Ditemukan 53470 data
118 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
18 — 9
191/Pdt.P/2014/PA.Gtlo
52 — 16
191/Pdt.G/2013/PTA.Smg
PUTUSANNomor : 191/Pdt.G/2013/PTA.SmgBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara tertentupada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusandalam permohonan Cerai Talak perkara antara :Pembanding, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada,Pendidikan SLTP, bertempat tinggal di KabupatenKebumen, semula sebagai Termohon, sekarang disebutPembanding ; 2222 nono ennLAWANTerbanding, umur 69 tahun
MANSHUR. sebagai Hakim Anggota yang berdasarkanPenetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor : 191/Pdt.G/2013/PTA.Smg, tanggal 02 September 2013, telah ditunjuk untukmemeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusantersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbukauntuk umum, pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggotatersebut dan dibantu oleh Hj.
68 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pulaputusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkarapada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepadaNegara;Mengingat Pasal 191
121 — 31
191/Pdt.G/2015/PA.Gtlo
Bahwa setahu saksi orangtua Pengggugat pernah menasehati Penggugatagar rukun dengan Penggugat, tetapi tidak berhasil;Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat telahmembenarkan dan menyatakan tidak keberatan;Bahwa, keterangan satu orang saksi tersebut, Majelis menilai sebagaibukti saksi permulaan dan Penggugat menyatakan sudah tidak sanggupmenghadirkan alat bukti saksi lagi dan atas perintah Ketua Majelis berdasarkanPutusan Sela Nomor 191/Pdt.G/2015/PA.Gtlo. tanggal 20 Mei 2015,
dengan perempuan lain, serta tidak memberikan nafkahwajibnya kepada Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat telahada bukti permulaan dalam perkara ini;Menimbang, bahwa meskipun Penggugat hanya mengajukan satu orangsaksi yang mengetahui keadaan rumah tangganya, bukan berarti Penggugat tidakdapat membuktikan dalil gugatannya dan bukan pula berarti tidak ada alat buktilain yang dapat memenuhi batas minimal pembuktian;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan SelaNomor 191
145 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
11 — 6
191/Pdt.G/2014/PA.Bjb
33 — 7
191/Pdt.G/2012/PA.Gtllo
PUTUSANNomor: 191/Pdt.G/2012/PA.GtloDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaratertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah inidalam perkara cerai talak antara :PEMOHON, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan D3 Perikanan, Pekerjaan TidakAda, Tempat kediaman di Jalan lahudu, KelurahanPadebuolo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo,selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON";LAWANTERMOHON, Umur
,SH., sebagai mediator dimaksud, oleh karena itu berdasarkan Penetapan Ketua MajelisNomor 191/Pdt.G/2012/PA.Gtlo tanggal 7 Mei 2012 ditunjuklah Mediator Djufri BobihuS.Ag., SH. yang akan memediasi Pemohon dan Termohon;Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mendiator, mediasi yang telah dilakukantersebut ternyata tidak berhasil, karena antara Pemohon dan Termohon tetap tidak dapatdirukunkan lagi;Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohonsebagaimana tersebut diatas dengan tambahan
89 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
260 — 128 — Berkekuatan Hukum Tetap
mendapatkan keuntungan, melanggarketentuan dalam Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkarapada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepadaNegara;Mengingat Pasal 191
9 — 3
Nomor 191/Pdt.P/2015/PA.Prg.
PENETAPANNomor 191/Pdt.P/2015/PA.Prg.asl!
Bahwa keduanya tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yangdapat menjadi halangan kawin;Hal 1 dari 6.Pen.No.191/Pdt.P/2015/PA.PRg.4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan pemohon Il tingal bersama dirumah di Malaysia kemudian kembali ke Pinrang pada tahun 2005 dandikaruniai dua orang anak yan bernama ANAK dan ANAK Il;5. Bahwa pernikahan pemohon dan pemohon Il tidak terdaftar pada KantorUrusan Agama karena berkas pemohon dan pemohon Il belum lenkap;6.
pihakpihak untuk mengajukan keberatan bilaada yang merasa keberatan atas permohonan pengesahan nikah ini, namunselama tenggang waktu yang diberikan tersebut sampai saat perkara inidisidangkan tidak ada pihakpihak yang mengajukan keberatan ke PengadilanAgama Pinrang, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan isbat nikahsebagaimana termuat dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan AdministrasiPeradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia Buku II Edisi Revisi2010, telah terpenuhi;Hal 3 dari 6.Pen.No.191
Bahwa Pemohon dan pemohon Il tidak pernah menerima Kutipan AktaNikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanHal 4 dari 6.Pen.No.191/Pdt.P/2015/PA.PRg.Patampanua, Kabupaten Pinrang, karena pernikahan tersebut tidak tercatatpada Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua;6.
Junaedah sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu jugaHal 5 dari 6.Pen.No.191/Pdt.P/2015/PA.PRg.penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yan dihadiri olehpemohon dan pemohon Il.Perincian biaya:12.3.45Hakim,Dra. SatrianihPanitera Pengganti,Dra. Hj. ST. Junaedah Pendaftaran Rp 30.000.Proses Rp 50.000.Panggilan Rp 80.000.Redaksi Rp 5.000,Materai Rp 6.000,Jumlah Rp 171.000,(seratus tujuh puluh satu ribu rupiahHal 6 dari 6.Pen.No.191/Pdt.P/2015/PA.PRg.
55 — 10
191/PidSus/2017/PN Bks
PUTUSANNomor 191/PidSus/2017/PN BksDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acarapemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara Para Terdakwa :1.Nama lengkapTempat lahirUmur/tanggal lahirJenis kelaminKebangsaanTempat tinggalAgamaPekerjaanNama lengkapTempat lahirUmur/tanggal lahirJenis kelaminKebangsaanTempat tinggalAgamaPekerjaanFORMAN MAROJAHAN TAMBUNAN: Balige ;: 22 tahun/ 29 September
Desember 2016;Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN)berdasarkan surat perintah/penetapan oleh :1.Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2016 sampai dengan tanggal 31Desember 2016;Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Januari 2017sampai dengan tanggal 9 Februari 2017;Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2017 sampai dengan tanggal 26Februari 2017 ;Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2017 sampai dengantanggal 17 Maret 2017;Putusan Pidana Nomor 191
/Pid.Sus/2017/PN.Bks Halaman 15.Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejaktanggal 18 Maret 2017 sampai dengan tanggal 16 Mei 2017;Para Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum ;PENGADILAN NEGERI tersebut ;Setelah membaca : Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 191/Pid.Sus/2017/PN.Bkstanggal 16 Februari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ; Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/Pid.Sus/2017/PN.Bks tanggal 20 Februari2017 tentang penetapan hari sidang ;
(lima ratus rupiah);Putusan Pidana Nomor 191/Pid.Sus/2017/PN.Bks Halaman 17Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan berbentuk alternatif yaitu dakwaan Pertama : melanggar Pasal 55 UU RINo. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo.
ADI ISMET, SHKADIM, SH.MHPanitera PenggantiREGIA VICTORIA, SH.MH.Putusan Pidana Nomor 191/Pid.Sus/2017/PN.Bks Halaman 25
386 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
pendapat dalamMajelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguhsungguh tetapi tidaktercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakimsetelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitumenyatakan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Pariaman tersebut:Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan, makabiaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasidibebankan kepada Negara;Mengingat Pasal 191
23 — 12
191/Pdt.G/2012/PTA.Smg.
No.191/Pdt.G/2012/PTA.SmgPUTUSAN Nomor : 191/Pdt.G/2012/PTA.Smg.BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata padatingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalamperkara cerai talak antara : 229 nn nnn nnn nn nnn nn nnn nnn nenaPembanding, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaanPNS, Pendidikan SMA, bertempat tinggal = diKabupaten Grobogan, semula disebut sebagai Termohon sekarang disebut
HINOORSALIM,SH.MH. masingmasing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkanPenetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 11 September2012 Nomor : 191/Pdt.G/2012/PTA.Smg. telah ditunjuk untuk memeriksa danmengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkanoleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terobuka untuk umum pada hariitu juga dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut dan dibantu olehMUDJIANI,SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh
87 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
10 — 4
191/Pdt.G/2011/PA Prg.
P UTUSANNomor 191/Pdt.G/2011/PAPrg.BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadifan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara yang diajukan oleh:PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidlkan D2, pekerjaanGuru Honorer, bertempat tinggal Kabupaten Pinrang, sebagaipenggugat.melawanTERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,pekerjaan tani, bertempat tinggal di
Pengadilan Agama tersebut.Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.Telah mendengar keterangan penggugat.Terah memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh penggugat.TENTANG DUDUK PERKARANYA.Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan ceraitertanggal 5 April 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan AgamaPinrang di bawa register Nomor 191/Pdt.G/2011/PA.Prg tanggal 7 April 2011dengan mengemukakan alasan alasan pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa pada tanggal 24 Desember 2007 penggugat
Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat dantergugat datang menghadap sendiri di persidangan.Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Perma No.1 Tahun 2008 majelishakim tefah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat melalui mediasidan berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 191/Pdt.G/2011/PA Prg tanggal28 April 2011 ternyata mediasi antara penggugat dengan tergugat tidakberhasil.Bahwa seianjutnya ketua majefis membacakan surat gugatan penggugatyang isinya tetap di pertahankan
60 — 2
191/Pid.B/2016/PN Kag
53 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1774 K/PID.SUS/2018Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkarapada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepadaNegara;Mengingat Pasal 191 Ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009
413 — 217 — Berkekuatan Hukum Tetap
Terdakwa danmembatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 224/Pid.Sus/2019/PT DKI tanggal 16 Juli 2019 yang menguatkan putusan Pengadilan NegeriJakarta Utara Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr tanggal 29 April 2019untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini denganamar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkarapada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepadaNegara;Memperhatikan Pasal 191
163 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 253 ayat (1) huruf a UndangUndangNomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perihal apakah benar suatuperaturan hukum tidak diterapbkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umumtersebut ditolak;Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkarapada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepadaNegara;Mengingat Pasal 191