KEMENTERIAN ENERGI dan SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA vs YAYASAN RIAU MADANI, dkk

RICO WIDJAYA VS KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF cq SEKOLAH TINGGI PARIWISATA BANDUNG

Bahwa Tergugat adalah sebuah lembaga tinggi milik pemerintah yangdahulu dikenal dengan nama NHI (baca: enhali) yaitu sebuah PerguruanTinggi yang bemaung di bawah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif(dahulu: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata) telah mengklaim tanahdan bangunan yang nyata telah dibeli oleh Penggugat di atas sebagai hakmiliknya/aset negara;.

Sekolah Tinggi Pariwisata BandungIndonesia (selaku Tergugat), dimana penarikan pihak sebagai Tergugattersebut menurut pendapat kami Tergugat adalah keliru, karena seharusnyaPungki Bambang Purwadi ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo,sehingga apa yang disengketakan sudah bersifat /itis finiri oppertet;Dengan demikian penarikan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatifcq. Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung sebagai pihak Tergugat dalamperkara ini adalah tidak tepat;Halaman 9 dari 23 Hal.

Tuti Lestari danPembanding Il: Kementerian Parawisata dan Ekonomi Kreatif, cq. BalaiPendidikan dan Latihan, cg.

Ayun Jaya Motor;Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia

., Pelaksana pada Bagian BantuanHukum I, Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan ;RANDHIKA YOGA PERDATA, SH, Pelaksana padaBagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan HukumKementerian Keuangan ; DINA ASSRIANA, SH., Pelaksana pada Bagian BantuanHukum I, Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan ;ASTRID MONIKA, SH., Pelaksana pada Bagian BantuanHukum I, Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan ;19.

., Pelaksana pada Bagian BantuanHukum I, Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan ;Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia dan memilihdomisili hukum pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea danCukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia JalanAhmad Yani 13230, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :SKU81/BC/2012, tertanggal 6 Nopember 2012, selanjutnyadisebut sebagai ............. ccc ccee eee e eee eea cece TERGUGAT ;Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan

Menyatakan batal Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara Nomor : Kw.02/1-b/Kp.07.5/912/SK/2014, Tertanggal 9 September 2014, Tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, atas nama Ika Irawan Tambunan, S.Pd. ; ----------------------------------------------------------------------------------3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara Nomor : Kw.02/1-b/Kp.07.5/912/SK/2014, Tertanggal 9 September 2014, Tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, atas nama Ika Irawan Tambunan, S.Pd. ;-------------------------------------------4.

IKA IRAWAN TAMBUNAN, S.Pd VS Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sumatera Utara

Tengku Kamaluddin, SE ; Masingmasing Pegawai Negeri Sipil pada KantorWilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera,Kewarganegaraan Indonesia, Berkantor di JalanJend. Gatot Subroto No. 261 Medan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus No.

gugatan penggugat untuk seluruhnya ;Menyatakan batal atau tidak sah surat Keputusan Tata UsahaNegara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa: SURATKEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMAPROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR: Kw.02/1b/Kp.07.5/912/SK/2014 TENTANG PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERISIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA, Tertanggal 9September 2014, atas nama IKA IRAWAN TAMBUNAN, S.Pd ;Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut SURAT KEPUTUSANKEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSISUMATERA

Dengan demikian kekurangan jam pelajaran Penggugatpada MTsS Ar Rasyid seharusnya dapat dipenuhi oleh Penggugat melaluisatuan pendidikan lain dilingkungan Kantor Kementerian AgamaKabupaten Asahan ; .

Menolak Permohonan Penggugat tentang Penundaan berlakunyaKeputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama ProvinsiSumatera Utara Nomor: Kw.02/1b/Kp.07.5/912/SK/2014 tanggal 9September 2014 tentang mutasi tugas Sdr.lka Irawan Tambunan, SPd,NIP.197905222005011008 dari Guru Muda Penjaskes MAN KisaranKabupaten Asahan menjadi Guru Muda Penjaskes MTsS ArRasyid SeiRenggas Kecamatan Kisaran Barat di lingkungan Kementerian AgamaKabupaten Asahan ; b.

Kantor Kementerian Agama Provinsi SumateraUtara, (Bukti P12) ;.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK, vs PT KALIMANIS PLYWOOD INDUSTRIES,

Bahwa mengenai pihak yang berperkara di pengadilan pajak dan pihakdalam perkara a quo adalah sama, sebagai berikut: Dipengadilan pajak, sebagai berikut:e Pembanding yaitu PT Kalimanis Plywood Industries;e Terbanding yaitu Direktur Jenderal Pajak; Dalam perkara gugatan a quo, sebagai berikut:e Penggugat yaitu PT Kalimanis Plywood Industries;e Tergugat yaitu Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq.Direktorat Jenderal Pajak;Berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena telah terbukti bahwa gugatanyang

Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya menyatakan identitasTergugat sebagai berikut:IL Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat JenderalPajak, beralamat di Jalan Gatot Subroto Nomor 4042, JakartaSelatan, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Hal. 22 dari 63 halaman Put. Nomor 1053 K/Padt/20142. Bahwa dalil Penggugat tersebut merupakan dalil yang keliru karenaTergugat yang dalam hal ini adalah Direktur Jenderal Pajak bukanmerupakan pihak yang menerbitkan:a.

Subjek atau pihak yang berperkara sama:di Pengadilan Pajak, sebagai berikut: Pembanding yaitu PT Kalimanis Plywood Industries; Terbanding yaitu Direktur Jenderal Pajak;di dalam perkara gugatan a quo, sebagai berikut: Penggugat yaitu PT Kalimanis Plywood Industries; Tergugat yaitu Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq.Direktorat Jenderal Pajak;Hal. 36 dari 63 halaman Put. Nomor 1053 K/Padt/2014d.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta selaku JudexFacti salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan samasekali tidak mempertimbangkan eksepsi error in persona yang diajukanoleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat, maka Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat akan menguraikan kembali faktafakta hukum dandalildalil yang telah terbukti di depan persidangan;(2) Bahwa Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dalam gugatannyamenyatakan identitas Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat sebagaiberikut:IL Kementerian

absolut untukmengadili perkara a quo karena perkara a quo terkait Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB), sesuai Pasal 23 (2) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan menyatakan bahwa gugatanpenerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) hanya dapat diajukankepada Badan Peradilan Pajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurutpendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KEMENTERIAN

., M.ID
Terbanding/Tergugat : Kementerian PUPR RI

N A J I B ; DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.

Rnnys Provimatcon,beralamat di Jalan Cilungup IV/Kenanga No.3 RT.02 RW.02Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur,untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;Terhadap :DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGANREPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Gedung Syafruddin Prawiranegara IlLantai 10, Jalan Lapangan Banteng Timur No. 24 Jakarta Pusat,dalam perkara ini memberikan Kuasa Khusus kepada:1. IDA NOVIANTI, S.H.,M.H. (Pit.

OBJEK PERMOHONAN1 Surat tertanggal 3 Januari 2017 perihal aduan ditujukan kepada MenteriKeuangan Republik Indonesia dan tembusan kepada Direktur JenderalKekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia.12 Surat tertanggal 12 Januari 2017 perihal aduan lanjutan ditujukan kepadaMenteri Keuangan Republik Indonesia dan tembusan kepada DirekturJenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia.13 Surat tertanggal 9 Maret 2017 perihal upaya administrasi ditujukan kepadaDirektur Jenderal

Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RepublikIndonesiaIl.

Bahwa dalam permohonannya Pemohon menyebutkan bahwa obyekpermohonan adalah1) Surat Pemohon tertanggal 3 Januari 2017 perihal aduan yangditulukan kepada Menteri Keuangan dan tembusan kepadaDirektur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian KeuanganRepublik Indonesia;2) Surat Pemohon tertanggal 12 Januari 2017 perihal aduan lanjutanyang ditujukan kepada Menteri Keuangan dan tembusan kepadaDirektur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian KeuanganRepublik Indonesia;3) Surat Pemohon tertanggal 9 Maret 2017 perihal

Bukti P6 : Surat Najib (Pemohon) kepada Direktur JenderalKekayaan Negara Kementerian Keuangan, tanggal 9Maret 2017, Hal : Upaya Administrasi. (fotokopi sesuaidengan aslinya) ;Halaman 41 dari 62 halaman Putusan Nomor: 2/P/FP/201 7/PTUNJKTPe8.10.11.12.13.14.Bukti P7Bukti P8Bukti P9Bukti P10Bukti P11Bukti P12Bukti P13Bukti P14Surat PT. Bank DKI Nomor : 919/GPA/IV/2015, tertanggal10 April 2015 Perihal : Pemberitahuan Lelang Agunan.

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANANREPUBLIK INDONESIA VS PT Bina Usaha Cipta Prima

PENGGUGAT I- I WAYAN NGICENPENGGUGAT II- I WAYAN JAYATERGUGAT IKEPALA ISTANA PRESIDEN TAMPAKSIRING- TERGUGAT IIKEMENTERIAN SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALABIRO UMUM KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA-TERGUGAT IIIKEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA-TURUT TERGUGAT IGUBERNUR BALI, -TURUT TERGUGAT IIKEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GIANYAR

KEMENTERIAN SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALABIRO UMUM KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIAalamat Jalan Vetran Nomor 1618 Jakarta Pusat yangSelanjutnya disebut pihak TERGUGAT. Il3. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIKINDONESIA Cg. DIREKTORATJENDERAL KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIKINDONESIA, alamat Gedung Syafrudin Prawiranegara lamtai 10 utara jalanLapangan Banteng Timur Nomor 24 Jakarta Pusat yangSelanjutnya disebut pihak TERGUGAT. Ill4.

Bahwa dliikutsertakannya Menteri Keuangan Republik Indonesia gq DirekturJenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesiasebagai Tergugat Ill karena selaku lembaga Pemerintah yang berwenang danyang bertanggungjawab atas semua asetaset Negara Republik Indonesiatermasuk Aset Negara di Istana Presiden Tampaksiring yang dipergunakanoleh Tergugat dan Tergugat Il , terhadap penggunaan Tanah Sengketa atautanah milik Para Penggugat dan tanah milik Para Penggugat Il sampaisekarang Tergugat

Selain itu juga sesuaidengan ketentuan Pasal 72 ayat (3) Peraturan Menteri SekretarisNegara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Organisasidan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara (selanjutnya disebutPermensekneg No 2 Tahun 2011), sehingga penguasaanTergugat adalah berdasar atas hukum;2) Bahwa Istana Kepresidenan Tampaksiring berdiri diatas tanah yangsudah menjadi aset negara dengan hak pakai berdasarkan SertifikatHak Pakai No. 2 Tahun 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor AgrariaKabupaten

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dalil yang disampaikan olehPara Penggugat dan Para Penggugat Il sudah seharusnyadinyatakan tidak dapat diterima;Bahwa dalil Para Penggugat dan Para Penggugat Il pada angka 6(enam) berkaitan dengan ikut digugatnya Menteri Keuangan RepublikIndonesia qq Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian KeuanganRepublik Indonesia sebagai Tergugat Ill dan Gubernur Bali selaku TurutTergugat serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar selakuTurut Tergugat Il, untuk

Tanah sengketa merupakan aset Kementerian Sekretariat Negara yangmerupakan Barang Milik Negara. Menurut Pasal 50 UndangUndang Nomor 1Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan:Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap barang tidak bergerakdan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah.2.

Pembanding/Tergugat : DRS.CUT ALI BIN MANYAK
Terbanding/Penggugat : NY.NURJANNAH BINTI MUHAMMAD YUSUF
Turut Terbanding/Tergugat : PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA CQ KEMENTERIAN AGAM RI CQ KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH

Dalam Sengketa Tanah Seluas 303 M2, 298 M2, 163 M2 Dan 162 M2, Terletak Di Jalan Tanjung Duren Selatan Raya No. 49, No. 61, No. 51 dan No. 51A, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan Kota Administrasi Jakarta Barat, Antara Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia Dengan Para Pemegang Hak Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3524 Dan No. 3526 Serta No. 3532 Dan No. 3533 (d/h No.3483) Kelurahan Tanjung Duren Selatan, yang diterbitkan tanggal 23 Juni 2016 Khusus

Penggugat:
NATA PRIJATNA
Tergugat:
1.Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agraria Dan Tata Ruang, BPN Provinsi DKI Jakarta
2.DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BantuanHukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II;Benny Prasetyo, S.H., Pelaksana Sub Bagian Penyimpanandan Distribusi, Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak;Semuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai NegeriSipil pada Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian KeuanganRepublik Indonesia, beralamat di JI. Jend.

Telah membaca Putusan Sela Perkara Nomor : 181/G/2018/PTUNJKT,tanggal 18 September 2018 Tentang Didudukkannya Direktur JenderalPajak Kementerian Keuangan R.I. sebagai Tergugat II Intervensi;7.

Putusan Nomor: 181/G/2018/PTUNJKTBangunan milik Penggugat No. 03532/Tanjung Duren Selatan danNo. 03533/Tanjung Duren Selatan telah dibatalkan dalam sengketatanah antara Direktorat Jenderal Pajak Kementerian KeuanganRepublik Indonesia dengan pemegang Hak.

Putusan Nomor: 181/G/2018/PTUNJKT11.Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RepublikIndonesia;Bahwa faktanya yang sebenarnya tidak pernah ada sengketa antaraPenggugat dengan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian KeuanganRepublik Indonesia. Bahkan Penggugat telah meneliti, mencari tahudan merecek kembali kepada pemilik asal tanah (penjual tanahkepada Penggugat). faktanya tetap tidak pernah ada sengketa antaraDirektorat Jenderal Pajak dengan pemilik asal tanah maupunPenggugat.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.1.Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Agrariadan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, jo.

Pemohon:
KEMENTERIAN PUPR cq DIRJEN BINA MARGA cq SATUAN KERJA PENGADAAN TANAH JALAN TOL
Termohon:
1.RUBIAH
2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN KEUANGAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK., MELAWAN PT. KALIMANIS PLYWOOD INDUSTRIES.,

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perkaraperdata dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai tersebutdibawah ini, dalam perkara :KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cg.DIREKTORAT JENDERAL PAJAK., beralamat di Jalan Gatot Subroto No. 4042 Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : Rekno Nawansari,SH., L.L.M.

., M.ID
Tergugat:
Kementerian PUPR RI

NANI SULIANTINI, dkk VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

., dankawankawan, selaku Pejabat/Pegawai Biro Bantuan HukumSekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, berkantor diGedung Djuanda Lantai 15 Jalan Dr. Wahidin Nomor 1,Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5Agustus 2015;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/T erbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Halaman 1 dari 11 hal. Put.

karena tugas BPPN berakhir hak dan kewajiban beralin kepadaMenteri Keuangan yaitu "dengan berakhirnya BPPN maka segala kekayaanBPPN menjadi kekayaan Negara yang dikelola oleh Menteri Keuangan";Bahwa dengan telah beralinnya asset kedua Sertifikat HGB Nomor1968/Desa Jati (semula HGB Nomor 60/Desa Jati) dan Sertifikat HGBNomor 1969/Desa Jati (semula HGB Nomor 172/Desa Jati) menjadikekayaan Negara dan yang dikelola oleh Menteri Keuangan, maka gugatanPemohon Peninjauan Kembali yang ditujukan kepada Kementerian

Penggugat:
LYDIA (JAUW LIE MING)
Tergugat:
Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Penggugat:PT Nikkoindo Cemerlang;Tergugat:Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM RI

KOMISI UNTUK ORANG HILANG DAN KORBAN TINDAK KEKERASAN (KONTRAS) VS KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA;

Atas hal tersebut, Kementerian Sekretariat Negara melalui surat atasanPPID (saat ini selaku) Pemohon Keberatan) Nomor B28/Kemensetneg/D2/Humas/HM.01.00/ 03/2016 tanggal 1 Maret 2016telah menindaklanjuti surat Termohon Keberatan yang pada intinyamenyampaikan bahwa Kementerian Sekretariat Negara tidak memilikidan menguasai informasi dimaksud;3.

teknis dan administrasi kepada Presiden atashasil tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh Kementerian SekretariatNegara;Bahwa pada saat ini Kementerian Sekretariat Negara juga tidakmempunyai kewenangan untuk mengumumkan hasil penyelidikanTPFKMM dan memberikan penjelasan atas alasan Pemerintah RepublikIndonesia belum mengumumkan karena tugas dan fungsi KementerianSekretariat Negara terbatas pada Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun2005 tentang Kementerian Sekretariat Negara;5.

Segala tindakan Presiden menjalankankekuasaan dan pemerintahan negara dilakukan administrasinyaterlebih dahulu melalui Kementerian Sekretariat Negara. Denganbegitu, Presiden dan Kementerian Sekretariat Negara secaraadministratif merupakan kesatuan sebagai Badan Publik;b.

adanya bukti/catatansurat masuk penerimaan Dokumen TPF Munir di Kementerian SekretariatNegara.

Hal ini menunjukkanMajelis Hakim PTUN Jakarta dalam perkara a quo telah salahmenerapkan aturan mengenai kewajiban Kementerian SekretariatNegara;Halaman 24 dari 32 halaman.

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

Menerima Eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut Pengadilan ;

DALAM PENUNDAAN

Menolak Permohonan Penggugat tentang Penundaan pelaksanaan Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan No. 5/2/AS.00.02/II/2023 tertanggal 9 Februari 2023 tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa

Penggugat:
PT G4S Security Solution Services
Tergugat:
PENGAWAS KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN PADA DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

Penggugat:
PT Perikanan Nusantara Persero
Tergugat:
Kementerian Kelautan dan Perikanan