Ditemukan 2824764 data
Urut Berdasarkan
Putus : 18-01-2008 — Upload : 16-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 492K/TUN/2001 Tanggal 18 Januari 2008 — M. BAKHTIAR ; vs. MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
42 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
42 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 21-03-2007 — Upload : 29-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 392K/TUN/2005 Tanggal 21 Maret 2007 — BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN NEGARA ; vs. DAHLAN
93 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
93 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 14-06-2007 — Upload : 18-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 179 K/TUN/2006 Tanggal 14 Juni 2007 — BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK) ; vs. Drs. SUTIDJAB
82 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
82 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
Negeri Sipil (PNS) Guru SD yang telah mengabdi selama 23tahun dan tenaga serta pikirannya sangat dibutuhkan didesanya terlebihPenggugat adalah tulang punggung keluarga yang menghidupi istri dan tigaanaknya dimana satusatunya sumber penghasilan adalah gaji yang diterimasetiap bulan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka adalah terlaluberlebihan Tergugat memberhentikan Pengguagat sebagai Pegawai NegeriSipil (PNS), hal tersebut dinilai terlalu berat dan mengadaada serta tidak sesuaidengan hukum dan
Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Baruyang berisi : Mengangkat kembali Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)dalam Jabatan Guru SD Negeri Ngrancah, Kecamatan Grabag,Kabupaten Magelang ; Menjatuhkan Hukuman Disiplin menurun Pangkat Satu Tingkat lebihrendah untuk paling lama 1 (satu) tahun ;4.
Sutidjab NIP. : 131082957sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Jabatan Guru SD NegeriNgrancah, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang ;b. Menjatuhkan Hukuman Disiplin menurunkan Pangkat Satu Tingkatlebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun ;4.
Pemerintah No. 30 Tahun 1980 hanyamenyatakan jenis hukuman disiplin ringan, sedang maupun berat dan tidakdiatur tentang penjatuhan hukuman berjenjang dan penjatuhan hukumandisiplin dapat dijatunkan langsung hukuman pemberhentian dengan hormatatau tidak dengan hormat tergantung dengan berat atau ringannyapelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil tersebut.
Danpembinaan yang dimaksud bukan sematamata kepada Termohon Kasasiakan tetapi pembinaan yang dimaksud berdasarkan Peraturan PemerintahNo. 30 Tahun 1980 adalah pembinaan kepada Pegawai Negeri Sipil dilingkungan kerja Termohon Kasasi pada khususnya dan bagi PegawaiNegeri Sipil secara keseluruhan/nasional ;Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 179 K/TUN/2006.3.
Putus : 11-01-2007 — Upload : 05-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1840K/PID/2003 Tanggal 11 Januari 2007 — M. Dahril Lubis
39 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
39 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 12-08-2008 — Upload : 02-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 398K/TUN/2007 Tanggal 12 Agustus 2008 — BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK) ; vs. LA ADA
103 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
103 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 03-05-2006 — Upload : 21-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 16P/HUM/2003 Tanggal 3 Mei 2006 — Ir. H. Achmad Mawardi ; Drs. Noor Arifin ; Drs. H. Syahmuddin Abdullah ; Menteri Keuangan Republik Indonesia
71 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
71 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 04-04-2023 — Upload : 03-07-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 739 B/PK/Pjk/2023 Tanggal 4 April 2023 — YAYASAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI BANK
PEMBANGUNAN DAERAH JABAR DAN BANTEN vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
37 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
37 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
YAYASAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI BANKPEMBANGUNAN DAERAH JABAR DAN BANTEN vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
Putus : 06-12-2006 — Upload : 22-12-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 191K/TUN/2005 Tanggal 6 Desember 2006 — MOH. TATA TAOFIK ; BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK)
133 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
133 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 17-11-2008 — Upload : 23-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1267K/Pid/2008 Tanggal 17 Nopember 2008 — JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI
SINGARAJA ; GEDE WITARA
19 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
19 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 14-06-2007 — Upload : 16-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 424K/TUN/2006 Tanggal 14 Juni 2007 — BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK) ; vs. ACHMADSYAH
59 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
59 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 23-03-2006 — Upload : 15-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 113K/TUN/2002 Tanggal 23 Maret 2006 — Drs. Lukas Kwandou ; Kepala Kantor wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Sulawesi Selatan
150 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
150 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 27-01-2009 — Upload : 31-08-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2302K/PID.SUS/2008 Tanggal 27 Januari 2009 — JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JENEPONTO vs. SAKARI Bin H. KAI ; MUSTANG Bin H. BISU, dkk.
33 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
33 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
KAI, terdakwa II MUSTANG BIN H.BISU terdakwa III BAKRI Bin SAKARI dan terdakwa IV BASO Bin MAKASAyang identitasnya sebagaimana tersebut di atas terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersamasama melakukanperlawanan dengan kekerasan terhadap pegawai negeri yang melakukanpekerjaan yang sah yang mengakibatkan kematian ;. Menyatakan Terdakwa SAKARI Bin H.
Selanjutnya, mengenai unsur yang ditujukan kepada seorang pegawainegeri yang melakukan pekerjaannya yang sah atau kepada orang yangmembantu pegawai negeri tersebut karena kewajibannya menurutundangundang Pasal 212 KUHPidana ;Alasannya adalah sebagai berikut :sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 211 dan Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto dalam putusannyatelah mengenyampingkan fakta hukum bahwa Anggota Kepolisian danTNI yang mengaku sebagai korban dalam peristiwa tersebut telahmelakukan
Propam, perihal : penjelasan perkembangan proses hukumKasus Rumbia Jeneponito, tertanggal 3 Juli 2008 (bukti terlampir) ;Dengan demikian, maka keabsahan aparat Kepolisian dalam menjalankantugas pengamanan eksekusi tersebut telah gugur dan unsur MelawanSeseorang Pegawai Negeri Yang Melakukan Pekerjaan Yang Sah samasekali tidak terbukti ;4.
Putus : 12-06-2007 — Upload : 26-02-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 203K/PID/2007 Tanggal 12 Juni 2007 — Hj. Rt. ELLA NURLELA SYATIBI binti SYATIBI
20 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
20 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 06-10-2022 — Putus : 08-12-2022 — Upload : 18-01-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 560 K/TUN/2022 Tanggal 8 Desember 2022 — SRIWIJAYA ARTHA BOGA VS PEGAWAI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA SELATAN;;
53 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
53 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
SRIWIJAYA ARTHA BOGA VS PEGAWAI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA SELATAN;;
Putus : 14-02-2008 — Upload : 17-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 97K/TUN/2006 Tanggal 14 Februari 2008 — SUSILO ; vs. GUBERNUR JAWA TIMUR
118 — 95 — Berkekuatan Hukum Tetap
118 — 95 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 97 K/TUN/2006Tata Usaha Negara atas Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 880/7556/045 tahun 2004 pada tanggal 27 September 2004, sebab Penggugatmemasukkan gugatan ini pada tanggal 21 Februari 2005;Bahwa alasan pertama Tergugat memberhentikan Penggugat adalahbahwa Penggugat terbukti menjadi calo penerimaan calon pegawai negerisipil terhadap 10 (sepuluh) orang pencari kerja.
Sehingga kesan adanya rekayasa terhadap kasus penipuantenaga kerja/calon pegawai negeri sipil dengan tersangka/terdakwa : Sdr.Susilo (in casu : Penggugat) nampak jelas adanya;Bahwa pada tingkat penyidikan sebagai Pelapor adalah : Sdr. SlametMulyono dan Hendro, padahal secara materiil kedudukan Slamet Mulyonodan Hendro adalah sebagai penghimpun dan menerima titipan dana dari 10(sepuluh) orang calon tenaga kerja/calon pegawai negeri sipil yang maumencari kerja di Rumah Sakit Dr. Soetomo Surabaya.
Masingmasingmenerima titipan 5 (lima) orang calon pegawai negeri sipil dengan rincian :Sdr. Hendro menerima titipan 5 (lima) orang, yaitu : Sdr. Eko Pramono, dkkdan Sdr. Slamet Mulyono menerima titipan 5 (lima) orang, yaitu dari SdriYuliana dkk;Bahwa selanjutnya setelah Sdr. Slamet Mulyono dan Sdr. Hendromenerima titipan dari kesepuluh calon pegawai negeri sipil tersebut,kemudian diserahkan kepada Sdr. Susilo (in casu : Penggugat) dan dari Sadr.Susilo diserahkan kepada Sdr.
Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Jawa TimurNo. 880/7556/042 Tahun 2004 tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil tanggal 27 September 2004 atasnama Susilo;3. Memerintahkan kepada Tergugat (Gubernur Jawa Timur) untukmencabut Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 880/7556/042 TahunHal. 4 dari 13 hal. Put.
No. 97 K/TUN/20062004 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PegawaiNegeri Sipil tanggal 27 September 2004;Memulihkan nama baik, mengembalikan hakhak serta kedudukan,harkat dan martabat Penggugat sebagai pegawai negeri sipil daerahPropinsi Jawa Timur di Rumah Sakit Umum Daerah Dr.
Putus : 06-07-2006 — Upload : 09-06-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor Putusan Mahkamah Agung Nomor 327/K/2003 Tanggal 6 Juli 2006 — TRI HARDINI AGUSTINAH ; Vs. BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK)
44 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
44 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 01-07-2014 — Upload : 10-11-2014
Putusan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Nomor 79/Pid.B/2014/PN Slw Tanggal 1 Juli 2014 — - ROSID BIN TARJA
- KARMONO BIN SALIRIN
- EKA RAMDANI BIN SAHRODIN
62 — 14
62 — 14
negeri dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakansuatu tindakan jabatan atau untuk tidak melakukan suatu tindakan jabatan yang sah3 Melawan seorang pegawai negeri didalam pelaksanaan tugas jabatannya yang dilakukansecara sah, atau melawan orangorang yang menurut undangundang diwajibkan untukmemberikan bantuan kepadanya, atau yang oleh pegawai negeri tersebut telah dimintauntuk memberikan bantuannya;4 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersamasama;Menimbang, bahwa terhadap
Unsur memaksa pegawai negeri dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untukmelaksanakan suatu tindakan jabatan atau untuk tidak melakukan suatu tindakanjabatan yang sah;Menimbang, bahwa memaksa merupakan perbuatan berupa permintaan yang tidak akandipenuhi atau ditaati, atau tidak akan bertindak atau tidak bertindak, apabila tidak dipergunakanalat paksa terhadap orang yang dipaksa dan obyek dari paksaan adalah pegawai negeri,sedangkan alat paksa terdiri dari kekerasan atau ancaman kekerasan;Menimbang
Unsur melawan seorang pegawai negeri didalam pelaksanaan tugas jabatannya yangdilakukan secara sah, atau melawan orangorang yang menurut undangundangdiwajibkan untuk memberikan bantuan kepadanya, atau yang oleh pegawai negeritersebut telah diminta untuk memberikan bantuannya;Menimbang, bahwa melawan disini menurut sifatnya bertujuan untuk menghalanghalangi tindakantindakan jabatan dari seorang pegawai negeri, dan melawan ini, dilakukansetelah tindakan pegawai negeri dimulai atau sepanjang tindakan
itu berlangsung, jadi pelakuharus mengetahui bahwa pegawai negeri itu sedang melakukan pekerjaan jabatannya;Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur Ad.3 ini tersusun secaraberurutan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatanperbuatan yang dilarang inimengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup apabila Terdakwa telah terbuktimelakukan perbuatan melawan pegawai negeri didalam pelaksanaan tugas jabatannya yangdilakukan secara sah, atau melawan orangorang yang menurut undangundang
diwajibkan untukmemberikan bantuan kepadanya, atau yang oleh pegawai negeri tersebut telah diminta untukmemberikan bantuannya;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa dansebagaimana telah di uraikan pada unsur Ad. 2 di atas bahwa pada waktu para Terdakwamelakukan ancaman kekerasan terhadap pegawai negeri dari Kepolisian maupun Dishubkominfoyaitu pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2014, sekitar pukul 10.00 Wib, di Desa KalikangkungKecamatan Pangkah Kabupaten
Putus : 01-07-2014 — Upload : 11-11-2014
Putusan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Nomor 80/Pid.B/2014/PN Slw Tanggal 1 Juli 2014 — 1. KARTUBI BIN SUTARJO (ALM)
2. HASAN HARIRI BIN NUR SAID
3. EDI KISWOYO BIN WARYONO
4. MOHAMAD RUDIANTO BIN SUDIRI
5. ASEP WIDJAYANTO BIN SUDARMO
6. ARIYANTO SETIAWAN BIN MUALI (ALM)
7. ACHMAD JAENI BIN SAID
8. VIKI MARANTIKA PUTRA BIN WUSTANTO
50 — 32
50 — 32
VIKI MARANTIKA PUTRA BINWUSTANTO pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2014, sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaktidaknya pada waktuwaktu lain dalam bulan Pebruari 2014, atau setidaktidaknya dalam tahun2014, bertempat di Jalan Raya Banjaran Balamoa Desa Kalikangkung Kecamatan PangkahKabupaten Tegal, atau setidaktidaknya pada tempattempat lain yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Slawi, dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasanmemaksa seorang pegawai negeri untuk menjalankan
Pasal 56 ke1 KUHP, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1 Barangsiapa;2 Memaksa pegawai negeri dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakansuatu tindakan jabatan atau untuk tidak melakukan suatu tindakan jabatan yang sah;3 Melawan seorang pegawai negeri didalam pelaksanaan tugas jabatannya yang dilakukansecara sah, atau melawan orangorang yang menurut undangundang diwajibkan untukmemberikan bantuan kepadanya, atau yang oleh pegawai negeri tersebut telah dimintauntuk memberikan
Unsur melawan seorang pegawai negeri didalam pelaksanaan tugas jabatannya yang dilakukan secara sah, atau melawan orangorang yang menurut undangundangdiwajibkan untuk memberikan bantuan kepadanya, atau yang oleh pegawai negeri tersebut telah diminta untuk memberikan bantuannya;Menimbang, bahwa melawan disini menurut sifatnya bertujuan untuk menghalanghalangi tindakantindakan jabatan dari seorang pegawai negeri, dan melawan ini, dilakukansetelah tindakan pegawai negeri dimulai atau sepanjang tindakan
itu berlangsung, jadi pelakuharus mengetahui bahwa pegawai negeri itu sedang melakukan pekerjaan jabatannya;Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur Ad.3 ini tersusun secaraberurutan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatanperbuatan yang dilarang inimengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup apabila Terdakwa telah terbuktimelakukan perbuatan melawan pegawai negeri didalam pelaksanaan tugas jabatannya yangdilakukan secara sah, atau melawan orangorang yang menurut undangundang
diwajibkanuntuk memberikan bantuan kepadanya, atau yang oleh pegawai negeri tersebut telah dimintauntuk memberikan bantuannya;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimanatelah di uraikan pada unsur Ad. 2 di atas bahwa pada waktu Rosid bin Tarja, Karmono BinSalirin, Eka Ramdani Bin Sahrodin, Rusmato dan Suswoyo melakukan ancaman kekerasanterhadap pegawai negeri dari Kepolisian maupun Dishubkominfo Kabupaten Tegal yaitu padahari Selasa tanggal 25 Pebruari 2014
Putus : 01-07-2014 — Upload : 11-11-2014
Putusan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Nomor 78/Pid.B/2014/PN Slw Tanggal 1 Juli 2014 — KEDAH SUPARMIN BIN WONGSO KARTO
43 — 11
43 — 11
negeri dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakansuatu tindakan jabatan atau untuk tidak melakukan suatu tindakan jabatan yang sah;3 Melawan seorang pegawai negeri didalam pelaksanaan tugas jabatannya yang dilakukansecara sah, atau melawan orangorang yang menurut undangundang diwajibkan untukmemberikan bantuan kepadanya, atau yang oleh pegawai negeri tersebut telah dimintauntuk memberikan bantuannya;4 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersamasama;5 Orang yang melakukan
Unsur melawan seorang pegawai negeri didalam pelaksanaan tugas jabatannyayang dilakukan secara sah, atau melawan orangorang yang menurut undangundang diwajibkan untuk memberikan bantuan kepadanya, atau yang olehpegawai negeri tersebut telah diminta untuk memberikan bantuannya;Menimbang, bahwa melawan disini menurut sifatnya bertujuan untuk menghalanghalangi tindakantindakan jabatan dari seorang pegawai negeri, dan melawan ini, dilakukansetelah tindakan pegawai negeri dimulai atau sepanjang tindakan
itu berlangsung, jadi pelakuharus mengetahui bahwa pegawai negeri itu sedang melakukan pekerjaan jabatannya;Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur Ad.3 ini tersusun secaraberurutan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatanperbuatan yang dilarang inimengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup apabila Terdakwa telah terbuktimelakukan perbuatan melawan pegawai negeri didalam pelaksanaan tugas jabatannya yangdilakukan secara sah, atau melawan orangorang yang menurut undangundang
diwajibkan untukmemberikan bantuan kepadanya, atau yang oleh pegawai negeri tersebut telah diminta untukmemberikan bantuannya;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimanatelah diuraikan pada unsur Ad. 2 di atas bahwa pada waktu Rosid bin Tarja, Karmono BinSalirin, Eka Ramdani Bin Sahrodin, Rusmanto dan Suswoyo melakukan ancaman kekerasanterhadap pegawai negeri dari Kepolisian maupun Dishubkominfo Kabupaten Tegal yaitu padahari Selasa tanggal 25 Pebruari 2014
negeri darikepolisian maupun Dishubkominfo yang saat itu sedang menjalankan tugas jabatannya secara sahkarena dilengkapi dengan surat tugas serta berpakaian dinas dan Rosid bin Tarja, Karmono BinSalirin, Eka ramdani Bin Sahrodin, Rusmanto dan Suswoyo mengetahui, bahwa pegawai negeritersebut sedang menjalankan tugas jabatannya yang dilakukan secara sah, dan oleh karena Rosidbin Tarja, Karmono Bin Salirin, Eka Ramdani Bin Sahrodin, Rusmanto dan Suswoyo telahterbukti melakukan perbuatan melawan pegawai
Register : 11-04-2023 — Putus : 08-08-2023 — Upload : 13-09-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 214 K/TUN/TF/2023 Tanggal 8 Agustus 2023 — HIMPUNAN PEGAWAI UNIVERSITAS SILIWANGI (HIPUSI)., II. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA VS YAYASAN UNIVERSITAS SILIWANGI;;
172 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
172 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
HIMPUNAN PEGAWAI UNIVERSITAS SILIWANGI (HIPUSI)., II. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA VS YAYASAN UNIVERSITAS SILIWANGI;;