Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT MUTIARA INDAH MULTI ;

MUTIARA INDAH MULTI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

SUYONO BIN BISRI VS SASA MUTIARA BINTI SOPUAN

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT MUTIARA INDAH MULTI ;

MUTIARA INDAH MULTI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PT MUTIARA INDAH MULTI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 3441/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT MUTIARA INDAH MULTI, beralamat di Jalan T.

NomorPUT104672.25/2011/PP/M.XB Tahun 2018, tanggal 28 Maret 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Menyatakan menolak permohonan Banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00019/KEB/WPJ.26/2016, tanggal 17 Maret 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2)Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2011 Nomor 00004/240/11/114/14, tanggal 30 Desember 2014, atas nama PT Mutiara

Menerima permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali:3..2 Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00019/KEB/WPJ.26/2016, tanggal 17 Maret 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Januarisampai dengan Desember 2011 Nomor 00004/240/11/114/14,tanggal 30 Desember 2014, atas nama PT Mutiara Indah Multi,NPWP 02.178.436.8114.000, Jenis Usaha Kontraktor Sipil,beralamat di Jalan T.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT MUTIARA INDAH MULTI;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MajelisHakim pada hari Selasa, tanggal 4 Desember 2018, oleh Dr. H. M. HaryDjatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua MahkamahAgung sebagai Ketua Majelis, bersamasama dengan Dr. H.

ROSA MARGARETHA JANUATY SIAHAAN VS YAYASAN SARI MUTIARA

Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Yandih bin Nurja) terhadap Penggugat (Mutiara Komalasari binti Nimung);4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggis Kota Depok dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;5.

Mutiara Komalasari binti Nimung MELAWAN Yandih bin Nurja

Sinar Mutiara Perkasa tersebut;

Sinar Mutiara Perkasa terhadap PT. Indokemika Jayatama

Akta Perseroan Terbatas PT.Sinar Mutiara Perkasa, No. 10 tanggal 06 September 1999, ataspermintaan Direksi Perseroan Terbatas PT. Sinar Mutiara Perkasa, yangdibuat oleh dan di hadapan Maria Lucia Undhajany, S.H. Notaris diSurabaya memuat tentang fakta hukum yang menunjukkan danmembuktikan adanya perubahan susunan Direksi dan KomisarisPerseroan, yaitu:Hal. 11 dari 19 hal. Put.

Sinar Mutiara Perkasa dengan mendasarkan Tony Royantoselaku. Komisaris" adalah bertentangan dengan fakta hukumsebagaimana yang tercantum dalam bukti baru (novum) tertanda P.PK 1berupa Akta Berita Acara No. 80 tanggal 30 September 2009 jo. AktaPerseroan Terbatas PT. Sinar Mutiara Perkasa, No. 10 tanggal 6September 1999 (vide Bukti T1);5. Bahwa, Pemohon Peninjauan Kembali dalam hai ini PT.

Sinar Mutiara Perkasa;11.Bahwa, dengan adanya tindakan yang dilakukan secara pribadi olehTonny Royanto tersebut, menunjukkan dan membuktikan bahwapembuktian dalam perkara ini tidak sederhana dan dengan tidaksederhananya pembuktian tersebut, maka terlebih dahulu harusdibuktikan adanya hubungan hukum secara Keperdataan antaraPemohon Pailit dengan PT. Sinar Mutiara Perkasa melalui prosesHal. 13 dari 19 hal. Put.

Sinar Mutiara Perkasa (Termohon),suatu badan hukum (bukti surat bertanda T4);""Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan fakta tagihantagihan/invoiceinvoice Pemohon tersebut ditujukan kepada PT. SinarMutiara Perkasa (Termohon), tetapi ditujukan kepada Tonny Royantoyang menjabat sebagai Komisaris PT. Sinar Mutiara Perkasa(Termohon);""Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwahubungan hukum PT.

Sinar Mutiara Perkasa, dimana antara lainmenetapkan Susunan Pengurus PT. Sinar Mutiara Perkasa, danternyata Bapak Tony Royanto tidak termasuk Pengurus PT. SinarMutiara Perkasa baik salah seorang Direksi atau Komisaris, ataudengan perkataan lain Bapak Tony Royanto tidak ada hubungandengan PT. Sinar Mutiara Perkasa;e Bahwa dari bukti P.PK 6, P.PK 7, P.PK 8 dan P.PK 9 ternyatabarang yang dikirimkan PT. Indokemika Jayatama adalahditujukan kepada Bapak Tony Royanto, Jalan Mayjend.

PT.BANK MUTIARA, Tbk >< PT.SUHARLI MALAYA LESTARI, Dkk

Bahwa dengan belum dilunasinya seluruh utangutang TERMOHON PKPU kepada PEMOHON PKPU tersebut, maka PEMOHON PKPUtelah menyampaikan beberapa Surat Peringatan yaitu sebagai berikut :a) Surat Nomor: 52/Mutiara/MLD/1/14 tertanggal 28 Januari 2014perihal Surat Peringatan Pertama (SP1);b) Surat Nomor: 238/Mutiara/MLD/III/14 tertanggal 6 Maret 2014perihal Surat Peringatan Kedua (SP2);c) Surat Nomor: 261/Mutiara/MLD/IV/14 tertanggal 2 April 2014perihal Surat Peringatan Ketiga (SP3); 9.d) Surat Nomor: 094/

Mutiara, Tbk.

,Nomor : 52/Mutiara/MLD/1/14, tanggal 28 Januari 2014,perihal : surat peringatan , Kepada PT.Suharli MalayaLestari, Jalan Manglid No.32, Kopo Sayati, Bandung40226, U.p.Sdri.Indriyani Suharli/Direktur;Fotocopi dari fotocopi surat dari PT.Bank Mutiara, Tbk.

,Nomor : 238/Mutiara/MLD/III/14, tanggal 6 Maret 2014,perihal : surat peringatan Il, Kepada PT.Suharli MalayaLestari, Jalan Manglid No.32, Kopo Sayati, Bandung40226, U.p.Sdri.Indriyani Suharli/Direktur;Fotocopi dari fotocopi surat PT.Bank Mutiara, Tbk.

,Nomor : 261/Mutiara/MLD/IV/14, tanggal 2 April 2014,perihal : Surat Peringatan III, Kepada PT.Suharli MalayaLestari, Jalan Manglid No.32, Kopo Sayati, Bandung40226, U.p.Sdri.Indriyani Suharli/Direktur;Fotocopi dari fotocopi surat PT.Bank Mutiara, Tbk.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT MUTIARA INDAH MULTI;

PT MUTIARA INDAH MULTI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PT NANINDAH MUTIARA SHIPYARD

SINAR MUTIARA PERKASA

Sinar Mutiara Perkasa merupakanBadan Hukum tersendiri yang tidak ada kaitannya atau sama sekali tidakmempunyai hubungan hukum dengan Pemohon dalam perkara ini;2.

Sinar Mutiara Perkasa (Termohon), suatubadan hukum (bukti surat bertanda T4).Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan fakta tagihantagihan/invoiceinvoice Pemohon tersebut ditujukan kepada Tony Royantoyang menjabat sebagai Komisaris PT. Sinar Mutiara Perkasa (Termohon).Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahvwahubungan hukum PT.

Sinar Mutiara Perkasaincasu Termohon Kasasi (dahulu Termohon Pailit).Bahwa, selain itu Judex Facti telah mengakui kedudukan Tony Royantoadalah sebagai Komisaris PT. Sinar Mutiara Perkasa (incasu TermohonKasasi (dahulu Termohon Pailit) sesuai bukti kode T1, dimana jelas dannyata ada hubungan hukum antara Tony Royanto dengan PT. Sinar MutiaraPerkasa incasu Termohon Kasasi (dahulu Termohon Pailit).

Sinar Mutiara Perkasa (Termohon), suatuHal. 13 dari 18 hal. Put. No. 693 K/Pdt.Sus/2011badan hukum (bukti surat bertanda T4).Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan fakta tagihantagihan/invoiceinvoice Pemohon tersebut ditujukan kepada Tony Royantoyang menjabat sebagai Komisaris PT. Sinar Mutiara Perkasa (Termohon).Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahvwahubungan hukum PT.

No. 693 K/Pdt.Sus/2011Sinar Mutiara Perkasa (Termohon Kasasi) mempunyai utang pada Kreditorlain (PT. Sulfindo Adi Usaha) yang telah jatuh tempo ;e bahwa berdasarkan bukti KL Il2A sampai dengan KL Il2 R menunjukkanPT. Sinar Mutiara Perkasa (Termohon Kasasi) mempunyai utang padaKreditor lain (PT. Eterindo Nusa Graha) yang telah jatuh tempo ;Berdasarkan buktibukti tersebut di atas telah ternyata PT.

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi SRI ARSITA MUTIARA tersebut;

SRI ARSITA MUTIARA VS PT BANK ANZ INDONESIA

PUTUSANNomor 1262 K/Pdt.SusPHI/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalamtingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:SRI ARSITA MUTIARA, Warga Negara Indonesia, bertempattinggal di Jalan Latumenten 2, Gg.

ratuslima puluh dua ribu delapan puluh enam rupiah).Alasan Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaianterhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak tunduk padapemeriksaan Kasasi.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyatabahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauUndangUndang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh PemohonKasasi: SRI ARSITA MUTIARA

PT MUTIARA INDAH MULTI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 3465/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT MUTIARA INDAH MULTI, beralamat di Jalan T.

Putusan Pengadilan Pajak NomorPut104648.16/2011/PP/M.XB Tahun 2018, tanggal 28 Maret 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak permohonan Banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00001/KEB/WPJ.26/2016 tanggal 17 Maret 2016, tentang Keberatan WajibPajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Januari 2011 Nomor 00064/207/11/114/14tanggal 30 Desember 2014, atas nama PT Mutiara

karenaPutusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;Dengan mengadili sendiri:3..1 Menerima permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali;3..2 Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP00001/KEB/WPJ.26/2016 tanggal 17 Maret 2016, tentangKeberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari2011 Nomor 00064/207/11/114/14 tanggal 30 Desember 2014,atas nama PT Mutiara

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT MUTIARA INDAH MULTI;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Selasa, tanggal 4 Desember 2018, oleh Dr. H. M.

A HOTEL BANJARMASIN VS SRI MUTIARA WINNA RIBUAN

hubungan industrial pada tingkat kasasimemutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:A HOTEL BANJARMASIN, berkedudukan di Jalan LambungMangkurat Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal inidiwakili oleh Akhmad Rajuddin General Manager Incharge A HotelBanjarmasin, beralamat di Jalan Lambung Mangkurat Nomor 1Banjarmasin/Jalan Malkon Temon Komplek Citra Blok C Nomor 4 RT.011 RW. 001 Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara,Kota Banjarmasin;Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;melawanSRI MUTIARA

Sri Mutiara Winna Ribuan dengan suratnya tertanggal 01 Juni2005 untuk memutus hubungan kerja dengan Pengusaha Hotel ArumKalimantan;101112b Mewajibkan kepada Pengusaha Hotel Arum Kalimantan di Banjarmasinuntuk memanggil secara tertulis Sdri. Sri Mutiara Winna Ribuan untukbekerja kembali selambatlambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerimaputusan ini;c Mewajibkan kepada Sdri.

Sri Mutiara Winna Ribuan untuk melaporkan dirisecara tertulis untuk bekerja kembali kepada Hotel Arum Kalimantan diBanjarmasin selambatlambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerimaputusan ini;d Putusan ini mengikat baik Pengusaha maupun Pekerja;e Pelaksanaan putusan ini dibawah pengawasan Pegawai PengawasKetenagakerjaan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga KerjaKota Banjarmasin;Bahwa karena permohonan Penggugat ditolak maka pada tanggal 13Oktober 2005 Penggugat mengajukan Kasasi atas

Putusan Panitia PenyelesaianPerselisihan Perburuhan Daerah (P4D) Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 49/X14/PHK/P4D/K.S.01/2005;Bahwa kasasi yang diajukan oleh Penggugat terdaftar di Mahkamah Agung RIdengan Reg. perkara Nomor 123 K/PHI/2007, yang diputuskan pada tanggal 9Mei 2007, dengan amarnya berbunyi:Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Sri Mutiara Winna Ribuan,tersebut;Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkatkasas ini; nihil,Bahwa Putusan Panitia Penyelesaian

anggapHal. 23 dari 28 hal.Put.Nomor 485 K/Pdt.SusPHI/2014telah mengundurkan diri dan tidak ada kewajiban Tergugat untuk memberikanpesangon kepada Penggugat;18 Bahwa hal tersebut di perkuat dengan Surat Anjuran dari Dinas Sosial danTenaga Kerja Pemerintah Kota Banjarmasin Nomor 560/12A/HP2/Disosnaker/2014, tanggal 15 Januari 2014 yang isi anjurannya yaitu:1 Pihak Pengusaha Hotel A Banjarmasin tidak di wajibkan membayar : UangPesangon; Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Rugi Lainnya terhadapSdr.@) Sri Mutiara

APRIANI YOSEPHIN MANALU, AMK lawan YAYASAN SARI MUTIARA

MUTIARA SRI HASTUTI vs YOHANES BACHTYAR TEDJANEGARA, dk

PT MUTIARA INDAH MULTI, vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSAN SELANomor 155/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT MUTIARA INDAH MULTI, beralamat di Jalan T.

ImamBonjol Nomor 1 Tebing Tinggi, yang diwakili olehMuhammad Iqbal, jabatan Direktur PT Mutiara Indah Multi;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Faisal Azhari,kewarganegaraan' Indonesia, beralamat di Medan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto dankawankawan, kewarganegaraan Indonesia, jabatan DirekturKeberatan

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00025/KEB/WPJ.26/2016 tanggal 17 Maret2016, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2011 Nomor00001/206/11/114/14 tanggal 30 Desember 2014, atas namaPT Mutiara Indah Multi, NPWP 02.17.436.8114.000,jenis usaha: Kontraktor Sipil, beralamat di Jalan T.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi YAYASAN SARI MUTIARA tersebut;

YAYASAN SARI MUTIARA VS 1. HELMAWATI NAINGGOLAN, DK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT SINAR MUTIARA NUSANTARA;;

PT MUTIARA INDAH MULTI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSAN SELANomor 140/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT MUTIARA INDAH MULTI, beralamat di Jalan T.

Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT104652.16/2011/PP/M.XB Tahun 2018, tanggal 28 Maret 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak permohonan Banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00011/KEB/WPJ.26/2016tanggal 17 Maret 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Mei 2011 Nomor 00068/207/11/114/14 tanggal 30 Desember2014, atas nama: PT Mutiara

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00011/KEB/WPJ.26/2016 tanggal 17 Maret 2016, tentangKeberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2011Nomor 00068/207/11/114/14 tanggal 30 Desember 2014, atasnama: PT Mutiara Indah Multi, NPWP 02.178.436.8114.000, JenisUsaha: Kontraktor Sipil, beralamat di Jalan T.

Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa setelan Mahkamah Agung mempelajari berkasperkara a quo ternyata Pengadilan Pajak telah memutus perkara ini denganmenyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00011/KEB/WPJ.26/2016,tanggal 17 Maret 2016, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa PajakMei 2011, Nomor 00068/207/11/114/14, tanggal 30 Desember 2014, atasnama: PT Mutiara