Ditemukan 60638 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Kementerian keuangan ri vs tjandi wongsonegoro; Ibnu hajar vs kementerian keuangan ri; Pasal 3 ayat 1 korupsi agama pns kementerian agama ppk Hamzah Dkk. vs kementerian riset Teknologi dan pendidikan tinggi Dkk.; Pt. karunia sumber jaya vs kepala badan karantina pertanian kementerian pertanian; Perkumpulan kesatuan niaga celluler indonesia vs kementerian komunikasi dan informatika ri; Kementerian agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional ri vs annie sri cahyani; Kusdiana Dkk vs kementerian luar negeri ri qq. menteri luar negeri ri; Pt. gas security solution services vs pengawas ketenagakerjaan kementerian ketenagakerjaan pada direktorat jenderal pembinaan pengawasan ketenagakerjaan dan keselamatan dan kesehatan kerja kementerian ketenagakerjaan republik indonesia;; Direktur jenderal kekayaan negara kementerian keuangan republik indonesia vs pt daya sakti;;
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 09-11-2023 — Putus : 25-01-2024 — Upload : 30-07-2024
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 572/G/TF/2023/PTUN.JKT
Tanggal 25 Januari 2024 — F100 INDONESIA; Tergugat: DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ESDM RI;
9 — 7
  • F100 INDONESIA;Tergugat:DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ESDM RI;
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 23-09-2022 — Putus : 23-02-2023 — Upload : 06-03-2023
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 334/G/TF/2022/PTUN.JKT
Tanggal 23 Februari 2023 — Penggugat:
Priyo Adhisartono
Tergugat:
Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI
247 — 64
  • Penggugat:
    Priyo Adhisartono
    Tergugat:
    Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 24-01-2014 — Putus : 11-02-2014 — Upload : 16-02-2017
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 7/PDT/2014/PT BNA
Tanggal 11 Februari 2014 — Pembanding/Tergugat : DRS.CUT ALI BIN MANYAK
Terbanding/Penggugat : NY.NURJANNAH BINTI MUHAMMAD YUSUF
Turut Terbanding/Tergugat : PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA CQ KEMENTERIAN AGAM RI CQ KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH
24 — 7
  • Pembanding/Tergugat : DRS.CUT ALI BIN MANYAK
    Terbanding/Penggugat : NY.NURJANNAH BINTI MUHAMMAD YUSUF
    Turut Terbanding/Tergugat : PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA CQ KEMENTERIAN AGAM RI CQ KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 08-08-2018 — Putus : 08-01-2019 — Upload : 26-02-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 181/G/2018/PTUN.JKT
Tanggal 8 Januari 2019 — Penggugat:
NATA PRIJATNA
Tergugat:
1.Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agraria Dan Tata Ruang, BPN Provinsi DKI Jakarta
2.DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
138 — 367
  • Dalam Sengketa Tanah Seluas 303 M2, 298 M2, 163 M2 Dan 162 M2, Terletak Di Jalan Tanjung Duren Selatan Raya No. 49, No. 61, No. 51 dan No. 51A, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan Kota Administrasi Jakarta Barat, Antara Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia Dengan Para Pemegang Hak Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3524 Dan No. 3526 Serta No. 3532 Dan No. 3533 (d/h No.3483) Kelurahan Tanjung Duren Selatan, yang diterbitkan tanggal 23 Juni 2016 Khusus
    Penggugat:
    NATA PRIJATNA
    Tergugat:
    1.Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agraria Dan Tata Ruang, BPN Provinsi DKI Jakarta
    2.DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
    BantuanHukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II;Benny Prasetyo, S.H., Pelaksana Sub Bagian Penyimpanandan Distribusi, Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak;Semuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai NegeriSipil pada Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian KeuanganRepublik Indonesia, beralamat di JI. Jend.
    Telah membaca Putusan Sela Perkara Nomor : 181/G/2018/PTUNJKT,tanggal 18 September 2018 Tentang Didudukkannya Direktur JenderalPajak Kementerian Keuangan R.I. sebagai Tergugat II Intervensi;7.
    Putusan Nomor: 181/G/2018/PTUNJKTBangunan milik Penggugat No. 03532/Tanjung Duren Selatan danNo. 03533/Tanjung Duren Selatan telah dibatalkan dalam sengketatanah antara Direktorat Jenderal Pajak Kementerian KeuanganRepublik Indonesia dengan pemegang Hak.
    Putusan Nomor: 181/G/2018/PTUNJKT11.Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RepublikIndonesia;Bahwa faktanya yang sebenarnya tidak pernah ada sengketa antaraPenggugat dengan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian KeuanganRepublik Indonesia. Bahkan Penggugat telah meneliti, mencari tahudan merecek kembali kepada pemilik asal tanah (penjual tanahkepada Penggugat). faktanya tetap tidak pernah ada sengketa antaraDirektorat Jenderal Pajak dengan pemilik asal tanah maupunPenggugat.
    Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.1.Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Agrariadan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, jo.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 18-04-2023 — Putus : 01-08-2023 — Upload : 10-07-2024
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 172/G/TF/2023/PTUN.JKT
Tanggal 1 Agustus 2023 — Penggugat: PT Nikkoindo Cemerlang; Tergugat: Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM RI
24 — 0
  • Penggugat:PT Nikkoindo Cemerlang;Tergugat:Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM RI
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN KIP
Register : 26-04-2017 — Putus : 13-06-2017 — Upload : 04-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 241 K/TUN/KI/2017
Tanggal 13 Juni 2017 — KOMISI UNTUK ORANG HILANG DAN KORBAN TINDAK KEKERASAN (KONTRAS) VS KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA;
186 — 454 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KOMISI UNTUK ORANG HILANG DAN KORBAN TINDAK KEKERASAN (KONTRAS) VS KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA;
    Atas hal tersebut, Kementerian Sekretariat Negara melalui surat atasanPPID (saat ini selaku) Pemohon Keberatan) Nomor B28/Kemensetneg/D2/Humas/HM.01.00/ 03/2016 tanggal 1 Maret 2016telah menindaklanjuti surat Termohon Keberatan yang pada intinyamenyampaikan bahwa Kementerian Sekretariat Negara tidak memilikidan menguasai informasi dimaksud;3.
    teknis dan administrasi kepada Presiden atashasil tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh Kementerian SekretariatNegara;Bahwa pada saat ini Kementerian Sekretariat Negara juga tidakmempunyai kewenangan untuk mengumumkan hasil penyelidikanTPFKMM dan memberikan penjelasan atas alasan Pemerintah RepublikIndonesia belum mengumumkan karena tugas dan fungsi KementerianSekretariat Negara terbatas pada Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun2005 tentang Kementerian Sekretariat Negara;5.
    Segala tindakan Presiden menjalankankekuasaan dan pemerintahan negara dilakukan administrasinyaterlebih dahulu melalui Kementerian Sekretariat Negara. Denganbegitu, Presiden dan Kementerian Sekretariat Negara secaraadministratif merupakan kesatuan sebagai Badan Publik;b.
    adanya bukti/catatansurat masuk penerimaan Dokumen TPF Munir di Kementerian SekretariatNegara.
    Hal ini menunjukkanMajelis Hakim PTUN Jakarta dalam perkara a quo telah salahmenerapkan aturan mengenai kewajiban Kementerian SekretariatNegara;Halaman 24 dari 32 halaman.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 17-01-2019 — Putus : 14-11-2019 — Upload : 09-12-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 14 Nopember 2019 — Penggugat:
PT Perikanan Nusantara Persero
Tergugat:
Kementerian Kelautan dan Perikanan
33 — 5
  • Penggugat:
    PT Perikanan Nusantara Persero
    Tergugat:
    Kementerian Kelautan dan Perikanan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 15-05-2018 — Putus : 28-06-2018 — Upload : 31-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 112 PK/TUN/2018
Tanggal 28 Juni 2018 — CITRA BARU MEGAH VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, KEMENTERIAN KEUANGAN RI;
61 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • CITRA BARU MEGAH VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, KEMENTERIAN KEUANGAN RI;
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 28-01-2021 — Putus : 27-04-2021 — Upload : 27-04-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 31/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 27 April 2021 — Penggugat:
Khairil Anwar
Tergugat:
Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia
379 — 201
  • Penggugat:
    Khairil Anwar
    Tergugat:
    Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia
    Deswati, Kepala Bagian Layanan Advokasi Hukum, BiroHubungan Masyarakat, Hukum dan KerjasamaSekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak AsasiManusia R.L.;3.
    Muslim Alibar, Kepala Bagian Pembinaan = danPenghargaan Pegawai, Biro Kepegawaian SekretariatJenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi ManusiaR.L;Halaman 1 dari 33 halaman Putusan No.31/G/2021/PTUNJKT10.11.12.13.Taufik Sabarudin, Kepala Sub Bagian Advokasi HukumKementerian, Biro Hubungan Masyarakat, Hukum danKerjasama Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum danHak Asasi Manusia R.1.
    ;Fiska Bella Kusuma, Dokumentalis Hukum, BiroHubungan Masyarakat, Hukum dan KerjasamaSekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak AsasiManusia R.L.;Rifky Adrian Nugroho, Dokumentalis Hukum, BiroHubungan Masyarakat, Hukum dan KerjasamaSekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak AsasiManusia R.L.;Awaluddin Kadriah, Analis Pengembangan Hukum, BiroHubungan Masyarakat, Hukum dan KerjasamaSekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak AsasiManusia R.L.
    ;Yellis Rahmadhanita Dianis, Dokumentalis Hukum, BiroHubungan Masyarakat, Hukum dan KerjasamaSekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak AsasiManusia R.L.;Delima Kusumaningdewi, Dokumentalis Hukum, BiroHubungan Masyarakat, Hukum dan KerjasamaHalaman 2 dari 33 halaman Putusan No.31/G/2021/PTUNJKTSekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak AsasiManusia R.L.;14. Muhamad Ikwan, Analis Kepegawaian Muda, BiroKepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Hukumdan Hak Asasi Manusia R.I.
    Khairil Anwar (Penggugat), yangditujukan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;(Bukti T2);Menimbang, bahwa atas surat Nomor W.15.
Pengadilan PN Sei Rampah Perdata
Register : 18-05-2022 — Putus : 02-06-2022 — Upload : 03-06-2022
Putusan PN Sei Rampah Nomor 1/Pdt.P-Kons/2022/PN Srh
Tanggal 2 Juni 2022 — Pemohon:
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Termohon:
JHONI SIMANJUNTAK
100 — 4
  • Pemohon:
    KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
    Termohon:
    JHONI SIMANJUNTAK
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Pertanahan
Register : 23-05-2019 — Putus : 16-07-2019 — Upload : 01-10-2019
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 144/B/2019/PT.TUN. SBY
Tanggal 16 Juli 2019 — KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
76 — 29
  • KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 29-09-2022 — Upload : 29-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 854 PK/Pdt/2022
Tanggal 29 September 2022 — RICKY KURNIAWAN KERTAPERSADA VS KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA (KLHK)
224 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • RICKY KURNIAWAN KERTAPERSADA VS KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA (KLHK)
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 29-10-2014 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 53 K/PDT/2014
Tanggal 29 Oktober 2014 — KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KUA KECAMATAN PURWOREJO KLAMPOK, KABUPATEN BANJARNEGARA; 2. KANTOR KEMENTERIAN AGAMA PENDAIS KECAMATAN PURWOREJO KLAMPOK, KABUPATEN BANJARNEGARA;
32 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KUA KECAMATANPURWOREJO KLAMPOK, KABUPATEN BANJARNEGARA;2. KANTOR KEMENTERIAN AGAMA PENDAIS KECAMATANPURWOREJO KLAMPOK, KABUPATEN BANJARNEGARA;
    KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KUA KECAMATANPURWOREJO KLAMPOK, KABUPATEN BANJARNEGARA;2.
    KANTOR KEMENTERIAN AGAMA PENDAIS KECAMATANPURWOREJO KLAMPOK, KABUPATEN BANJARNEGARA;Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat I, II/ParaTurut Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPara Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telahmenggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat , Il,IIl/Para Terbanding dan Para Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat , Il/ParaTurut
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 25-09-2023 — Putus : 24-10-2023 — Upload : 24-10-2023
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 66/G/2023/PTUN.SMG
Tanggal 24 Oktober 2023 — Penggugat:
Ani Lestiyati
Tergugat:
3.Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Purbalingga
4.Kantor Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
211 — 263
  • Penggugat:
    Ani Lestiyati
    Tergugat:
    3.Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Purbalingga
    4.Kantor Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 26-10-2022 — Upload : 09-08-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1060 PK/Pdt/2022
Tanggal 26 Oktober 2022 — KEMENTERIAN PENDIDIKAN dan KEBUDAYAAN, 2. UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN (UNSOED), Lawan FX UNTUNG GUNAWAN alias FRANCISCUS XAVERIUS UNTUNG GUNAWAN Dan 1. KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA, Dk
77 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I: KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, dan Pemohon Peninjauan Kembali II: UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN (UNSOED), tersebut;
    KEMENTERIAN PENDIDIKAN dan KEBUDAYAAN,2. UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN (UNSOED), LawanFX UNTUNG GUNAWAN alias FRANCISCUS XAVERIUS UNTUNG GUNAWANDan1. KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA, Dk
Pengadilan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Perdata
Register : 04-11-2022 — Putus : 13-12-2022 — Upload : 15-12-2022
Putusan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Mkd
Tanggal 13 Desember 2022 — Penggugat:
ABDUL MANAP
Tergugat:
1.SUMARYONO
2.SITI ZAENAP alias ZAENAP
Turut Tergugat:
Kementerian ATR/BPN Kementerian ATR/BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang
81 — 14
  • Penggugat:
    ABDUL MANAP
    Tergugat:
    1.SUMARYONO
    2.SITI ZAENAP alias ZAENAP
    Turut Tergugat:
    Kementerian ATR/BPN Kementerian ATR/BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 25-08-2023 — Putus : 16-11-2023 — Upload : 10-07-2024
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 412/G/TF/2023/PTUN.JKT
Tanggal 16 Nopember 2023 — MADANI SULTRA MANDIRI; Tergugat: DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ESDM RI
25 — 0
  • MADANI SULTRA MANDIRI;Tergugat:DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ESDM RI
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 30-11-2018 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3170 K/Pdt/2018
Tanggal 30 Nopember 2018 — KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI cq UNIVERSITAS RIAU VS IR. WANDRI NASUTION, S.T.
162 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKANTINGGI cq UNIVERSITAS RIAU VS IR. WANDRI NASUTION, S.T.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 30-03-2020 — Putus : 08-06-2020 — Upload : 11-06-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 68/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 8 Juni 2020 — Penggugat:
KETUA UMUM ASEIBSSINDO (Asosiasi Eksportir Importir Buah Dan Sayur Segar Indonesia),
Tergugat:
1.Kementerian Pertanian Republik Indonesia
2.DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
137 — 68
  • Penggugat:
    KETUA UMUM ASEIBSSINDO (Asosiasi Eksportir Importir Buah Dan Sayur Segar Indonesia),
    Tergugat:
    1.Kementerian Pertanian Republik Indonesia
    2.DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
    KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIKINDONESIA, beralamat di Jl. Harsono RM No. 3Ragunan Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan,selanjutnya disebut TERGUGAT I.2. DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURAKEMENTERIAN PERTANIAN, berlamat di JI. AUP No.3Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan. Untukselanjutnya disebut TERGUGAT Il.2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNomor : 68/PENDIS/2016/PTUNJKT, tanggal 31 Maret2020 tentang Pemeriksaan dengan Acara Biasa;3.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 08-06-2023 — Putus : 16-10-2023 — Upload : 30-04-2024
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 250/G/2023/PTUN.JKT
Tanggal 16 Oktober 2023 — Penggugat:
PT G4S Security Solution Services
Tergugat:
PENGAWAS KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN PADA DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
67 — 59
  • Penggugat:
    PT G4S Security Solution Services
    Tergugat:
    PENGAWAS KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN PADA DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA