Ditemukan 48204 data
51 — 23
290 — 239
Menyatakan bahwa penggunaan tata cara gugatan perwakilan kelompok yang dilakukan oleh Penggugat tidak dapat diterima ;2. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam Perkara ini yang hingga kini diperkirakan sebesar Rp.286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
kelompoksebagaimana tercantum dalam pasal 1 PERMA No.1 Tahun 2002 yang menyebutkan :Gugatan Perwakilan Kelompok adalah suatu tata cara pengajuan gugatan dalam manasatu orang atau lebih yang mewakili kelompok orang yang jumlahnya banyak yangmemiliki kesamaan fakta atau dasar hukum anatar wakil kelompok dan anggotakelompok dimaksud;Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Tergugat berkesimpulan dan berkeyakinanbahwa pengajuan gugatan oleh Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat sebagaiamana tatacara
gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) oleh karena itu gugatan yang diajukan olehNanang, SH Dholin Efendi, Suryani Dwi Lestari, Martono beserta jajaran pimpinan /penguruspada lembaga perlindungan konsumen Nasional Indonesia Malang tersebut harus dinyatakantidak syah112.
sebagai berikut :a Identitas lengkap dan jelas wakil kelompok16b Definisi kelompok secara rinci dan spesifik, walaupun tanpa menyebutkan nama anggotakelompok satu persatu ;c Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajibanmelakukan pemberitahuan ;d Posita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok, yangteridentifikasi maupun tidak teridentifikasi yang dikemukakan secara jelas dan terinci ;e Dalam satu gugatan perwakilan, dapat dikelompokkan
Tahun 2002 tentangAcara Gugatan Perwakilan Kelompok, sehingga Gugatan Penggugat yang menggunakan17Lembaga Gugatan Perwakilan Kelompok menurut pendapat Majelis Hakim harus dinyatakantidak dapat diterima ;Menimbang, bahwa oleh karena Nota Tanggapan dan Keberatan Tergugat dinyatakancukup beralasan dan gugatan Penggugat dengan menggunakan Lembaga Gugatan PerwakilanKelompok dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayarBiaya Perkara ;Mengingat, Ketentuan Pasal 1, 2, 3 dan
Pasal 5 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung RINomor : 01 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok serta Peraturan Hukumlain yang bersangkutan ;1 Menyatakan bahwa penggunaan tata cara gugatan perwakilan kelompok yang dilakukanoleh Penggugat tidak dapat diterima ; 2 Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam Perkara ini yanghingga kini diperkirakan sebesar Rp.286.000, (dua ratus delapan puluh enam riburupiah);Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis
20 — 9
Terbanding/Terdakwa II : YULIATO NDRURU Alias AMA ALBER
Terbanding/Terdakwa III : WIRAWATI TAFONAO Alias WIRA
Terbanding/Terdakwa I : SURIANI TAFONAO Alias ANI
39 — 0
Terbanding/Terdakwa : MUH. YAMIN, S.H.
18 — 18
Terbanding/Terdakwa : ENIE WIDHIASTUTI
119 — 32
Terbanding/Penuntut Umum I : MUHAMMAD POLDUNG NAEK PARSADAAN DALIMUNTHE, S.H
Terbanding/Penuntut Umum II : DIDIN MARYANTO RADJAK, S.H.
Terbanding/Penuntut Umum III : Muh. Dhimas Trisakti, S.H
Terbanding/Penuntut Umum IV : ADITYO ISMUTOMO, S.H.
25 — 8
Terbanding/Terdakwa : BAGUNA PALISOA
87 — 31
Nurani Rakyat Kabupaten Fakfak MasaBhakti 20162021 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/033/DPDHANURA/PB/V/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Susunan KepengurusanDewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Fakfak MasaBhakti 20162021, sekaligus sebagai Calon Anggota DPRD KabupatenFakfak Periode Tahun 2019 Daerah Pemilihan (Dapil) Fakfak 3, sesuai BeritaAcara Nomor : 192/PL.01.1BA/9203/KPUKab/IX/2018 tanggal 20September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) AnggotaDewan Perwakilan
FakfakNomor : 01/34.02/TM/ PILEG/I/2019 tanggal 14 Januari 2019; 1 (satu) lembar asli surat pernyataan atas nama WA HADIJAHtanggal 16 Januari 2019; 1 (Satu) lembar foto copy Berita Acara Penetapan Daftar CalonTetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenFakfak dalam Pemilihan Umum tahun 2019 nomor : 192/PL.01.1BA/9203/KPUKab/IX/2018 tanggal 20 September 2018; 8 (delapan) lembar foto copy Daftar Calon Tetap AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam PemilihanUmum Tahun
Menetapkan barang bukti berupa: 1 (Satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi 5 Plus; 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan atas nama WA HADIJAHtanggal 16 Januari 2019; 1 (satu) rangkap surat Berita Acara Nomor: 192/PL.01.1BA/9203/KPUKab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap(DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fakfakdalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 20 September 2018; 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atasnama BAGUNA PALISOA; 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan
1.YUDHA UTAMA PUTRA SH
2.MURSYID SH
3.MAULIJAR, S.HI, S.H
Terdakwa:
MULIADI Bin MUCHTAR
132 — 57
Terbanding/Terdakwa : Alimuddin Bin La Kude
Terbanding/Terdakwa : Muh. Idris, A.Ma.Pd Bin Arsad
Terbanding/Terdakwa : Arif Bin Aminuddin
Terbanding/Terdakwa : Kamaruddin Bin Sabang
Terbanding/Terdakwa : Ismail Bin Talega
Terbanding/Terdakwa : Majid Bin la Kude
Terbanding/Terdakwa : Gazali Bin Buruera
76 — 20
Terbanding/Pembanding/Terdakwa I : FITRIANI ARIFUDDIN Diwakili Oleh : FITRIANI ARIFUDDIN
Terbanding/Pembanding/Terdakwa II : ISMAIL SAMPE ALIAS MAIL Diwakili Oleh : ISMAIL SAMPE ALIAS MAIL
Terbanding/Pembanding/Terdakwa III : MUH. BARLIANSYAH. B ALIAS BARLI Diwakili Oleh : MUH. BARLIANSYAH. B ALIAS BARLI
Terbanding/Pembanding/Terdakwa IV : FIRMAN, SE BIN ARIFIN ALIAS FIRMAN Diwakili Oleh : FIRMAN, SE BIN ARIFIN ALIAS FIRMAN
104 — 65
hukum Pengadilan Negeri Makassardengansengagjatelah melakukan, menyuruh melakukan dan turut sertamelakukanperbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidakbernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suaraatau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang, yang dilakukandengan cara sebagai berikut : Bahwa berawal pada tanggal 17 April 2019 dilaksanakan Pemilihan Umum(Pemilu) serentak diseluruh Indonesia yakni pemilinan Presiden dan WakilPresiden, Anggota Dewan Perwakilan
Daerah (DPD), Anggota DewanPerwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah (DPRD) Propinsi, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kabupaten / Kota.Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihnan Umum (PKPU) Nomor 4Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan PenetapanHasil Pemilihnan Umum, setelah melakukan pemungutan suara di TempatPemungutan Suara (TPS), selanjutnya dilakukan penghitungan jumlahperolehan suara di TPS masingmasing, yang
atau Makassar B ( DAA 1 Salinan ) Kelurahan PanaikangTPS 4, 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 24, 31, 33, 36, 45,49, 50, 52, 53 , 54, 55, 56 dan 61.26) Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DewanPerwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 DapilSulsel Il atau Makassar B ( DAA 1 Salinan) Kelurahan KarampuangTPS 38, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 26, 27, 29, 32, 33, 35, 40, 42 dan 44;27) Foto copy Stempel Basah Sertifikat hasil Perhitungan Suara CalonAnggota Dewan Perwakilan
Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun2019 Dapil Sulsel Il atau Makassar B ( DAA 1 Salinan) KelurahanTamamaung TPS 6, 27, 61 dan 74.28) Foto copy Stempel Basah Sertifikat hasil Perhitungan Suara CalonAnggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun2019 Dapil Sulsel Il atau Makassar B ( DAA 1 Salinan) KelurahanMasale TPS 4429) Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DewanPerwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 DapilSulsel Il atau Makassar B ( DAA 1 Salinan )
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan PerwakilanRakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.Oleh karena Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya secara Jelas danterang mendakwa Terdakwa dengan Pasal 505 UndangUndang Nomor 7 Tahun2017 tentang Pemilihan Umum, mengenai tidak pidana pemilu berkenaandugaan kelalaian yang mengakibatkan berubahnya berita acara pemungutanHal. 34 dari 41 Putusan No 420/PID.SUS/2019/PT MKSdan
1.Iwan Gustiawan, SH.
2.Hero Ardi Saputro, SH.
3.Ari Wibowo, SH.
Terdakwa:
AHMADIN alias DIN
136 — 56
mempertimbangkan unsur di atas, MajelisHakim memandang perlu untuk mengemukakan terlebih dahulu pengertianelemenelemen unsur yang terdapat dalam rumusan unsur tersebut;Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN LbjMenimbang, bahwa berdasarkan UndangUndang Republik IndonesiaNomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UUPemilu), dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa Pemilihan Umum yangselanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilihanggota Dewan Perwakilan
Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah,Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilin anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia,jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkanPancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 2 UU Pemilu, disebutkanbahwa Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yangdilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu.
Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 7UU Pemilu, disebutkan bahwa Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yangmenyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, BadanPengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satukesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota DewanPerwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan WakilPresiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secaralangsung oleh rakyat;Menimbang, bahwa dalam Pasal
Pasal 534, Pasal 535, dan Pasal 536,Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Lbjpidana bagi yang bersangkutan ditambah 1/3 (satu pertiga) dariketentuan pidana yang ditetapkan dalam UndangUndang ini;Pasal 1 angka 7 UU Pemilu, disebutkan bahwa Penyelenggara Pemiluadalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas KomisiPemilihnan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan KehormatanPenyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemiluuntuk memilin anggota Dewan Perwakilan
Maria Ulfa, S.H., M.H.
Terdakwa:
SUKARDI Bin WALJUDI
36 — 0
WIDHIARSO DWI NUGROHO, SH
Terdakwa:
Daing Abdul Majid
70 — 0
Terbanding/Terdakwa : RUSDI, SP
70 — 23
./2019/PT MKSBahwa pada tahun 2019 dilangsungkan Pemilihan Umum yakniPemilinan Presiden RI dan Wakil Presiden RI, Pemilihan AnggotaDewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, DPR Daerah (DPRD) Provinsidan DPRD Kabupaten / Kota serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD)yang akan diselenggarakan secara serentak tepatnya pada tanggal17 April 2019;Bahwa Terdakwa merupakan ajudan Ketua DPRD Kab.
Terbanding/Terdakwa I : Obet Kalorborbir
Terbanding/Terdakwa II : Elisa Marlay Alias Eli
85 — 30
Terbanding/Terdakwa : DEDI OKTAVIANUS HAMBUR alias DEDI
54 — 7
HAYATU COMAINI, S.H., M.H.
Terdakwa:
M. RIDWAN alias IWAN bin ABDUL AZIZ
100 — 91
>Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama1 (satu) bulan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) rangkap Fotocopy yang sudah dilegalisir formulir Model DB1-DPRD KAB/KOTA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DARI SETIAP KECAMATAN DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAH KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 KABUPATEN : INDRAGIRI HULU, PROVINSI : RIAU, DAERAH PEMILIHAN:INDRAGIRI HULU 1 ;
- 1 (satu) rangkap Fotocopy yang sudah dilegalisir formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN
PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, DESA/KELURAHAN:KAMPUNG BESAR SEBERANG, KECAMATAN/DISTRIK:RENGAT, KABUPATEN/KOTA: INDRAGIRI HULU, PROVINSI:RIAU, DAERAH PEMILIHAN:INDRAGIRI HULU 1 ;
- 1 (satu) rangkap Fotocopy yang sudah dilegalisir formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, DESA/KELURAHAN:RANTAU MAPESAI, KECAMATAN/DISTRIK:RENGAT, KABUPATEN/KOTA:INDRAGIRI HULU, PROVINSI:RIAU, DAERAH PEMILIHAN:INDRAGIRI HULU 1 ;
- 1 (satu) rangkap formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, DESA/KELURAHAN:SUNGAI GUNTUNG HILIR, KECAMATAN / DISTRIK : RENGAT, KABUPATEN / KOTA : INDRAGIRI HULU, PROVINSI : RIAU, DAERAH PEMILIHAN : INDRAGIRI HULU 1 ;
- 1 (satu) rangkap formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH
KAB/KOTA SERTIFIKATREKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARACALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHANDALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019,DESA/KELURAHAN:SUNGAI BERINGIN,KECAMATAN/DISTRIK:RENGAT, KABUPATEN/KOTA:INDRAGIRIHULU, PROVINSI:RIAU, DAERAH PEMILIHAN:INDRAGIRI HULU 1.1 (satu) rangkap formulir MODEL DAA1DPRD KAB/KOTA SERTIFIKATREKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARACALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN
SERTIFIKATREKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARACALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHANDALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019,DESA/KELURAHAN:KUANTAN BABU, KECAMATAN / DISTRIKRENGAT, KABUPATEN / KOTA:INDRAGIRI HULU, PROVINSI:RIAU,DAERAH PEMILIHAN : INDRAGIRI HULU 1.1 (satu) rangkap formulir MODEL DAA1DPRD KAB/KOTA SERTIFIKATREKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARACALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHHalaman 14
SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH KABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHANDALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, DESA /KELURAHAN : KAMPUNG BESAR SEBERANG, KECAMATAN / DISTRIK :RENGAT, KABUPATEN / KOTA: INDRAGIRI HULU, PROVINSI : RIAU,DAERAH PEMILIHAN : INDRAGIRI HULU 1 ;1 (satu) rangkap Fotocopy yang sudah dilegalisir formulir MODEL DAA1DPRD KAB/KOTA SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGANPEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH KABUPATEN
HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALONANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTADARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAHKECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, DESA / KELURAHAN :SEKIP HILIR, KECAMATAN / DISTRIK:RENGAT, KABUPATEN / KOTA :INDRAGIRI HULU, PROVINSI:RIAU, DAERAH PEMILIHAN : INDRAGIRIHULU 1; 1 (satu) rangkap formulir MODEL DA1DPRD KAB/KOTA SERTIFIKATREKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALONANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTADARI SETIAP
PENGHITUNGAN PEROLEHANSUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHANDALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019,DESA/KELURAHAN:KUANTAN BABU,KECAMATAN/DISTRIK:RENGAT, KABUPATEN/KOTA:INDRAGIRIHULU, PROVINSI:RIAU, DAERAH PEMILIHAN:INDRAGIRI HULU 1 ;Halaman 100 dari 101 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN.Rgt 1 (satu) rangkap formulir MODEL DAA1DPRD KAB/KOTASERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHANSUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
Terbanding/Terdakwa : SURPIKARDI PGL ISUR
74 — 25
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : H.Syamsul Alam R., SH.MH
213 — 895