Pasal 143 ayat(2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patutuntuk menghadap di persidangan akan tetapi tidak datang menghadap dan tidakpula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya sertaketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

., maka alat bukti tersebut dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugatserta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden RINomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakantelah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Penggugat dan Tergugatadalah pasangan suami isteri;Menimbang, bahwa untuk bercerai dengan Tergugat, Penggugatmendasarkan gugatannya pada dalil bahwa sejak pertengahan bulan Agustus2010 saat itu Penggugat

Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RINomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa meskipun dalam setiap persidangan Majelis Hakimtelah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumahtangganya dengan baik akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap padapendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakimberkesimpulan bahwa rumah tangga yang demikian tidak dapat dipertahankanlagi dan mustahil bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud

Pasal 3Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugattetap dipertahankan, hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besarkepada Penggugat karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan untukmembentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah dan rahmahsebagaimana Firman Allah dalam Surah Ar Ruum ayat : 21 sebagai berikut :Artinya : Dan di antara tandatanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmuisteriisteri

Undang undang Republik IndonesiaNomor 50tahun 2009;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2~ yaitufotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan suatu buktisurat yang autentik , ternyata Penggugat berdomisili diWilayah Hukum Pengadilan Agama Bangko, maka berdasarkanpasal 73 ayat (1) Undang undang Republik Indonesia Nomor 7Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang undangRepublik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang undangRepublik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, jo. pasal 132 ayat1 Instruksi Presiden

merasa tentram kepadanya,' dandijadikan diantara kamu rasa kasih dan sayang sesungguhnyapada yang demikian itu benarbenar terdapat tanda tandakaum yang berfikirMenimbang, bahwa tujuan dan maksud perkawinansebagaimana yang tercantum pada pasal 1 Undang undangRepublik IndonesiaNomor 1 tahun 1974 Perkawinan ialahikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorangwanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluargayang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esajo. pasal 3 Instruksi Presiden

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun1991 tetang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangantersebut di atas, maka Mbajelis Hakim berkesimpulan telahterdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan petitum keduagugatan Penggugat tersebut, oleh karena itu Mbijelis Hakimmenjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadapPenggugat;Menimbang, bahwa perceraian dalam perkara ini adalahtalak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka perkaradiputus dengan

talak satu bain shughra Tergugat' terhadapPenggugat sebagaimana diatur dalam pasal 119 ayat 2 huruf cInstruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991tetang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang undangRepublik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telahdiubah dengan Undang undang Republik Indonesia Nomor 3tahun 2006 dan Undangundang Republik Indonesia Nomor 50Tahun 2009 jO. pasal 35 Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 9 tahun 1975 Majelis Hakim memandang

Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukandan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentangPersyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, yangmana penggunaan dari penetapan Pengadilan Negeri tersebut tidak hanyaterbatas pada perubahan dalam Kutipan Akta Catatan Sipil, Kutipan AktaPerkawinan, Kartu Keluarga, namun juga meliputi dokumen administrasi lainnyaHal 7 dari 13 halaman Penetapan No.

Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maupunPeraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentangPersyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil samasama menjelaskan bahwa untuk akta yang mengalami kesalahantulisredaksional, prosedur yang dilakukan adalah dengan cara pembetulan yangdilakukan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta,oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan

Selanjutnyadijelaskan dalam Pasal 101 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25Tahun 2008 yang menyebutkan: Pembetulan akta pencatatan sipilsebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (3), dilakukan oleh PejabatPencatatan Sipil dengan tata cara:1. Mengisi dan menyerahkan formulir pembetulan akta pencatatan sipildengan melampirkan dokumen dimana terdapat kesalahan tulisredaksional dan menunjukkan dokumen autentik yang menjadipersyaratan penerbitan pencatatan sipil;2.

Nomor 24 Tahun 2013tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan maupun Peraturan Presiden Republik IndonesiaNomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara PendaftaranHal 10 dari 13 halaman Penetapan No. 96/Pdt.P/2019/PN Skh.Penduduk Dan Pencatatan Sipil, maka Kantor Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Sukoharjo yang merupakan satuan kerja yang melaksanakanpencatatan kelahiran dan kematian, harus melakukan pembetulan terhadapkesalahan redaksional

Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor Tahun 1991 Tentang KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa untuk bercerai dengan tergugat, penggugat dalamgugatannya mengemukakan dalildalil yang pada pokoknya bahwa rumah tanggapenggugat dan tergugat sudah tidak rukun sejak awal Nopember 2010 karena seringterjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat berkata kasar apabilamarah, selain itu tergugat malas mencari kerja sehingga keuangan

gugatan penggugattersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antarapenggugat dengan tergugat;Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya penggugat telahmengajukan bukti P berupa akta yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yangsah menurut hukum sebagai suatu akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285R.Bg., maka alat bukti tersebut dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, serta denganmemperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden

Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia dan kekaltidak dapat terwujud;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka perselisihanpenggugat dan tergugat telah dapat dikategorikan perselisihan terus menerus yangsudah tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena itu gugatan penggugat tersebut telahmemenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 UndangUndang Nomor Tahun 1974 jo.

Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara penggugat dan tergugat tetapdipertahankan, sementara antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan dantelah berpisah tempat selama dua tahun lebih, hanya akan mendatangkan mudharatyang lebih besar kepada penggugat dan hal tersebut merupakan larangan Allahsebagaimana firman Allah dalam Alquran Surah alBaqarah ayat 231 sebagaiberikut :Artinya:" Dan janganlah kamu (para

tidak tercatatpada Kantor Urusan Agama setempat, Ssementara pemohon dengan pemohonI Sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk keperluan penerbitan bukunikah dan digunakan untuk mengurus kartu keluarga dan akta kelahiran anakserta untuk keperluan hukum lainnya.Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjutpermohonan para pemohon, terlebin dahulu@ majelis Hakim akanmempertimbangkan legalitas formal para pemohon mengajukan permohonanini dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Instruksi Presiden

yang berhakmengajukan isbat nikah ialah suami atau isteri, anakanak mereka, wali nikahdan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, oleh karena parapemohon adalah merupakan pasangan suami isteri yang memohon agarperkawinannya disahkan, maka majelis hakim berpendapat bahwa parapemohon memiliki /egal standinguntuk mengajukan perkara permohonan a quo.Menimbang, bahwa secara yuridis permohonan para pemohon tentangpermohonan Isbat Nikah mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Instruksi Presiden

Pasal 4, Pasal 5 ayat (1)dan (2) dan Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.Hal. 6dari 11Hal. Penetapan No.311/Pdt.P/2021/PA.

Maksud atau alasan permohonan tersebutdisebutkan secara spesifik dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e)Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islamsebagai alasan yang dibolehkan menurut hukum untuk mengajukanpermohonan pengesahan nikah.Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perkawinan pemohon denganpemohon Il, fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa dalam perkawinantersebut sudah ada mempelai lakilaki dan mempelai perempuan, ada walinikah bagi mempelai perempuan,

Pasal 7 ayat(1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa bukti P2 berupa fotokopi yang memuat keteranganperihal identitas dan status kependudukan Pemohon yang beragama Islam danbertempat tinggal di wilayah jurisdiksi hukum Pengadilan Agama Sampang;Menimbang, bahwa bukti P1 dan bukti P2 telah dinazegelen dan telahdicocokkan serta sesuai dengan aslinya, maka buktibukti Surat tersebut secaraformal dan materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik

telah dilakukan namun gagal bahkanantara Pemohon dengan Termohon sudah hidup berpisah tempat kediaman hinggasekarang;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil permohonan Pemohonsebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon dan Termohon sebagai suami istrisudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya yang luhur untuk menegakkan rumahtangga yang menjadi sendi dasar dari suSunan masyarakat sebagaimanadikehendaki Pasal 33 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.Pasal 77 ayat (2) Instruksi Presiden

danpertimbangan majelis yang lafalnya sebagai berikut:lool 9 Wlasll Ue ule prio awArtinya: menolak (menghindari) kerusakan lebih didahulukan dari padamendapatkan (mendatangkan) kemaslahatan (kebaikan).Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon sebagai suami istri tidakberhasil menegakkan rumah tangganya, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkankehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimanadikehendaki Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.Pasal 3 Instruksi Presiden

Pasal 116 huruf (f)Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, olehkarenanya tuntutan Pemohon pada petitum angka (2) dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Sampang harus mengirimkansalinan penetapan ikrar talak dan atau data perceraian kepada pegawai pencatatnikah setempat sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 ayat (1) dan (2)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UndangUndang Nomor3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

diajukan olehPemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan yang diajukan olehPemohon tersebut adalah memohon Penetapan Pengadilan Negeri JakartaUtara untuk melakukan perubahan nama Pemohon yang tertulis pada KutipanAkta Kelahiran Nomor 08/U/JP/2002 tanggal 1 April 2002 (bukti bertanda P3)tertulis HRITHIKA lahir di Jakarta pada tanggal 2 Januari 2002 diubah menjaditertulis HRITHIKA SURESH KHIANI;Menimbang, bahwa dalam Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden

makapetitum angka 2 permohonan Pemohon dikabulkan dengan perbaikanredaksional yang berbunyi : Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohonuntuk melakukan perubahan nama Pemohon yang terdapat di dalam KutipanAkta Kelahiran Nomor 08/U/JP/2002 tanggal 1 April 2002, yang semula tertulisHRITHIKA, menjadi tertulis HRITHIKA SURESH KHIANI;Menimbang, bahwa oleh karena bukti P3 berupa foto copy Kutipan AktaKelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil, maka sesuai denganketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden

Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk DanPencatatan Sipil, maka untuk pencatatan perubahan nama dimaksud sesuaipermohonan ini maka wajib dilaporkan oleh penduduk sendiri (Pemohon)kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil(bukti bertanda P3) dalam hal ini Kantor Suku Dinas Kependudukan DanPencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara paling lambat 30 (tiga puluh)hari sejak diterimanya

salinan Penetapan Pengadilan Negeri;Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan makaPemohon di hukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalampemeriksaan perkara ini yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amarPenetapan dibawah ini;Mengingat, ketentuan Pasal 52 jo Pasal 59 ayat (1) UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 93 ayat(1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan

Pasal 7 ayat (1)Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;Hal. 5 dari 10 hal. Put.

telah dilakukan namun gagalbahkan antara Pemohon dengan Termohon sudah hidup berpisah tempat kediamanhingga sekarang;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil permohonan Pemohonsebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon dan Termohon sebagai suami istrisudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya yang luhur untuk menegakkan rumahtangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat sebagaimanadikehendaki Pasal 33 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.Pasal 77 ayat (2) Instruksi Presiden

majelis yang lafalnya sebagai berikut:Cellecnall Gila (cle arde as Licll 5 53Artinya: menolak (menghindari) kerusakan lebih didahulukan dari padamendapatkan (mendatangkan) kemaslahatan (kebaikan).Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon sebagai suami istri tidakberhasil menegakkan rumah tangganya, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkankehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimanadikehendaki Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.Pasal 3 Instruksi Presiden

Pasal 116 huruf (f)Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, olehkarenanya tuntutan Pemohon pada petitum angka (2) dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Sampang harusmengirimkan salinan penetapan ikrar talak dan atau data perceraian kepada pegawaipencatat nikah setempat sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 ayat (1) dan(2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diaturdalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;O Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokokPemohon mengajukan permohonan perceraian pada perkara ini adalahkarena sejak dari awal pernikahan rumah

Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 TentangHal. 7 dari 13 Hal. Put. Perkara No 709 /Pdt.G/2017 /PA Jmb.Kompilasi Hukum Islam mengenai pemanggilan pihakpihak berperkara, telahterpenuhi.

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akanhidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua pasal dalam duaperaturan perundangundangan di atas dapat dipahami bahwa ada 2 (dua)unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimanadimaksud huruf f tersebut, yaitu antara suami istri terus menerus terjadiHal. 9 dari 13 Hal. Put.

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatanperceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturanperundangundangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagiMajelis Hakim mengenai sebabsebab perselisihan dan pertengkaran tersebutdan setelah mendengar pihak keluarga serta orangorang yang dekat dengansuami istri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari alat bukti tertulis "P.1" faktadari keterangan saksi

Pasal 134Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dandalildalil syarak jis.

dan meninggalkan 1 (satu) orang suami bernama Pemohon (Pemohon 1) dan 3 (tiga) orang anak kandung, yaitu P (anak perempuankandung), Pemohon II, agama Islam, P Ill (anak lakilaki kandung), agamaIslam dan Pemohon IV, (anak perempuan kandung), Pemohon Ill, agamaIslam;Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Para Pemohon pada angka 2,yaitu agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almh (Pewaris),Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf a Instruksi Presiden

diubah beberapa kali dan kedua dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009, sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Ketua MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang PemberlakuanBuku Il Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi RevisiTahun 2014, halaman 59, yang menyatakan apabila terjadi sengketa di bidangkewarisan yang pewarisnya beragama Islam, maka ditetapkan hukumnya diPengadilan Agama berdasarkan hukum Islam;Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf b Instruksi Presiden

Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan ahliwaris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungandarah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidakterhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;Menimbang, bahwa adapun halangan menjadi ahli waris tersebutsebagaimana diatur dalam Pasal 173 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan: Seorangterhalang menjadi ahli waris apabila

dengan putusan Hakim yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena: a dipersalahkan telahmembunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris,dan b dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwapewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukum 5 tahunpenjara atau hukuman yang lebih berat;Menimbang, bahwa dalam Pasal 174 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan pula:Ayat (1) Kelompokkelompok

hukum yang menyatakan Pewaris (Almh) wafatpada tanggal 16 Juli 2019 karena sakit, ia beragama Islam, dan meninggalkan1 (Satu) orang suami bernama Pemohon (Pemohon 1) hubungan perkawinan,dan 3 (tiga) orang anak kandung, hubungan darah yaitu P (anak perempuankandung), Pemohon Il, agama Islam, P Ill (anak lakilaki kandung), agamaIslam, Pemohon IV, (anak perempuan kandung), Pemohon Ill, agama Islam,dihubungkan dengan ketentuan yang terdapat dalam 171 huruf a dan b, Pasal173 serta Pasal 174 Instruksi Presiden

Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diaturdalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukangugatan perceraian dalam perkara ini adalah karena tidak ada lagikeharmohisan dan persesuaian

dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanyayang sah, meskipun menurut Relaas Panggilan Nomor2800/Pdt.G/2019/PAMdn. bertanggal 20 Desember 2018 dan 21 Januari 2019, Tergugat telahdipanggil secara resmi dan patut, dan Tergugat tidak pula mengemukakanalasan yang sah atas ketidak hadirannya tersebut, maka ketentuan yangterdapat dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentangPelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.Pasal 138 Instruksi Presiden

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akanhidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatanperceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturanperundangundangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagiMajelis Hakim mengenai sebabsebab perselisihan dan pertengkaran tersebutdan setelah mendengar pihak keluarga serta orangorang yang dekat dengansuami istri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari alat bukti tertulis "P." fakta dariketerangan saksi

Pasal 134Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dandalildalil syarak jis.

Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diaturHal. 7 dari 14 Hal. Put.

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akanhidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatanperceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturanperundangundangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagiMajelis Hakim mengenai sebabsebab perselisihan dan pertengkaran tersebutdan setelah mendengar pihak keluarga serta orangorang yang dekat dengansuami istri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil gugatan Penggugat,dihubungkan dengan fakta dari alat

Pasal 134Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dandalildalil syarak jis. Pasal 149 ayat (1) RBg di atas, dan apabila dinubungkanHal. 12 dari 14 Hal. Put.

Perkara No.156/Pdt.G/2019/PA.MLpula dengan Pasal 113, 114, dan 119 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa gugatanperceraian merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan, dan talakyang dijatunkan oleh Pengadilan Agama merupakan salah satu bentuk talakbain shughra maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untukmengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek, sebagaimana terdapatdalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa oleh karena perkara

Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diaturdalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukangugatan perceraian pada perkara ini adalah karena antara Penggugat denganTergugat terjadi

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akanhidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatanperceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturanperundangundangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagiMajelis Hakim mengenai sebabsebab perselisihan dan pertengkaran tersebutHalaman 9 dari 14 Halaman Putusan No.286/Padt.G/2021/PA.BkIsdan setelah mendengar pihak keluarga serta orangorang yang dekat dengansuami istri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan

Dan Allah MahaLuas KaruniaNya lagi Maha Bijaksana;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, dihubungkan dengan ketentuanketentuan yang terdapat dalamPasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 TentangPelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KompilasiHukum Islam jis.

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam dan dalildalil syarak jis.

Berdasarkan keterangan para saksi dalam persidangan, sertaalat bukti P,, sehingga dengan alatalat bukti tersebut berdasarkan Pasal 284Reglement Buiteegewesten (R.Bg), serta dengan memperhatikan ketentuanPasal 7 ayat (1) Buku Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI.Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1Tahun 1991), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap posita angka 1(satu) gugatan Penggugat telah terbukti secara sah menurut hukum, sehinggaantara Penggugat

Pasal 3Buku Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991),dan putusnya perkawinan antara keduanya dalam kondisi seperti di atas, justruAllah akan memberikan limpahan karuniaNya kepada masingmasing di antarakeduanya, sebagaimana firman Allah dalam alQur'an Surah alNisaa' ayat 130sebagai berikut: wo Bs osec ceLasSS Lewls aul O1S5 aisin Go US All yu lo jar OsArtinya:"Jika keduanya bercerai, maka Allan akan memberi

Pasal 116 huruf (a) dan (f) Buku Kompilasi Hukum Islam(Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang PelaksanaanInstruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), dan secara khusus berkaitandengan terjadinya perselisihnan terusmenerus antara Suami istri berdasarkanHalaman 10 dari 14 Halaman Put.Nomor 0198/Pdt.G/2016/PA.Dgl.Surat Edaran Mahkamah Agung RI.

tidakdikemukakan oleh para pihak;Menimbang, bahwa terhadap angka 2 (dua) petitum primair gugatanPenggugat, walaupun Penggugat memohon kepada Majelis Hakim PengadilanAgama Donggala untuk menyatakan bahwa perkawinan Penggugat denganTergugat putuS karena perceraian, namun oleh karena dasar hukumsebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Buku KompilasiHalaman 11 dari 14 Halaman Put.Nomor 0198/Pdt.G/2016/PA.Dgl.Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 TentangPelaksanaan Instruksi Presiden

putus karena Talak BainShugraa;Menimbang, Bahwa oleh karena cerai gugat yang diajukan olehPenggugat telah dikabulkan dan berdasarkan catatan status perkawinan padaalat bukti P yang telah menunjukkan bahwa perkara perceraian a quo antaraTergugat dengan Penggugat dijatunkan pertama kali oleh Majelis Hakim dalampersidangan Pengadilan Agama Donggala, serta berdasarkan Pasal 119 ayat(2) huruf (c) Buku Kompilasi Hukum Islam, Keputusan Menteri Agama RINomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden

Pasal 115Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telahterpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diaturdalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukangugatan perceraian pada perkara ini adalah karena antara Penggugat denganTergugat teruS

Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam mengenai pemanggilan pihakpihakberperkara, telah terpenuhi.

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terusmenerus terjadi perselisinan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akanhidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 134Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dandalildalil syarak jis.

Pasal 149 ayat (1) RBg di atas, dan apabila dihubungkanpula dengan Pasal 113, 114, dan 119 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwagugatan perceraian merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan,dan talak yang dijatunkan oleh Pengadilan Agama merupakan salah satubentuk talak bain shughra maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasanuntuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek, sebagaimanaterdapat dalam amar putusan ini;Menimbang,

Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Buku Kompilasi Hukum Islam (Keputusan baca Peraturan Menteri Agama RI Nomor154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun1991), begitu pula substansi permohonannya tidak mengandung cacat hukum,sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil permohonan,sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundangundangan yang berlaku,oleh karenanya telah bersandar pada hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat 1 Huruf (a) UndangUndang

sampaisaat ini tidak ada seorangpun yang keberatan atas pernikahan para pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum dan pertimbanganHakim dalam tahap kualifisir di atas, maka Hakim Tunggal dalam tahapkonstituir berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan Pemohon Iltersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, Ssesuai dengan Pasal14,15, 16, 17,18,19, 20, 21, 24 s/d 33 Buku Kompilasi Hukum Islam(Keputusan baca Peraturan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden

Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Buku KompilasiHukum Islam (Keputusan baca Peraturan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991);Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum dan pertimbanganHakim Tunggal dalam tahap konstituir di atas Hakim Tunggal telahberkeyakinan kuat dan beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwapermohonan pengesahan (itsbat) nikah dari para Pemohon telah terbuktisecara sah menurut hukum;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan

Pasal 5 Buku Kompilasi Hukum Islam(Keputusan baca Peraturan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), sehinggaperkawinan Pemohon dan Pemohon II tersebut harus dicatat oleh PegawaiPencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Selatan,Kabupaten Donggala;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, danwalaupun petitum primair angka 3 (tiga) permohonan para Pemohon memohonagar memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah/

Kepala Kantor UrusanAgama Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala sebagai tempattinggal terakhir untuk mencatatkan perkawinan Pemohon dan Pemohon Ildalam daftar yang disediakan untuk itu, namun oleh karena Pegawai PencatatNikah/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Selatan tidaktermasuk pihak dalam berperkara, dan juga tidak di bawah struktur organisasiPengadilan Agama sejak tahun 2004, hal mana organisasi Pengadilan Agamatelah beralih ke Mahkamah Agung RI berdasarkan Keputusan Presiden

Pasal 67 Peraturan Presiden RINomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara PendaftaranPenduduk dan Pencatatan Sipil jo. Pasal 5 ayat (1) dan 7 ayat (1) KompilasiHukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, dan diantaraisinya menjelaskan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugatsecara Islam dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXKabupaten Ketapang.

Pasal 80Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yangpada pokoknya Tergugat sebagai seorang suami berkewajiban memberibimbingan, perlindungan, pendidikan kepada istri serta segala keperluanhidup berumah tangga, dan hal tersebut secara psikologis membuatPenggugat hidup tidak tenang bahkan tersiksa, sekaligus secara sosiologismenjadikan Penggugat merasa tidak percaya diri dalam bermasyarakat;Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat denganTergugat sebagaimana tersebut

Pasal 116huruf f Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991, yakni antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihandan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalamrumahtangga, oleh karena itu maka Majelis menilai gugatan Penggugatpada petitum angka 1 dan 2 patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal yang telah dipertimbangkandi atas dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipuntelah dipanggil secara resmi dan patut

Ktp.Menimbang, bahwa berdasarkan alasanalasan yang telahdipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas dan perceraian ini diajukanoleh pihak isteri agar dijatunkan oleh Pengadilan, maka sesuai ketentuanpasal 119 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991, perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputus denganmenjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat pada petitum angka 3,Majelis berpendapat bahwa perkara ini termasuk

Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Buku Kompilasi Hukum Islam (Keputusan baca Peraturan Menteri Agama RI Nomor154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun1991), begitu pula substansi permohonannya tidak mengandung cacat hukum,sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil permohonan,sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundangundangan yang berlaku,oleh karenanya telah bersandar pada hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat 1 Huruf (a) UndangUndang

Sampai saat initidak ada seorangpun yang keberatan atas pernikahan para pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum dan pertimbanganHakim dalam tahap kualifisir di atas, maka Hakim Tunggal dalam tahapkonstituir berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan Pemohon Iltersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, sesuai dengan Pasal14,15, 16, 17,18,19, 20, 21, 24 s/d 33 Buku Kompilasi Hukum Islam(Keputusan baca Peraturan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden

Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Buku KompilasiHukum Islam (Keputusan baca Peraturan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991);Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum dan pertimbanganHakim Tunggal dalam tahap konstituir di atas Hakim Tunggal telahberkeyakinan kuat dan beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwapermohonan pengesahan (itsbat) nikah dari para Pemohon telah terbuktisecara sah menurut hukum;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan

Pasal 5 Buku Kompilasi Hukum Islam(Keputusan baca Peraturan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), sehinggaperkawinan Pemohon dan Pemohon II tersebut harus dicatat oleh PegawaiPencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Tengah,Kabupaten Donggala;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, danwalaupun petitum primair angka 3 (tiga) permohonan para Pemohon memohonagar memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kepala

Kantor UrusanAgama Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala sebagai tempattinggal terakhir untuk mencatatkan perkawinan Pemohon dan Pemohon IIdalam daftar yang disediakan untuk itu, namun oleh karena Pegawai PencatatNikah/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Tengah, tidaktermasuk pihak dalam berperkara, dan juga tidak di bawah struktur organisasiPengadilan Agama sejak tahun 2004, hal mana organisasi Pengadilan Agamatelah beralin ke Mahkamah Agung RI berdasarkan Keputusan Presiden RINomor

Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e)Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan baca Peraturan Menteri Agama RI Nomor 154Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), begitu pulasubstansi permohonannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telahmemenuhi syarat formil permohonan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundangundangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum;Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon yang beragama Islam, berdomisilidalam

Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Buku I Kompilasi HukumIslam (Keputusan baca Peraturan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 TentangPelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), dan oleh karenanya PengadilanAgama Donggala berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan PemohonII hadir sendiri di persidangan dan selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon,yang atas pertanyaan Hakim Ketua, para Pemohon

saat ini tidak ada seorangpun yang keberatan dengan perkawinannya;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum dan pertimbangan Majelis Hakimdalam tahap kualifisir di atas, maka Majelis Hakim dalam tahap kostituir berpendapat bahwaperkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syaratperkawinan, sesuai dengan Pasal 14,15, 16, 17,18,19, 20, 21, 24 s/d 33 Buku I KompilasiHukum Islam (Keputusan baca Peraturan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden

Pasal39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan baca PeraturanMenteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RINomor Tahun 1991);Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum dan pertimbangan Majelis Hakimdalam tahap kostituir di atas, sehingga Majelis hakim telah berkeyakinan kuat dan beralasanmenurut hukum untuk menyatakan bahwa permohonan pengesahan (itsbat) nikah dari paraPemohon telah terbukti secara sah menurut hukum;Menimbang, bahwa oleh

memerintahkan kepadaPegawai Pencatat Nikah/Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Donggala sebagai tempattinggal terakhir untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dalam daftaryang disediakan untuk itu, namun oleh karena Pegawai Pencatat Nikah/Kepala KantorUrusan Agama Kecamatan Rio Pakava tidak termasuk pihak dalam berperkara, dan jugatidak di bawah struktur organisasi Pengadilan Agama sejak tahun 2004, hal mana organisasiPengadilan Agama telah beralih ke Mahkamah Agung RI berdasarkan Keputusan Presiden

sebagaimanalayaknya suamiisteri dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak, dan selamaitu masyarakat setempat tidak ada yang menyatakan keberatan dan ataumenyangsikan atas hubungan Pemohon dan Pemohon II dengan suaminyatersebut;Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0012/Pdt.P/2019/PA.TbhMenimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelisberpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon dan Pemohon II telahmemenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syariah Islam sebagaimana diaturdalam Pasal 14 Instruksi Presiden

Pasal 7 ayat (3) huruf eInstruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, makapernikahan Pemohon dan Pemohon II tersebut dapat diitsbatkan;Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan pendapatulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yangselanjutnya diambil alin sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:cS 4atll ALN 18) dudsArtinya: Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang agilbaligh;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat 2 UndangUndangNomor

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 5 Instruksi Presiden Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 dan 3 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukansebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 24 Tahun2013, bahwa untuk menciptakan kepastian hukun dan tertib administrasinegara, maka permohonan Pemohon dan Pemohon II untuk mengesahkanpernikahan Pemohon dan Pemohon II yang bertujuan untuk mendapatkanidentitas pernikahan dan identitas kependudukan

ketentuan Pasal 14 Instruksi PresidenNomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam untuk melaksanakanperkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi,iad dan kabul, di persidangan Pemohon dan Peohon Il telah dapatHalaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0012/Pdt.P/2019/PA.Tbhmembuktikan kebenaran pelaksanaan pernikahannya tersebut berdasarkanperaturan perundangundangan dan hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 dan 21 ayat (1) dan ayat (2)huruf (a) Instruksi Presiden

Pasal 30 dan 32 InstruksiPresiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, di persidangantelah ditemukan fakta yang menjelaskan tentang calon pengantin pria(Pemohon ) telah memberikan mahar kepada calon pengantin wanita(Pemohon Il) berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), makamenurut Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlakudan hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 Instruksi Presiden