KEMENTERIAN KEUANGAN;

SUHAJI, M.Si VS KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR;

HIKMAH RAHMAN, SH., Kepala Subbag Hukum dan KUB padaBagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian AgamaProvinsi Jawa Timur;4. JOKO YULIYANTO, S.Sos., Analis Kepegawaian Madya padaKantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur;5. SAMSUN NIAM, SH., Pelaksana Subbagian Ortala danKepegawaian pada Bagian Tata Usaha Kantor WilayahKementerian Agama Provinsi Jawa Timur;6.

Drs.Suhaji, M.Si NIP. 19630717 199403 1 003 Pembina (IV/a) Kepala SeksiPondok Pesantren pada Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok PesantrenKanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Timur, selanjutnya memindahkandan mengangkat dalam jabatan Kepala Seksi Pendidikan Diniyah danPondok Pesantren pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo,Halaman 2 dari 20 halaman.

Suhaji, M.Si NIP. 19630717 199403 1 003 Pembina (IV/a) KepalaSeksi Pondok Pesantren pada Bidang Pendidikan Diniyah dan PondokPesantren Kanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Timur memenuhi syaratdan dipandang cakap untuk dipindahkan dan diangkat dalam jabatanKepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren pada KantorKementerian Agama Kabupaten Sidoarjo, dan konsideran Memperhatikan:Keputusan Baperjakat Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov.

Suhaji, M.Si NIP. 19630717199403 1 003 Pembina (IV/a) Kepala Seksi Pondok Pesantren pada BidangPendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kanwil Kementerian AgamaProv.

Putusan Nomor 578 K/TUN/2015.14.15.Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kanwil Kementerian AgamaProv. Jawa Timur, selanjutnya memindahkan dan mengangkat dalamjabatan Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren padaKantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo, yang diterbitkan olehTergugat, maka kewenangan yang diberikan oleh Menteri Agama kepadaKepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov.

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA ; KOMISI UNTUK ORANG HILANG DAN KORBAN TINDAK KEKERASAN (KONTRAS)

Atas hal tersebut, Kementerian Sekretariat Negara melalui surat atasanPPID (saat ini selaku Pemohon Keberatan) Nomor: B28/Kemensetneg/D2/Humas/HM.01.00/ 03/2016 tanggal 1 Maret 2016 telah menindaklaniutisurat Termohon Keberatan yang pada intinya menyampaikan bahwaKementerian Sekretariat Negara tidak memiliki dan menguasai informasidimaksud;3.

Tangga Kepresidenan, Sekretariat WakilPresiden, dan Sekretariat Militer Presiden) sebagaimana ketentuan Pasal5 sampai dengan Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2005;Bahwa pelaksanaan tugas masingmasing satuan organisasi/unit kerjaberdasarkan surat masuk yang diterima di Kementerian Sekretariat Negaradan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur;Bahwa sesuai dengan bukti Pemohon Keberatan informasi yaitu agendasurat masuk tahun 2005, Kementerian Sekretariat Negara terbukti tidakpernah menerima

hasil laporan TPFKMM, sehingga pelaksanaan tugasmemberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden atas hasiltersebut tidak pernah dilaksanakan oleh Kementerian Sekretariat Negara;Bahwa pada saat ini Kementerian Sekretariat Negara juga tidakmempunyai kewenangan untuk mengumumkan hasil penyelidikanTPFKMM dan memberikan penjelasan atas alasan Pemerintah RepublikIndonesia belum mengumumkan karena tugas dan fungsi KementerianSekretariat Negara terbatas pada Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun2005

Negara, Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun2005 tentang Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet, Peraturan PresidenNomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, dan PeraturanHalaman 39 dari 50 halaman Putusan Nomor 3/G/KI/2016/PTUNJKT.Presiden Nomor 24 Tahun 2015 tentang Kementerian Sekretariat Negara), yangberkedudukan di dalam wilayah hukum Provinsi Daerah Khusus lou Kota Jakarta,maka dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta baik secara relatifmaupun absolut berwenang

/atau diterima oleh Kementerian Sekretariat Negara RI selaku PemohonKeberatan /dahulu Termohon Informasi ?

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, dk ; FARIDA DJAYA, dkk

Kementerian Keuangan RepublikIndonesia), tanggal 4 Oktober 1980;Dengan demikian sebenarnya Judex Facti telah yakin dengan faktabahwa:1) Tergugat menjual sebagian objek sengketa seluas 12.640 m?kepada Tergugat II pada tahun 1973;2) Atas objek sengketa seluas 12.640 m? tersebut, Tergugat Ilmembuat Perjanjian Pelepasan Hak kepada Pemohon PeninjauanKembali/Pemohon Kasasi/Tergugat III pada tanggal 4 Oktober 1980;c.

Bahwa berdasar faktafakta dan ketentuanketentuan tersebut seandainyabenar (quod non) Sertifikat Hak Pakai Nomor 146 Tahun 1998 tanggal 7 Mei1998 atas nama Kementerian Keuangan in casu Pemohon Peninjau Kembalimerupakan bagian dari objek perkara a quo, maka sangat tidak beralasanhukum apabila Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan telah melakukanperbuatan melawan hukum dan menyerahkan objek sengketa tersebutkepada Termohon Peninjauan Kembali;e.

Novum Pertama:Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukumdan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor AHU.4.AH.10.0153, tanggal 21 April2014 Perihal Permohonan Informasi Status Kewarganegaraan Tan LiangHin (Bukti PKI);a. Surat ini ditemukan pada tanggal tanggal 25 April 2014, oleh karenanyamasih dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sesuaiketentuan undangundang;b.

, yang tercatat dalam Buku Register Akta Jual Belitahun 1964 dari Nomor 156 sampai dengan Nomor 177 yangdikeluarkan dari Kecamatan Mampang Prapatan yang dikuasaiTergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill dan IV, dengan batasbatas secara global yang sudah di pagar tembok: Selatan Tanah Masyarakat; Barat Jalan Pancoran Timur Il;Utara Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI;Timur Tanah Masyarakat;Hal. 67 dari 83 hal.

yang tercatat dalam Buku Register Akta Jual BeliTahun 1964 dari Nomor 156 sampai dengan 177 yang dikeluarkandari Kecamatan Mampang Prapatan yang dikuasai Tergugat danTurut Tergugat Ill, dengan batasbatas secara global yang sudah dipagar tembok: Selatan Tanah Masyarakat; Barat Jalan Pancoran Timur Il; Utara Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.1.; Timur Tanah Masyarakat;b.

KEMENTERIAN KEUANGAN cq MENTERI KEUANGAN VS Ahli Waris DIYANI PUJI ASIH, DKK

PUTUSANNomor 327 PK/Pdt/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telahmemutus sebagai berikut dalam perkara antara:KEMENTERIAN KEUANGAN cq MENTERI KEUANGAN,yang diwakili oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan,Hadiyanto, berkedudukan di Gedung Djuanda Lantai 3, JalanDr. Wahidin Raya Nomor 1, Jakarta, dalam hal ini member!

., dan kawankawan, Para Pegawai pada Biro Bantuan Hukum KementerianKeuangan Republik Indonesia, beralamat di Gedung Djuanda I,Lantai 15 Kementerian Keuangan, Jalan Dr. Wahidin RayaNomor 1, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 10 Agustus 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;Lawan1. Ahli Waris DIYANI PUJI ASIH;2. PRIAJI RAMADHANI NASUTION;3.

Kuto Nasution tapihingga sekarang kewajiban itu tidak dilaksanakan;Bahwa tidak terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yangnyata dalam putusan Judex Juris yang menolak kasasi Tergugat danputusan Judex Facti yang menyatakan gugatan dikabulkan sebagian karenadidukung dengan buktibukti cukup;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali KEMENTERIAN KEUANGAN cq MENTERI KEUANGAN tersebutharus ditolak;Halaman 5

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKemball KEMENTERIAN KEUANGAN cq MENTERI KEUANGANtersebut;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkaradalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauankembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2019 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.

KEMENTERIAN KEUANGAN c.q. MENTERI KEUANGAN VS Ahli Waris DIYANI PUJI ASIH, DKK

HALIM, DKKTergugat:1.Kementerian Kehutanan RI2.Dirjen Perlindungan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan RI Cq. Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan3.Dirjen Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan RI Cq. Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XX Lampung-Bengkulu

KEMENTERIAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, Beralamat di GedungManggala Wanabakti, Jalan Gatot SubrotoSenayan, Jakarta, selanjutnyadisebut sebagai Tergugat I;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya masingmasing bernama KRISNA RYA, SH.,MH., SUPARDI, SH., Drs. AFRODIAN LUTOIFI, SH., M.Hum., YUDIARTYANTO, SH., MT., RASYID JOHN UNO, SH., M.H., DEWI UNTARI, S.Hut.,M.Hum., ABIMANYU PRAMUDYA, SH., EDUARD ELUAMA, SH., M.ZAENURI, SH., HERDIANTO, SH., MH., WIJAYADI BAGUS MARGONO, SH.

Kesemuanya adalah Pegawai pada Kementerian Kehutanan RI yang beralamat di GedungManggala Wanabakti, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, dan:Ir. MUNIFUL HAMID, AMRI, SH., M.Hum., JIMMY FONDA, SH., dan MARISFERIYADI, SH., M.Hum.. =nKesemuanya adalah Pegawai pada Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatanyang beralamat di Jl. Ir. H.

Raden Gunawan No. 41 Rajabasa, BandarLampung berdasarkan surat Kuasa Khusus dengan Hak Substitusi Nomor KS.541/BBTNBBS.2/2014 tanggal 2 Juni 2014, yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Liwa tanggal 03 Juni 2014, Nomor : 20/SK/HK/2014/PN.LW;DIRJEN PLANOLOGI KEHUTANAN KEMENTERIAN KEHUTANANREPUBLIK INDONESIA Cq.

ZAENURI, SH., HERDIANTO, SH., MH., WIJAYADI BAGUSMARGONO, SH., KHIKMATUL AZIZAH, S.Ag., M.Hum., FRANCISCABUDYANTI, SH., MH., JOVAN JULIAWAN, SH., SADIKIN EKA SATRIAKABAN, SH., dan RADITYO PRIMA YUDHANTO, SH.Kesemuanya adalah Pegawai pada Kementerian Kehutanan RI yang beralamat di GedungManggala Wanabakti, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat,Ir.

Kementerian Kehutanan RepublikIndonesia...Gugatan demikian adalah cacat formal karena dalam hukum acara perdata,gugatan terhadap badan hukum publik dialamatkan kepada pimpinannyabukan lembaga atau instansinya sebagaimana ketentuan Pasal 6 No. 3 Rv(Hukum Acara Perdata, Sudikno Mertokusumo, hal. 103).

Pembanding/Tergugat I : KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI Diwakili Oleh : KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI
Pembanding/Tergugat II : Kantor Regional VII BKN Palembang Diwakili Oleh : KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI
Terbanding/Penggugat : SITI ZUBAIDAH

NADZIF PUTRAKEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM, KALIMANTAN SELATAN;

Bahwa, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatantelah menyelenggarakan Lelang Paket Pengadaan Konsiruksi lembagaPemasyarakatan Banjarbaru Tahun Anggaran 2014 yang diikuti oleh beberapapeserta, termasuk diikuti olen Penggugat..

Menyatakan Surat Penetapan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukumdan HAM Kalimantan Selatan Nomor W.19.PL.02.041887, tanggal 03 Juni2014 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam An. PT. NADZIF PUTRAadalah SAH MENURUT HUKUM;3. Memerintahkan Penggugat untuk tunduk dan taat atas Surat PenetapanKepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan SelatanNomor W.19.PL.02.041887, tanggal 03 Juni 2014 tentang PenetapanSanksi Daftar Hitam An. PT. NADZIF PUTRA;4.

Bukti P.8 Fotocopy sesuai dengan copynya Surat darikelompok kerja Pengadaan konstruksi LAPASBanjarbaru, ULP pada Kanwil Kementerian Hukum danHAM9.

Bukti T.1 Fotocopy sesuai Asli Surat KepalaUnit Layanan Pengadaan Kanwil Kementerian Hukumdan HAM Kalimantan Selatan tanggal 23 Mei 2014Nomor : 12/KONSTRUKSI/LPBJB/V/2014 perihalUsulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam dan PencairanJaminan Penawaran2. Bukti T.2 Fotocopy sesuai Asli Surat Pejabat PembuatKomitmen Kantor Wilayah Kementerian Hukum danHAM Kalimantan Selatan tanggal 28 Mei 2014 Nomor :W.19.PL.02.041.837 perihal : Usulan penetapan sanksiDaftar Hitam dan Pencairan Jaminan Penawaran.3.

Bukti T9 Fotocopy sesuai Asli Kelompok KerjaPengadaan Pekerjaaan Konstruksi Lapas BanjarBaruULP pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM KalSelTahun Anggaran 2014.10. Bukti T10 Fotocopy sesuai dengan hasilUnduhan dari Internet berupa lampiran;11.Bukti T.11 Fotocopy dari copy Surat Kuasa No.017/SKNP/V1I/201412.Bukti T.12 Fotocopy sesuai dengan copy SuratKeputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukumdan HAM Kalimantan Selatan No.

KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN, KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA;PT. GREAT GIANT LIVESTOCK;

Yani Kav. 58, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara antara : KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN, KEMENTERIANPERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukanKantor Pusat Kementerian Pertanian Gedung E, Lantai I, Vdan VII, Jalan Harsono RM, Nomor 3, Ragunan, PasarMinggu, Jakarta, dalam perkara ini memberikan kuasa1 Suharyanto, S.H., jabatan Kepala Biro Hukum dan Informasi PublikKementerian Pertanian; 2 M.M. Eddy Purnomo, S.E.

Purba, S.H., jabatan Kepala SubBagian Pertimbangan dan Bantuan Hukum ; 7 Ricko Adrianto, S.H., Staf Sub Bagian Hukum dan Humas, Badan KarantinaPertanian ; Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di KantorPusat Kementerian Pertanian Gedung E, Lantai I, V dan VII,Jalan Harsono RM, Nomor 3, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 8494/TU.220/L/11/2012 tanggal 14 Nopember 2012, selanjunya disebutsebagai TERGUGAT / PEMBANDING; MELAWANPT.

Dalam Pokok Perkara : 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untukseluruhnya; 2 Menyatakan batal keputusan tata usaha negarayang diterbitkan Tergugat/Kepala Badan KarantinaPertanian, Kementerian Pertanian RepublikIndonesia berupa Berita Acara Penolakan(Declaration of Refusal), Formulir KH8.b, Nomor2012.1.011.01.8B.1.000125, bertanggal 24 Agustus3 Mewajibkan Tergugat/Kepala Badan KarantinaPertanian, Kementerian Pertanian RepublikIndonesia mencabut Berita Acara Penolakan(Declaration of Refusal), Formulir

HADI POERNOMO vs INSPEKTUR BIDANG INVESTIGASI PADA DIREKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN RI

Wasesa, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 6 Juni 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanINSPEKTUR BIDANG INVESTIGASI PADA INSPEKTORATJENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIKINDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Dr.

., dan kawankawan, masingmasing Kepala BiroBantuan Hukum Kementerian Keuangan dan Para Pejabatserta Penangan Perkara pada Bagian Bantuan Hukum BiroBantuan Hukum Kementerian Keuangan, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor SKU1/lJ.9/2018, tanggal 22 Juni2018;Termohon Peninjauan Kembali;Halaman 1 dari 4 halaman.

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
3.PEMERINTAH RI cq. KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
4.PEMERINTAH RI cq. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Pemohon:
PERKUMPULAN KEMAH INJIL GEREJA MASEHI INDONESIA KINGMI DI TANAH PAPUA
Termohon:
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA Cq. KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI PAPUA

Mediasi tanggal 07 November 2017 di Kantor Kementerian Agama KanwilPapua, (terlalmPit);~= n nnn nomen nner nnnnmnmannninnnnn. Mediasi tanggal 13 November 2017 di Kantor Kementerian Agama KanwilPapi. (fel ann pit)jsssseees eee erecta eee eee He.

sesual denganASIINYA) ; nne nen on nnn nn ene n nn nn eneSertifikat Merek dari Kementerian Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia, (fotokopi sesuai dengan aslinya)Surat Pendaftaran Ciptaan dari Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia, tanggal 14 Februari 2012,(fotokop! sesual denganASIINYA) j ene nen ene n renee nee n eneKoreksi Surat Pencatatan Ciptaan, tanggal 09 Oktober 2016,(fotokop!

P19: Surat Rekomendasi Pendaftaran Pelayanan Tetap No.Kw.26.4/1/BA.01.1/1554/2010 tertanggal 20 Oktober 2010 yangditerbitkan oleh Kementerian Agama Provinsi Papua KepadaGereja Kemah Injil Indonesia (fotokopi darifotokopi);20.

Ijin Oprasional Kepada Kemah InjilGereja Masehi Indonesia (KINGMI)/Tim 9 (Sembilan),ditujukan kepada Kanwil Kementerian Agama ProvinsiPapua, (fotokopi sesual denganaslinya) Surat Direktur Jenderal Kementerian Agama RepublikIndonesia Direktorat Jenderal Bimbingan MasyarakatKristen Nomor: Dj.lll.1/BA.03.2/2421/2015, tanggal 18Desember 2015, Perihal Permohonan Pendaftaran,ditujukan kepada Badan Pengurus Harian (BPH) SinodeKemah Injil Gereja Masehi Indonesia (KINGMI) Di TanahPapua, (fotokopi sesuai

Agama Nomor 138 Tahun2017 Tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Baru Dan Pendaftaran Ulang IndukOrganisasi Gereja/Sinode Pada Direktorat Jenderal Bimbingan MasyarakatKristen Kementerian Agama RI.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN RI VS PT. SURYA CITRA MEDIA, TBK;

PUTUSANNomor 144 PK/TUN/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, KEMENTERIAN KEUANGANREPUBLIK INDONESIA, berkedudukan' di Jalan JenderalGatot Subroto Nomor : 4042 Jakarta Selatan 12190,Selanjutnya memberi kuasa kepada:1.10.11.12.Yunirwansyah, S.E., Ak. DESS.

OBYEK SENGKETA :Bahwa yang menjadi obyek gugatan/obyek sengketa Tata usaha Negaraantara Penggugat dengan Tergugat dalam gugatan ini adalah sebagaiberikut :7 Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Kementerian KeuanganRepublik Indonesia Nomor : KEP2630/WPUJ.07/2013 Tanggal 13Desember 2013 Tentang Penolakan Penggunaan Nilai Buku AtasPengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan Usaha (selanjutnyadisebut SK No. 2630) ;Il. TENGGANG WAKTU :a.

;Bahwa terhadap objek gugatan yang sama dengan objek gugatan a quoyaitu :Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Kementerian KeuanganRepublik Indonesia Nomor KEP2630/WPJ.07/2013 tanggal 13Desember 2013 Tentang Penolakan Penggunaan Nilai Buku AtasPengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan Usaha;Telah diajukan gugatan ke Pengadilan Pajak oleh Penggugat denganNomor Sengketa Pajak : 990763072013 tertanggal 10 Januari 2014sebagaimana disebutkan dalam Surat Pengadilan Pajak NomorTG.49/SP.21/2014 tanggal

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : KEP2630/WPJ.07/2013 Tanggal 13 Desember 2013 Tentang PenolakanPenggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam RangkaPenggabungan Usaha;4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusankepada PT.Surya Citra Media, Tbk. (Penggugat), Perihal PersetujuanPenggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta PT.

dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009(selanjutnya disebut UU KUP), sebagai ketentuan hukumperpajakan formil atas ketentuan hukum perpajakan materiil telahmengatur secara tegas mengenai tata cara ataupun prosedurpelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan baik bagiWajib Pajak maupun petugas pajak termasuk upaya hukum gugatanke badan peradilan pajak atas penerbitan suatu keputusan di bidangperpajakan yang dalam perkara a quo adalah Gugatan terhadapSurat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Kementerian

NYK LINE INDONESIA;DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Ide AnakAgung Gde Agung lot #5.1, Kawasan Mega Kuningan,Jakarta Selatan 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 17 September 2013, selanjutnya disebut sebagaiPING anMelawan :DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KEMENTERIAN PERHUBUNGANREPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Gedung KaryaPAGE lantai 12 sampai 17, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8,Jakarta Pusat 10110, dalam perkara ini memberikan KuasaKhusus kepada, :..1. SRILESTARI, S.H., LL.M. jo2 enn2. ZAHARA SAPUTRA, S.T., M.M, je22o eee3.

;TENTANG DUDUKNYA PERKARA :Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 30 September2013, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal30 September 2013, dengan Register Perkara Nomor : 170/G/2013/PTUNJKT, danHalaman 3 dari 84 halaman Putusan No.170/G/2013/PTUNJKTPAGE telah diperbaiki dalam sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 22 Oktober 2013,Penggugat mengemukakan halhal sebagai berikut ;I Objek Gugatan1 Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian

permohonan pendaftarankapal pengganti ACX Swan yang diajukan olehPenggugat ;b Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara :Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (8) UU 51/2009 tentang PTUN, Badanatau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yangmelaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku ;Halaman 5 dari 84 halaman Putusan No.170/G/2013/PTUNJKTPAGE Pasal 2 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kementerian

LAILI ANITA >< Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI

Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan dan KebudayaanRL beralamat Gedung C lantai 10 Jl Jend. Sudirman Senayan Jakarta 10270, dalamhal ini memberkan kuasa kepada Syamsul Hadi, SH.,MH., Lido Cahyadi, SH.

Bahwa Penggugat telah mengirimkan surat kepada kepala Biro Hukum dan16.Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Perihal Mohon Klarifikasitanggal 04 Maret 2015 mengenai surat yang ditembuskan kepada Dinas PendidikanKab.

Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservaioir Beslag) harta milik Tergugatyaitu Gedung C lantai 10 dan 11 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI5.

Bahwa dalam kompanisi isi gugatan, PENGGUGAT mendudukan Biro Hukum danOrganisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaiHal 20 Putusan No.527/Pdt.G/2015/PN.Jkt.

Penggugat mendudukan Biro Hukum danOrganisasi kementerian pendidikan dan Kebudayaan sebagai Tergugatsedangkan Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang sebagai Turut Tergugat;b.

SEBAKIS INTI LESTARI;DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN KEMENTERIAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESISA

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA (KLHK) dan Pemohon Kasasi II juga Termohon Kasasi I PT PALMINA UTAMA tersebut; 2. Menghukum Pemohon Kasasi II juga Termohon Kasasi I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA (KLHK) VS PT PALMINA UTAMA

ekonomis sebesar Rp16.325.121.400,00 (enambelas miliar tiga ratus dua puluh lima juta seratus dua puluh satuempat ratus rupiah);Menghukum Termohon Kasasi semula Terbanding atau Tergugat untukmembayar biaya pemulihan fungsi ekologis lahan yang telah terbakarseluas 511 (lima ratus sebelas) hektar dengan total biaya sebesarRp128.224.849.500,00 (seratus dua puluh delapan miliar dua ratus duapuluh empat juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu lima ratusrupiah) dengan cara disetor langsung ke Kas Kementerian

Perosot karbon Rp188.689.500,00;Total Rp4.562.849.500,00;Menghukum Termohon Kasasi semula Terbanding atau Tergugat untukmembayar kerugian immateriil negara secara tunai kepada PemohonKasasi semula Pembanding atau Penggugat dengan disetor langsung keKas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia,melalui rekening Nomor 1220007923736 Mandiri Cabang JakartaGedung Pusat Kehutanan, atas Nama BPN 182 Direktorat PenyelesaianSengketa Lingkungan' Hidup, Kode Akun 425829PendapatanDenda/Kompensasi

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi juga TermohonKasasi I KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANANREPUBLIK INDONESIA (KLHK) dan Pemohon Kasasi II juga TermohonKasasi PT PALMINA UTAMA tersebut;2. Menghukum Pemohon Kasasi II juga Termohon Kasasi untuk membayarbiaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratusribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakimpada hari Selasa tanggal 24 Juni 2019 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., CN.

MENTERI PADA KEMENTERIANPENDlDIKAN NASIONAL R.I. vs Tn. WAHIDIN

MENTERI PADA KEMENTERIAN PENDIDIKANNASIONAL R.I., berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan,Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IIPEMERINTAH R.I. Cg. MENTERI DALAM NEGERI R.I. Cq. GUBERNURKEPALA DAERAH TINGKAT RIAU, berkedudukan di Jalan JenderalSudirman, Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;Perbaikan menjadi :PEMERINTAH R.I. Cq. MENTERI PADA KEMENTERIAN DALAMNEGERI R.I. Cg.

MENTERI PADA KEMENTERIAN DALAMNEGERI R.I. Cg. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT RIAU Cq.BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT Il KAMPAR, Cq. PANITIAPEMBEBASAN TANAH DAERAH TINGKAT II KAMPAR, berkedudukandi Jalan HR. Subrantas S, Bangkinang, selanjutnya disebut sebagaiTergugat V;PEMERINTAH RI Cq. DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI Cq.UNIVERSITAS RIAU, berkedudukan di Jalan Raya PekanbaruBangkinang Km 12,5, Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai TergugatVI;Perbaikan Menjadi :PEMERINTAH RI cq.

Berdasarkan Surat Keputusantersebut, Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru menerbitkanSertifikat Hak Pakai Nomor 14/Simpang Baru atas namaPemerintah Propinsi Riau.Bahwa Ahli waris Almarhum Hajjah Adelinsyah (Tergugat ) adalahsalah satu pihak Penjual yang dipersengketakan oleh Penggugat.Kepala Daerah Tingkat Propinsi Riau adalah pihak prinsipal(berkepentingan langsung) atas Sertifikat Hak Pakai Nomor14/Simpang Baru, sedangkan Kementerian Pendidikan Nasionaladalah pihak prinsipal (berkepentingan

MENTERI PADA KEMENTERIAN PENDIDIKANNASIONAL R.I., tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Kasasi dari PemohonKasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka PemohonKasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini;Memperhatikan Undangundang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, Undangundang Nomor 14 Tahun 1985 tentangHal. 37 dari 38 hal. Put.

MENTERI PADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL R..tersebut;Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II/ Pembanding II untukmembayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (limaratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 oleh Prof.Dr.H.AbdulManan,SH.,S.IP.,M.Hum Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua MahkamahAgung sebagai Ketua Majelis, Dr.H.Zahrul Rabain, S.H.,M.H. dan SoltoniMohdally, S.H.,M.H.

KEMENTERIAN KEUANGAN RI VS TENGKU DJALIL SAHMENAN ANAK KANDUNG ALM. TENGKU SAHMENAN

Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq.Direktorat Jenderal Pajak cq. Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara IIcq. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran cq.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/KepalaBadan Pertanahan Nasional cq. Kantor Wilayah Badan PertanahanHalaman 2 dari 58 halaman Putusan Nomor 160 /Padt/2018/PT MDNNasional cq.

Dari sisi kelembagaan, antara Pembanding semula Pelawan(Direktorat Jenderal Kekayaan Negara) dengan Turut Terbanding semula Turut Terlawan (Direktorat Jenderal Pajak cq KantorPelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Tanjung Balai)merupakan 2 (dua) unit eselon Idibawah Kementerian Keuangan yangberbeda tugas dan fungsinya.

Siswo Sujanto, DEA, selaku Ketua Tim Penyusunan PaketRancangan UndangUndang Keuangan Negara, Rancangan UndangUndang Perbendaharaan Negara dan Rancangan UndangUndangPemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab KeuanganNegara,tentang perbedaan antara Kementerian Keuangan selakuBendahara Umum Negara (BUN) / Pengelola BMN denganKementerian Keuangan selaku Pengguna Barang.d.

Pasal 1158 PMK Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi danTata Kerja Kementerian Keuangan:Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mempunyai tugasmenyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidangbarang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaannegaralainlain, penilaian, piutang negara, dan lelang sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan.6) Pimpinan Kementerian Negara / Lembaga adalah Pengguna BarangMilik Negara yangberwenang untuk menggunakan Barang MilikNegara, sesuai