Ditemukan 60630 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Kementerian keuangan ri vs tjandi wongsonegoro; Ibnu hajar vs kementerian keuangan ri; Pasal 3 ayat 1 korupsi agama pns kementerian agama ppk Hamzah Dkk. vs kementerian riset Teknologi dan pendidikan tinggi Dkk.; Pt. karunia sumber jaya vs kepala badan karantina pertanian kementerian pertanian; Perkumpulan kesatuan niaga celluler indonesia vs kementerian komunikasi dan informatika ri; Kementerian agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional ri vs annie sri cahyani; Kusdiana Dkk vs kementerian luar negeri ri qq. menteri luar negeri ri; Pt. gas security solution services vs pengawas ketenagakerjaan kementerian ketenagakerjaan pada direktorat jenderal pembinaan pengawasan ketenagakerjaan dan keselamatan dan kesehatan kerja kementerian ketenagakerjaan republik indonesia;; Annie sri cahyani vs kementerian agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional ri;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 08-06-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 186 K/TUN/2015
Tanggal 8 Juni 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK, KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA VS PT. SURYA CITRA MEDIA, Tbk
200 — 680 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA tersebut;
    DIREKTUR JENDERAL PAJAK, KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA VS PT. SURYA CITRA MEDIA, Tbk
    PUTUSANNomor 186 K/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, KEMENTERIAN KEUANGANREPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan JenderalGatot Subroto, Nomor 4042, Jakarta Selatan 12190;Selanjutnya memberi kuasa kepada:1. Dr. Drs. P.M. JOHN L. HUTAGAOL, M.Ec. (Acc),M.Ec. (Hons).Ak., Direktur Peraturan Perpajakan II;2. Drs.
    OBJEK SENGKETA;Bahwa yang menjadi objek gugatan/objek sengketa Tata Usaha Negaraantara Penggugat dengan Tergugat dalam gugatan ini adalah sebagaiberikut: Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Kementerian KeuanganRepublik Indonesia Nomor KEP2630/WPJ.07/2013 tanggal 13Desember 2013 tentang Penolakan Penggunaan Nilai Buku AtasPengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan Usaha (selanjutnyadisebut SK No. 2630):Il. TENGGANG WAKTU;a.
    Bahwa terhadap objek gugatan yang sama dengan objek gugatan a quoyaitu:Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Kementerian KeuanganRepublik Indonesia Nomor KEP2630/WPJ.07/2013 tanggal 13Desember 2013 Tentang Penolakan Penggunaan Nilai Buku AtasPengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan Usaha;Telah diajukan gugatan ke Pengadilan Pajak oleh Penggugat denganNomor Sengketa Pajak: 990763072013 tertanggal 10 Januari 2014sebagaimana disebutkan dalam Surat Pengadilan Pajak NomorTG.49/SP.21/2014 tanggal 30
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP2630/WPJ.07/2013 tanggal 13 Desember 2013 tentang Penolakan PenggunaanNilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan Usaha;4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusankepada PT. Surya Citra Media, Tbk. (Penggugat), Perihal PersetujuanPenggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta PT. Indosiar Karya Media,Tbk. dalam rangka penggabungan usaha;5.
    Bahwa keliru dan tidak berdasar Judex Facti yang tidak menerapkanhukum atau telah mengabaikan ketentuan peraturan perundangundangan yang menjadi aturan dasar penerbitan objek sengketaa quo serta upaya hukum objek sengketa a quo yang mengharuskanhanya melalui Pengadilan Pajak;1) Bahwa pengaturan penerbitan objek sengketa a quo yaitu: SuratKeputusan Direktur Jenderal Pajak Kementerian KeuanganRepublik Indonesia Nomor KEP2630/WPJ.07/2013 tanggal 13Desember 2013 tentang Penolakan Penggunaan Nilai Buku
Pengadilan PN SIAK SRI INDRAPURA Perdata
Register : 25-09-2020 — Putus : 07-04-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 19/Pdt.P-Kons/2020/PN Sak
Tanggal 7 April 2021 — Pemohon:
KEMENTERIAN PUPR cq DIRJEN BINA MARGA cq SATUAN KERJA PENGADAAN TANAH JALAN TOL
Termohon:
1.PURBA JOHARI
2.PEMERINTAH RI Cq KEMENTERIAN KEUANGAN
80 — 15
  • KEMENTERIAN KEUANGAN;
  • Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk melakukan penyimpanan uang ganti kerugian sejumlah tersebut diatas dan memberitahukannya kepada Para Termohon;
  • Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp4.288.000,00 (empat juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
    • Pemohon:
    KEMENTERIAN PUPR cq DIRJEN BINA MARGA cq SATUAN KERJA PENGADAAN TANAH JALAN TOL
    Termohon:
    1.PURBA JOHARI
    2.PEMERINTAH RI Cq KEMENTERIAN KEUANGAN
    KEMENTERIAN KEUANGAN, beralamat di Gedung Djuanda JI. Dr. Wahidin Raya No.1 Jakarta Pusat Telp (021) 3449230 Jakarta, selanjutnyadisebut Sebagal TERMOHON II;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca;1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 19/Pdt.PKons/2020/PN Saktanggal 28 September 2020;2. Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian kepada Termohon , Nomor19/Pdt.PKons/2020/PN Sak tanggal 2 Oktober 2020;3.
    kerugian ke pengadilan;Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telahmengajukan buktibukti surat berupa :1.melampirkan buktibukti berupa :Fotocopy Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor300/KTPS/M/2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Pengangkatan Atasan /AtasanLangsung /Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran /Barang & PejabatPerbendaharaan Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah dan Wilayah II diLingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian
    KEMENTERIAN KEUANGAN;Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk melakukanpenyimpanan uang ganti kerugian sejumlah tersebut diatas dan memberitahukannyakepada Para Termohon;.
Pengadilan PN SIAK SRI INDRAPURA Perdata
Register : 18-05-2022 — Putus : 07-09-2022 — Upload : 07-09-2022
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 6/Pdt.P-Kons/2022/PN Sak
Tanggal 7 September 2022 — Pemohon:
KEMENTERIAN PUPR cq DIRJEN BINA MARGA cq SATUAN KERJA PENGADAAN TANAH JALAN TOL
Termohon:
1.SYAFRIZAL
2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN KEUANGAN
50 — 19
  • Pemohon:
    KEMENTERIAN PUPR cq DIRJEN BINA MARGA cq SATUAN KERJA PENGADAAN TANAH JALAN TOL
    Termohon:
    1.SYAFRIZAL
    2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN KEUANGAN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 20-11-2012 — Putus : 12-02-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 467 K/TUN/2012
Tanggal 12 Februari 2013 — KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA;
37 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA;
    KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA, berkedudukan diJalan Medan Merdeka Barat No. 17, Jakarta, Selanjutnya memberi kuasakepada:1. ZAIN BUSTAMAN, SH.MM., Jabatan Kepala Biro Kepegawaian danHukum Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, alamat di JalanMedan Merdeka Barat No. 17, Jakarta;2. Drs. SUTRISNO, MM., Jabatan Kepala Biro Umum KementerianKebudayaan dan Pariwisata, alamat di Jalan Medan Merdeka BaratNo. 17, Jakarta;Halaman 1 dari 22 halaman. Putusan Nomor 467 K/TUN/201210.11.12.Drs.
    ., Jabatan Sekretaris BadanPengembangan Sumber Daya Budpar Kementerian Kebudayaan danPariwisata, alamat di Jalan Medan Merdeka Barat No. 17, Jakarta;TETI BUDI RACHMIATI, SH., Jabatan Kepala Bagian HukumKementerian Kebudayaan dan Pariwisata, alamat di Jalan MedanMerdeka Barat No. 17, Jakarta;BUDI SUDRADJAT, SH.MM., Jabatan Kepala bagian Perencanaandan Pengembangan Pegawai Kementerian Kebudayaan danPariwisata, alamat di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 17 Jakarta;BURHANUDDIN, S.Sos., Jabatan Kepala
    Bagian PerlengkapanKementerian Kebudayaan dan Pariwisata, alamat di Jalan MedanMerdeka Barat No. 17, Jakarta;SRI SUSIATI, SH., Jabatan Kepala Bagian Kepegawaian BadanPengembangan Sumber Daya Budpar Kementerian Kebudayaan danPariwisata, alamat di Jalan Medan Merdeka Barat No. 17, Jakarta;Dr.
    MH., Jabatan Direktur AkademiPariwisata Makassar Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata,alamat di Jalan Gunung Rinjani Kota Mandiri, Tanjung BungaMakassar;WWNONARKO, SH., Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan HukumKementerian Kebudayaan dan Pariwisata, alamat di Jalan MedanMerdeka Barat No. 17, Jakarta;HARMANTO, SH., Jabatan Kepala Sub Bagian Inventarisasi danPenghapusan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, alamat diJalan Medan Merdeka Barat Nomor 17 Jakarta;Drs.
    Putusan Nomor 467 K/TUN/2012dirugikan oleh Tergugat Il Intervensi/Kementerian Kebudayaan DanPariwisata, yakni pada tanggal 27 Juni 2011 Penggugat mengajukanGugatan kepada Tergugat VKepala Kantor Pertanahan Kota Makassardan Tergugat Il Intervensi/Kementerian Kebudayaan Dan Pariwisata,terhitung masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana yangdiisyaratkan dalam Pasal 55 UndangUndang 1986.
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 20-09-2016 — Putus : 14-11-2016 — Upload : 07-02-2017
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 274/B/2016/ PT.TUN.JKT.
Tanggal 14 Nopember 2016 — .; DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.;
63 — 24
  • .; DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.;
    ,Taslim & Associates (Law @Mediation Office), yang berkantordi Graha Mustika Ratu Lt.7, Ruangan Suite 717, Jalan GatotSubroto Kav.7475, Jakarta 12870, berdasarkan Surat Kuasatertanggal 29 Juni 2016, selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT/PEMBANDING; =~MELAWANDIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, KEMENTERIAN KEUANGANREPUBLIK INDONESIA;2n one aan nnn neeHal 1 dari hal 10 PUT.
    Direktur Penerimaan danPeraturan Kepabeanan & Cukai, Direktorat Jenderal Beadan Cukai, Kementerian Keuangan Republik Indonesia;Tio Serepina Siahaan, S.H., LL.M., Kepala Biro BantuanHukum, Kementerian Keuangan Republik Indonesia;Susila Brata, S.E., MM., Kepala Sub Direktora Brandan Bantuan Hukum, pada Direktorat Petieliaan danPeraturan Kepabeanan dan Cukai, eee aca Beadan Cukai mmm CR nePangihutan Siagian, S.H., Ke /Bagian Bantuan HukumIl Biro Bantuan Hukum,Ker enterian Keuangan RepublikIndonesia;
    Lucia Clmameria, S.H., MM., Kepala Sub BagianBantuan Hukum IIIA, Biro Bantuan Hukum KementerianKeuangan Republik Indonesia;Dewi Sri, S.H., Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum IIIBBiro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan RepublikINdoneSiaj= 2 2= one non one nen nnn ren nnn con nme oneDwi Susianto Guntoro, S.H., Kepala Sub Bagian BantuanHal 2 dari hal 10 PUT.
    NO. 274/B/2016/PT.TUNJKTw.10.11.12.13.14.Hukum IliIC Biro Hukum Kementerian Keuangan RepublikICL IGS ej enKingsospol Siregar, S.H., M.H., Kepala Sub BagianBantuan Hukum IIID Biro Hukum Kementerian KeuanganRepublik Indonesia; 220 n02n2Riswandono, S.H., MM., Pelaksana Pemeriksa padaKantor Pelayanan Utama Bea Cukai Tipe A Tanjung Priok,Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;z 6Zacky Taufik, S.H., LL.M., Pelaksana Peitehisa padaKantor Pelayanan Utama Bea Cukai oe Tanjung Priok,Direktorat Jenderal Bea dan
    Rory Alamsyah, S.H., Pelaksana Biro Bantuan HukumKementerian Keuangan;Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, PekerjaanPegawai Negeri Sipil di Kementerian Keuangan RepublikIndonesia dan mengambil domisili hukum di Kantor PusatDirektorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian KeuanganHal 4 dari hal 10 PUT.
Pengadilan PN DEPOK Perdata
Putus : 22-01-2015 — Upload : 04-09-2018
Putusan PN DEPOK Nomor 26/Pdt.Plw/2006/PN.Dpk
Tanggal 22 Januari 2015 — Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Melawan Mien Mintarsih, Dkk
168 — 120
  • Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Melawan Mien Mintarsih, Dkk
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 25-08-2023 — Putus : 21-11-2023 — Upload : 10-07-2024
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 409/G/TF/2023/PTUN.JKT
Tanggal 21 Nopember 2023 — KARTIKA CEMERLANG Tergugat: DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ESDM RI
33 — 29
  • KARTIKA CEMERLANGTergugat:DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ESDM RI
Pengadilan PN KISARAN Perdata
Register : 13-07-2021 — Putus : 16-08-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN KISARAN Nomor 21/Pdt.P-Kons/2021/PN Kis
Tanggal 16 Agustus 2021 — Pemohon:
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Termohon:
Sani Saragih
60 — 6
  • Pemohon:
    KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
    Termohon:
    Sani Saragih
    PENETAPANNomor 21/Pdt.PKons/2021/PN KisDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Kisaran yang memeriksa dan memutus perkarapermohonan pada tingkat pertama yang diajukan oleh :KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN' RAKYAT,berkedudukan di Jalan Pattimura No.20, Kebayoran Baru,Jakarta Selatan 12110, dan berkantor di Jalan LangsatNo.17 Kelurahan Rambung Kecamatan Tebing Tinggi Kota,Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara 20633, Telp.(0621) 2611245, Email: ptjtmkttkualatanjung
    Termohon menyatakanmenolak penawaran pembayaran Uang Ganti Kerugian;Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengarkan keteranganPemohon yang pada pokoknya Pemohon tetap berkehendak untukmenitipkan uang ganti kerugian ke Pengadilan.Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 21/Pdt.PKons/2021/PNKisMenimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut,Pemohon telah mengajukan buktibukti Surat berupa:1.Foto copy sesuai dengan aslinya, dan telah dinazagelen serta diberimaterai secukupnya, Surat dari Kantor Wilayah Kementerian
    Kualanamu Tebing Tinggi dan Tebing Tinggi KualaTanjung, yang diberi tanda P1;Foto copy sesuai dengan aslinya, dan telah dinazagelen serta diberimaterai secukupnya, Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat Nomor: 300/KPTS/M/2020, Tanggal 30 Maret 2020,Tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu AtasanLangsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan PejabatPerbendaharaan Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah dan Wilayah Il di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga,Kementerian
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 26-05-2023 — Putus : 24-07-2023 — Upload : 07-08-2023
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 155/B/TF/2023/PT.TUN.JKT
Tanggal 24 Juli 2023 — Pembanding/Penggugat : Priyo Adhisartono
Terbanding/Tergugat : Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI
28 — 9
  • Pembanding/Penggugat : Priyo Adhisartono
    Terbanding/Tergugat : Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 08-10-2018 — Upload : 27-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2145 K/Pdt/2018
Tanggal 8 Oktober 2018 — PT RICKY KURNIAWAN KERTAPERSADA VS KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA (KLHK)
649 — 435 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT RICKY KURNIAWAN KERTAPERSADA VS KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANANREPUBLIK INDONESIA (KLHK)
    Menghukum Tergugat sekarang Terbanding untuk membayar biayapemulinan fungsi ekologis lahan yang telah terbakar seluas 591(lima ratus sembilan puluh satu) Ha dengan total biaya sebesarRp147.058.240.100,00 (seratus empat puluh tujuh miliar lima puluhdelapan juta dua ratus empat puluh ribu seratus rupiah) disetorlangsung ke Kas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI,melalui rekening Nomor 1220006999273, Bank Mandiri cabangJakarta Gedung Pusat Kehutanan, Gedung Manggala Wanabaktiatas nama Setditjen
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 13-04-2023 — Putus : 18-07-2023 — Upload : 10-07-2024
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 161/G/TF/2023/PTUN.JKT
Tanggal 18 Juli 2023 — Penggugat: PT Golbe Julisindo Raya; Tergugat: Direktur Jenderal Mineral dan batubara, Kementerian ESDM;
25 — 0
  • Penggugat:PT Golbe Julisindo Raya;Tergugat:Direktur Jenderal Mineral dan batubara, Kementerian ESDM;
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 28-08-2012 — Putus : 09-10-2012 — Upload : 10-10-2012
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 146/G/2012/PTUN-JKT
Tanggal 9 Oktober 2012 — ., MT;Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan Dan Perikanan R.I
29 — 11
  • ., MT;Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan Dan Perikanan R.I
    Kewarganegaraan : IndonesiaPekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada PelabuhanPerikanan Nusantara KejawananCirebon, Kementerian Kelautan danPerikanan R.I. Tempat Tinggal : KP.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 19-08-2016 — Putus : 08-11-2016 — Upload : 23-11-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 186/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 8 Nopember 2016 — RINALDUS ANDRY SUSENO ; DIREKTUR PENEGAKAN HUKUM, DIREKTORAT JENDERAL PAJAK, KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
40 — 0
  • RINALDUS ANDRY SUSENO ; DIREKTUR PENEGAKAN HUKUM, DIREKTORAT JENDERAL PAJAK, KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 27-09-2018 — Upload : 14-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1402 K/Pdt/2018
Tanggal 27 September 2018 — LAILI ANITA vs Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, dk
34 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • LAILI ANITA vs Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, dk
    PUTUSANNomor 1402 K/Pdt/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagaiberikut dalam perkara antara:LAILI ANITA, bertempat tinggal di Komplek Batan IndahBlok C Nomor 21 Serpong;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;LawanBiro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikandan Kebudayaan RI, diwakili oleh Aris Soviyani, selakuKepala Biro Hukum dan Organisasi, berkedudukan diGedung C lantai 10 Jalan Jenderal Sudirman
    Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Bes/ag) hartamilik Tergugat yaitu Gedung C lantai 10 dan 11 Kementerian Pendidikandan Kebudayaan RI:5.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 13-10-2014 — Putus : 03-02-2015 — Upload : 16-02-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 210/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 3 Februari 2015 — ARKEN;DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
86 — 80
  • ARKEN;DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
    ., kesemuanya Warga NegaraIndonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor A.T & Partners, beralamat diRuko Puri Botanical Blok H9/3, Joglo Kembangan, Jakarta Barat,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Oktober 2014, selanjutnyadisebut sebagai PENGGUGAT;Melawan:DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN KEMENTERIAN HUKUM DANHAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan diJalan Veteran No. 7, Jakarta Pusat, dengan ini memberikan Kuasa kepada :1 Drs.
    ., Jabatan Staf pada Seksi IntegrasiKhusus.Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipilpada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia, beralamat di Jalan Veteran No. 7,Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.
    Tugas Dan Fungsi TergugatBahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Keputusan Presiden RINomor: 23 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I DepartemenSebagaimana telah Diubah terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 88Tahun 2003 dinyatakan :Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mempunyai tugas merumuskan danmelaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidangpemasyarakatan.Bahwa Tergugat adalah sebuah unsur pelaksana Kementerian
    Pembatasan ini diadakan oleh karena adabeberapa jenis Keputusan yang karena sifat atau maksudnya memang tidak dapatdigolongkan dalam pengertian KTUN menurut pasal Angka (9) UndangUndang No. 51Tahun 2009, sehingga KTUNKTUN tersebut bukan merupakan kompetensi mengadiliPeradilan Tata Usaha Negara.Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati dalildalil para pihak, makadiperoleh faktafakta hukum sebagai berikut :1 bahwa dari segi fungsi kelembagaannya, Tergugat (DIREKTURJENDERAL PEMASYARAKATAN KEMENTERIAN
    HUKUM DANHAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA) adalah unsurpelaksana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia yangHalaman 75 dari 80 halaman Perkara No.210/G/2014/PTUNJKTmempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan danstandardisasi teknis di bidang pemasyarakatan.2 bahwa dari segi kewenangan dalam mengeluarkan Keputusan ObjekSengketa a quo, Tergugat mendasarkannya pada peraturan perundangundangan yang berlaku, antara lain :a UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 31-10-2013 — Upload : 24-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 409 K/TUN/2013
Tanggal 31 Oktober 2013 — KEPALA BIRO UMUM, SEKRETARIAT JENDERAL, KEMENTERIAN KEUANGAN VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG
92 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : KEPALA BIRO UMUM SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN tersebut
    KEPALA BIRO UMUM, SEKRETARIAT JENDERAL, KEMENTERIAN KEUANGANVSKEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG
    (termasuk di dalamnya tanahseluas + 16.190 M7) adalah milik Kementerian Keuangan, namun ternyataTergugat telah menerbitkan sertifikat atas nama Kamar Ginting yang terletakdalam wilayah tanah Kementerian Keuangan seluas + 16.190 M* Tergugat telahmenegaskan dalam rapat tanggal 27 April 2011 yang pada saat itu Ibu Fatimah1721selaku Kepala BPN Kota Tangerang menyatakan bahwa tidak akan ada mutasikepemilikan tanah seluas + 16.190 M?
    S206/SJ.8/2012, perihal permohonan untuk tidak melakukan pengalihan status tanahmilik Kementerian Keuangan di Komplek Keuangan Kelurahan Karang TengahKota Tangerang.
    adalahmilik Kementerian Keuangan, namun ternyata Termohon Kasasi/Tergugat telahmenerbitkan sertifikat atas nama Kamar Ginting yang terletak dalam wilayahtanah Kementerian Keuangan seluas + 16.190 M2 Termohon Kasasi/Tergugattelah menegaskan dalam rapat tanggal 27 April 2011 yang pada saat itu IbuHalaman 31 dari 35 halaman. Putusan Nomor 409 K/TUN/2013.32Fatimah selaku Kepala BPN Kota Tangerang menyatakan bahwa tidak akan adamutasi kepemilikan tanah seluas + 16.190 M?.
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus
Register : 24-09-2019 — Putus : 21-10-2019 — Upload : 23-04-2021
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Tjk
Tanggal 21 Oktober 2019 — Pemohon:
SODIKIN alias TONG SENG
Termohon:
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
49 — 14
  • Pemohon:
    SODIKIN alias TONG SENG
    Termohon:
    Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Pengadilan PN PEMATANG SIANTAR Perdata
Register : 07-07-2023 — Putus : 20-07-2023 — Upload : 20-07-2023
Putusan PN PEMATANG SIANTAR Nomor 1/Pdt.P-Kons/2023/PN Pms
Tanggal 20 Juli 2023 — Pemohon:
Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Termohon:
Tuana Sirait
37 — 17
  • Pemohon:
    Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
    Termohon:
    Tuana Sirait
Pengadilan PTUN SERANG TUN Pajak
Register : 15-07-2014 — Putus : 22-08-2014 — Upload : 15-10-2014
Putusan PTUN SERANG Nomor 24/G/2014/PTUN-SRG
Tanggal 22 Agustus 2014 — ARDI HARJANTO M E L A W A N KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
159 — 61
  • ARDI HARJANTOM E L A W A N KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 11-09-2013 — Upload : 04-04-2014
Putusan PT JAKARTA Nomor 353/PDT/2013/PT.DKI.
Tanggal 11 September 2013 — KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK., MELAWAN PT. KALIMANIS PLYWOOD INDUSTRIES.,
45 — 27
  • KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK., MELAWAN PT. KALIMANIS PLYWOOD INDUSTRIES.,
    DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perkaraperdata dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai tersebutdibawah ini, dalam perkara :KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cg.DIREKTORAT JENDERAL PAJAK., beralamat di Jalan Gatot Subroto No. 4042 Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : Rekno Nawansari,SH., L.L.M.