Ditemukan 60638 data
9 — 7
F100 INDONESIA;Tergugat:DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ESDM RI;
Priyo Adhisartono
Tergugat:
Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI
247 — 64
Penggugat:
Priyo Adhisartono
Tergugat:
Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI
Terbanding/Penggugat : NY.NURJANNAH BINTI MUHAMMAD YUSUF
Turut Terbanding/Tergugat : PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA CQ KEMENTERIAN AGAM RI CQ KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH
24 — 7
Pembanding/Tergugat : DRS.CUT ALI BIN MANYAK
Terbanding/Penggugat : NY.NURJANNAH BINTI MUHAMMAD YUSUF
Turut Terbanding/Tergugat : PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA CQ KEMENTERIAN AGAM RI CQ KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH
NATA PRIJATNA
Tergugat:
1.Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agraria Dan Tata Ruang, BPN Provinsi DKI Jakarta
2.DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
138 — 367
Dalam Sengketa Tanah Seluas 303 M2, 298 M2, 163 M2 Dan 162 M2, Terletak Di Jalan Tanjung Duren Selatan Raya No. 49, No. 61, No. 51 dan No. 51A, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan Kota Administrasi Jakarta Barat, Antara Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia Dengan Para Pemegang Hak Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3524 Dan No. 3526 Serta No. 3532 Dan No. 3533 (d/h No.3483) Kelurahan Tanjung Duren Selatan, yang diterbitkan tanggal 23 Juni 2016 Khusus
Penggugat:
NATA PRIJATNA
Tergugat:
1.Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agraria Dan Tata Ruang, BPN Provinsi DKI Jakarta
2.DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIABantuanHukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II;Benny Prasetyo, S.H., Pelaksana Sub Bagian Penyimpanandan Distribusi, Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak;Semuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai NegeriSipil pada Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian KeuanganRepublik Indonesia, beralamat di JI. Jend.
Telah membaca Putusan Sela Perkara Nomor : 181/G/2018/PTUNJKT,tanggal 18 September 2018 Tentang Didudukkannya Direktur JenderalPajak Kementerian Keuangan R.I. sebagai Tergugat II Intervensi;7.
Putusan Nomor: 181/G/2018/PTUNJKTBangunan milik Penggugat No. 03532/Tanjung Duren Selatan danNo. 03533/Tanjung Duren Selatan telah dibatalkan dalam sengketatanah antara Direktorat Jenderal Pajak Kementerian KeuanganRepublik Indonesia dengan pemegang Hak.
Putusan Nomor: 181/G/2018/PTUNJKT11.Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RepublikIndonesia;Bahwa faktanya yang sebenarnya tidak pernah ada sengketa antaraPenggugat dengan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian KeuanganRepublik Indonesia. Bahkan Penggugat telah meneliti, mencari tahudan merecek kembali kepada pemilik asal tanah (penjual tanahkepada Penggugat). faktanya tetap tidak pernah ada sengketa antaraDirektorat Jenderal Pajak dengan pemilik asal tanah maupunPenggugat.
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.1.Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Agrariadan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, jo.
24 — 0
Penggugat:PT Nikkoindo Cemerlang;Tergugat:Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM RI
186 — 454 — Berkekuatan Hukum Tetap
KOMISI UNTUK ORANG HILANG DAN KORBAN TINDAK KEKERASAN (KONTRAS) VS KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA;
Atas hal tersebut, Kementerian Sekretariat Negara melalui surat atasanPPID (saat ini selaku) Pemohon Keberatan) Nomor B28/Kemensetneg/D2/Humas/HM.01.00/ 03/2016 tanggal 1 Maret 2016telah menindaklanjuti surat Termohon Keberatan yang pada intinyamenyampaikan bahwa Kementerian Sekretariat Negara tidak memilikidan menguasai informasi dimaksud;3.
teknis dan administrasi kepada Presiden atashasil tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh Kementerian SekretariatNegara;Bahwa pada saat ini Kementerian Sekretariat Negara juga tidakmempunyai kewenangan untuk mengumumkan hasil penyelidikanTPFKMM dan memberikan penjelasan atas alasan Pemerintah RepublikIndonesia belum mengumumkan karena tugas dan fungsi KementerianSekretariat Negara terbatas pada Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun2005 tentang Kementerian Sekretariat Negara;5.
Segala tindakan Presiden menjalankankekuasaan dan pemerintahan negara dilakukan administrasinyaterlebih dahulu melalui Kementerian Sekretariat Negara. Denganbegitu, Presiden dan Kementerian Sekretariat Negara secaraadministratif merupakan kesatuan sebagai Badan Publik;b.
adanya bukti/catatansurat masuk penerimaan Dokumen TPF Munir di Kementerian SekretariatNegara.
Hal ini menunjukkanMajelis Hakim PTUN Jakarta dalam perkara a quo telah salahmenerapkan aturan mengenai kewajiban Kementerian SekretariatNegara;Halaman 24 dari 32 halaman.
PT Perikanan Nusantara Persero
Tergugat:
Kementerian Kelautan dan Perikanan
33 — 5
Penggugat:
PT Perikanan Nusantara Persero
Tergugat:
Kementerian Kelautan dan Perikanan
61 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
CITRA BARU MEGAH VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, KEMENTERIAN KEUANGAN RI;
Khairil Anwar
Tergugat:
Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia
379 — 201
Penggugat:
Khairil Anwar
Tergugat:
Kementerian Hukum dan Ham Republik IndonesiaDeswati, Kepala Bagian Layanan Advokasi Hukum, BiroHubungan Masyarakat, Hukum dan KerjasamaSekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak AsasiManusia R.L.;3.
Muslim Alibar, Kepala Bagian Pembinaan = danPenghargaan Pegawai, Biro Kepegawaian SekretariatJenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi ManusiaR.L;Halaman 1 dari 33 halaman Putusan No.31/G/2021/PTUNJKT10.11.12.13.Taufik Sabarudin, Kepala Sub Bagian Advokasi HukumKementerian, Biro Hubungan Masyarakat, Hukum danKerjasama Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum danHak Asasi Manusia R.1.
;Fiska Bella Kusuma, Dokumentalis Hukum, BiroHubungan Masyarakat, Hukum dan KerjasamaSekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak AsasiManusia R.L.;Rifky Adrian Nugroho, Dokumentalis Hukum, BiroHubungan Masyarakat, Hukum dan KerjasamaSekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak AsasiManusia R.L.;Awaluddin Kadriah, Analis Pengembangan Hukum, BiroHubungan Masyarakat, Hukum dan KerjasamaSekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak AsasiManusia R.L.
;Yellis Rahmadhanita Dianis, Dokumentalis Hukum, BiroHubungan Masyarakat, Hukum dan KerjasamaSekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak AsasiManusia R.L.;Delima Kusumaningdewi, Dokumentalis Hukum, BiroHubungan Masyarakat, Hukum dan KerjasamaHalaman 2 dari 33 halaman Putusan No.31/G/2021/PTUNJKTSekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak AsasiManusia R.L.;14. Muhamad Ikwan, Analis Kepegawaian Muda, BiroKepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Hukumdan Hak Asasi Manusia R.I.
Khairil Anwar (Penggugat), yangditujukan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;(Bukti T2);Menimbang, bahwa atas surat Nomor W.15.
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Termohon:
JHONI SIMANJUNTAK
100 — 4
Pemohon:
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Termohon:
JHONI SIMANJUNTAK
76 — 29
KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
224 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
RICKY KURNIAWAN KERTAPERSADA VS KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA (KLHK)
32 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KUA KECAMATANPURWOREJO KLAMPOK, KABUPATEN BANJARNEGARA;2. KANTOR KEMENTERIAN AGAMA PENDAIS KECAMATANPURWOREJO KLAMPOK, KABUPATEN BANJARNEGARA;
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KUA KECAMATANPURWOREJO KLAMPOK, KABUPATEN BANJARNEGARA;2.
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA PENDAIS KECAMATANPURWOREJO KLAMPOK, KABUPATEN BANJARNEGARA;Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat I, II/ParaTurut Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPara Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telahmenggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat , Il,IIl/Para Terbanding dan Para Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat , Il/ParaTurut
Ani Lestiyati
Tergugat:
3.Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Purbalingga
4.Kantor Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
211 — 263
Penggugat:
Ani Lestiyati
Tergugat:
3.Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Purbalingga
4.Kantor Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
77 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I: KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, dan Pemohon Peninjauan Kembali II: UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN (UNSOED), tersebut;
KEMENTERIAN PENDIDIKAN dan KEBUDAYAAN,2. UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN (UNSOED), LawanFX UNTUNG GUNAWAN alias FRANCISCUS XAVERIUS UNTUNG GUNAWANDan1. KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA, Dk
ABDUL MANAP
Tergugat:
1.SUMARYONO
2.SITI ZAENAP alias ZAENAP
Turut Tergugat:
Kementerian ATR/BPN Kementerian ATR/BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang
81 — 14
Penggugat:
ABDUL MANAP
Tergugat:
1.SUMARYONO
2.SITI ZAENAP alias ZAENAP
Turut Tergugat:
Kementerian ATR/BPN Kementerian ATR/BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang
25 — 0
MADANI SULTRA MANDIRI;Tergugat:DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ESDM RI
162 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKANTINGGI cq UNIVERSITAS RIAU VS IR. WANDRI NASUTION, S.T.
KETUA UMUM ASEIBSSINDO (Asosiasi Eksportir Importir Buah Dan Sayur Segar Indonesia),
Tergugat:
1.Kementerian Pertanian Republik Indonesia
2.DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
137 — 68
Penggugat:
KETUA UMUM ASEIBSSINDO (Asosiasi Eksportir Importir Buah Dan Sayur Segar Indonesia),
Tergugat:
1.Kementerian Pertanian Republik Indonesia
2.DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIAKEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIKINDONESIA, beralamat di Jl. Harsono RM No. 3Ragunan Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan,selanjutnya disebut TERGUGAT I.2. DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURAKEMENTERIAN PERTANIAN, berlamat di JI. AUP No.3Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan. Untukselanjutnya disebut TERGUGAT Il.2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNomor : 68/PENDIS/2016/PTUNJKT, tanggal 31 Maret2020 tentang Pemeriksaan dengan Acara Biasa;3.
PT G4S Security Solution Services
Tergugat:
PENGAWAS KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN PADA DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
67 — 59
Penggugat:
PT G4S Security Solution Services
Tergugat:
PENGAWAS KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN PADA DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA