KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROV.ACEH Cq. KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA (Kakan.Kemenag) ACEH -TIMUR Cq. KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA (Kakan.Kemenag) KOTA LANGSA (Tergugat I)- PEMERINTAH KOTA LANGSA Cq CAMAT LANGSA KOTA (TERGUGAT II)- GEUCHIK GAMPONG JAWA LANGSA KOTA (TERGUGAT III)

KEPALA KANTORWILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROV.ACEH Cq. KEPALA KANTORKEMENTERIAN AGAMA (Kakan.Kemenag) ACEH TIMUR Cq. KEPALAKANTOR KEMENTERIAN AGAMA (Kakan.Kemenag) KOTA LANGSA ,berkedudukan Jalan A.

Yani Gampong JawaHalaman 13 dari 53 halaman Putusan Nomor : 17/Pat.G./2014/PN.LGS14Langsa sesuai dengan Surat Keterangan NJOP Nomor : KET1224/WJP.25/KP.0506/2010 tanggal 24 November 2010.Bahwa pada tanggal 02 Januari 2013 pihak Kementerian Agama Kab. Aceh Timurtelah menyerahkan Aset Tanah dan bangunan gedung tersebut (objek yang digugat olehpenggugat) kepada pihak Kementerian Agama Kota Langsa sebagaimana yang tertuangdalam Berita Acara Serah Terima Aset Tanah dan Bangunan No.

Yahya Harahap, SH tersebut di atas, terhadap Gugatan dariPenggugat Rusli Abu Bakar Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Lgs yang menggugat KepalaKantor Kementerian Agama Kota Langsa (Tergugat I) adalah mengandung cacat formildan Penggugat termasuk ke dalam diskualifikasi In Person, karena Penggugatbukanlah sebagai pemilik obyek tanah dimaksud dan Penggugat juga telah salah menarikKepala Kantor Kementerian Agama Kota Langsa sebagai Tergugat I, karena antaraTergugat I dengan Penggugat tidak pernah ada terjadi

Kereta Api(Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara dibuat, dan isi dari Surat Kementerian Agama R.INomor.

Kementerian Agama RI Nomor :B.V/3/HK.00/211.17/2012 tanggal 12 Oktober 2012 ditujukan kepada General ManagerPenguasaan Aset PT.

KEMENTERIAN PEKERJAAAN UMUM R.I. c.q. DIREKTORATJENDERAL BINA MARGA vs SYAMSUNI Binti H. MASTULI, dkk

Bahwa secara de jure, bidangbidang tanah dan bangunan yangmenjadi objek sengketa adalah milik Kementerian Pekerjaan Umumberdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 176 (baik tahun 1984 maupun2001);2.

PengadilanTinggi Pontianak Nomor 85/PDT/2014/PT PTK., tanggal 2 Maret 2015 yangmembatalkan putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 01/Pdt.G/2014/ PNSgu., tanggal 9 Oktober 2014 harus diperbaiki sepanjang mengenai besarnyaganti rugi, sebagaimana tersebut di bawah nanti;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas oleh karenaputusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Pontianak dalam perkara ini tidakbertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonankasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Kementerian

PT KALLISTA ALAM (Badan Hukum Indonesia) vs KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (Tergugat)LawanYAYASAN RIAU MADANI , Dkk (Penggugat)

PUTUSANNOMOR 5/PDT/2018/PT PBR.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dibawah ini dalam perkara antara :Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia,beralamat di Jalan Merdeka Selatan No. 18 Jakarta Pusat, selanjutnyadisebut sebagai Pembanding semula sebagai Tergugat Ill ;LawanYAYASAN RIAU MADANI Badan Hukum, berdomisili di Pekanbaru

KS.5/MENLHK/SETJEN/KUM.5/2/Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 5/PDT/2018/PT PBR.2017 tanggal 23 Februari 2017, dan telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilanNegeri Rengat Kelas Il tanggal 27 Februari 2017 dibawahNo.26/SK/PDT/201 7//PN.Rgt;Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Cq Pemerintah ProvinsiRiau Cq Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu(BupatiKabupaten Indragiri Hulu), beralamat di Jalan Pematang Rebah, Rengat,Provinsi Riauselanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding Ill semulasebagai

Riau Bara Harum jaminan reklamasi telah dalam penguasaan KementerianESDM, sehingga kesimpulan Pengadilan Negeri Rengat sudah benar danberdasarkan hukum bahwa kementerian ESDM RI telah lalai dalam melakukanpengawasan ;Menimbang, bahwa selain itu dalam hukum Internasional berlaku asasprecautionary principle atau dikenal dengan oprinsip kehatihatian untukmelindungi lingkungan hidup dan adanya ancaman serius atau sungguhsungguh atau kerugian yang tidak terpulinkan sehingga majelis hakim tingkatbanding

berpendapat Kementerian ESDM RI tidak dapat mengatakan bahwapihak baik PT.

Riau Bara Harum,melainkan hal tersebut menjadi tanggungjawab Kementerian ESDM ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pula telah denganseksama membaca dan mempelajari serta meneliti dengan cermat berkasperkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, suratsurat bukti dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri RengatNomor22/Pdt.G.LH/2016/PN.Rgt. tanggal 8 Nopember 2017, maka MajelisHakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum PutusanHakim Tingkat pertama

RADEN ARIFIN VS KEPALA KANTOR WILAYAH JAWA BARAT KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.

Dalam hal ini selakuKuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 027/SKMYH&R/X1/2012, tertanggal 19 Nopember 2012;Halaman 1 dari 68 halaman Putusan Nomor 110/G/2012/PTUNBDGUntuk selanjutnya disebut sebagai..................PENGGUGATKEPALA KANTOR WILAYAH JAWA BARAT KEMENTERIAN HUKUM DANHAK ASASI MANUSIA R.I. yang berkedudukan di JalanJakarta No. 27Ere IG NG fees eseseemseene ce nnaaarmenennntaanammnnbnenamemnenennSDalam hal ini telah memberi kuasa kepada: 1). Dr. Karjono,S.H., M.H., 2). R.

CIHUNI MAS VS DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA AIR KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

., jabatan Kasubag AdvokasiHukum Sumber Daya Air Bagian Advokasi Hukum II BiroHukum Kementerian Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat;4. Titi Kartika Sari, S.H., M.Kn., jabatan Kasubag AdvokasiHukum Bagian Hukum dan Komunikasi Publik SetditjenSumber Daya Air;Halaman 1 dari 16 halaman. Putusan Nomor 341 K/TUN/LH/20175. Masudy Arie Indarto, S.Sos., M.T., jabatan KasubagPengelolaan BMN Wilayah Bagian PBMN dan FasilitasiLahan Setditjen Sumber Daya Air;6.

., jabatan Staf Bagian Advokasi Hukum IIBiro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat;7. Muhammad Yusuf Gazali, S.H., jabatan Staf Bagian Hukumdan Komunikasi Publik Setditjen Sumber Daya Air;8. Dedi Adrianto, S.E., M.M., jabatan Staf Bagian PBMN danFasilitasi Lahan Setditjen Sumber Daya Air;9.

Fungsi Kementerian PUPRantara lain menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan danpelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air;Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata KerjaKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dijelaskan DirektoratJenderal Sumber Daya Air berada di bawah dan bertanggung jawab kepadaMenteri yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan danpelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan

Surat tersebut telah dijawab oleh Kementerian Pekerjaan Umummelalui surat Nomor HK.04.03/436 tanggal 30 September 2013 perihalHalaman 7 dari 16 halaman. Putusan Nomor 341 K/TUN/LH/2017Status Situ Cihuni, Desa Cihuni, Kecamatan Pagedangan, KabupatenTangerang;Bahwa terhadap dalildalil Penggugat maka Tergugat menyatakan:a. Bahwa gugatan Penggugat tidak sematamata mencari kebenaran dankeadilan;b.

SementaraTermohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat in casu Direktur JenderalSumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyatadalah merupakan Badan atau Pejabat TUN yang mengeluarkan Keputusanberdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkankepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata (Pasal 1butir 6 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara).Oleh karena itu berdasarkan hal tersebut di atas Termohon Kasasi semulaPembanding/Tergugat

KEMENTERIAN PUPR DIREKTORAT JALAN BEBABS HAMBATAN SATKER PENGADAAN TANAH JALAN TOL WILAYAH II VS Yusri

Pemohon:
1.ARBAIN
2.NIAR
Termohon:
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DIREKTORAT JENDERAL PAJAK, KEMENTERIAN KEUANGAN RI VS ARI WIDODO;

., Ak. dan rekomendasi dari Sekretariat Direktorat JenderalPajak kepada Biro Sumber Daya Manusia Kementerian KeuanganRepublik Indonesia atas Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor:LAP01/PJ.0932/2012, tanggal 25 Mei 2012;Bahwa sehubungan dengan hasil pemeriksaan setempat Majelis KomisionerKomisi Informasi Pusat tersebut di atas, Pemohon Keberatan berpendapatsebagai berikut:1.

Bahwa pertimbangan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusatyang menyebutkan Pemohon Keberatan hanya menunjukkan LaporanHasil Pemeriksaan dan rekomendasi dari Sekretariat Direktorat JenderalPajak kepada Biro Sumber Daya Manusia Kementerian KeuanganRepublik Indonesia adalah tidak benar, karena pada saat pemeriksaansetempat tersebut Pemohon Keberatan tidak menunjukkan dokumenrekomendasi dari Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak kepada BiroSumber Daya Manusia Kementerian Keuangan Republik Indonesia,

Bahwa berdasarkan Standart Operating Procedures (SOP) padaDirektorat Jenderal Pajak, tidak ada prosedur penerbitan suratrekomendasi dari Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak kepada BiroSumber Daya Manusia Kementerian Keuangan Republik Indonesia atasLaporan Hasil Pemeriksaan;4.

Bahwa mengingat tidak ada prosedur penerbitan surat rekomendasidari Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak kepada Biro Sumber DayaManusia Kementerian Keuangan Republik Indonesia atas Laporan HasilPemeriksaan Nomor LAP01/PJ.0932/2012, tanggal 25 Mei 2012dimaksud tidak pernah ada, sehingga dokumen tersebut tidak dikuasaioleh Pemohon Keberatan;5.

Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya yang timbuldalam sengketa ini sebesar Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu riburupiah);Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 390 K/TUN/2014, tanggal 6 November 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebutadalah sebagai berikut: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PEJABATPENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DIREKTORATJENDERAL PAJAK, KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIAtersebut; Menghukum Pemohon Kasasi untuk

NYONYA NANIK SUTRISTIATI VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ KEMENTERIANPENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DK

Penggugat:
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
Tergugat:
PT. KAWI MEKAR

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA VSPENGURUS YAYASAN NURUL ICHWAN TANJUNG MORAWA

PUTUSANNOMOR : 08/B/2013/PT.TUNMDN.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkatbanding, yang telah bersidang di Gedung yang telah ditetapkan untuk itudi Jalan PeratunKomplek Medan EstateMedan, telah menjatuhkanputusan sebagai berikut, dalam perkara antara :KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROPINSISUMATERA UTARA; Tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto No. 261

diuraikandalam salinan resmi putusan, Pengadilan Tata Usaha Negara MedanNomor: 60/G/2012/PTUNMDN, tanggal 25 Oktober 2012, yang amarselengkapnya berbunyi sebagai berikut : anes ME NGA DIL LD $nDALAM EKSEPSI:Menolak eksepsieksepsi Tergugat seluruhnya ; DALAM POKOK PERKARA:1.BeMengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Kantor WilayahKementerian Agama Provinsi Sumatera Utara Nomor : 91 Tahun 2012tanggal 19 April 2012 tentang Perubahan Keputusan Kepala KantorWilayah Kementerian

Agama Provinsi Sumatera Utara Nomor : 342Tahun 2010 tentang Izin Operasional/Pendirian Madrasah TsanawiyahSwasta Nurul Ichwan ; 222 222 222 eee ene oneMewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala KantorWilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara Nomor : 91Tahun 2012 tanggal 19 April 2012 tentang Perubahan KeputusanKepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera UtaraNomor : 342 Tahun 2010 tentang Izin Operasional/PendirianMadrasah Tsanawiyah Swasta Nurul Ichwan ; 4.

Menyatakan sah menurut hukum dan tetap berlaku Surat KeputusanKepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera UtaraNomor : 91 Tahun 2012 tanggal 19 April 2012 tentang PerubahanKeputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama ProvinsiSumatera Utara Nomor : 342 Tahun 2010 tentang Izin/ OperasionalPendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta Nurul Ichwan ; 4.

Penggugat:
Etna Berliandri
Tergugat:
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Heni Susila Wardoyo, Jabatan Kepala Biro HubunganMasyarakat, Hukum dan Kerja Sama SekretariatJenderal Kementerian Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia;2. Deswati, Jabatan Kepala Bagian Layanan AdvokasiHukum, Biro Hubungan Masyarakat, Hukum danKerja Sama Sekretariat Jenderal KementerianHukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;3.

Muslim Alibar, Jabatan Kepala Bagian Pembinaandan Penghargaan Pegawai, Biro KepegawaianSekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia;4. Taufik Sabarudin, Jabatan Kepala Sub BagianAdvokasi Hukum Kementerian, Biro WHubunganMasyarakat, Hukum dan Kerja Sama SekretariatJenderal Kementerian Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia;Halaman 1 dari 50 halaman.

Putusan Nomor 77/G/2021/PTUN.JKT.10.11.12.13.Dodi Prihandono, Jabatan Kepala Sub BagianPembinaan dan Penghargaan Pegawai IV, BiroKepegawaian Sekretariat Jenderal KementerianHukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;Kartika Uji Lestari, Jabatan Analis kepegawaianMuda, Biro Kepegawaian Sekretariat JenderalKementerian Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia;Netty Susilowaty, Jabatan Arsiparis Muda, BiroHubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja SamaSekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HakAsasi

Putusan Nomor 77/G/2021/PTUN.JKT.Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pegawai negeriSipil pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor: M.HH.HH.07.0414, tanggal 19 April 2021;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:1.Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 77/PENDIS/2021/PTUNJKT, tanggal 31 Maret 2021, tentang Penetapan LolosDissmisal;Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha

Bukti P16 :Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum danHak Asasi Manusia Banten Nomor: W12.772.KP.11.05 Tahun2020, Tentang Pemberhentian Sementara Pegawai NegeriSipil Dengan Pembayaran Gaji Sebesar 50% (Lima PuluhPerseratus) Dari Gaji Pokok Yang Diterimanya Terakhir atasnama Etna Berliandri, tanggal 10 Maret 2020.

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

., dan kawankawan,kewarganegaraan Indonesia, para Advokat, beralamat diJakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2April 2019:Pemohon Kasasi;LawanDIREKTUR) JENDERAL PENGELOLAAN HUTANPRODUKSI LESTARI KEMENTERIAN LINGKUNGANHIDUP DAN KEHUTANAN, tempat kedudukan di GedungManggala Wanabakti Blok Lantai 5, Jalan Jenderal GatotSubroto, Senayan, Jakarta Selatan;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ir.

PengenaanSanksi Denda Administratif Sebesar 10 (sepulun) Dan 15 (lima belas)Kali Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Dan Kewajiban PembayaranPSDH dan DR Kepada IUPHHKHA PT Trisetia Intiga Di ProvinsiKalimantan Tengah, selama sengketa sedang berjalan sampai adaputusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap (inkrachtvan gewijsde):Dalam Pokok Perkara:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Direktur JenderalPengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian

Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor SK7/PHPL/SET/KUM.1/I/2018, tertanggal 25 Januari2018, tentang Pengenaan Sanksi Denda Administratif Sebesar 10(sepuluh) Dan 15 (lima belas) Kali Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)Dan Kewajiban Pembayaran PSDH dan DR Kepada IUPHHKHA PTTrisetia Intiga Di Provinsi Kalimantan Tengah;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Direktur JenderalPengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor SK7/PHPL/SET/KUM.I/I/2018, tertanggal 25 Januari2018

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Direktur JenderalPengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor SK7/PHPL/SET/KUM.I/I/2018, tertanggal 25 Januari2018, tentang Pengenaan Sanksi Denda Administratif Sebesar 10(sepuluh) Dan 15 (lima belas) Kali Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)Dan Kewajiban Pembayaran PSDH dan DR Kepada IUPHHKHA PTTrisetia Intiga Di Provinsi Kalimantan Tengah;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Direktur JenderalPengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor SK7/PHPL/SET/KUM.1/I/2018, tertanggal 25 Januari2018, tentang Pengenaan Sanksi Denda Administratif Sebesar 10(sepuluh) Dan 15 (lima belas) Kali Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)Dan Kewajiban Pembayaran PSDH dan DR Kepada IUPHHKHA PTTrisetia Intiga Di Provinsi Kalimantan Tengah;4.

NURU C, DKK;DIREKTUR HUKUM DAN HUMAS, Pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI

PARA PENGGUGAT ;MELAWAN:DIREKTUR HUKUM DAN HUMAS, Pada Direktorat Jenderal KekayaanNegara Kementerian Keuangan RI, berkedudukan di Jalan Lapangan BantengTimur, Nomor : 24, Jakarta 10710, dalam hal inimemberikan kuasa kepada : 1. SUNGKANA, S.H.,LLM, Kepala Subdit Batuan HukumDirektorat Hukum Dan Humas ; 2. TRI SUTOPO, S.H.,M.H, Kepala Seksi Bantuan Hukum Direktorat Hukum Dan Hukum ; 3. HARI SANTOSO, S.H.,M.H., Kepala Seksi BantuanHukum II Direktorat Hukum Dan Hukum ; 4. TRI DJOKO YULIANTO, S.H.

MM
Tergugat:
DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN RI

., selanjutnya disebutsebagai PENGGUGAT;Melawan:PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIKINDONESIA, bertempat kedudukan di Jin. JenderalHalaman 1 dari 6 Halaman. Penetapan Nomor : 204/G/2019/PTUNJKTGatot Subroto Kav. 4042, RT.7/RW.1, Senayan,Kecamatan Kebayoran. Baru, Jakarta Selatan;Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus telahmemberikan kuasa kepada:i. YUNIRWANSYAH,S.E.,Ak.,DESS.CAAE.2s SIGIT DANANG JOYO, S.H., DESS.AF.3. Ir, RETNO SRI SULISTYANI, M.A.4. LESTARI, S.H., M.H.5.

ARGA PURNA PUTRA, S.S.T.Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pegawaiDirektorat Jenderal Pajak, Kementerian KeuanganRepublik Indonesia, beralamat di Kantor PusatDirektorat Jenderal Pajak, berkedudukan di Jalan Jend.Gatot Subroto Kav.4042 Jakarta Selatan, selanjutnyadisebut sebagai TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;Halaman 2 dari 6 Halaman. Penetapan Nomor : 204/G/2019/PTUNJKT1.

Telah membaca berkas perkara tersebut;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 15Oktober 2019 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta tanggal 15 Oktober 2019 di bawah Register Nomor : 204/G/2019/PTUNJKT, yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan agar menyatakan batalatau tidak sah keputusan objek sengketa berupa : Surat Keputusan DirekturJenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat JenderalPajak Nomor : KEP510/PJ/2019 tanggal

ABET SUHAIAN;KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL;KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PANGKALPINANG;

., Pengumpu Data Pertanahan ;Ss Sy Kesemuanya memilih Kec di Kementerian AgrariaSs dan Tata Ruang/ Badan Pertanahanan Nasional di JalanaSisingamangaraja NO. 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,a aPo berdasarkan oiet Kuasa Khusus Nomor 24/SK/X/2016, stanggal 27 September 2016, =sexpada Pengadilan Tinggi Tata Usaha ssor oe oF= e aKY SYLy Hal. 11 dari 12 hal. Put.

Srikandi Utama Nawakarya
Tergugat:
Dirjen Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan Tangerang

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DANHAK ASASI MANUSIA PROVINSI GORONTALO VS PT BERKAT MARISA

PUTUSANNomor 503 K/TUN/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DANHAK ASASI MANUSIA PROVINSI GORONTALO, tempatkedudukan di Jalan Tinaloga Nomor 1, Kota Gorontalo, dalamhal ini memberi kuasa kepada:1:Dr.

., LL.M, ACCS, jabatan SekretarisDirektorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, beralamatdi Ditjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukumdan HAM, Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 67 Jakarta;Sri Kurniati H.

Rasuna Said Kavling 67Jakarta;Alexander Palti H., jabatan Kepala Bidang PelayananHukum Kanwil Hukum dan HAM Gorontalo, beralamat diKanwil Hukum dan HAM, Jalan Tinaloga Nomor 1 KotaGorontalo;Ramlan Harun, S.H., M.H., jabatan Kepala Sub BidangPelayanan AHU dan HKI Kanwil Hukum dan HAMGorontalo, beralamat di Kanwil Hukum dan HAM, JalanTinaloga Nomor 1 Kota Gorontalo;Wiweko Ismono, S.E., S.H., M.SI., jabatan Kepala SeksiEvaluasi dan Pelaporan Fidusia, beralamat di DitjenAdministrasi Hukum Umum Kementerian

Daniel Duardo Noorwijonarko, jabatan Analis PendapatHukum dan Advokasi, beralamat di Ditjen AdministrasiHukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, Jalan H.R.Rasuna Said Kavling 67 Jakarta;Masingmasing berkewarganegaraan Indonesia, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor W.26.AH.03.042212, tanggal 06Juli 2015;Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat;melawan:PT BERKAT MARISA, beralamat di Jalan Merdeka Nomor 13Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, dalamhal ini diwakili oleh Oktavanus Katili

Putusan Nomor 503 K/TUN/2016Bahwa objek gugatan ini adalah KTUN yang diterbitkan oleh Kepala KantorWilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Gorontaloberdasarkan:a. Keputusan Presiden RI Nomor 139 tahun 2000 tentang PembentukanKantor Pendaftaran Fidusia di Setiap Ibukota Provinsi Gorontalo diWilayah Negara RI;b. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.08PR.07.01 tahun 2000 tentang Pembukaan Kantor Pendaftaran JaminanFidusia;c.

Penggugat:
M DAMIRI MS
Tergugat:
Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat PUPR Bina Marga Provinsi Lampung
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung

Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR), Bina MargaProvinsi Lampung sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Ruas Terbanggi BesarPematang Panggang yang beralamat di Jalan Wolter Mongonsidi No.220Teluk Betung Bandar Lampung, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;2.

Waskita Karya (Persero), yang mencari lokasi tanahuntuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) dan yangmembayarkan uang ganti rugi tanah adalah Kementerian Pekerjaan umumPerumahan Rakyat (PUPR) Bina Marga Provinsi Lampung sebagai PejabatPembuat Komitmen (PPK);6.

10.11.Terbanggi Besar Pematang Panggang menunjuk Kementerian Agraria danTata Ruang Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung sebagai PanitiaPelaksana Pengadaan Tanah (P2T) TURUT TERGUGAT;Bahwa dengan adanya pembangunan ruas Jalan Tol Trans Sumatera(JTTS) Ruas Terbanggi Besar Pematang Panggang mulai dari titik/STA 40 79 Km dengan petugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu dariKementerian PUPR Bina Marga Provinsi Lampung TERGUGAT, yangdiberikan SK Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat.

dimiliki Pemerintah atau Pemerintah Daerah; Pada Pasal 11 ayat (2)Dalam hal Instansi yang memerlukan Pengadaan Tanah untukKepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 adalahBadan Usaha Milik Negara, tanahnya menjadi milik Badan Usaha MilikNegara;Bahwa selanjutnya TERGUGAT Kementerian PUPR Bina Marga ProvinsiLampung sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) diberikan SuratKeputusan (SK) oleh pihak Kementerian Pekerjaan Umum PerumahanHalaman 36 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2018

/PN Mgl22.23.24.25.Rakyat (PUPR) Republik Indonesia hanya untuk mencari lokasi tanah untukpembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Ruas Terbanggi BesarPematang Panggang dan membayarkan ganti rugi kepada pemilik tanahdan tanam tumbuh di atas tanah areal tersebut, setelah mendapatkanrekomendasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan PertanahanNasional Provinsi Lampung yang ditunjuk sebagai Pelaksana PengadaanTanah (P2T);Bahwa seharusnya Kementerian PUPR Bina Marga Provinsi Lampungsebagai Pejabat