Ditemukan 604347 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 04-04-2013 — Upload : 02-10-2013
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 15/Pid.B/2013/PN.TG
Tanggal 4 April 2013 — M. JUFRI Alias PAK RADEN Bin JAFAR
574
  • Penajam Kab.Penajam Paser Utara, Kalimantan TimurAgama : IslamPekerjaan : Swasta (Transportasi/Ojek)Pendidikan : SMATerdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan ;1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2012 s/d tanggal 02 Desember 2012 di Rutan2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 Desember 2012 s/d tanggal 23JaUA 2073 RUAN jpeeessansencemsnce en nmemnsnnnimeenennenieeine eK3.
Register : 04-06-2020 — Putus : 14-08-2020 — Upload : 04-02-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 281 K/TUN/2020
Tanggal 14 Agustus 2020 — ARFAN JAMAL ASIKIN ZALUKHU VS BUPATI NIAS UTARA;
16944 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ARFAN JAMAL ASIKIN ZALUKHU VS BUPATI NIAS UTARA;
Register : 09-10-2023 — Putus : 12-12-2023 — Upload : 01-02-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 533 K/TUN/2023
Tanggal 12 Desember 2023 — KAMARIAH VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK UTARA;;
5925 Berkekuatan Hukum Tetap
  • KAMARIAH VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK UTARA;;
Register : 06-01-2020 — Putus : 10-03-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 42 K/TUN/2020
Tanggal 10 Maret 2020 — JAMEL PANJAITAN, MM VS BUPATI TAPANULI UTARA;
9063 Berkekuatan Hukum Tetap
  • JAMEL PANJAITAN, MM VS BUPATI TAPANULI UTARA;
    ., kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Jalan SM Simanjuntak,Kelurahan Simamora, Kecamatan Tarutung, KabupatenTapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaanPelaksana Badan Perencanaan Pembangunan DaerahKabupaten Tapanuli Utara;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Nurmahadi Darmawan,S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada KantorHukum Nurmahadi Darmawan, S.H. & Rekan beralamat diMedan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12September 2019Pemohon Kasasi:LawanBUPATI TAPANULI UTARA, tempat
    Suprapto Nomor 1 Tarutung, Kabupaten TapanuliUtara, Sumatera Utara;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Alboin, S.H., M.Hum.,jabatan Kepala Bagian Hukum dan PerundangundanganSetdakab Tapanuli Utara, dan kawankawan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 395/07.3.2/IX/2019 tanggal 16September 2019:Termohon Kasasi:Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Halaman 1 dari 7 halaman.
    Jamel Panjaitan,M.M., NIP 1962815 198403 1003 tanggal 28 September 2018 yangditerbitkan oleh Tergugat:Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan BupatiTapanuli Utara Nomor 483 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. JamelPanjaitan, M.M., NIP 1962815 198403 1003 tanggal 28 September2018;Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 42 K/TUN/20204.
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan BupatiTapanuli Utara Nomor 483 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. JamelPanjaitan, M.M., NIP 1962815 198403 1003 tanggal 28 September2018;Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkaraa quo;Halaman 4 dari 7 halaman.
Register : 18-08-2023 — Putus : 09-10-2023 — Upload : 02-11-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 441 K/TUN/2023
Tanggal 9 Oktober 2023 — GUDIFRIDUS AOMENU, DKK VS BUPATI TIMOR TENGAH UTARA;;
480 Berkekuatan Hukum Tetap
  • GUDIFRIDUS AOMENU, DKK VS BUPATI TIMOR TENGAH UTARA;;
Register : 11-06-2021 — Putus : 12-08-2021 — Upload : 11-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 85 PK/TUN/2021
Tanggal 12 Agustus 2021 —
3811 Berkekuatan Hukum Tetap
  • AHMAD FAISAL NASUTION, S.Sos VS GUBERNUR SUMATERA UTARA;
    ., M.H dan kawankawan, kewarganegaraan Indonesia,para Advokat pada Kantor Hukum Peradan Jawa Barat,beralamat di Bandung, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 17/OBHKBHTUN/XI/2020, tanggal 19 November2020;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanGUBERNUR SUMATERA UTARA, tempat kedudukan diJin. Pangeran Diponegoro No. 30, Kelurahan Madras Hulu,Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Aprilla H. Siregar, S.H.,M.H, Jabatan Plt.
    Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan GubernurSumatera Utara No. 800/2855/2018 Tentang Pemberhentian KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama AhmadFaisal Nasution, S.Sos, NIP. 197806221997031002 yang ditetapkantanggal 14 Desember 2018;4.
    MewajibkanTergugat untuk merehabilitasi Penggugat dalam kedudukanharkat dan martabat seperti keadaan semula sebagai Pegawai NegeriSipil di Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara;5.
    Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan GubernurSumatera Utara Nomor 800/2855/2018 tentang Pemberhentian Karenamelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama AhmadFaisal Nasution, S.Sos. NIP. 197806221997031002 yang ditetapkanTanggal 14 Desember 2018;4.
    Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat dalam kedudukanharkat dan martabat seperti keadaan semula sebagai Pegawai NegeriSipil di Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara;Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 85 PK/TUN/20215.
Register : 07-01-2020 — Putus : 27-02-2020 — Upload : 27-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 35 PK/TUN/2020
Tanggal 27 Februari 2020 — GUBERNUR SUMATERA UTARA VS PT. SURYAMAS DELI KENCANA;
331152 Berkekuatan Hukum Tetap
  • GUBERNUR SUMATERA UTARA VS PT. SURYAMAS DELI KENCANA;
    PUTUSANNomor 35 PK/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telahmemutus dalam perkara:GUBERNUR SUMATERA UTARA, berkedudukan di JalanPangeran Diponegoro Nomor 30, Kota Medan;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa: Andy Faisal, S.H., M.H.
    ,jabatan Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah ProvinsiSumatera Utara, dan kawankawan, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 180/9873/2019, tanggal 25 September2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT SURYAMAS DELI KENCANA, berkedudukan di Medan,yang dalam hal ini diwakili oleh Tjhin Seng Huat,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur, tempat tinggaldi Jalan Selam Nomor 43A Tegal, S.Mandala, MedanDenai, Kota Medan:Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Kuasa: HermansyahHutagalung, S.H., M.H., dan
    diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebutsecara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yangditerima tanggal 09 Oktober 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkandari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepadaMahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut: Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari PemohonPeninjauan Kembali Gubernur Sumatera Utara
    Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali GUBERNUR SUMATERA UTARA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2020, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agungsebagai Ketua Majelis, bersamasama dengan Dr. H.
Putus : 18-04-2013 — Upload : 30-05-2013
Putusan PN AMUNTAI Nomor 32/Pid.B/2013/PN. Amt
Tanggal 18 April 2013 — -ARKANI Alias KANI Alias TANGAH Bin UTUH HALUS.
5334
  • Perk : PDM11/Amunt/Ep. 1/03/2013 tertanggal 8Maret 2013, sebagai berikut : PRIMAIRwonnn Bahwa ia terdakwa ARKANI Alias KANI Alias TANGAH Bin UTUH HALUSpada hari Rabu tanggal 26 Desember 2012 sekira jam 09.00 WITA atau setidaktidaknyapada suatu waktu lain pada bulan Desember 2012 atau masih dalam tahun 2012,bertempat di rumah saksi ROHANI Alias HANI Binti TARMAN (Alm) yang beralamatdi Desa Hambuku Hulu Rt. 1 Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara( HSU ) atau setidaktidaknya pada suatu
    SUBSIDIAIRw Bahwa ia terdakwa ARKANI Alias KANI Alias TANGAH Bin UTUH HALUSpada hari Rabu tanggal 26 Desember 2012 sekira jam 09.00 WITA atau setidaktidaknyapada suatu waktu lain pada bulan Desember 2012 atau masih dalam tahun 2012,bertempat di rumah saksi ROHANI Alias HANI Binti TARMAN (Alm) yang beralamatdi Desa Hambuku Hulu Rt. 1 Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara( HSU ) atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Amuntai
    Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2012 sekirajam 09.00 WITA bertempat di rumah saksi di Desa Hambuku Hulu Rt. 1Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara;Bahwa saksi mengenal terdakwa karena terdakwa selama 5 (lima) harimenginap dirumah bibinya Saksi ARBAYAH Binti BAHAR dan sering kewarung Saksi karena rumah saksi bersebelahan dengan rumah bibiTerdakwa; Bahwa terdakwa sering membeli rokok dan mie ke warung saksi; Bahwa pada saat kejadian Terdakwa bermaksud membeli
    Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2012 sekirajam 09.00 WITA bertempat di rumah saksi di Desa Hambuku Hulu Rt. 1Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara; Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa menumpang tidur ataumenginap dirumah bibinya yakni Saksi ARBAYAH Binti BAHAR; Bahwa terdakwa selama 5 (lima) hari menginap dirumah bibinya sering kewarung Saksi karena rumah saksi bersebelahan dengan rumahbibiTerdakwa; Bahwa setelah kejadian tersebut saksi langsung
    Bahwa pada Rabu tanggal 26 Desember 2012 sekira jam 09.00 WITAbertempat di rumah saksi ROHANI di Desa Hambuku Hulu Rt. 1 KecamatanSungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara; Bahwa sebelumnya terjadinya peristiwa yang dialami oleh saksi ROHANI,terdakwa menumpang tidur atau menginap dirumah saksi dan terdakwaadalah keponakan saksi; Bahwa terdakwa selama 3 (tiga) hari menginap dirumahnya dan sering kewarung Saksi ROHANTL, karena rumah saksi bersebelahan dengan rumahnya; Bahwa pada saat kejadian saksi
Putus : 11-06-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 26 P/HUM/2015
Tanggal 11 Juni 2015 — PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA VS MENTERI DALAM NEGERI
9961 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA VS MENTERI DALAM NEGERI
    Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (vide bukti PHalaman 2 dari 50 halaman.
    Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2002tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara seluas 3.333,06km2 tetapi setelah terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri RepublikIndonesia Nomor 48 Tahun 2012 Tentang Batas Kota Balikpapan denganKabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur luas wilayahKabupaten Penajam Paser Utara menjadi berkurang menjadi seluas3.301,06 km2 sehingga berkurang 32 km2, berkurangnya wilayahKabupaten Penajam Paser Utara tersebut akibat dari kesalahan MateriMuatan
    Nomor: 7 Tahun 2002 Tentang PembentukanKabupaten Penajam Paser Utara Luas Wilayah Kabupaten PenajamPaser Utara memiliki luas wilayah keseluruhan 3.333,06 km2 sehingggaini mengandung arti luas wilayah kabupaten Penajam Paser Utara tidakboleh berkurang dari yang telah ditegaskan oleh UndangUndang videbukti P2.Bahwa oleh karena luas wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara telahditentukan oleh UndangUndang maka Penetapan Penegasan BatasDaerah in casu obyek uji materiil yang diterbitkan oleh Termohonsecara
    PPCI tidak melampauibatas wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara.9.
    Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2002 tentangPembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi KalimantanTimur.2.
Register : 10-02-2022 — Putus : 21-03-2022 — Upload : 08-06-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 184 K/TUN/2022
Tanggal 21 Maret 2022 — GORONTALO ALAM BAHARI VS BUPATI GORONTALO UTARA;
10538 Berkekuatan Hukum Tetap
  • GORONTALO ALAM BAHARI VS BUPATI GORONTALO UTARA;
Register : 01-09-2022 — Putus : 20-10-2022 — Upload : 22-11-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 508 K/TUN/2022
Tanggal 20 Oktober 2022 — ,MH VS BUPATI GORONTALO UTARA;;
11267 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ,MH VS BUPATI GORONTALO UTARA;;
Register : 13-08-2012 — Putus : 27-03-2013 — Upload : 30-05-2013
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 21/G/2012/PTUN-SMD
Tanggal 27 Maret 2013 — KALTIM JAYA MINERAL melawan - BUPATI PENAJAM PASER UTARA (T I) - PT. SENTIKA MITRA PERSADA (T II Intervensi)
133133
  • Menyatakan batal Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 545/51-IUP-EKS/DISTAM/XII/2011, Tanggal 9 Desember 2011, Tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Kepada PT.Sentika Mitra Persada;3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 545/51-IUP-EKS/DISTAM/XII/2011, Tanggal 9 Desember 2011, Tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Kepada PT.Sentika Mitra Persada;4.
    KALTIM JAYA MINERALmelawan- BUPATI PENAJAM PASER UTARA (T I)- PT. SENTIKA MITRA PERSADA (T II Intervensi)
    ;Kesemuanya adalah Pegawai pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Dinas Pertambanganhalaman 2 dari 98 halaman, Putusan Nomor : 21/G/2012/PTUNSMDPemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, beralamat di JalanPropinsi Km. 09 Kelurahan NipahNipah, Kecamatan Penajam,Kabupaten Penajam Paser Utara untuk selanjutnya disebut sebagaiwon nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn TERGUGAT;DanPT.
    Penajam Paser Utara No.545/033/PPU/Ekonomi/XII/2005 Tanggal 29 Desember 2005tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi;(iii) Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No. 545/11Eksplorasi/Ekonomi/X1/2006 Tanggal 27 November 2006tentang Pemberian Kuasa Pertambangan EksplorasiPerpanjangan Tahun I (Kesatu);(iv) Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No. 545/16Eksplorasi/Ekonomi/VIII/2007 Tanggal 27 Agustus 2007tentang Pemberian Kuasa Pertambangan EksplorasiPerpanjangan Tahun Ke II (Kedua); danhalaman
    Sentika Mitra Persada yangdikeluarkan oleh Bupati Penajam Paser Utara tertanggal09 Desember 2011.Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 660/54/2012Tentang Kerangka Acuan Analis Dampak Lingkungan Hidup (KaAndal) Kegiatan Pertambangan Batubara Di Desa Babulu DaratKecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara PropinsiKalimantan Timur oleh PT.
    Sentika Mitra Persada yang dikeluarkanoleh Bupati Penajam Paser Utara tertanggal 12 Maret 2012.Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 660/132/2012tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Jenis Rencana dan/atauKegiatan Pertambangan Batubara Di Desa Babulu Darat KecamatanBabulu Kabupaten Penajam Paser Utara Propinsi Kalimantan Timuroleh PT. Sentika Mitra Persada yang dikeluarkan oleh BupatiPenajam Paser Utara tertanggal 07 Juni 2012.Surat PT.
    lahanlahan pertambangan di wilayah KabupatenPenajam Paser Utara.
Register : 22-03-2021 — Putus : 27-04-2021 — Upload : 05-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 150 K/TUN/2021
Tanggal 27 April 2021 — GOLDEN ANUGERAH NUSANTARA VS BUPATI KOLAKA UTARA;
425219 Berkekuatan Hukum Tetap
  • GOLDEN ANUGERAH NUSANTARA VS BUPATI KOLAKA UTARA;
    ., dan kawankawan, kewarganegaraanIndonesia, para Advokat pada La Ode Muhamad Hiwayad &Partners, beralamat di Kendari, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 15/PHLMH/SK.3/X1/2020, tanggal 11November 2020;Pemohon Kasasi;LawanBUPATI KOLAKA UTARA, tempat kedudukan di JalanTrans Sulawesi Kompleks Perkantoran Pemda Kolaka Utara,Desa Ponggiha, Kecamatan Lasusua, Kabupaten KolakaUtara, Provinsi Sulawesi Tenggara;Dalam hal ini diwakili oleh:1.
    ., jabatan Kepala KejaksaanNegeri Kolaka Utara, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 180/45/2020, tanggal 6 Maret 2020;Selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada BasriBaco, S.H., jabatan Jaksa Pengacara Negara, dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa SubstitusiNomor 123/P.3.16/Gph. 1/03/2020, tanggal 6 Maret 20202. Muhammad Norman, S.H., jabatan Kasubag ProdukHukum Daerah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor180/46/2020, tanggal 6 Maret 2020;Halaman 1 dari 7 halaman.
    Putusan Nomor 150 K/TUN/2021Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut: Dalam permohonan penundaan:1.Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan KeputusanBupati Kolaka Utara Nomor 540/198 Tahun 2014, tentang PencabutanIzin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT Golden
    Putusan Nomor 150 K/TUN/2021 Bahwa PT Golden Anugerah Nusantara yang terletak di lokasi di DesaSulaho, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, telah melakukankegiatan penyelidikan umum sample tanah untuk mengetahui nilai kadarnikel tersebut. PT Golden Anugerah Nusantara telah melakukaneksplorasi pada tahun 2010 sampai dengan 2012, dan telah mengambilsample untuk melihat nilai kadar nikel tersebut, dan disaksikan 4 orangdari masyarakat dan 6 orang pegawai dari PT Golden AnugerahNusantara.
    Menyatakan batal Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/198 Tahun2014, tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PTGolden Anugerah Nusantara, tanggal 12 Juni 2014;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Kolaka UtaraNomor 540/198 Tahun 2014, tentang Pencabutan Izin UsahaPertambangan Eksplorasi PT Golden Anugerah Nusantara, tanggal 12Juni 2014;4.
Register : 26-02-2013 — Putus : 23-07-2013 — Upload : 19-09-2013
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 4/G/2013/PTUN.SMD
Tanggal 23 Juli 2013 — SUMBER TAMBANG MAKMUR MELAWAN - BUPATI PENAJAM PASER UTARA
14872
  • Menyatakan Batal Keputusan Penolakan (FIKTIF NEGATIF) atau SIKAP DIAM Bupati Penajam Paser Utara (Tergugat) yang tidak menerbitkan atau memproses lebih lanjut Surat Permohonan PT. SUMBER TAMBANG MAKMUR (Penggugat) tertanggal 03 September 2012, Perihal : Permohonan Perpanjangan IUP EKSPLORASI No. 545/ 06-IUP EKS/DISTAM/XII/2010, untuk Jangka waktu 2 (dua) tahun dari 20 Desember 2012 s/d 20 Desember 2014 ;3. Memerintahkan kepada Tergugat, untuk memproses atau menerbitkan Permohonan PT.
    SUMBER TAMBANG MAKMURMELAWAN- BUPATI PENAJAM PASER UTARA
    Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;MELAWANBUPATI PENAJAM PASER UTARA, berkedudukan di Jalan Propinsi Km.9 NipahNipah, Kabupaten Penajam Paser Utara, Propinsi Kalimantan Timur.Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :1. HENI SUSANTO, S.H. M.Hum., Jabatan Kepala BagianHukum.2. PITONO,S.H., Jabatan Kasubbag Bankum & HAM.3. M.RAMLI NA, S.H., Jabatan Kasubbag PerencanaPerundangUndangan.4.
    ., Jabatan Kasubbag Dokumentasidan Informasi.Para Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum Sekretariat DaerahKabupaten Penajam Paser Utara.1.
    STM) tertanggal 03 September2012, perihal : Permohonan Perpanjangan atas Surat KeputusanBupati Penajam Paser Utara No. 545/06IUP EKS/DISTAM/XII/2010 tertanggal 20 Desember 2010 (berikutLampiran (satu) Berkas Dokumen), kepada Bupati penajamPaser Utara (PPU) (diterima oleh staf Bupati/Sekretariat DaerahSdri. Hasiah pada Tanggal 17 Sept.2012) dengan tembusankepada Plt. Kepala Dinas PertambanganKabupaten PenajamPaser Utara (Kab.
    Sumber TambangMakmur SeptemberOktober 2009, di Kabupaten Penajam Paser Utara;foto copy sesuai asli Tanda Terima Kadistam PPU Sdr.
    KepalaDinas Pertambangan Kabupaten Penajam Paser Utara (Kab. PPU) (diterima olehstaf TU Distamben Sdri. Marlita Sari pada tanggal 17/09/12) (bukti P.20 ; P.20a) ;2.
Register : 20-02-2020 — Putus : 14-04-2020 — Upload : 23-09-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 159 K/TUN/2020
Tanggal 14 April 2020 — RAJA ANITA ELISYAH, S.E VS GUBERNUR SUMATERA UTARA;
20244 Berkekuatan Hukum Tetap
  • RAJA ANITA ELISYAH, S.E VS GUBERNUR SUMATERA UTARA;
    ., kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Jalan Raya Menteng Nomor 95, KelurahanBinjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, pekerjaanMantan Pegawai Negeri Sipil di Badan PengelolaanKeuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara;Pemohon Kasasi;LawanGUBERNUR SUMATERA UTARA, tempat kedudukan diJalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Kelurahan MadrasHulu, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan;Dalam hal ini diwakili oleh Aprilia H. Siregar, S.H., M.H.,jabatan Plt.
    Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan GubernurSumatera Utara Nomor 800/2854/2018, tentang Pemberhentian KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama RajaAnita Elisyah, S.E., dengan NIP 196701151986022001 yang ditetapkanpada 14 Desember 2018:4.
    Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat dalam kedudukanharkat dan martabat seperti keadaan semula sebagai Pegawai NegeriSipil di Pemerintahan Propinsi Sumatera Utara;5.
    Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MedanNomor 219/B/2019/PT.TUNMDN, tanggal 14 November 2019 junctoPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor130/G/2019/PTUNMDN, tanggal 15 Agustus 2019: Mengadili Sendiri: Primair:1.Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi semulaPembanding/Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor800/2854/2018, tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang
    AdaHubungannya Dengan Jabatan, Tanggal 14 Desember 2018 atasnama Raja Anita Elisyah, S.E., NIP 19670115 196602 2 0001;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan GubernurSumatera Utara Nomor 800/2854/2018, tentang PemberhentianKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau TindakPidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan JabatanTanggal 14 Desember 2018 atas nama Raja Anita Elisyah, S.E.
Register : 14-09-2020 — Putus : 18-11-2020 — Upload : 08-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4443 B/PK/PJK/2020
Tanggal 18 Nopember 2020 — GUBERNUR SUMATERA UTARA vs PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO);
1102 Berkekuatan Hukum Tetap
  • GUBERNUR SUMATERA UTARA vs PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO);
Register : 03-05-2021 — Putus : 10-06-2021 — Upload : 16-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 64 PK/TUN/2021
Tanggal 10 Juni 2021 — PUTRA DERMAWAN PRATAMA VS BUPATI KOLAKA UTARA;
670431 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PUTRA DERMAWAN PRATAMA VS BUPATI KOLAKA UTARA;
    ., dan kawan ParaAdvokat pada Kantor Andre Darmawan And Associates LawFirm, beralamat di Kendari, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 03/SKKADA/I/2021, tanggal 11 Februari2021;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanBUPATI KOLAKA UTARA, tempat kedudukan di KompleksPerkantoran Pemda Kolaka Utara, Desa Ponggiha,Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, ProvinsiSulawesi Tenggara;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Abdur Razak, S.H.
    Dalam Pokok Perkara:1.2sMengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati KolakaUtara Nomor 540/196 Tahun 2014 Tentang Pencabutan Izin UsahaPetambangan Operasi Produksi PT Putra Dermawan PratamaTertanggal 12 Juni 2014;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan BupatiKolaka Utara Nomor 540/196 Tahun 2014 Tentang Pencabutan IzinUsaha Pertambangan Operasi Produksi PT Putra DermawanPratama Tertanggal 12 Juni 2014;Menghukum Tergugat untuk membayar
    Menyatakan batal Surat keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/196Tahun 2014 Tentang Pencabutan izin usaha pertambangan operasiproduksi PT Putra Dermawan Pratama tertanggal 12 Juni 2014;3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat keputusan BupatiKolaka Utara Nomor 540/196 Tahun 2014 Tentang Pencabutan izinusaha pertambangan operasi produksi PT Putra Dermawan PratamaTertanggal 12 Juni 2014;4.
Register : 16-04-2020 — Putus : 15-06-2020 — Upload : 03-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 33 P/HUM/2020
Tanggal 15 Juni 2020 — FRANS MANERY (BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA PROVINSI MALUKU UTARA) VS MENTERI DALAM NEGERI RI;
373267 Berkekuatan Hukum Tetap
  • FRANS MANERY (BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA PROVINSI MALUKU UTARA) VS MENTERI DALAM NEGERI RI;
    FRANS MANERY (BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATENHALMAHERA UTARA PROVINSI MALUKU UTARA), tempatkedudukan di Jalan Kawasan Pemerintahan Nomor 1a Tobelo,Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara;dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Dr. Hendra Karianga, S.H., M.H.
    Utara, (Bukti P.3).
    Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara;IV.
    Daerah Tingkat Il Maluku Utara.
    ProvinsiMaluku Utara;6.
Putus : 27-10-2020 — Upload : 08-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3868/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 27 Oktober 2020 — GUBERNUR SUMATERA UTARA, vs PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (Persero)
907 Berkekuatan Hukum Tetap
  • GUBERNUR SUMATERA UTARA, vs PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (Persero)
Register : 10-01-2022 — Putus : 15-03-2022 — Upload : 22-04-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 43 PK/TUN/2022
Tanggal 15 Maret 2022 — HENDRA SYAHPUTRA SIREGAR, DKK VS KEPALA DESA BATU TUNGGAL KECAMATAN NA.IX-X KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA;
2917 Berkekuatan Hukum Tetap
  • HENDRA SYAHPUTRA SIREGAR, DKK VS KEPALA DESA BATU TUNGGAL KECAMATAN NA.IX-X KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA;