Ditemukan 164394 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Pendidikan nasional Pelaksanaan arbitrase nasional Sistem pendidikan nasional Arbitrase nasional (b)
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 06-05-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 12-01-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 207 K/TUN/2021
Tanggal 22 Juli 2021 — DELITA PAKAYA VS KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI TENGAH;
123 — 112 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DELITA PAKAYA VS KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI TENGAH;
    Menyatakan batal Keputusan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 194/SK72.MP.01.03/X/2019 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Atas NamaDelita Pakaya dkk 5 (lima) bidang terletak di Kelurahan Duyu, KecamatanTatanga, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, Karena Cacat HukumAdministratif, tanggal 18 Oktober 2019, Sepanjang Lampiran Nomor Urut1 (satu) berupa SHM Nomor 02519/Duyu, tanggal 28 November 2008,Halaman 3 dari 6 halaman.
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi TengahNomor:194/SK 72.MP.01.03/X/2019 Tentang Pembatalan Sertipikat HakMilik Atas Nama Delita Pakaya dkk 5 (lima) bidang terletak di KelurahanDuyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, KarenaCacat Hukum Adnministratif, tanggal 18 Oktober 2019, SepanjangLampiran Nomor Urut 1 (satu) berupa SHM Nomor 02519/Duyu, tanggal28 November 2008, Surat Ukur Nomor 2574/Duyu/2019, tanggal
    Duta Dharma Bhakti,sehingga penerbitan keputusan objek sengketa sudah sesuai denganPasal 11 ayat (8) huruf e dan Pasal 24 ayat (7) Peraturan MenteriAgraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian KasusPertanahan;Menimbang, bahwa di samping itu alasanalasan tersebut padahakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaantentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalampemeriksaan pada tingkat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN KIP
Register : 29-09-2021 — Putus : 09-11-2021 — Upload : 14-01-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 436 K/TUN/KI/2021
Tanggal 9 Nopember 2021 — ROBERT SUDJASMIN VS KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI;
399 — 166 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ROBERT SUDJASMIN VS KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI;
    PUTUSANNomor 436 K/TUN/KI/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:ROBERT SUDJASMIN, kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Apartemen Taman Rasuna Unit 0131A,RT. 001 RW. 010, Menteng Atas, Setia Budi, JakartaSelatan, pekerjaan Wiraswasta;Pemohon Kasasi;LawanKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADANPERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,tempat kedudukan di Jalan Sisingamangaraja
    adalah informasi yangdikecualikan di bidang pertanahan, dan yang mempunyai hak untukmemperoleh informasi tersebut adalah nama yang tercantum dalaminformasi tersebut dan pihak lain yang mendapat persetujuan tertulis darinama yang tercantum dalam dokumen tersebut atau instansi yangmemerlukan informasi tersebut untuk pelaksanaan tugasnya; Bahwa ketentuan tersebut di atas selanjutnya diatur lebih lanjut dalamPasal 192 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Menteri NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 04-07-2023 — Putus : 23-10-2023 — Upload : 27-11-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 163 PK/TUN/2023
Tanggal 23 Oktober 2023 — I KETUT DARMA, DKK VS KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BALI;;
70 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • I KETUT DARMA, DKK VS KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BALI;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Tender
Register : 22-06-2022 — Putus : 23-08-2022 — Upload : 05-07-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 400 K/TUN/2022
Tanggal 23 Agustus 2022 — GARUDA NASIONAL diwakili oleh HADIJAH VS POKJA SDA 2 TAHUN 2021 KOTA BIMA
160 — 96 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • GARUDA NASIONAL diwakili oleh HADIJAH VS POKJA SDA 2 TAHUN 2021 KOTA BIMA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 01-10-2021 — Putus : 29-11-2021 — Upload : 22-02-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 441 K/TUN/2021
Tanggal 29 Nopember 2021 — MENTERI AGRARIA TATA RUANG (ATR) KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) DAHULUNYA KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL., II. PT. GUNTUNG IDAMANNUSA;
111 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI AGRARIA TATA RUANG (ATR) KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) DAHULUNYA KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL., II. PT. GUNTUNG IDAMANNUSA;
    MENTERI AGRARIA TATA RUANG (ATR) KEPALABADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN), dahuluKEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, tempatkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 2,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;ll. PT GUNTUNG IDAMANNUSA, tempat kedudukan diSpring Tower 0222, Jalan KL Yos Sudarso, KelurahanTanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan,dan beralamat di Tanjung Simpang, Pelangiran, IndragiriHilir, Riau, yang diwakili oleh Ir.
    Surat Kuasa Khusus Nomor5864/SK/RB/V/2021, tanggal 27 Mei 2021;Termohon Kasasi I, Il;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Agraria TataRuang (ATR) Kepala Badan Pertanahan Nasional
    (dahulu KepalaBadan Pertanahan Nasional) Nomor 52/HGU/BPN/2003 tentangPemberian Hak Guna Usaha atas Tanah Terletak di KabupatenIndragiri Hilir, Provinsi Riau, atas nama PT Guntung Idaman Nusa,seluas 12.547 (dua belas ribu lima ratus empat puluh tujuh) Ha,terletak di Kecamatan Pelangiran, Mandah, dan Gaung, KabupatenIndragiri Hilir, Provinsi Riau, tanggal 26 September 2003;Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut: Surat KeputusanMenteri Agraria Tata Ruang (ATR) Kepala Badan Pertanahan Nasional(dahulu
    Kepala Badan Pertanahan Nasional) Nomor 52/HGU/BPN/2003tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas Tanah Terletak di KabupatenIndragiri Hilir, Provinsi Riau, atas nama PT Guntung Idaman Nusa,seluas 12.547 (dua belas ribu lima ratus empat puluh tujuh) Ha,terletak di Kecamatan Pelangiran, Mandah, dan Gaung, KabupatenIndragiri Hilir, Provinsi Riau, tanggal 26 September 2003;Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat danTergugat II Intervensi mengajukan
    Putusan Nomor 441 K/TUN/2021Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 158/G/2020/PTUN.JKTtanggal 15 Desember 2020;dan mengadili sendiri:1Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasiseluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Agraria TataRuang (ATR) Kepala Badan Pertanahan Nasional (dahulu Kepala BadanPertanahan Nasional) Nomor 52/HGU/BPN/2003 tentang Pemberian HakGuna Usaha atas Tanah Terletak di Kabupaten Indragiri Hilir, ProvinsiRiau, atas nama PT Guntung Idaman
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN KIP
Register : 03-08-2020 — Putus : 01-10-2020 — Upload : 02-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 423 K/TUN/KI/2020
Tanggal 1 Oktober 2020 — KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI VS ANNIE SRI CAHYANI;
462 — 251 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI VS ANNIE SRI CAHYANI;
    PUTUSANNomor 423 K/TUN/KI/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONEISA,tempat kedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 2,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ketut Mangku, jabatanDirektur Penanganan Perkara Tanah dan Ruang, dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor2
    tersebutMahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut dapat dibenarkan, karenaJudex Facti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah keliru dan salahdalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa data informasi publik yang diminta memenuhi ketentuan untukditolak berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1), (2), dan (3) huruf c dan Pasal17 huruf f UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KeterbukaanInformasi Publik dan Pasal 12 ayat (4) huruf i Peraturan Kepala BadanPertanahan Nasional
    Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan InformasiPublik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia,dengan demikian informasi publik yang diminta termasuk informasi yangdikecualikan yaitu salinan warkah yang menjadi dasar penerbitan SertipikatHak Milik Nomor 279/Pondok Jaya, seluas 2.080 M2 atas nama Ir.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 18-08-2023 — Putus : 09-10-2023 — Upload : 15-11-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 459 K/TUN/2023
Tanggal 9 Oktober 2023 — MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL VS INDRARINI SAWITRI, SH;;
173 — 169 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL VS INDRARINI SAWITRI, SH;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 25-11-2022 — Putus : 12-01-2023 — Upload : 27-02-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 644 K/TUN/2022
Tanggal 12 Januari 2023 — LENNY JOHNY LIMBUNAN VS KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI TENGAH;;
52 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • LENNY JOHNY LIMBUNAN VS KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI TENGAH;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 18-06-2019 — Putus : 18-07-2019 — Upload : 26-09-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 337 K/TUN/2019
Tanggal 18 Juli 2019 — BUDIARTO KARIM VS MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI;
263 — 240 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BUDIARTO KARIM VS MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI;
    ., dan kawankawan, kewarganegaraan Indonesia,para Advokat pada Kantor Hukum Lembaga Studi HukumIndonesia (LSHI), beralamat di Jakarta Selatan 12140,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor168/SKLSHI/III/2019, tanggal 4 Maret 2019;Pemohon Kasasi:LawanMENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADANPERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,tempat kedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 2 RT2/RW 1, Selong, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Ketut Mangku, jabatanDirektur Penanganan
    Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Tergugat berupaSurat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 4405/50/XIl, tanggal 7 Desember 2017perihal Penyelesaian Permasalahan Pengadaan Tanah Jalan TolMedanBinjai;3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 15-07-2020 — Putus : 28-09-2020 — Upload : 12-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 410 K/TUN/2020
Tanggal 28 September 2020 — MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL VS PT. CEMERLANG ABADI;
431 — 314 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL VS PT. CEMERLANG ABADI;
    PUTUSANNomor 410 K/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADANPERTANAHAN NASIONAL, tempat kedudukan di JalanSisingamangaraja Nomor 2, Kabayoran Baru, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ketut Mangku, jabatanDirektur Penanganan Perkara Tanah dan Ruang, dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 27/SkuHK.03.02/V1I/2019
    Putusan Nomor 410 K/TUN/2020Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketayang dimohonkan Penggugat;Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan objek sengketaberupa Surat Keputusan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 25/HGU/KEMATR/BPN/III/2019,tentang Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha atas nama PTCemerlang Abadi atas tanah di Kabupaten Aceh Barat Daya, ProvinsiAceh, tanggal 29 Maret 2019, selama pemeriksaan sengketa sedangberjalan,
    sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetapatau ada putusan pengadilan yang mencabuinya;Dalam Pokok Perkara:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;Menyatakan batal atau tidak sah: Surat Keputusan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 25/HGU/KEMATR/BPNI/III/2019,tentang Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha atas nama PTCemerlang Abadi atas tanah di Kabupaten Aceh Barat Daya, ProvinsiAceh, tanggal 29 Maret 2019;Mewajibkan kepada
    Tergugat untuk mencabut: Surat Keputusan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 25/HGU/KEMATR/BPN/III/2019,tentang Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha atas nama PTCemerlang Abadi atas tanah di Kabupaten Aceh Barat Daya, ProvinsiAceh, tanggal 29 Maret 2019;Mewajibkan Tergugat untuk memproses permohonan perpanjangan HakGuna Usaha Penggugat sesuai dengan permohonan Penggugat tanggal11 Juli 2016 dengan menerbitkan Keputusan Pemberian Hak GunaUsaha kepada Penggugat
    Putusan Nomor 410 K/TUN/2020 Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Pemohon Kasasi dahuluPembanding/Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara: Menolak gugatan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat untukseluruhnya atau setidaktidaknya menyatakan gugatan tidak dapatditerima; Menyatakan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BadanPertanahan Nasional tanggal 29 Maret 2019, Nomor 25/HGU/KEMATR/BPNI/III/2019, tentang Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usahaatas nama PT Cemerlang Abadi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 15-01-2024 — Putus : 26-02-2024 — Upload : 19-03-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 54 K/TUN/2024
Tanggal 26 Februari 2024 — SUBIYANTO, SE vs KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA., SATINAH, DKK;;
121 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SUBIYANTO, SE vs KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA., SATINAH, DKK;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 17-05-2022 — Putus : 12-07-2022 — Upload : 19-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 346 K/TUN/2022
Tanggal 12 Juli 2022 — ., Turut Termohon Kasasi : KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KOTA BANDAR LAMPUNG;
78 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., Turut Termohon Kasasi : KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KOTA BANDAR LAMPUNG;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 27-01-2022 — Putus : 22-03-2022 — Upload : 27-04-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 172 K/TUN/2022
Tanggal 22 Maret 2022 — ,MM VS MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL;
166 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ,MM VS MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 22-10-2020 — Putus : 26-11-2020 — Upload : 28-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 172 PK/TUN/2020
Tanggal 26 Nopember 2020 — BRAHMANTYA SAKTI, DKK VS KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DKI JAKARTA;
158 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BRAHMANTYA SAKTI, DKK VS KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DKI JAKARTA;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN KIP
Register : 06-02-2020 — Putus : 26-03-2020 — Upload : 15-04-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 61 PK/TUN/KI/2020
Tanggal 26 Maret 2020 — KEMENTERIA AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL vs FOREST WATCH INDONESIA (FWI);
635 — 359 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEMENTERIA AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL vs FOREST WATCH INDONESIA (FWI);
    PUTUSANNomor 61 PK/TUN/KI/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telahmemutus dalam perkara:KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL, tempat kedudukan di JalanSisingamangaraja Nomor 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ir. Suyus Windayana, M.App.Sc.,jabatan Plt.
    dalamundangundang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebutsecara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yangditerima tanggal 4 Oktober 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkandari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepadaMahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut: Menerima permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon PeninjauanKembali/Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan Kementerian Agraria dan TataRuang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
    Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 26 Maret 2020, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN KIP
Register : 26-01-2022 — Putus : 31-03-2022 — Upload : 25-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 57 PK/TUN/KI/2022
Tanggal 31 Maret 2022 — ANNIE SRI CAHYANI VS KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI;
205 — 114 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ANNIE SRI CAHYANI VS KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 10-06-2021 — Putus : 02-09-2021 — Upload : 12-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 258 K/TUN/2021
Tanggal 2 September 2021 — KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI TENGAH VS DRS. MUSTAKIM, M.SI, DKK;
78 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI TENGAH VS DRS. MUSTAKIM, M.SI, DKK;
    Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah Nomor108/SK72.600/VII/2019 tanggal, 9 Juli 2019 tentang PembatalanSertipikat Hak Milik (SHM) atas nama Made Sukarianta, dankawankawan 18 (delapan belas) bidang terletak di KelurahanTondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi SulawesiTengah karena cacat hukum administratif sesuai lampiran SuratKeputusan Tergugat Nomor 108/SK72.600/VII/2019 tanggal 9 Juli2019 masingmasing atas nama
    Mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Kepala Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah Nomor108/SK72.600/VII/2019, tanggal 9 Juli 2019 tentang PembatalanSertifikat Hak Milik (GHM) atas nama Made Sukarianta, dan kawankawan 18 (delapan belas) bidang terletak di Kelurahan TondoKecamatan Mantikulore Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah karenacacat hukum administratif sesuai Lampiran Surat KeputusanTergugat Nomor 108/SK72.600/VII/2019, tanggal 9 Juli 2019masingmasing atas nama:Drs
    Putusan Nomor 258 K/TUN/2021Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,Putusan Judex Facti sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalampenerapan hukum, dengan pertimbangan:Bahwa objek gugatan adalah Keputusan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 108/SK72.600/VII/2019 tanggal 9 Juli 2019 tentang Pembatalan Sertipikat HakMilik (SHM) atas nama Made Sukarianta
    Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KEPALA KANTORWILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESITENGAH;2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 2 September 2021, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagaiKetua Majelis, bersamasama Dr. H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN KIP
Register : 11-09-2023 — Putus : 12-10-2023 — Upload : 23-11-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 479 K/TUN/KI/2023
Tanggal 12 Oktober 2023 — YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI) vs BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR WILAYAH PROVINSI ACEH;;
99 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI) vs BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR WILAYAH PROVINSI ACEH;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 21-03-2023 — Putus : 20-06-2023 — Upload : 26-07-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 184 K/TUN/TF2023
Tanggal 20 Juni 2023 — MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA VS RAHMAWATI SALAM;;
187 — 146 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA VS RAHMAWATI SALAM;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 25-05-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 21-04-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 235 K/TUN/2021
Tanggal 22 Juli 2021 — KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL., II. ADI GUNAWAN;
73 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL., II. ADI GUNAWAN;