MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Wsp. di cabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000.00,- seratus enam puluh ribu rupiah ).

195/Pdt.P/2023/PA.Wsp

MENETAPKAN:

1. Menerima permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata No. 195/Pdt.G/2023/PN Arm dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp413.000,00 (empat ratus tiga belas ribu Rupiah);

195/Pdt.G/2023/PN Arm

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 195/Pdt.P/2022/PA.Jr dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register perkara;

3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 580.000,-(lima ratus delapan puluh ribu rupiah)

195/Pdt.P/2022/PA.Jr

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.Tkl dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp681.000,00 ( enam ratus delapanpuluh saturibu rupiah );

195/Pdt.G/2019/PA.Tkl

PENETAPANNomor 195/Pdt.G/2019/PA TKI.ENS Ae DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalamperkara cerai gugat antara:Penggugat, Umur 31 Tahun, agama Islam, pendidikan tamat SMA,Pekerjaan Pegawai Samsung Store, Tempat kediaman di=====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar,selanjutnya disebut sebagai Penggugat;melawanTergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan

tamat SMP, pekerjaankaryawan hotel, Tempat kediaman di ===== Kelurahan=====, Kecamatan ===== Kota Makassar selanjutnyadisebut sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut :Telah membaca berkas perkara;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa melalui surat gugatan bertanggal 01 Agustus2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar denganRegister Nomor 195/Pdt.G/2019/PA TklI., Penggugat mengajukan gugatancerai terhadap Tergugat dengan substansi gugatan bahwa antara Penggugatdan Tergugat terjadi

Menyatakan perkara Nomor 195/Pdt.G/2019/PA Tkl. dicabut.3. Membebankan~ biaya perkara kepada Penggugat sejumlahRp 681.000,00 (enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah).Demikian penetapan ini dijatuhkan pada musyawarah Majelis HakimPengadilan Agama Takalar pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1440 Hijriah, oleh AdhayaniSaleng Pagesongan, S.Ag. sebagai Ketua Majelis serta Fadilah, S.Ag,dan Muh.

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 195/Pdt.P/2019/PA.Kjn dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);

195/Pdt.P/2019/PA.Kjn

PENETAPANNomor 195/Padt.P/2019/PA.Kjn4 a 4 2go ee 2DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaratertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikutdalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh :XxXxXxx, UMur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas,pendidikan SD, bertempat tinggal di Tangkil Tengah, RT.007RW.004, Desa Tangkil Tengah, kecamatan Kedungwuni,Kabupaten Pekalongan, selanjutnya

disebut sebagai Pemohon;Pengadilan Agama tersebut;Setelah membaca berkas perkara ;TENTANG DUDUK PERKARABahwa, Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 07November 2019 yang telah didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan register nomor 195/Pdt.P/2019/PA.Kjn, telah mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan anaknya:Nama > XXXXX;Tanggal lahir : Pekalongan, 11022003 (usia 16 tahun 8 bulan);Agama : Islam;Pendidikan : SMP;Status : Perawan;Pekerjaan > Buruh;Tempat

Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2019/PA.Kjn1. Bahwa anak Pemohon bernama Xxxxx tersebut telah menjalin hubungancinta dengan seorang Lakilaki yang bernama Xxxxx, alamat Tangkil Kulon,RT.005 RW.002, Desa Tangkil Kulon, kecamatan Kedungwuni, KabupatenPekalongan;2. Bahwa hubungan antara kedua calon mempelai sudah erat sedemikianrupa, agar tidak terjadi halhal yang tidak diinginkan, maka Pemohon akanmenikahkan anaknya yang bernama Xxxxx dengan seorang Lakilaki yangbernama XxXxxx;3.

Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2019/PA.Kjn2. Menetapkan, memberi dispensasi nikah kepada Pemohon untukmenikahkan anak Pemohon bernama Xxxxx dengan seorang lakilakibernama XxXxxx;3.

Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2019/PA.KjnBiaya PNBP Panggilan : 20.000,00,Jumlah 206.000,00,(dua ratus enam ribu rupiah)Hal. 6 dari 6 hal. Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2019/PA.Kjn

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 195/Pdt.G/2022/PA.Kng;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohonuntuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 290.000,- (Dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

195/Pdt.G/2022/PA.Kng

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama (Ibu) Pemohon HARYATINI yang tertulis dalam Akta Kelahiran No. 195/K/1991 tertanggal 26-02-1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya diatas adalah orang yang sama dengan nama:

1. HARIYANTINI dalam Kutipan Akta Kematian dengan Nomor 3578-KM-03092021-0167;
2. HARYATINI dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan No. 195/K/1991, dan
3. HARYATINI

Yakop Lubis No. 195 A, Desa Bandar Kalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang; A g a m a : Islam; Pekerjaan : Wiraswasta; Pendidikan : SMA (tamat);

Yakop Lubis No. 195 A, Desa BandarKalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan,Kabupaten Deli Serdang;Agama > Islam;Pekerjaan : Wiraswasta;Pendidikan : SMA (tamat);Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal27 November 2013 dan ditahan dengan status tahanan Rutan berdasarkanSurat Perintah/ Penetapan Penahanan;1.Penyidik tanggal 30 November 2013 No.Sp.Han: 946/X1/2013/Narkobasejak tanggal 30 November 2013 s/d 19 Desember 2013;Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 16 Desember 2013 No.

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 195/Pdt.P/2021/PA.Nph dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ngamprah Tahun 2021;

195/Pdt.P/2021/PA.Nph

PENETAPANNomor 195/Pdt.P/2021/PA.NphZe om i %KSADEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili sertamenyelesaikan perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkanpenetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:PEMOHON I, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan BuruhHarian Lepas, bertempat kediaman di Kabupaten Bandung Barat,sebagai Pemohon ;PEMOHON Il, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan

lbuRumah Tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Bandung Barat,sebagai Pemohon Il;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Pemohon II di persidangan;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dan Pemohon II dengan surat permohonannyatanggal 26 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan AgamaNgamprah Nomor 195/Pdt.P/2021/PA.Nph, mengemukakan halhal sebagaiberikut:1.

Bahwa pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah bernamaBapak WALI sebagai Ayah Kandung Pemohon Il, disaksikan oleh dua orangsaksi yang bernama Bapak SAKSI NIKAH 1 dan Bapak SAKSI NIKAH 2Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2021/PA.Nphserta orang yang hadir pada waktu itu dengan emas kawin berupa uang Rp.100.000, dan seperangkat alat shalat dibayar tunai;.

Bahwa Pemohon dan Pemohon II diketahui tidak mampu untuk membayarbiaya perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Ngamprah hal iniberdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh DesaWeninggalih Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat Nomor:463.4/029/DS.2010/I/2021 tertanggal 06 Januari 2021;Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 195/Padt.P/2021/PA.Nph8.

Koidin, S.H.I., M.H.Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 195/Padt.P/2021/PA.NphHakim Anggota IISubhi Pantoni, S.H.I.Panitera Pengganti,Ridwan Cahyadi, S.H.I., M.M.Perincian biaya : Pendaftaran : Rp. 0, Pemberkasan/ATK :Rp. 50.000, Panggilan :Rp. 340.000, PNBP Panggilan : Rp. 0, Redaksi : Rp. 0, Materai :Rp. 10.000,Jumlah : Rp. 400.000,Terbilang (empat ratus ribu rupiah).Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2021/PA.Nph

Menyatakan perkara Nomor 195/Pdt.G/2021/PN.Mks antara Jeanny Susanto, Fong (Penggugat) melawan Willy Tanujaya (Tergugat) telah dicabut;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp380.000,00(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

195/Pdt.G/2021/PN Mks

PENETAPANNomor 195/Pdt.G/2021/PN Mks"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMajelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar ;Membaca1. Penetapan Penunjukkan Hakim tanggal 10 Juni 2021 Nomor195/Pdt.G./2021/PN.Mks;2. Berkas perkara Perdata Nomor : 195/Pdt.G/2021/PN.Mks. dalamperkara antara : Xxxxx(Penggugat) melawan Xxxxx(Tergugat );3.

Bahwa permohonan pencabutan ini dibuat dan disampaikan secara sukarela tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun;Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Hakimberpendapat karena Tergugat belum memberikan jawaban dan persidangandimulai maka permintaan pencabutan Perkara Gugatan tersebut patutkiranya untuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan Gugatantersebut berarti persidangan perkara Nomor 195/Pdt.G/2021/PN.Mks tidakperlu diteruskan dan haruslah dihentikan ;

Menyatakan perkara Nomor 195/Pdt.G/2021/PN.Mks antaraXxxxx(Penggugat) melawan Xxxxx(Tergugat ) telahdicabut ;Hal. 1 dari 2Penetapan Nomor 195/PDT.G/2021/PN.Mks3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp380.000,00(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah ).Ditetapkan di : MakassarPada tanggal : 27 Juli 2021Hakim Anggota Hakim KetuaJahoras Siringo Ringo, SH., MH.

., MHPerincian biaya: PNBP Pendaftaran Rp 30.000,ATK Rp 100.000,Panggilan Rp 200.000,PNBP lainlain Rp 30.000.Redaksi Rp 10.000,Meterai Rp 10.000,Jumlah Rp380.000,Terbilang : Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu RupiahHal. 2 dari 2Penetapan Nomor 195/PDT.G/2021/PN.Mks

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Dum dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dumai untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

195/Pdt.G/2024/PA.Dum

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara;

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membeban biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 195. 000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : 195/Pdt.G/2022/PA.TPI dari Penggugat;

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjungpinang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

195/Pdt.G/2022/PA.TPI

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 195/Pdt.G/2021/PA.Kjn dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 645.000,- (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

195/Pdt.G/2021/PA.Kjn

PENETAPANNomor 195/Pdt.G/2021/PA.KjnUP aDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kajen yang mengadili perkaraperkara tertentu padatingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhnkan Penetapan sebagaiberikut dalam perkara Cerai Gugat antara;Penggugat, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di RT 002RW 001 Desa Curug, Kecamatan Tirto, KabupatenPekalongan, sebagai Penggugat;MelawanTergugat, umur 46 tahun, agama

Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas,Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di RT 007RW 001 Desa Pacar, Kecamatan Tirto, KabupatenPekalongan, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar pihak Penggugat di persidangan;DUDUK PERKARABahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat tertanggal 22Januari 2021 yang telah didaftar dalam register perkara nomor:195/Pdt.G/2021/PA.Kjn, tanggal 25 Januari 2021;Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan

No 195/Pdt.G/2021/PA.KjnBahwa, Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugattidak hadir di persidangan;Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehatiPenggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai danberhasil;Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannyakarena alamat tempat tinggal Tergugat tidak diketahui oleh Penggugat;Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yangterjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita

/Pdt.G/2021/PA.Kjn yang diajukanoleh Penggugat patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara nomor 195/Pdt.G/2021/PA.Kjntelah dicabut oleh Penggugat, maka untuk tertibnya administrasi Majelis HakimHal. 2 dari 4 Hal.

No 195/Pdt.G/2021/PA.KjnDrs. H. Anwar Rosidi, M.E.Ana Faizah, S.H.Panitera Pengganti,Fadlillah, S.H.Perincian Biaya :Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00,Biaya Proses : Rp 75.000,00,Biaya Pemanggilan : Rp 500.000,00Biaya Redaksi : Rp 10.000,00,Biaya PNBP Pemanggilan : Rp 20.000,00Biaya Meteral : Rp 10.000,00,Jumlah : Rp 645.000,00(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)Hal. 4 dari 4 Hal. Pen. No 195/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Menetapkan perubahan nama Pemohon sebagaimana tertera dalam KutipanAkta Nikah: 195/21/IX/89 tertanggal 14 September 1989, Pemohon yang pada awalnya bernama SARJIMIN dirubah menjadi MOHAMAD MUSLIMIN SARJIMIN;

3. Membebaskan Pemohon dari segala biaya perkara;

Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon telah menerima BukuKutipan Akta Nikah dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama KecamatanMaos, Kabupaten Cilacap dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 195/21/IX/89tertanggal 14 September 1989;Putusan 0215/Pdt.P/2019/PA.ClpHalaman 1 dari 9 halaman3.

Bahwa saat ini Pemohon bermaksud untuk merubah nama Pemohon diKutipan Akta Nikah Nomor : 195/21/IX/89 tertanggal 14 September 1989,Nama Pemohon dari NAMA KECIL PEMOHON menjadi NAMA TUAPEMOHON sehingga nama Pemohon di Buku Kutipan Akta Nikah samadengan nama Pemohon di ljazah anak serta dokumen lainnya;7. Bahwa Pemohon Pemohon adalah satu orang yang sama;Putusan 0215/Pdt.P/2019/PA.ClpHalaman 2 dari 9 halaman8.

Menetapkan perubahan nama Pemohon sebagaimana tertera dalamKutipan Akta Nikah: 195/21/1X/89 tertanggal 14 September 1989, Pemohonyang pada awalnya bernama NAMA KECIL PEMOHON dirubah menjadiNAMA TUA PEMOHON;3. Membebaskan Pemohon dari segala biaya perkara.

diterima sebagai alatbukti;Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon saling bersesuaiandan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan saksitersebut telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti P.1 s/dP.4 serta keterangan saksi tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukanfaktafakta sebagai berikut : Bahwa Pemohon telah menikah pada tanggal 14 September 1989sebagaimana tersebut dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:195

Menetapkan perubahan nama Pemohon sebagaimana tertera dalamKutipanAkta Nikah: 195/21/IX/89 tertanggal 14 September 1989, Pemohonyang pada awalnya bernama NAMA KECIL PEMOHON dirubah menjadiNAMA TUA PEMOHON;3. Membebaskan Pemohon dari segala biaya perkara;Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Cilacapberdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019Masehi. bertepatan dengan tanggal 8 Zulqaidah 1440 Hijriyah. oleh Kami Drs.H.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Bla dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

195/Pdt.G/2024/PA.Bla

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Pdlg dari Para Pemohon.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pandeglang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Pandeglang Anggaran Tahun 2023.

195/Pdt.P/2023/PA.Pdlg

1.Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 195/Pdt.G/2014/PA.SWL dari Pemohon;2.Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;;3.Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 231.000 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

195 P/PDT.G/2014

SALINANPENETAPANNomor 195/Pdt.G/2014/PA.SWLDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Sawahlunto yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkanpenetapan dalam perkara Cerai Talak antara :PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan bengkelmotor, tempat tinggal di KABUPATEN SIJUNJUNG, sebagai Pemohon;melawanTERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, Pekerjaan iburumah tangga, tempat

tinggal di KOTA SAWAHLUNTO, sebagaiTermohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkaranya;Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannyatertanggal 01 Oktober 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanAgama Sawahlunto dalam register Nomor: 195/Pdt.G/2014/PA.SWL, tanggal 01Oktober 2014 dengan dalildalil permohonan sebagai berikut :1.

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 195/Pdt.G/2014/PA.SWL dari Pemohon;2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara;;3.

M E N G A D I L I : Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ; Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 20 Januari 2016 Nomor. 195/Pid.B/2015/PN.Lbo yang dimintakan banding tersebut ;

Hakim Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 29 Oktober 2015 s/dtanggal 27 Nopember 2015;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejaktanggal 28 Nopember 2015 s/d tanggal 28 Januari 2016 ;PENGADILAN TINGGI tersebut ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo No. 9/PID/2016/PT.GTO tanggal 22 Pebruari 2016 serta berkas perkara No. 195/Pid.B/2015/PN.Lbo dan surat surat yang bersangkutan dengan perkaratersebut ;Telah membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum

Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.500, (Seribu lima ratus rupiah);Membaca, putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 20 Januari 2016Nomor. 195/Pid.B/2015/PN.Lbo, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :1.Menyatakan terdakwa telah terbukti melakukan perbuatansebagaimana dalam dakwaan primiair tapi perbuatan tersebut belummerupakan perbuatan pidana ;2. Melepaskan oleh karena itu Terdakwa dari dakwaan primiair tersebut ;.

Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan NegeriLimboto bahwa pada tanggal 21 Januari 2016, Jaksa Penuntut Umumtelah mengajukan permintaan banding terhadap putusan PengadilanNegeri Limboto tanggal 20 Januari 2016 Nomor. 195/Pid.B/2015/PN.Lbo.;2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh JurusitaPengadilan Negeri Limboto bahwa pada tanggal 26 Januari 2016permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;3.

mengadili perkara aquo telah keliru menerapkan teoripembuktian yang diatur dalam KUHAP yakni dengan mempertimbangkanpembuktian unsur megenai keharusan menambahkan pasal 362 KUHPdengan pasal 367 ayat (2) KUHP dan tidak ada satu ketentuan dimana adakeharusan penambahan pasSal 362 jo pasal 367 ayat (2) KUHP ;Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajaridengan seksama berkas perkara dan memori banding serta turunan resmiputusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 20 Januari 2016 Nomor. 195

tanggal 26 Mei1993 oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akanmempetimbangkan sebagai berikut :Menimbang bahwa barang bukti yang berupa foto copy Sertifikat tandahak milik No.241 nama pemegang hak Apipa Mantule Liputo yang diterbitkanoleh Kepala Kantor Pertanahan Gorontalo tanggal 26 Mei 1993 olehkarenanya barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas makaputusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 20 Januari 2016 Nomor. 195