danmenindaklanjuti segala masukan/laporan masyarakat.

Putusan Nomor 985/B/PK/Pjk/2020Bahwa Penggugat mengharapkan Majelis Hakim dapat mempertimbangkanpengajuan gugatan Penggugat dan berkenan untuk:Memberikan putusan untuk memproses' pengajuan PermohonanPengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Nomor2017/06/IATA/O04 tanggal 6 Juni 2017 yang telah Penggugat sampaikanpada tanggal 22 Juni 2017 tersebut demi untuk mendapatkan keadilan dankepastian hukum;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 12 Januari 2018

diterima dan dikabulkan oleh MajelisHakim Pengadilan Pajak, sehingga menjadi Nihil;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 20 Februari 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT000421.99/2018/PP/M.XVIB Tahun 2018, tanggal 6 September 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan = seluruhnnya permohonan Penggugat terhadapKeputusan Tergugat Nomor KEP00889/NKEB/WPJ.19/2017 tanggal 28Desember 2017 tentang Penghapusan

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00889/NKEB/WPJ.19/2017 tanggal 28Desember 2017 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atasSurat Tagihan Pajak Karena Permohonan Wajib Pajak MasaPajak Juli 2011 Nomor 00002/109/11/092/17 tanggal 30 Agustus2017, atas nama: PT Perkebunan Milano, NPWP 01.128.141.7092.000, beralamat di Putri Hijau Nomor 10, Gedung B&G Tower Lantai 9 Medan Kesawan, Medan Barat Kota Medan, SumateraUtara 20111, adalah telan sesuai dengan ketentuan

yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya permohonan gugatan Penggugat terhadapKeputusan Tergugat Nomor KEP00889/NKEB/WPJ.19/2017 tanggal 28Desember 2017 tentang Penghapusan

Putusan Nomor 246/B/PK/Pjk/2020Penggugat NPWP : 01.128.141.7092.000, sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Termohon PeninjauanKembali (semula Penggugat) terhadap Keputusan Pemohon PeninjauanKembali (Ssemula Tergugat) Nomor KEP00889/NKEB/WPJ.19/2017tanggal 28 Desember 2017 tentang Penghapusan Sanksi Administrasiatas Surat Tagihan

Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketa berupa gugatanatas Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak KarenaPermohonan Wajid Pajak Masa Pajak Juli 2011 Nomor00002/109/11/092/17 tanggal 30 Agustus 2017 yang telahdipertimbangkan berdasarkan buktibukti, fakta dan penerapan hukumserta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan atau dibatalkankeputusan Tergugat oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karenaMajelis Hakim Agung berpendapat bahwa Penggugat sekarangHalaman 5 dari 8

mendapatkan keadilan dan kepastian hukum;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 30 Januari 2018:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT119272.99/2017/PP/M.XVIIIB Tahun 2019, tanggal 9 Mei 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMenolak Gugatan Penggugat terhadap Surat Kepala Kantor Wilayah DJPJakarta Khusus Nomor S5148/WPJ.07/2017 tanggal 20 November 2017tentang Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Penghapusan

Putusan Nomor 991/B/PK/Pjk/2020Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak gugatan Penggugat terhadap Surat Keputusan Tergugat Nomor:S$5148/WPJ.07/2017 tanggal 20 November 2017 tentang PengembalianPermohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor00008/207/12/053/16 tanggal 19 Februari 2016 Masa Pajak September2012, atas nama Penggugat

Putusan Nomor 991/B/PK/Pjk/2020menjadi objek sengketa berupa gugatan atas Pengembalian PermohonanPengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor00008/207/12/053/16 tanggal 19 Februari 2016 Masa Pajak September2012 yang telah dipertimbangkan berdasarkan buktibukti, fakta danpenerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tetap dipertahankanoleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karena penerbitan keputusanTergugat sekarang Termohon

diterima dandikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak, sehingga menjadi NIHIL;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 23 Februari 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT000423.99/2018/PP/M.XVIB Tahun 2018, tanggal 6 September 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan Penggugat terhadap KeputusanTergugat Nomor KEP00891/NKEB/WPJ.19/2017 tanggal 28 Desember2017 tentang Penghapusan

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00891/NKEB/WPJ.19/2017 tanggal 28Desember 2017 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atasSurat Tagihan Pajak Karena Permohonan Wajib Pajak Masa PajakOktober 2011 Nomor 00005/109/11/092/17 Tanggal 30 Agustus2017, atas nama: PT Perkebunan Milano, NPWP01.128.141.7092.000, beralamat di Putri Hijau No. 10, GedungB&G Tower Lantai 9 Medan Kesawan, Medan Barat KotaMedan, Sumatera Utara 20111, adalah telah sesuai denganketentuan

2019 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan gugatan Penggugat terhadapKeputusan Tergugat Nomor: KEP00891/NKEB/WPJ.19/2017 tanggal 28Desember 2017 tentang Penghapusan

Putusan Nomor 277/B/PK/Pjk/2020This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Termohon PeninjauanKembali (Semula Penggugat) terhadap Keputusan Pemohon PeninjauanKembali (semula Tergugat) Nomor: KEP00891/NKEB/WPJ.19/2017tanggal 28 Desember 2017 tentang Penghapusan Sanksi Administrasiatas Surat Tagihan Pajak Karena Permohonan

Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketa berupa gugatanatas Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan PajakKarena Permohonan Wajib Pajak Masa Pajak Oktober 2011 Nomor00005/109/11/092/17 tanggal 30 Agustus 2017 yang telahdipertimbangkan berdasarkan buktibukti, fakta dan penerapan hukumserta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan atau dibatalkankeputusan Tergugat oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karenayang telah dipertimbangkan berdasarkan buktibukti, fakta danpenerapan

diterima dandikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak, sehingga menjadi NIHIL;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 23 Februari 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT000414.99/2018/PP/M.XVIB Tahun 2018, tanggal 6 September 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan Penggugat terhadap KeputusanTergugat Nomor KEP00883/NKEB/WPJ.19/2017 tanggal 28 Desember2017 tentang Penghapusan

Dengan mengadili sendiri:1.1.Menolak permohonan Gugatan Termohon Peninjauan Kembali;1.2.Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP00883/NKEB/WPJ.19/2017 tanggal 28Desember 2017 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atasSurat Tagihan Pajak Karena Permohonan Wajib Pajak Masa PajakMei 2010 Nomor 00018/109/10/092/17 tanggal 30 Agustus 2017,atas nama: PT Perkebunan Milano, NPWP 01.128.141.7092.000,beralamat di Putri Hijau No.10, Gedung B&G Tower Lantai 9 MedanKesawan

2019 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan gugatan Penggugat terhadapKeputusan Tergugat Nomor: KEP00883/NKEB/WPJ.19/2017 tanggal 28Desember 2017 tentang Penghapusan

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Termohon PeninjauanKembali (semula Penggugat) terhadap Keputusan Pemohon PeninjauanKembali (semula Tergugat) Nomor: KEP00883/NKEB/WPJ.19/2017tanggal 28 Desember 2017 tentang Penghapusan Sanksi Administrasiatas Surat Tagihan Pajak Karena Permohonan Wajib Pajak Masa PajakMei 2010 Nomor 00018/109/10/092/17 tanggal 30 Agustus 2017 olehHalaman 4 dari 9 halaman.

Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketa berupa gugatanatas Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan PajakKarena Permohonan Wajib Pajak Masa Pajak Mei 2010 Nomor00018/109/10/092/17 tanggal 30 Agustus 2017 yang telahdipertimbangkan berdasarkan buktibukti, fakta dan penerapan hukumserta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan atau dibatalkankeputusan Tergugat oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karenayang telah dipertimbangkan berdasarkan buktibukti, fakta danpenerapan hukum

mendapatkan keadilan dan kepastian hukum;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 12 Januari 2018:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT118690.99/2017/PP/M.XVIIIB Tahun 2019, tanggal 9 Mei 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMenolak gugatan Penggugat terhadap Surat Kepala Kantor Wilayah DJPJakarta Khusus Nomor S4792/WPJ.07/2017 tanggal 6 November 2017tentang Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Penghapusan

Putusan Nomor 990/B/PK/Pjk/2020Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak gugatan Penggugat terhadap Surat Keputusan Tergugat Nomor: S4792/IWPJ.07/2017 tanggal 6 November 2017 tentang PengembalianPermohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor00001/207/12/053/16 tanggal 19 Februari 2016 Masa Pajak Januari 2012,atas nama Penggugat

Putusan Nomor 990/B/PK/Pjk/2020menjadi objek sengketa berupa gugatan atas PengembalianPermohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor00001/207/12/053/16 tanggal 19 Februari 2016 Masa Pajak Januari 2012yang telah dipertimbangkan berdasarkan buktibukti, fakta danpenerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tetap dipertahankanoleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karena penerbitan keputusanTergugat sekarang Termohon

satu juta delapan ratus empat puluh dua ribuenam ratus empat puluh tiga rupiah);Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 23 Februari 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT000420.99/2018/PP/M.XVIB Tahun 2018, tanggal 6 September 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan Penggugat terhadap KeputusanTergugat Nomor KEP00887/NKEB/WPJ.19/2017 tanggal 28 Desember2017 tentang Penghapusan

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00887/NKEB/WPJ.19/2017 tanggal 28Desember 2017 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atasSurat Tagihan Pajak Karena Permohonan Wajib Pajak Masa PajakMei 2011 Nomor 00004/109/11/092/17 Tanggal 30 Agustus 2017,atas nama: PT Perkebunan Milano, NPWP 01.128.141.7092.000,beralamat di Putri Hijau No. 10, Gedung B&G Tower Lantai 9Medan Kesawan, Medan Barat Kota Medan, Sumatera Utara20111, adalan telan sesuai dengan ketentuan peraturanHalaman

yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnnya permohonan gugatan Penggugat terhadapKeputusan Tergugat Nomor: KEP00887/NKEB/WPJ.19/2017 tanggal 28Desember 2017 tentang Penghapusan

Nomor 276/B/PK/Pjk/2020This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.dibayar menjadi Rp1.842.643,00; adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Termohon PeninjauanKembali (semula Penggugat) terhadap Keputusan Pemohon PeninjauanKembali (semula Tergugat) Nomor: KEP00887/NKEB/WPJ.19/2017tanggal 28 Desember 2017 tentang Penghapusan

Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketa berupa gugatanatas Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan PajakKarena Permohonan Wajib Pajak Masa Pajak Mei 2011 Nomor00004/109/11/092/17 + tanggal 30 Agustus 2017 yang telahdipertimbangkan berdasarkan buktibukti, fakta dan penerapan hukumserta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan atau dibatalkankeputusan Tergugat oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karenaMajelis Hakim Agung berpendapat bahwa Penggugat sekarangHalaman 5 dari 9

Putusan Nomor 280/B/PK/Pjk/2020This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.2018, tanggal 23 Februari 2018 atas Permohonan Penghapusan SanksiAdministrasi atas Surat Tagihan Pajak 00002/110/08/059/16 tanggal 09September 2016;3. memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan kepadaPenggugat jumlah sebesar Rp164.497.890,00 terkait Surat TagihanPajak 00002/110/08/059/16 tanggal O9 September 2016 yangseharusnya tidak dipotong

terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat dan membatalkan KeputusanTergugat Nomor S822/WPJ.07/2018 tanggal 23 Februari 2018 tentangPengembalian Permohonan Pengurangan atau Penghapusan

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Termohon PeninjauanKembali (Ssemula Penggugat) dan membatalkan Keputusan PemohonPeninjauan Kembali (Semula Tergugat) Nomor: S822/WPJ.07/2018tanggal 23 Februari 2018 tentang Pengembalian PermohonanPengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Surat TagihanPajak Denda Penagihan Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor00002/110/08/059/16 tanggal 9 September 2016 Masa Pajak Januari Halaman 4 dari 9 halaman

Bahwa karenanya yangmenjadi obyek sengketa berupa Pengembalian PermohonanPengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Surat TagihanPajak Denda Penagihan Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor00002/110/08/059/16 tanggal 9 September 2016 Masa Pajak Januari Desember 2008 yang telah dipertimbangkan berdasarkan buktibukti,fakta dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidakdipertahankan atau dibatalkan keputusan Tergugat oleh Majelis Hakimsudah tepat dan benar, karena Tergugat sekarang TermohonPeninjauan

Berkenaan dengan Pasal 61 ayat (2)Juncto Pasal 63 UndangUndang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.Dalam putusan halaman 12 s.d. 13, Majelis Hakim Mahkamah Agungtelah keliru menilai gugatan penghapusan sebagaimana diatur dalamPasal 61 ayat (2) UndangUndang No. 15 Tahun 2001 juncto Pasal 63UndangUndang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Sehingga sesuaiketentuan Pasal 61 ayat (2) juncto Pasal 63 UndangUndang No.15 Tahun 2001 tentang Merek, penghapusan terhadap sebagianjenis barang dan / atau jasa pada merek tertentu dapat dilakukanatas prakarsa Direktorat Jenderal Hak! dan / atau diajukan olehpihak ketiga dalam bentuk gugatan kepada Pengadilan Niaga.Hal. 15 dari 24 hal. Put.

Ada kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata di dalam putusanMahkamah Agung Nomor 026 K / N / Hakl / 2005 juncto Nomor 12 /Merek / 2005 / PN.Niaga.Jkt.Pst berkenaan dengan Pasal 62 ayat (1) UUNo. 15 Tahun 2001.Dalam putusannya halaman 13, Majelis Hakim Kasasi keliru menilaigugatan penghapusan sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) UUNo. 15 Tahun 2001.

Majelis Hakim Kasasi menyatakan bahwaUndangUndang No. 15 Tahun 2001 tidak mengatur tentang pengajuangugatan penghapusan pendaftaran merek atas sebagian dari jenisbarang dan/atau jasa yang dilindungi oleh suatu merek terdaftar olehpihak ketiga.Menurut Pemohon Peninjauan Kembali, pertimbangan Hakim Kasasi inikeliru dan tidak benar dengan alasan hukum sebagai berikut :2.1.

Bahwa selain dari jenis barang tersebut diatas, jenis barang shampoodan obat keriting rambut juga termasuk dalam jenis barang yangtercantum dalam sertifikat merek daftar No. 430229 atas nama Tergugat,namun oleh Penggugat tidak dimohonkan penghapusan pendaftarannyaoleh karena merek untuk jenis barang tersebut masih digunakan olehTergugat dalam perdagangan barang ;c.

mendapatkan keadilan dan kepastian hukum;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 13 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT117310.99/2012/PP/M.XVIIIB Tahun 2019, tanggal 9 Mei 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMenolak gugatan Penggugat terhadap Surat Kepala Kantor Wilayah DJPJakarta Khusus Nomor S4102/WPJ.07/2017 tanggal 14 September 2017tentang Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Penghapusan

Putusan Nomor 987/B/PK/Pjk/2020Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak gugatan Penggugat terhadap Surat Keputusan Tergugat Nomor:S$4102/WPJ.07/2017 tanggal 14 September 2017 tentang PengembalianPermohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atasSurat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00017/107/12/053/16tanggal 19 Februari 2016 Masa Pajak September 2012, atas namaPenggugat NPWP: 01.069.684.7053.000

Putusan Nomor 987/B/PK/Pjk/2020menjadi objek sengketa berupa gugatan atas Pengembalian PermohonanPengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat TagihanPajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00017/107/12/053/16 tanggal 19Februari 2016 Masa Pajak September 2012 yang telah dipertimbangkanberdasarkan buktibukti, fakta dan penerapan hukum serta diputus dengankesimpulan tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat danbenar, karena penerbitan keputusan Tergugat sekarang TermohonPeninjauan

diterima dandikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak, sehingga menjadi Nihil;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 20 Februari 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT000416.99/2018/PP/M.XVIB Tahun 2018, tanggal 6 September 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan = seluruhnnya permohonan Penggugat terhadapKeputusan Tergugat Nomor KEP00879/NKEB/WPJ.19/2017 tanggal 28Desember 2017 tentang Penghapusan

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00879/NKEB/WPJ.19/2017 tanggal 28Desember 2017 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atasSurat Tagihan Pajak Karena Permohonan Wajib Pajak MasaPajak Agustus 2010 Nomor 00020/109/10/092/17 tanggal 30Agustus 2017, atas nama: PT Perkebunan Milano, NPWP01.128.141.7092.000, beralamat di Putri Hijau Nomor 10, GedungB&G Tower Lantai 9 Medan Kesawan, Medan Barat KotaMedan, Sumatera Utara 20111, adalah telah sesuai denganHalaman

yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya permohonan gugatan Penggugat terhadapKeputusan Tergugat Nomor KEP00879/NKEB/WPJ.19/2017 tanggal 28Desember 2017 tentang Penghapusan

Putusan Nomor 245/B/PK/Pjk/2020Penggugat NPWP : 01.128.141.7092.000, sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Termohon PeninjauanKembali (semula Penggugat) terhadap Keputusan Pemohon PeninjauanKembali (Ssemula Tergugat) Nomor KEP008/79/NKEB/WPJ.19/2017tanggal 28 Desember 2017 tentang Penghapusan Sanksi Administrasiatas Surat Tagihan

Bahwa karenanya yang menjadi objek sengketa berupa gugatanatas Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak KarenaPermohonan Wajid Pajak Masa Pajak Agustus 2010 Nomor00020/109/10/092/17 tanggal 30 Agustus 2017 yang telahdipertimbangkan berdasarkan buktibukti, fakta dan penerapan hukumserta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan atau dibatalkankeputusan Tergugat oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karenaMajelis Hakim Agung berpendapat bahwa Penggugat sekarangHalaman 5 dari

diterima dandikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak, sehingga menjadi NIHIL;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan surattanggapan tanggal 23 Februari 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT000413.99/2018/PP/M.XVIB Tahun 2018, tanggal 6 September 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan Penggugat terhadap KeputusanTergugat Nomor KEP00882/NKEB/WPJ.19/2017 tanggal 28 Desember2017 tentang Penghapusan

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP00882/NKEB/WPJ.19/2017 tanggal 28Desember 2017 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atasSurat Tagihan Pajak Karena Permohonan Wajib Pajak Masa PajakApril 2010 Nomor 00022/109/10/092/17 tanggal 30 Agustus 2017,atas nama: PT Perkebunan Milano, NPWP 01.128.141.7092.000,beralamat di Putri Hijau No.10, Gedung B&G Tower Lantai 9Medan Kesawan, Medan Barat Kota Medan, Sumatera Utara20111, adalan telan sesuai dengan ketentuan

yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnnya permohonan gugatan Penggugat terhadapKeputusan Tergugat Nomor: KEP00882/NKEB/WPJ.19/2017 tanggal 28Desember 2017 tentang Penghapusan

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Termohon PeninjauanKembali (Semula Penggugat) terhadap Keputusan Pemohon PeninjauanKembali (semula Tergugat) Nomor: KEP00882/NKEB/WPJ.19/2017tanggal 28 Desember 2017 tentang Penghapusan Sanksi Administrasiatas Surat Tagihan Pajak Karena Permohonan Wajib Pajak Masa PajakApril 2010 Nomor 00022/109/10/092/17 tanggal 30 Agustus 2017 olehMajelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena

Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketa berupa gugatanatas Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan PajakKarena Permohonan Wajib Pajak Masa Pajak April 2010 Nomor00022/109/10/092/17 + tanggal 30 Agustus 2017 yang telahdipertimbangkan berdasarkan buktibukti, fakta dan penerapan hukumserta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan atau dibatalkankeputusan Tergugat oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karenaMajelis Hakim Agung berpendapat bahwa Penggugat sekarangTermohon Peninjauan

diterima dandikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak, sehingga menjadi Nihil:Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 20 Februari 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT000418.99/2018/PP/M.XVIB Tahun 2018, tanggal 6 September 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan = seluruhnya permohonan Penggugat terhadapKeputusan Tergugat Nomor KEP00877/NKEB/WPJ.19/2017 tanggal 28Desember 2017 tentang Penghapusan

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00877/NKEB/WPJ.19/2017 tanggal 28Desember 2017 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atasSurat Tagihan Pajak Karena Permohonan Wajib Pajak MasaPajak Oktober 2010 Nomor 00012/109/10/092/17 tanggal 30Agustus 2017, atas nama: PT Perkebunan Milano, NPWP01.128.141.7092.000, beralamat di Putri Hijau Nomor 10, GedungB&G TowerLantai 9 Medan Kesawan, Medan Barat KotaMedan, Sumatera Utara 20111, adalah telah sesuai denganHalaman

yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya permohonan gugatan Penggugat terhadapKeputusan Tergugat Nomor KEP00877/NKEB/WPJ.19/2017 tanggal 28Desember 2017 tentang Penghapusan

Putusan Nomor 244/B/PK/Pjk/2020Penggugat NPWP : 01.128.141.7092.000, sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Termohon PeninjauanKembali (semula Penggugat) terhadap Keputusan Pemohon PeninjauanKembali (semula Tergugat) Nomor KEP00877/NKEB/WPJ.19/2017tanggal 28 Desember 2017 tentang Penghapusan Sanksi Administrasiatas Surat Tagihan

Bahwa karenanya yang menjadi objek sengketa berupa gugatanatas Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak KarenaPermohonan Wajib Pajak Masa Pajak Oktober 2010 Nomor00012/109/10/092/17 tanggal 30 Agustus 2017 yang telahdipertimbangkan berdasarkan buktibukti, fakta dan penerapan hukumserta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan atau dibatalkankeputusan Tergugat oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karenaMajelis Hakim Agung berpendapat bahwa Penggugat sekarangHalaman 5 dari

ROIS telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatankekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, sebagaimana diatur dandiancam melanggar Pasal 44 ayat (1) Undangundang No. 23 Tahun 2004tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dalam DakwaanKesatu kami.2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1(satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara,dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.3.

Rois tersebut sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 44 ayat (1) Undangundang RINomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.ATAUHalaman ke3 daril19 halamanKEDUABahwa terdakwa ROIS HULU PGL.

dalam dakwaan;Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan terbukti melakukan tindakpidana yang didakwakan kepadanya, apabila perbuatan terdakwa tersebut dapatmemenuhi semua unsur yang terdapat dalam pasal yang didakwakan olehPenuntut Umum;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu sebagai berikut :KESATU : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 44 ayat (1) Undangundang No. 23 Tahun 2004tentang Penghapusan

Unsur Yang melakukan perbuatan kekerasan EFisikMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 UndangUndang Nomor23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yangdimaksud dengan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasasakit, jatuh sakit atau luka berat ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap di persidangan,pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2012 sekira pukul 22.00 WIB di rumahterdakwa yang terletak di Jorong Binuang Air Putih Kenagarian Padang TarokKecamatan

saksi Efrenis, yang tinggal bersama dan menetap dalam satu rumah tanggabersama dengan saksi korban KORBAN anak Efrenis dengan suami terdahulunyadi Jorong Binuang Air Putih Kenagarian Padang Tarok Kecamatan Kamang BaruKabupaten Sijunjung, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut makaunsur yang dalam lingkup rumah tangga dalam pasal ini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhisemua unsur dalam Pasal 44 ayat (1) Undangundang Nomor 23 Tahun 2004tentang Penghapusan

Membatalkan dan mencabut Keputusan Tergugat Nomor KEP00579/NKEB/WPJ.07/2017 (3 Maret 2017) tentang Penghapusan SanksiHalaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 340/B/PK/Pjk/2020Administrasi Atas Surat Tagihan Pajak Nomor 00194/107/13/056/15, (19Nopember 2015) Masa Pajak Agustus 2013;3.

Rp636.078.257,00 hingga diperolehkeputusan yang mengikat dari Pengadilan Pajak;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 8 Juni 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT111669.99/2013/PP/M.XIIIA Tahun 2019, tanggal 7 Februari 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00579/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal3 Maret 2017, tentang Penghapusan

Putusan Nomor 340/B/PK/Pjk/2020Kembali (semula Penggugat) terhadap Keputusan Pemohon PeninjauanKembali (semula Tergugat) Nomor KEP00579/NKEB/WPJ.07/2017,tanggal 3 Maret 2017, tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atasSurat Tagihan Karena Permohonan Wajib Pajak oleh Majelis HakimPengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti danmenguji kembali dalildalil yang diajukan dalam memori peninjauankembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dinubungkan dengan kontramemori peninjauan kembali

Bahwa karenanya yangmenjadi objek sengketa berupa Penghapusan Sanksi Administrasi atasSurat Tagihan Karena Permohonan Wajib Pajak yang telahdipertimbangkan berdasarkan buktibukti, fakta dan penerapan hukumserta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan keputusanTergugat oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karena terbuktiPenggugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali menerbitkan FakturPajak pada dasarnya telah sesuai dengan kewenangan dan prosedurhukum, dan tidak ada kewajiban bagi Pembeli