Ditemukan 39642 data
16 — 4
Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada tanggal20 Oktober 2008 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Camplong Kabupaten Sampang dengan status jejaka danperawan sebagaimana ternyata dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :0909/195/X/2018 tanggal 05 Nopember 2018;Halaman 1 dari 10 halaman2. Bahwa, setelah perkawinan Pemohon dengan Termohon telah hidup rukunsebagaimana layaknya suami istri ( ba'da dukhul) namun belum dikaruniaiketurunan :3.
Surat : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0909/195/X/2018 tanggal 05Nopember 2018 yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan AgamaKecamatan Camplong Kabupaten Sampang, fotokopi mana telahdinazegel/ dibubuhi meterai cukup serta telah dicocokkan dan ternyatasesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P;B. Saksi :1.
15 — 1
Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikahdi Kabupaten Musi Rawas pada tanggal 05 Maret 2011, yang tercatat padaKantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kelingi, Kabupaten Musi Rawasdengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 195/45/III/2011 tanggal 14 Maret 2011,Hal 1 dari 10 hal Put. No. 982/Pdt.G/2019/PA.LLG.dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat talik. Waktumenikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;2.
Surat:Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 195/45/III/2011 tanggal 14 Maret 2011bermeterai cukup, cap Pos yang aslinya dikeluarkan oleh PegawaiHal 3 dari 10 hal Put. No. 982/Pdt.G/2019/PA.LLG.Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kelingi,Kabupaten Musi Rawas selanjutnya disebut bukti P.;B.
13 — 0
Putusan No. 1007/Pdt G/2014/PA MtKutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Nomor 195/45/III/2007 tertanggal 26 Maret 2007;. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugatberstatus Perjaka dan dilaksanakan suka sama suka;. Bahwa Tergugat telah mengucapkan taklik talak sesudah berlangsung akadnikah sebagaimana tersebut di dalam Kutipan Akta Nikah;.
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 195/45/III/2007 yang dikeluarkandan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Puger, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur tanggal 26Maret 2007, bukti P.2 ;Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi saksiyaitu :1.
para saksi di muka sidang; TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29Oktober 2013 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Garut, tanggal 29 Oktober2013 Nomor : 2170/Pdt.G/2013/PA.Grt, telah mengemukakan halhal sebagai berikut : 1.Bahwa pada tanggal 19 Agustus 1987, Pemohon dengan Termohon melangsungkanpernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Sukawening, Kabupaten Garut, sebagaimana Kutipan Akta NikahNomor: 195
itu disebabkan oleh sesuatuhalangan yang sah ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohonsupaya bersabar dan mengurungkan niat cerainya dan hidup rukun kembali denganTermohon sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara inidimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetapdipertahankan oleh Pemohon ;Menimbang,bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya,Pemohon telahmengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 195
16 — 11
Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan padatanggal 10 April 2003 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal, (Kutipan Akta NikahNomor : 195/06/IV/2003 tertanggal 11 April 2003);Him. 1 dari 10 him.
Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 195/06/IV/2003 Tanggal 11 April2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanLebaksiu Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen.Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya.
63 — 26
No 700/Pdt.G/2021/PA.UtjKantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kualuh selatan, KabupatenLabuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana tercatat dalamKutipan Akta Nikah Nomor 195/46/IV/2010, yang dikeluarkan oleh KantorUrusan Agama (KUA) Kecamatan Kualuh selatan, Kabupaten LabuhanBatu, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 16 april 2010;Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka sedangkanTermohon berstatus Janda Cerai Mati;Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersamasebagai
Surat:Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 195/46/IV/2010 tanggal 16 April2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) KecamatanKualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara. Buktisurat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan denganaslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;B. Saksi :1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur XX tahun, agama Islam, pekerjaanXXXXX, alamat Jl. XXXXXXXXXX, RT. XXX, RW.
14 — 11
Pengadilan Agama Maros denganregister perkara Nomor 196/Pdt.G/2020/PA.Mrs tanggal 14 April 2020 denganmengemukakan alasanalasan sebagai berikut:1.Bahwa pada tanggal 15 September 2012, bertepatan tanggal 28 Syawal 1433 H.telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yangdilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam.Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) KecamatanTanralili Kabupaten Maros sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No.195
Kemudian gugatan Penggugat dibacakan dan atas pertanyaan Majelis,Penggugat menyatakan berketetapan pada dalildalil gugatannya.Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil gugatannya, Penggugatmengajukan surat bukti berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah 195/02/X/2012, Maros,Putusan Nomor 196/Pdt.G/2020/PA.Mrs Hal. 4 dari 1005 Oktober 2012 yang telah dicocokkan dengan aslinya telah dibubuhi meteraisecukupnya, selanjutnya di beri kode Bukti P.Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut, Penggugat juga
246 — 172
menjadi 2 bidang tanah, masingmasing : SHMNo. 195 seluas: 1.026 M? dan SHM No. 196 seluas : 3.235 M?.. Bahwa Tegrugat (P. M. Lani) kemudian secara tidak Sah Melawan Hakdan Melawan Hukum, menjual tanah milik Penggugat tersebut, kepada :6.a. Sdr. Soemitro Dijoko Oembaran, berdasarkan Surat Pernyatan Tanggal :19 Januari 1989, seharga Rp. 4.500.000, (ic. Akta Jual Beli Nomor : 8/KKU/IV/1983, tanggal : 6 April 1983, Seluas 1.026 M? (SHM.195);6.b. Dan sebidang lagi dijual kepada PT.
Tergugat 3;= Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Pekarangan SoemitroDjoko Oembaran sesuai dengan Sertifikat No. 195 Surat UkurNo. 99/1978 dan juga berbatasan dengan dahulu tanah milikALFRED KRULL beralih ke ALEXANDER ANGI sekarang tanahmilik Tergugat 3 Marcel Fanggidae.= Sebelah Timur dahulunya berbatasan dengan Tanah Milik Sdr.
ke Tergugat 3;= Selebah Bar. r n dengan tanah Pekarangan mitrDjoko Oembaran sesuai dengan Sertifikat No. 195 Surat UkurNo. 99/1978 dan juga berbatasan dengan dahulu tanah milikALRFED KRULL beralih ke ALEXANDER ANGI sekarang tanahmilikTerqugat 3 Marcel Fanggidae. = Sebelah Timur dahulunya berbatasan dengan Tanah Milik Sdr.
SOEMITRO DJOKO OEMBARAN, SESUAI DENGAN SERTIFIKAT NO. 195 SURAT UKUR NO. 99/1978 DAN JUGA DENGAN JALAN MENUJUKE GUDANG MINYAK, sesuai dengan dalil Penggugat pada Petitum Poin3.
dan SHM 196 yaitu tanggal saatTergugat mengusulkan pemecahan SHM No. 15 kepada BPN atau setidaknyatanggal diterbitkannya kedua SHM, atau lebih mundur lagi yaitu setidaknya tanggalTergugat menjualkannya pada orang lain;Bahwa untuk menentukan tanggal tadi perlu dilihat pada tanggal Tergugat mengusulkan pemecahan SHM 15 menjadi SHM 195 dan 196 atau setidaknyatanggal terbitnya SHM 195 dan 196, akan tetapi kedua Sertipikat tersebut tidakmenjadi alat bukti surat olen Para Pihak, sehingga harus dilihat
118 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 536 PK/Padt/201610.11.12.13.14.Bahwa selain ketentuan tersebut di atas juga sebagaimana dalam ketentuanpasal 195 (6) (7) HIR serta pasal 207 dan pasal 208 HIR yang mengaturtentang perlawanan terhadap sita eksekutorial, baik diajukan oleh yangterkena eksekusi/tersita maupun pihak ketiga;Bahwa berdasarkan sebagaimana ketentuan tersebut pada angka 9 dan 10diatas dalam amar putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung RINomor 245 PK/Pdt/2011 tanggal 20 Februari 2012 tidak membatalkanadanya putusan
dalam perkara peninjauan kembalisebagaimana pasal 47 ayat (1) yang berbunyi:(1) Dalam hal Mahkamah Agung mengabulkan permohonan putusanpeninjauan kembali, Mahkamah Agung membatalkan putusan putusanyang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dan selanjutnya,memeriksa serta memutus perkaranya;(2) Mahkamah Agung akan menolak peninjauan kembali yaitu dalam halMahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan itu tidak beralasan;Bahwa selain ketentuan tersebut di atas juga sebagaimana dalamketentuan pasal 195
Sehingga terbukti menurut hukum ParaTermohon Peninjauan Kembali Bukan Pihak Ketiga Yang BerkepentinganUntuk Mengajukan Gugatan Perlawanan;Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 195 ayat (6) HIR gugatan perlawananhanya dapat diajukan oleh pihak ketiga berdasarkan alasan hak milik, yanglengkapnya berbunyi:"Jika hal menjalankan keputusan itu dibantah, dan juga jika yangmembantahnya itu orang lain, oleh karena barang yang disita itu diakunyasebagai miliknya, maka hal itu serta segala perselisinan tentang
Atas dasardimaksud terhadap dalil eksepsi dari Terlawan yang menyatakan bahwaPara Pelawan tidak berkualitas untuk mengajukan gugatan perlawananharuslah ditolak dan dikesampingkan;Bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas adalah kekeliruan hakim dankekhilafan hakim yang nyata di dalam mempertimbangkan eksepsi ParaTermohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pelawan tidak memiliki kualitasuntuk mengajukan gugatan perlawanan, karena:2.1.Berdasarkan ketentuan pasal 195 ayat (6) HIR gugatan perlawananhanya
dalam perkara Peninjauan Kembalisebagaimana Pasal 74 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:(1) Dalam hal Mahkamah Agung mengabulkan permohonan putusanpeninjauan kembali, Mahkamah Agung membatalkan putusan yangdimohonkan peninjauan kembali tersebut dan selanjutnya, memeriksaserta memutus perkaranya;(2) Mahkamah Agung akan menolak Peninjauan Kembali, yaitu dalam halMahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan itu tidak beralasan;Bahwa selain ketentuan tersebut di atas juga sebagaimana dalamketentuan Pasal 195
5 — 3
195/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg
5 — 0
195/Pdt.G/2017/PA.Smdg
9 — 1
195/Pdt.P/2023/PA.Krs
16 — 7
195/Pdt.G/2021/PA.Ba
15 — 5
195/Pdt.P/2014/PA.Mlg
9 — 8
195/Pdt.P/2023/PA.Kng
43 — 29
195/Pdt.G/2022/PA.Kdl
17 — 9
195/Pdt.P/2022/PA.Ktbm
Mariatul Kiptiah binti Maserani
Tergugat:
Abdul Aziz Arief bin Aran Ibak
15 — 0
195/Pdt.G/2018/PA.Kdg
10 — 3
195/Pdt.G/2015/PA.Sel.
8 — 3
195/Pdt.P/2016/PA.Kdl