mengajukan surat permohonannyatanggal 12 Juni 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediridengan Register Perkara Perdata nomor : 216/Pdt.P/2013/PN.Kdr. tanggal14 Juni 2013, telah mengemukakan halhal sebagai berikut :e Bahwa, Pemohon lahir di Kediri pada tanggal : 8 Nopember 1947sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran No. 15/1955 tertanggal : 19Oktober 1955 dari Kantor Catatan Sipil Kota Kediri ;e Bahwa, Pemohon telah memperoleh Kewarganegaraan RepublikIndonesia berdasarkan Keputusan Presiden

Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.177/PWI TAHUN 1981tanggal 5 Desember 1981 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesiaatas nama TAN TJHIANG (DJIONG) TING, yang dikeluarkan oleh SekretarisKabinet Republik Indonesia ;Ditandai sebagai bukti bertanda P 5 ;Bahwa surat surat bukti tersebut berupa foto copy, yang di persidangantelah diperlinatkan surat aslinya untuk dicocokan, setelah dicocokan ternyatacocok dan sesuai dengan aslinya, kecualai bukti surat bertanda P3 berupasurat asli dan

didengar 2 (dua) orangsaksi ,yang setelah disumpah sesuai agamanya selanjutnya memberikanketerangan sebagai berikut :SAKSI : DJIONG TIKe Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak lama, karena saksi adalah kakakPemohon;e Bahwa setahu saksi maksud permohonan Pemohon adalah keinginanPemohon untuk merubah nama kecilnya dari yang semula bernamaTJHIANG (DJIONG) TING untuk dirubah menjadi WIJAYA SAPUTRA ;e Bahwa Pemohon telah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesiaberdasarkan naturalisasi Keputusan Presiden

Demikian pula dalam Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara PendaftaranPenduduk Dan Pencatatan Sipil, di dalam Pasal 65 (1) ditentukan bahwa pencatatanpelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggalkelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatankelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 setelah mendapatkan penetapanPengadilan Negeri ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuanketentuan hukum

diatas, olehkarena anak pemohon tersebut lahir pada tahun 2002 sehingga pencatatan kelahirananak pemohon tersebut telambat lebih dari 1 (satu)) tahun, maka menurut Pengadilanpermohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 27 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006Tentang Adminsitrasi Kependudukan jo pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara PendaftaranPenduduk Dan Pencatatan Sipil, setiap peristiwa

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malanguntuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan ;Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan sebagaimana tersebutdiatas Pemohon telah dapat membuktikan dalildalil permohonannya, makapermohonan Pemohon dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biayayang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon ;Mengingat Undangundang No.23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan, Peraturan Presiden

PAM LYONNAISE JAYA, beralamat di Sentral Senayan , lantai 7, Jl.Asia Afrika No. 8, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh HERAWATIPRASETYO dalam kedudukannya selaku Wakil Presiden Direktur dan memberikuasa kepada TIMUR SUKIRNO, SH.LL.M., HENDRONOTO SOESABDO,SH.LL.M., ANDI YUSUF KADIR, SH.LL.M., M. KENNY RIZKI DAENGMACALLO, SH., TURANGGA HARLIN, SH.LL.M., TOG! PANGARIBUAN,SH.LL.M., ELLRICO PARULIAN SITUMORANG, SH. dan RAY WINATA,SH.LL.M.

MOHAMAD SELIMselaku Presiden Direktur dan memberikan kuasa kepada DANIEL SURYANA,SH.MH, BAMBANG MULYONO, SH. dan MIRANTI AMIRRUDIN, SH.MH.berkantor di Menara Sudirman, lantai 9, Jl. Jend. Sudirman Kv. 60, Jakarta12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. : 014/Aetra/SK/SEL/XI/14 tanggal5 Nopember 2014, selanjutnya disebut TURUT TERBANDING II semulaTURUT TERGUGAT II ;6. PT.

PEMBANGUNAN JAYA, beralamat di Jaya Building 12th Floor, Jl.M.H.Thamrin No. 12, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh TRISNAMULIADI selaku Presiden Direktur PT. Pembangunan Jaya dan SUTOPOKRISTANTO selaku Direktur PT. Pembangunan Jaya dan memberikan kepadaIM ZOVITO SIMANUNGKALIT, SH.MH., ARIEF NUGROHO S, SH. danHENDRA K SEMBIRING, SH.

ljasah MTSNegeri Loano (bukti P.7) lahir di Purworejo pada tanggal 19Oktober 1997;7 Bahwa Pemohon ingin agar tanggal dan tahun lahir anaknya bernama KHUZAIMAHdalam Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dalam bukti P.6) agar dirubah dandisesuaikan dengan tanggal dan tahun lahir dalam kedua ljasah yaitu dalam bukti P.7dan P.8;7 Bahwa menurut Pemohon tanggal dan tahun lahir KHUZAIMAH yang benar adalahyang sesuai dengan ijasah SD dan MTS tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 Peraturan Presiden

PengadilanNegeri Purworejo untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini tanopa materai kepadaDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo dan juga perludiperintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten, untuk mencatat perubahan nama pemohon tersebut denganmembuat catatan pinggir dalam Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran atasnama Pemohon serta merekam dalam database kependudukan sebagaimana ketentuanPasal 93 Peraturan Presiden

dalam undangundang oleh karena itu perbaikan/perubahanamar tidak mengakibatkan ultra petita;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atasbahwapermohonan Pemohon telah dikabulkan dan menurut hukum seharusnya Pemohondibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini, namun oleh karenatelah ditetapbkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Purworejo bahwa perkara ini telahdibebaskan biaya perkaranya, maka biaya perkara ini ditangung oleh Negara;Memperhatikan Pasal 93 Peraturan Presiden

Dan Pasal 32 ayat (2),menyatakan bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu)tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan PenetapanPengadilan Negeri ; nn nnn nn nnn nnn nnn nnn cnn nn mene cnn men nnnnneMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 65 ayat (1) Peraturan Presiden RlNomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pendudukdan Pencatatan Sipil, disebutkan bahwa pencatatan pelaporan kelahiran yangmelampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak

tanggal kelahiran setelahmendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri ; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden RINomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pendudukdan Pencatatan Sipil, disebutkan bahwa setiap peristiwa kelahiran dicatatkan padaInstansi Pelaksana di tempat terjadinya kelahiran;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,maka Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon cukup beralasan danberdasarkan hukum, sehingga sudah sepatutnya

permohonan tersebut dapatGIKA DUNK ~~~ = min mmm nnn nnn ern em aMenimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, makasepantasnya segala biaya yang SUNARDI dalam permohonan ini dibebankankepada Pemohon, yang hingga kini sebesar Rp.191.000,00 (seratus sembilanpuluh satu ribu rupiah); 20+ 202222222 Mengingat dan memperhatikan, Pasal 27 ayat (1), Pasal 32 ayat (2)Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 65 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor

Sedangkandalam ayat (2) ditentukan Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahunsebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri.Demikian pula dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 TentangPersyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, di dalam Pasal 65 (1)ditentukan bahwa pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejaktanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan

kelahiransebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuanketentuan hukum diatas, oleh karena anakpemohon tersebut lahir pada tahun 2011, sehingga pencatatan kelahiran anak pemohon tersebuttelambat lebih dari 1 (satu) tahun, maka menurut Pengadilan permohonan Pemohon cukupberalasan menurut hukum ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 27 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 TentangAdminsitrasi Kependudukan jo pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden

DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedangberjalan ;Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan sebagaimana tersebut di atasPemohon telah dapat membuktikan dalildalil permohonannya, maka permohonan Pemohon dapatdikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yangtimbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon ;Mengingat Undangundang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,Peraturan Presiden

Demikian pula dalam Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara PendaftaranPenduduk Dan Pencatatan Sipil, di dalam Pasal 65 (1) ditentukan bahwa pencatatanpelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggalkelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatankelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 setelah mendapatkan penetapanPengadilan Negeri ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P1,

(2) UU No.23 tahun 2006 tentangAdministrasi kependudukan, maka permohonan dari pemohon harus terlebih dahulumendapatkan penetapan Pengadilan Negeri ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan hukum tersebutdiatas, maka menurut Pengadilan Permohonan dari pemohon cukup beralasan hukum ,dengan demikian permohonan dari pemohon tersebut dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 27 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006Tentang Adminsitrasi Kependudukan jo pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden

Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedangberjalan ;Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan sebagaimana tersebutdi atas Pemohon telah dapat membuktikan dalildalil permohonannya, makapermohonan Pemohon dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biayayang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon ;Mengingat Undangundang No.23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan, Peraturan Presiden

kesalahan,sehingga sekarang Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak paraPemohon tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka permohonanPemohon cukup beralasan dan apa yang diinginkan oleh Pemohon sebagaimanatertuang dalam dalil Permohonannya tersebut ternyata tidak dilarang danmelanggar ketentuan yang diatur dalam Undangundang Republik IndonesiaNomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undangundang Nomor 23 Tahun2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Presiden

Selaparang Gg Alpokat NegarasakahUtara, RT/RW 003/166, Kelurahan Mayura, Kota Mataram yang masih termasukdalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mataram, sehingga Permohonan yangdiajukan oleh Pemohon sudah memenuhi ketentuan pasal 52 UndangundangRepublik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sertaPeraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata CaraPendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;Penetapan

Kutipan AktaKelahiran, yang mencantumkan nama anak para pemohon adalah Claire AureliaSuharyadi diperbaiki menjadi Claire Aurellia Suharyadi;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon tersebutdikabulkan, maka cukup beralasan hukum segala biaya perkara yang timbul akibatpermohonan ini dibebankan kepada para Pemohon;Mengingat akan ketentuan Undangundang Republik Indonesia Nomor 24Tahun 2013 tentang perubahan atas undangundang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden

pembebanan yang dilakukan Terbanding denalasan karena WO yang tercantum di dalam Form E itu telah menyatakan Form Esurat keterangan yang menyatakan bahwa pupuk dan semua bahan baku 100% berasalChina (WO);bahwa Majelis melakukan pemeriksaan berdasarkan data yang ada dalam berkas bancdan keterangan yang disampaikan oleh Terbanding dan Pemohon Banding dapersidangan;bahwa ketentuan dasar dari pada ACFTA adalah Peraturan Menteri Keuangan (PINomor: 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 junto Keputusan Presiden

RI Nomo:Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004 tentang Pengesahan Framework AgreementComprehensive Economic Cooperation between The Association of South East A.Nations and The Peoples Republic of China (Persetujuan Kerangka Kerja MengKerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara NegaraNegara Anggota Asosiasi BangsabatAsia Tenggara dan Republik Rakyat China) (lembaran negara Republik Indonesia Ta2004 Nomor 50);bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor: 48 Tahun 2004 tentang pengessFramework Agreement On Comprehensive

tersebut, negaranegara ASEAN dan China wajib memasegala ketentuan dan persyaratan dalam menerbitkan/mengeluarkan SKA (form E) ydiatur dalam ROO/OCP ACFTA, sehingga walaupun SKA (form E) telah ditandatan,dan diterbitkan oleh pejabat berwenang di negara pengekspor, namun dalam hal ketendan persyaratan dalam penerbitannya tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dROO/OCP ACFTA maka SKA (form E) tersebut tidak dapat dipergunakan wimemperoleh perlakuan tarif preferensi;bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Presiden

keputusan tersebut tetap mempertahankan perhitungan Terbanding.bahwa sesuai Keputusan Terbanding Nomor: KEP1979/KPU.01/2013 tanggal 9 April 2berdasarkan penelitian terhadap dokumen pelengkap pengajuan keberatan yang diajukandisimpulkan bahwa system perdagangan yang dilakukan adalah Third Country Invoicing:bahwa ASEAN Trade In Goods Agreement (termasuk didalamnya ketentuan tenOperational Certification Procedure (OCP) Annex 8 dan Annex 7 Chapter 3) tdiratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Peraturan Presiden

bahwa dari penelitian dokumen yang diterima oleh Terbanding diketahui bahwa tidiberikannya fasilitas preferensi tarif dalam rangka ASEAN Trade In Goods Agreen(ATIGA) karena tidak memberi centang (V) pada kolom 13 PIB dan nama dan ne;penerbit Invoice tidak tercantum pada kolom 7 Form D sehingga diberlakukan tariffMasuk yangberlaku umum (MEN);bahwa ketentuan dasar ASEAN Trade In Goods Agreement (ATIGA) adalah PerattMenteri Keuangan (PMK) Nomor: 208/PMK.011/2012 tanggal 17 Desember 2012 jiPeraturan Presiden

RI Nomor: 2 Tahun 2010 tentang Pengesahan Asean Trade In GcAgreement (Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN);bahwa menurut Peraturan Presiden RI Nomor: 2 Tahun 2010 tentang Pengesahan ASETrade In Goods Agreement (Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN), demelaksanakan kerjasama ATIGA dimaksud disepakati untuk menggunakan Rule of Or(ROO) Form D atau Surat Keterangan Asal Barang Form D, yang diatur secara rinci daOperational Certification Procedures (OCP) for The Rules of Origin of ASEAN TradGoods Agreement

diatur dalamPasal 71 ayat (1), (2), (3) Undangundang Republik Indonesia Nomor 23tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Bagian KesepuluhParagraf 1 Pasal 100 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara PendaftaranPenduduk dan Pencatatan Sipil, sehingga Hakim berpendapatpermohonan yang dimohonkan Pemohon adalah tidak bertentangandengan hukum positif yang belaku;Menimbang, bahwa selanjutnya ditentukan dalam ketentuan Pasal100 Peraturan Presiden

Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentangPersyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilpada pokoknya menyebutkan pembetulan akta pencatatan sipil dilakukanoleh pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD InstansiPelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif PejabatPencatatan Sipil atau diminta oleh Penduduk dan ketentuan Pasal 101Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentangPersyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk

pemohon adalah patut untukdikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Negeri Kendal, maka dalam hal ini PengadilanNegeri Kendal berwenang untuk memeriksa Permohonan Pemohontersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan,maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon;Mengingat, HIR, Undangundang Republik Indonesia Nomor 23tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 24 tahun 2013, Peraturan Presiden

Pasal 4, 5, dan 6 Peraturan Presiden RI Nomor25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil, dan isinya diantaranya menjelaskan identitas diri seseorangHal. 12 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2020/PA.Bknbernama Mawardi dan Rosi Susnilawati yang bertempat tinggal di wilayahKabupaten Kampar.

Pasal 11, 12, 13, dan 14 Peraturan Presiden RI Nomor 25Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil, yang isinya diantaranya menjelaskan bahwa Anak paraPemohon adalah sebagai anak kandung dan bagian dari sebuah keluargamuslim, ayah bernama Pemohon dan ibu bernama Pemohon II, maka Hakimmenilai bukti P.8 merupakan akta autentik yang memiliki kKekuatan pembuktiansempurna dan mengikat serta isinya relevan dengan dalil Pemohon danPemohon Il, oleh karenanya maka

Pasal 11, 12, 13, dan 14 Peraturan Presiden RI Nomor 25Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil, yang isinya diantaranya menjelaskan bahwa Anak adalahsebagai anak kandung dan bagian dari sebuah keluarga muslim, ayah bernamaHal. 14 dari 20 Hal.

Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dalamInstruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 4 diatas, Anak paraPemohon saat ini berstatus gadis dan Calon suami anak para PemohonHal. 16 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2020/PA.Bknberstatus jejaka serta keduanya samasama beragama Islam.

Pasal 15ayat (2) dan Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor1 Tahun 1991;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, Hakim berkesimpulan Anak para Pemohon benarbenar telah mencintaiCalon suami anak para Pemohon dan ingin menikah dengannya serta tidak adahalangan perkawinan antara keduanya bahkan secara fisik, mental, dan sosial,Hal. 17 dari 20 Hal.

Pasal 67 Peraturan Presiden RI Nomor25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil jo. Pasal 5 ayat (1) dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islamdalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, dan diantara isinyamenjelaskan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon secara Islamdan telah dicatatkan di Kantor urusan Agama Kecamatan Delta Pawan.

Pasal 77 dan 83 Kompilasi HukumIslam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang pada pokoknyaPemohon dan Termohon sebagai pasangan suamiisteri wajib saling cintamencintai, saling menghormati, saling setia, saling membantu lahirbathin,Hal. 12 dari 19 Halaman Putusan No. 428/Pdt.G/2019/PA.Ktpserta saling menjaga kehormatan, Termohon sebagai seorang isteriberkewajiban untuk berbakti lahir dan batin kepada suami, menyelenggarakandan mengatur rumah tangga seharihari dengan sebaikbaiknya, dan haltersebut

rukun lagi dalam rumahtangga, oleh karenanya maka permohonan Pemohon pada petitum angka 1dan 2 patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal yang telah dipertimbangkan diatas dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, makasesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg., Hakim dapat mengabulkanHal. 14 dari 19 Halaman Putusan No. 428/Pdt.G/2019/PA.Ktppermohonan Pemohon tersebut dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi HukumIslam dalam Instruksi Presiden

Nomor 1 Tahun 1991 maka Hakim dapatmenetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadapTermohon di depan sidang Pengadilan Agama Ketapang;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2, bahwa Termohonyang kethus dalam bicara dan kurang patuh dan kurang sopan terhadapPemohon maupun keluarga Pemohon, maka Hakim menilai Termohon tidakterbukti berbuat nusyuz, oleh karenanya maka berdasarkan ketentuan Pasal149 huruf a dan b Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang KompilasiHukum

bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 41 dan45 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakimsependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 02 K/AG/2002tanggal 06 Desember 2003 yang menegaskan bahwa sekalipun tidak dituntutoleh istri dalam gugatan rekonpensi, Hakim secara ex officio dapatmembebankan kewajiban mutah dan nafkah iddah kepada bekas suami untukbekas istrinya, sebagaimana juga diatur dalam Pasal 149 huruf a dan bKompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden

PutusanNomor 352/Pat.G/2019/PA.Jprundang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 77 ayat (1)Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam telahterbukti Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu lagi memikul hak dankewajibannya masingmasing untuk mewujudkan rumah tangga yang baik.Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti yang terjadiantara Penggugat dan Tergugat adalah dapat mengakibatkan efek negatif ataumudharat bagi semua pihak, bahkan tidak mustahil rumah

PutusanNomor 352/Pat.G/2019/PA.Jprpasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi HukumIslam, ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak, maka Majelis Hakimtelah memperoleh cukup alasan untuk mengabulkan gugatan PenggugatMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat patutuntuk dikabulkan.Menimbang, bahwa perceraian dalam perkara

ini adalah talak yangdijatunkan oleh Pengadilan Agama, maka perkara diputus dengan talak satubain shugraTergugat terhadap Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 119huruf (c ) Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi HukumIslam di Indonesia.Menimbang, bahwa adapun mengenai tentang hak hadhanah Penggugatdan Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut.Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 66 ayat (5) dan pasal 86 ayat (1)Undangundang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan

Dalam hal ini Pengadilan/Majelis Hakim yangmemeriksa dan memutus perkara ini dalam menentukan siapa yang palingberhak terhadap pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat tersebut,berpedoman kepada hukum Islam dan hukum positif yang berlaku.Menimbang, bahwa selama ini antara Penggugat dan Tergugat belumpernah bercerai, berdasarkan pasal 119 ayat 1 Intruksi Presiden Nomor 1 tahun1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka talak yang akandijatunkan Pengadilan Agama Jayapura adalah talak satu

PutusanNomor 352/Pat.G/2019/PA.JprMenimbang, bahwa perceraian dalam perkara ini adalah talak yangdijatunkan oleh Pengadilan Agama dan selama ini Penggugat dan Tergugatbelum pernah bercerai, maka perkara diputus dengan talak satu bain shugraTergugat terhadap Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 119 ayat 2huruf (c) Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi HukumIslam di Indonesia.Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa dibidangperkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pada pasal

Balai Pustaka(Persero) sebagai pelaksana pengadaan buku, sehingga bertentangan denganPasal 9 ayat (3) hurufb dan Pasal 17 ayat(1) Keputusan Presiden Nomor 80Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / JasaPemerintah ; Bahwa selanjunya Terdakwa mengetahui dengan menanda tangani dalamkonirak Nomor: 050/744/2004 senilai Rp.21.996.088.085,00 (dua puluh satumilyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan puluh delapan ribudelapan puluh lima rupiah) untuk pengadaan buku utama atau

teks wajibsebanyak 849.130 buah, terdiri dari buku untuk SD/MI sebanyak 452 buah,SMP/MTs sebanyak 242.669, SMA/MA sebanyak 115.808 buah dan SMKsebanyak 37.876 buah, tanpa melalui negosiasi harga dan Terdakwa selakupengguna barang tidak pernah membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS),sehingga bertentangan dengan Pasal 9 ayat (3), Pasal 13 ayat (1) dan Bab IIA.4. b. 2) Lampiran Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang PedomanPelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Bahwa setelah PT.

Balai Pustaka (Persero) sebagai pemenang penunjukanlangsung dengan harga kesepakatan Rp.21.996.088.085,00 (dua puluh satumilyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan puluh delapan ribu delapan puluh lima rupiah);8) Menandatangani Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi harga; 9) Mengusulkan persetujuan penetapan harga pengadaan buku kepadapengendali kegiatan; padahal kenyataannya panitia pengadaan tidak pernah melaksanakantugasnya sebagaimana dalam pasal 10 ayat (5) Keputusan Presiden Nomor80

Putra Ikhsan Pramudita (PIP) juga menyerahkan kepada percetakanpercetakan lainnya sehingga bertentangan dengan Pasal 11 ayat (1) huruf bKeputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;Bahwa sesuai dengan kontrak nilai pengadaan buku adalah sebesarRp.21.996.088.085,00 (dua puluh satu milyar sembilan ratus sembilan puluhenam juta delapan puluh delapan ribu delapan puluh lima rupiah), tetapi dalamfaktanya hanya dibayarkan sebesar Rp.18.000.000.000,00

Balai Pustaka (Persero) sebagai pemenang penunjukanlangsung dengan harga kesepakatan Rp.21.996.088.085,00 (dua puluh satumilyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan puluh delapanribu delapan puluh lima rupiah); 8) Menandatangani Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi harga; 9) Mengusulkan persetujuan penetapan harga pengadaan buku kepadapengendali kegiatan; padahal kenyataannya panitia pengadaan tidak pernah melaksanakan tugasnyasebagaimana dalam pasal 10 ayat (5) Keputusan Presiden Nomor

Presiden bagi menteri/pimpinan lembaga dan kepala daerah;b. Menteri/pimpinan lembaga bagi pejabat di lingkungannya;c. Kepala daerah bagi pejabat daerah; dand.

Atasan langsung dari Pejabat Pemerintahan;Bahwa merujuk Pasal 42 ayat (3) huruf a UndangUndang No. 30 Tahun 2014Tentang Administrasi Pemerintahan di atas maka atasan pejabat atau kepaladaerah merupakan Presiden;Bahwa Pasal 42 ayat (3) huruf a UndangUndang No. 30 Tahun 2014 TentangAdministrasi Pemerintahan jo Pasal 129 ayat (3) UndangUndang No. 5 Tahun2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dapat dimaknai atasan pejabat yangberwenang menghukum ialah Presiden;Bahwa Penggugat telah pernah mengajukan gugatan

PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPTmadya, dan JF ahli utama; ataub.

P14;Resi Pengiriman Dokumen yang ditujukan kepada Presiden RepublikIndonesia tanggal 22 Maret 2019, selanjutnya disebut........

selaku pemegang kekuasan tertinggi pembinaan PNS berwenangnmenetapkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian PNS;(2) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan,pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada:a.

Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011 telah menetapkan jenis dan hierarkiperaturan perundangundangan yang terdiri atas:1) UndangUndang Dasar 1945;2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;3) UndangUndang/Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang;4) Peraturan Pemerintah;5) Peraturan Presiden;6) Peraturan Daerah Provinsi; dan7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.b.

Pasal 27 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018tentang Jaminan Kesehatan (untuk selanjutnya disebut Perpres82/2018); dand.

Peraturan Presiden;f. Peraturan Daerah Provinsi; dang.

Tergugat dalam melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) huruf aPeraturan Presiden Nomor 82/2018 dilakukan dengan caramenafsirkan secara gramatikal dan sistematis sehingga terdapatpenafsiran sebagai berikut:a. Penafsiran gramatikal, dalam suatu susunan kalimat BahasaIndonesia dikenal adanya kalimat utama dan kalimat penjelas(khusus) yakni:1) Kalimat utama adalah kalimat yang berisi pokok pikiran utamaatau ide pokok utama dan menjadi dasar untukmengembangkan paragraf.

Dalam UUHalaman 51 dari 61 halaman Putusan Nomor. 138/G/2020/PTUN.BDG40/2004 Pasal 21 ayat (1) diamanatkan bahwa pekerja yang mengalami PHKberhak mendapat penjaminan maksimal 6 bulan, itu yang memang diturunkandalam Peraturan Presiden 82/2018 pasal 27 yang menyebutkan bahwapenjaminan itu diberikan dengan 4 kriteria:1.

Nomor 16 Tahun1994 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yangkemudian dirubah berdasarkan :dikerjakan proyek : Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1995 Tentang Perubahan AtasKeputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Perubahan AtasKeputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 Tentang PelaksanaanAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebagaimana Telah DiubahDengan Keputusan Presiden

Nomor 24 Tahun 1995; Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1999 Tentang Perubahan AtasKeputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 Tentang PelaksanaanAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebagaimana Telah BeberapaKali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1997; Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil gugatan Penggugat, pada saat Proyek : Perhubungan dan Penanganan Jalan Kabupaten/Kota (P2 JKK)Tahun Anggaran 2002/2003 berupa Pekerjaan : PENIMBUNAN BADANJALAN DAN PEMBUATAN TALUD Ruas Jalan

LARURUJalandermaga TPI, dan Ruas Jalan H.LARURUJalan SUNU, berdasarkan : SuratPerintah Kerja Sementara Nomor : 601/967.VI /SPMKS/P2 JKK/2002; Halaman 52 dari 59 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 4/Pdt.G/2016/PN KkaPada saat itu berlaku peraturan yaitu : Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun2000 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa InstansiPemerintah; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (8), ayat(4), ayat (5), dan ayat (14) Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 TentangPelaksanaan

Nomor 24 Tahun 1995Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 TentangPelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, ketentuan Pasal 21 ayat(5) dalam Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994, disempurnakan sehinggamenjadi : Pengadaan langsung adalah pelaksanaan pengadaan barang/jasa yangdilakukan di antara rekanan yang termasuk perusahaan golongan ekonomi lemahtanpa melalui pelelangan umum atau pelelangan terbatas atau pemilihan langsung;mrnnann Menimbang, bahwa berdasarkan

Pasal 12 Keputusan Presiden Nomor 18Tahun 2000 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa InstansiPemerintah, menyatakan bahwa: 1.

HDTD,berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 17, Kota Medan, dalamhal ini diwakili oleh Jhonny Pardede selaku Presiden Direkturmemberi kuasa kepada Ojak Nainggolan, S.H., M.H, Robert Sihotang,S.H.,M.Hum. dan Hengki Silaen, S.H, Para Advokat pada KantorHukum OJAK NAINGGOLAN, S.H, M.H & REKAN, berkantor diJalan Kejaksaan Nomor 180/P1, Lt.

diajukan sebagai Bukti P7);Bahwa Surat Presiden Komisaris dimaksud di atas tidak direspon sama sekali olehDirektur Umum ataupun HRD PT.

Pasal 167 ayat (5) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003Penggugat memohon hakhak pensiun;(akan diajukan sebagai Bukti P9);Bahwa surat Penggugat ini juga tidak pernah direspon oleh Tergugat;10 Bahwa atas pemberian Surat Peringatan I dari Manager DTIC Berastagi kepadaPenggugat tertanggal 12 Desember 2013, maka kemudian tanggal 16 Desember2013 Presiden Komisaris PT.

Napitupulu, M.M., yangmenyampaikan bahwa sejak tanggal 9 Desember 2013 sampai sekarang,Penggugat tetap hadir bekerja sebagai Urusan Umum (General Affair) di kantorDewan Komisaris atas perintah Presiden Komisaris, sehingga ketidak hadiranPenggugat di Berastagi bukan karena mangkir atau absen yang dapat diberikanSurat Peringatan.

HDTI Sdri.Arlince Pardede untuk membatalkan keputusannya memindahkan Penggugatbeserta beberapa karyawan lainnya ke DTCI Berastagi;Bahwa walaupun telah ada surat resmi dari Presiden Komisaris Ibu MarryPardede kepada Direktur Umum Cq. Koordinator HRD PT.

Foto copy Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia mengenaiKewarganegaraan atas nama ONG KA GAN diberi tanda P.5;Menimbang, bahwa seluruh surat bukti yang diajukan oleh Pemohontelah dicocokan dengan aslinya di persidangan, dan ternyata sesuai dan jugatelah diberi materai cukup sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yangsah;Halaman 1 Penetapan No.1 14/PDT.P/2016/PN.KdrMenimbang, bahwa selain mengajukan buktibukti tertulis untukmenguatkan dalildalil permohonanannya, maka Pemohon juga telahmengajukan

, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonadalah sebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan buktibukti tertulis di atas danketerangan saksisaksi serta dihubungkan dengan keterangan Pemohon, makadiperoleh faktafakta sebagai berikut : Bahwa benar, pemohon lahir di Kediri tanggal 22 April 1956 dengan namaKA GAN sebagaimana Kutipan Kelahiran No.139/1956 tertanggal 17 Mei1956 (bukti P.4); Bahwa benar, pemohon sudah mendapatkan kewarganegaraan RepublikIndonesia sesuai dengan Keputusan Presiden