Ditemukan 99372 data
Urut Berdasarkan
Register : 23-11-2006 — Putus : 29-01-2007 — Upload : 08-11-2011
Putusan PA PURBALINGGA Nomor 1047/Pdt.G/2006/PA.Pbg Tanggal 29 Januari 2007 — H. AMAN WALIYUDIN, SE dkk; Lawan
HERMAN RASNO WIBOWO bin SODIRIN dkk.
813 — 0
813 — 0
Register : 09-06-2011 — Putus : 09-06-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PA PURBALINGGA Nomor 518/Pdt.G/2011/PA.Pbg Tanggal 9 Juni 2011 — PENGGUGAT dan TERGUGAT
592 — 306
592 — 306
Register : 04-10-2010 — Putus : 06-10-2010 — Upload : 08-11-2011
Putusan PA PURBALINGGA Nomor 1165/Pdt.G/2010/PA.Pbg Tanggal 6 Oktober 2010 — PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Buana Mitra Perwira Lawan
MAYA SULISTYANI dkk.
964 — 0
964 — 0
Menghukum kedua belah pihak PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Buana MitraPerwira (H. AMAN WALUDIN, SE.,MSI.) dan MAYA SULISTYANI serta PURWANTOtersebut untuk mentaati persetujuan yang telah disepakati tersebut diatas;2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.311.000,- (Tiga ratus sebelas ribu rupiah)
PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Buana Mitra Perwira LawanMAYA SULISTYANI dkk.
Register : 19-02-2020 — Putus : 19-02-2020 — Upload : 20-05-2020
Putusan PA SITUBONDO Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.SIT Tanggal 19 Februari 2020 — Perdata
592 — 304
592 — 304
Register : 29-11-2006 — Putus : 07-03-2007 — Upload : 07-11-2011
Putusan PA PURBALINGGA Nomor 1045/Pdt.G/2006/PA.Pbg Tanggal 7 Maret 2007 — PENGGUGAT Lawan PARA TERGUGAT
527 — 0
527 — 0
Register : 29-11-2006 — Putus : 06-09-2007 — Upload : 07-11-2011
Putusan PA PURBALINGGA Nomor 1044/Pdt.G/2006/PA.Pbg Tanggal 6 September 2007 — PENGGUGAT Lawan TERGUGAT
236 — 0
236 — 0
Register : 03-11-2011 — Putus : 19-01-2012 — Upload : 27-02-2012
Putusan PA PURBALINGGA Nomor 1740/Pdt.G/2011/PA.Pbg Tanggal 19 Januari 2012 — BPRS Buana Mitra Perwira
Lawan
PUJADI HADI PRAWIRO, HARTATI
713 — 224
713 — 224
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah ( BPRS ) Buana MitraPerwira,yang berkedudukan hukum di JalanMT. Haryono No. 267 Purbalingga,diwakili oleh GINDING KOEMAIA DEWI,SH.,dalam kedudukannya selaku Direktur PT.Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)Buana Mitra Perwira, dalam shal inimemberikan kuasa khusus kepadaH.SUGENG,SH.,MSI. Advokat yang berkantordi Jalan DI Panjaitan nomor 111Purbalingga, berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 20 Oktober 2011,selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; Melawan1.
Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa Perseroan Terbatas Bank PembiayaanRakyat Syariah Buana Mitra Perwira Nomor : 05 tanggal14Juli 2011 (bukti P.3)4.
Total kewajiban Para TergugatRp. 69.023.694,Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akanmempertimbangkan terlebih dahulu hal hal yang berkaitandengan akad, sesuai pasal 20 angka 1 Kompilasi HukumEkonomi Syariah bahwa akad adalah kesepakatan dalam suatuperjanjian antara dua pihak atau lebih untuk ~ melakukanatau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu; Menimbang, bahwa pasal 20 angka 3 Kompilasi HukumEkonomi Syariah menyebutkan bahwa Syirkah adalahkerjasama antara dua orang atau lebih dalam halpermodalan
, keterampilan, atau. kepercayaan dalam usahatertentu. dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbahyang disepakati oleh pihak pihak yang berserikat; Menimbang, bahwa sesuai pasal 22 Kompilasi HukumEkonomi Syariah bahwa rukun akad terdiridari Se eeea.
bahwa semua akad yang dibentuksecara sah berlaku nash = syariah bagi mereka yangmengadakan akad, demikian juga pasal 46 Kompilasi HukumEkonomi = Syari ah menyebutkan bahwa suatu akad hanyaberlaku antara pihak pihak yang mengadakanakad; 2 ee Menimbang, bahwa sesuai pasal 21 huruf (b) KompilasiHukum Ekonomi Syariah bahwa akad dilakukan berdasarkanasas amanah/menepati janji; setiap akad wajib dilaksanakanoleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkanoleh yang bersangkutan dan pada saat yang
Register : 29-11-2006 — Putus : 25-01-2007 — Upload : 07-11-2011
Putusan PA PURBALINGGA Nomor 1046/Pdt.G/2006/PA.Pbg Tanggal 25 Januari 2007 — PENGGUGAT Lawan PARA TERGUGAT
291 — 0
291 — 0
Register : 14-12-2021 — Putus : 19-01-2022 — Upload : 20-01-2022
Putusan PA MEDAN Nomor 3094/Pdt.G/2021/PA.Mdn Tanggal 19 Januari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
249 — 74
249 — 74
- Menghukum Penggugat (PT Bank Tabungan Negara, Tbk (Persero), Kantor Cabang Syariah Medan, dan Tergugat (Moden Sihotang) untuk mentaati dan melaksanakan seluruh isi kesepakatan/persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas, sebagaimana tertuang dalam Surat perjanjian Perdamaian tanggal 11 Januari 2021.
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 720.000.00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
Register : 12-10-2017 — Putus : 30-10-2017 — Upload : 15-05-2020
Putusan PA SLEMAN Nomor 1340/Pdt.G/2017/PA.Smn Tanggal 30 Oktober 2017 — Penggugat melawan Tergugat
103 — 30
103 — 30
Register : 16-02-2017 — Putus : 10-10-2017 — Upload : 11-07-2020
Putusan PA WONOGIRI Nomor 309/Pdt.G/2017/PA.Wng Tanggal 10 Oktober 2017 — Penggugat melawan Tergugat
232 — 72
232 — 72
Register : 04-02-2019 — Putus : 22-08-2019 — Upload : 22-08-2019
Putusan PA SURABAYA Nomor 673/Pdt.G/2019/PA.Sby Tanggal 22 Agustus 2019 — Penggugat melawan Tergugat
271 — 87
271 — 87
adalah perbuatan atau kegiatan usaha yangdilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi bank syariah,lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengahsyariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, danapensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah;Menimbang, bahwa namun dalam UndangUndang Nomor 21 Tahun2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 55 disebutkan bahwa:(1) Penyelesaian
sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilandalam lingkungan Peradilan Agama;Hal 13 dari 22 Hal PutEksyar No. 0673/Pdt.G/2019/PA.Sby(2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selainsebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukansesuai dengan isi akad;Menimbang, bahwa begitu pula dalam penjelasan UndangUndangNomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 55 ayat (2)disebutkan bahwa yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa dilakukansesuai
dengan isi akad adalah upaya sebagai berikut:a. musyawarah ;b. mediasi perbankan ;C. melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas)atau lembaga arbitrase lain ; dan/ataud. melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum ;Menimbang, bahwa setelah uji materi terhadap penjelasan Pasal 55 ayat(2) UndangUndang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, makalahirlah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUUX/2012 tanggal 29Agustus 2013 yang amar pokoknya sebagai berikut:Menyatakan :1.
Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UndangUndang Nomor21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4867) bertentangan dengan UndangUndang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945;2.
, khususnya Pasal 49 huruf tentang penanganan perkaraEkonomi Syariah di Pengadilan Agama, sehingga apa yang telah diajukanHal 14 dari 22 Hal PutEksyar No. 0673/Pdt.G/2019/PA.SbyPenggugat untuk menangani perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agamaadalah sudah tepat dan benar karena menjadi kewenangan mutlak PengadilanAgama;Menimbang, bahwa namun juga perlu diketahui dalam Pasal 1338KUHPerdata disebutkan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai denganundangundang berlaku sebagai undangundang bagi
Register : 17-11-2016 — Putus : 06-03-2017 — Upload : 12-03-2019
Putusan PA BENGKALIS Nomor 0718/Pdt.G/2016/PA.Bkls Tanggal 6 Maret 2017 — Penggugat melawan Tergugat
143 — 38
143 — 38
Register : 04-10-2012 — Putus : 13-06-2013 — Upload : 23-11-2013
Putusan PA MALANG Nomor 1731/Pdt.G/2012/PA Mlg Tanggal 13 Juni 2013 — - PENGGUGAT I
- PENGGUGAT II
- PENGGUGAT II
- PENGGUGAT IV
- PENGGUGAT V
- PENGGUGAT VI
- PENGGUGAT VII
VS
- TERGUGAT I
- TERGUGAT II
- TERGUGAT III
- TERGUGAT IV
- TERGUGAT V
- TERGUGAT VI
205 — 60
205 — 60
TERGUGAT I, berkedudukan di jakarta, Cq PT bank BNI Syariah Pusat, yang berkedudukandi Jakarta, Cq PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang, yang beralamat di JIn. AgungSuprapto, No. 48, Malang, dalam perkara ini diwakili Kuasa Hukumnya yang bernamaMUHAMMAD RUTABUZ ZAMAN, SH, MH dan FENNY ARSIH PONITA ARMAN, SH,Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor dan beralamat di MRZ Law Office, Jl.
Oleh karenanya,dengan sangat terpaksa permasalahan ini Penggugat limpahkan ke Pengadilan untukdiselesaikan menurut hukum, sesuai dengan UU No.7 tahun 1989 jo UU No.3 tahun 2006 joUU No.50 tahun 2009.Undang Undang Peradilan Agama pasal 49 bahwa permasalahan yang terjadi untuk ekonomi 20 syariah salah satunya adalah bank syariah, menjadi kewenangan Pengadilan Agama.
Karena lelang bukan merupakan domain sengekata ekonomi syariah/perbankansyariah sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang tentang Peradilan Agama/atauPerbankan Syariah. Akan tetapi merupakan domain dari UU Hak Tanggungan ;. Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (Obscuur Libel) karena dalam gugatan tidak adakesesuaian antara judul, posita dan petituma.
Bahwa Tergugat II /PT Duta Balai Lelang menyampaikan permohonan lelang barang jaminanmilik Penggugat berdasarkan Surat Perintah Kerja dari PT Bank BNI Syariah Malang yangdidahului dengan MOU / Perjanjian Kerjasama jasa lelang Nomor : BNISy/UPK/252/2012/R tanggal 01 Juni 2012, antara Duta Balai Lelang dengan PT Bank BNI Syariah ;4.
Shadaqoh, 1.Ekonomi Syariah ;Menimbang bahwa berdasarkan pernjelasan pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun2006 tersebut yang termasuk dalam ruang lingkup ekonomi syariah adalah : (a). Bank Syariah,(b). Asuransi Syariah, (c). Reasuransi Syariah, (d). Reksadana Syariah, (e). Obligasi Syariah dan 38 surat berharga berjangka menengah Syariah, (f). Sekuritas Syariah, (g). Pembiayaan Syariah, (h).Pegadaian Syariah, (i). Dana Pensiun Lembaga Kauangan Syariah, (j). Bisnis Syariah.
Register : 25-11-2020 — Putus : 15-02-2021 — Upload : 16-02-2021
Putusan PA KALIANDA Nomor 1693/Pdt.G/2020/PA.Kla Tanggal 15 Februari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
200 — 40
200 — 40
BANK BRI SYARIAH Tbk) telah tercapai Kesepakatan Perdamaian yang dituangkan dalam Akta Perdamaian (Acta Van Dading) tertanggal 15 Februari 2021;
- Menghukum kedua belah pihak beperkara untuk menaati dan melaksanakan isi Akta Perdamaian (Acta Van Dading) pada perkara Nomor 1693/Pdt.G/2020/PA.Kla. tertanggal 15 Februari 2021 yang telah disepakati kedua belah pihak beperkara tersebut;
- Membebankan biaya perkara sejumlah 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu
Register : 16-08-2018 — Putus : 14-03-2019 — Upload : 09-04-2019
Putusan PA KARANGANYAR Nomor 1101/Pdt.G/2018/PA.Kra Tanggal 14 Maret 2019 — Penggugat melawan Tergugat
170 — 73
170 — 73
Foto copy Slip Setoran No.Slip 757429 tanggal 10 Maret 2015, yangdikeluarkan oleh Kospin Syariah, Bukti surat tersebut telah diberi materaicukup, dinazeheln dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyatasesuai, (bukti T.1);2. Foto copy Slip Setoran No.Slip 022739 tanggal O09 Juni 2015, yangdikeluarkan oleh Kospin Syariah, Bukti surat tersebut telah diberi materaicukup, dinazeheln dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyatasesuai, (bukti T.2);3.
Foto copy Setoran No.Slip 000643 tanggal 7 September 2015, yangdikeluarkan oleh Kospin Syariah, Bukti surat tersebut telah diberi materaicukup, dinazeheln dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyatasesuai, (bukti T.3);4.
Kospin Surakarta,kemudian saksi dengan petugas dari pihak Syariah Kospin Surakartamendatangi rumah mertua Yuliyanto, disana bertemu dengan isterihalaman 19 dari 31 halamanPutusan Nomor 1101/Pdt.G/2018/PA.Kra.Yuliyanto bahwa Yuliyanto pergi ke Kalimantan dan isteri Yuliyanto tidakmengetahui alamatnya yang pasti;Bahwa, dengan kejadian tersebut saksi tidak melapor ke kantor Polisi,karena BPKB dijadikan jaminan di Layanan Syariah Kospin Surakarta dansaksi minta BPKB tersebut untuk mengurus ke kantor
Dalam hukum syariah dikenal asas di bidangmuamalah, yakni adanya asas alsufiah, almuamalah alibahah.
Pasal 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Olehkarenanya, Majelis menilai bahwa Para Tergugat telah melakukan kelalaian(wanprestasi) atas angsuran yang menjadi tanggungjawabnya, sebagaimanaketentuan Pasal 1238 KUHPerdata, jo.
Register : 03-12-2021 — Putus : 20-12-2021 — Upload : 20-12-2021
Putusan PTA SEMARANG Nomor 426/Pdt.G/2021/PTA.Smg Tanggal 20 Desember 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
157 — 84
157 — 84
PUTUSANNomor 426/Pdt.G/2021/PTA.SmgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANGMemeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding telahmenjatuhkan putusan dalam perkara Sengketa Ekonomi Syariah antara pihakpihak sebagai berikut:Khoeriyah, tempat tanggal lahir di Purbalingga 27 Desember 1990, Umur 30tahun, Jenis Kelamin Perempuan, NIK 3303126712900002,Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, AlamatDesa Majapura RT.003/Rw.002, Kecamatan Bobotsari,
Adapun perkara delikpidana benar menjadi kewenangan Pengadilan Negeri namun tidak termasukdalam petitum gugatan Penggugat;Menimbang, bahwa mengenai tangkisan/eksepsi kKewenangan absoluteterhadap sengketa ekonomi syariah yang terjadi karena perbuatan melawanhukum (onrechtmatigedaad) termasuk sengketa soal Simpanan Modal KoperasiSyariah serta pengelolaan kelembagaan usaha koperasi syariah, Majelis HakimTingkat Banding berpendapat berdasarkan Pasal 49 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 sebagaimana telah
diubah dengan UndangUndang No. 3 Tahun2006 tentang perubahan terhadap UndangUndang No. 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama (di mana Peradilan Agama diberi tambahan kewenangan untukmengadili perkara sengketa ekonomi syariah) jo.
Pasal 55 ayat (1) UndangUndang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah : Penyelesaian sengketaPerbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan PeradilanAgama; jo. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 93/PUUX/2012 yang amarnyamengabulkan permohonan uji materi terhadap penjelasan Pasal 55 ayat (2)UndangUndang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, jo. PeraturanHalaman 8 dari 11 him.
Putusan Nomor 426/Pdt.G/2021/PTA.Smg.Mahkamah Agung RI No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelesaian SengketaEkonomi Syariah, maka perkara sengketa ekonomi syariah adalah wewenangabsolut Peradilan Agama, karena itu tangkisan/eksepsi mengenai kewenanganabsolut yang diajukan oleh Tergugat dinyatakan tidak beralasan sehingga harusditolak;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kedua dari Tergugat maupun TurutTergugat dan Turut Tergugat II bahwa gugatan obscuur libel karena Penggugatmencampuradukan berbagai sengketa
Register : 21-03-2016 — Putus : 07-12-2016 — Upload : 12-08-2019
Putusan PA JAMBI Nomor 327/Pdt.G/2016/PA.Jmb Tanggal 7 Desember 2016 — Penggugat melawan Tergugat
106 — 33
106 — 33
Register : 27-03-2020 — Putus : 11-05-2020 — Upload : 11-05-2020
Putusan PA SURABAYA Nomor 1841/Pdt.G/2020/PA.Sby Tanggal 11 Mei 2020 — Penggugat melawan Tergugat
253 — 76
253 — 76
Register : 29-06-2018 — Putus : 17-01-2019 — Upload : 01-03-2019
Putusan PA PURWAKARTA Nomor 717/Pdt.G/2018/PA.Pwk Tanggal 17 Januari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
207 — 49
207 — 49
PUTUSANNomor 717/Pdt.G/2018/PA.PwkDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata agama ekonomi syariah pada tingkat pertama dalam sidang majelistelah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:PENGGUGAT, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempattinggal di Jalan xxx No.xxRT.xxRW.xx, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupatenxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: DULNASIR, S.H., M.H. dankawankawan, Para Advokat
TURUT TERGUGAT 2, berkedudukan di Jalan xxx No.xx, xxx, sebagaiTurut Tergugat II;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari Suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II serta TurutTergugat di muka sidang;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Juni2018 telah mengajukan gugatan ekonomi syariah yang telah didaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta, dengan Nomor 717/Pdt.G/2018/PA.Pwk., tanggal 29
sebagai berikut:Menimbang, bahwa eksepsi kewenangan absolute (absolutecompetency) yang diajukan Tergugat dan didukung oleh Turut Tergugat didasarkan pada:1.Bahwa hubungan hukum antara Tergugat selaku bank denganPenggugat sebagai nasabah dilakukan melalui Akta Akad PembiayaanMurabahah No.09 tanggal 28 Maret 2012 yang dibuat di hadapan Notaris;2.Bahwa berdasarkan Buku Il Mahkamah Agung Edisi PedomanPelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2013 tentangPedoman Khusus perkara ekonomi syariah
Secara substansial alat bukti tersebut tidakdapat dibantah karena ia merupakan produk legislatif yang sudah disahkankeberlakuannya in casu adanya perubahan Pasal 49 dengan memasukkanekonomi syariah sebagai bagian dari Kewenangan absolut Pengadilan Agama.Namun secara formil perbuktian, alat bukti tersebut tidak memenuhi kekuatanpembuktian sebagaimana dimaksud Pasal 1888 KUHperdata;Menimbang, bahwa Turut Tergugat yang telah diberi kesempatan untukmembuktikan dalildalil eksepsinya, tidak mengajukan
alat bukti apa pun;Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktiantersebut ditemukan fakta sebagai berikut: Bahwa Tergugat dan Penggugat telah mengikatkan diri dalam AkadPembiayaan Murabahah sebagaimana Akta No. 09 di hadapan NotarisRithma Yanitha, S.H.; Bahwa bidang ekonomi syariah menjadi wewenang Pengadilan Agamaberdasarkan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006;Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat dalam petitumeksepsinya memohon agar eksepsi diterima dan Pengadilan Agama17Purwakarta