Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dariKomandan Satuan Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang danTerdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugastugasOperasi Militer.Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsurunsur tindakpidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam pasal 87 Ayat (1) ke2jo ayat (2) KUHPM.MenimbangMenimbangBahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU No 31 tahun 1997tentang Peradilan Militer

ini belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahuikeberadaannya, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatanyang di dakwakan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.Bahwa barang bukti berupa suratsurat tersebut di atas telah dibacakan dandiperlihatkan kepada Oditur Militer dipersidangan sebagai bukti yang berkaitan dandapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.Bahwa sebelumnya Majelis akan memberikan pendapatnya mengenai batasanlamanya tindak pidana dalam Pasal 87

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim tidaksependapat dengan Oditur Militer di dalam tuntutannya yang menyimpulkan bahwaterhentinya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimanayang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah sampai dengan Berita AcaraBelum Diketemukannya Terdakwa dari Penyidik pada tanggal 13 Mei 2015.Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi dibawah sumpah dan setelahmenghubungkannya dengan alat bukti lain berupa suratsurat sebagai petunjuk

keempat lebih lamadari tiga puluh hari telah terpenuhi.Bahwa berdasarkan halhal yang diuraikan di atas yang merupakan faktafakta yangdiperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sahdan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidanakejahatan :Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa iin dalam waktudamai lebih lama dari tiga puluh hari.MenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangsebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87

Induk Bais TNI Nomor : B/95/II/2015tanggal 28 Februari 2016 tentang pemberitahuan tidak dapat menghadapkanTerdakwa ke persidangan atas nama Serka Abdul Azis NRP 21000070261079Batih 4 Satlatintel, karena sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya dan belumkembali ke kesatuan.Bahwa barang bukti berupa suratsurat tersebut merupakan ketidakhadiranTerdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara makaMajelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.Pasal 87

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Desersi dimasa damai ,sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat(1) ke2 jo ayat (2) KUHPM.b. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6(enam) bulanPidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNIc. Mohon agar barang bukti berupa suratsurat : 1 (satu) lembat Surat pernyataan Mangkir dariDanyonif7 Mar nomor R/46/V1/2020 tanggal 30 Juni 2020a.n.

Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkanKesatuan Yonif7/VMar tanpa ijin yang sah dari Dansat atauatasan lainnya sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengantanggal 23 September 2020 atau kurang lebih selama 87(delapan puluh tujuh) hari atau lebih lama dari tiga puluh harisecara berturutturut.Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telahmemenuhi unsurunsur tindak pidana sebagaimana dirumuskandan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87ayat (1) ke2 Jo ayat (2) KUHPM.Bahwa dalam

secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana "Desersi dimasa damaiBahwa terhadap terbuktinya unsurunsur sebagaimanayang telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutannya tersebut,Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiridalam putusan ini sedangkan terhadap pidana yangdimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebihlanjut dalam putusan ini.Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapimengenai jangka waktu Terdakwa melakukan tindak pidanadesersi sesuai Pasal 87

terhadap tuntutan Oditur Militerpada pembuktian unsur ke empat Lebih lama dari tiga puluhhari Majelis Hakim menyatakan sependapat Terdakwa terbuktimelakukan tindak pidana tersebut lebih dari 30 (tiga puluh) harinamun tentang jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) haritersebut sebagaimana tuntutan Oditur Militer yang menyatakanTerdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin KomandanKesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 29Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020 atauselama 87

Militertelah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan OditurMiliter telah terbukti secara sah dan menyakinkan.Bahwa berdasarkan halhal yang diuraikan diatas yangmerupakan faktafakta yang ditemukan didalam persidangan,Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yangsah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukantindak pidana : Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari,sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87

PENETAPANNomor 780/Pdt.G/2019/PA.TgrDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkanputusan dalam perkara Cerai Gugat antara:EEE, tempat dan tanggal lahir Bojonegoro, 14 Desember 1967,agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, PendidikanSekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Mulyo Pranoto, Rt.06,No. 87, Desa Loh Sumber, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten KutaiKartanegara

sebagai Penggugat;melawanEE, tempat dan tanggal lahir Jombang, 13 Agustus 1965, agamaIslam, pekerjaan Pensiunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan TingkatAtas, tempat kediaman di Jalan Mulyo Pranoto, Rt.06, No. 87,Desa Loh Sumber, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten KutaiKartanegara sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;DUDUK PERKARABahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal

Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan padahari Kamis tanggal 13 April 2000 yang telah dicatat oleh PegawaiHal. 1 dari 6 Penetapan No 96 /Pdt.G/2013 /PA.BuolPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan berdasarkanDuplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 87/87/IV/2000, tertanggal 02November 201 2; nn nnn nn nnn nnn ne nnn nnn nnn nc ncnnnnnnan.

Bahwa Pemohon adalah isteri sah Termohon yang melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama KecamatanKabupaten pada hari Rabu tanggal 24 April 1985, (Kutipan Akta Nikah Nomor :87/87/TV/1985 Duplikat Nomor :Kk.11.29.04/Pw.01/178/III/2009).2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumahTermohon selama 5 tahun, kemudian pindah ke rumah Penggugat dan Tergugatselama 18 tahun 11 bulan.

kaos lengan panjang warna putih merek Adidas miliksaksi korban Abdul Manan bin Kadri (alm) lalu saksi korban Abdul Manan binKadri (alm) langsung pergi menyelamatkan diri ke arah belakang ruko sekitarareal parkir dan sempat ditolong oleh saksi H.Hendro Hartono bin Narli Wiranto(alm) sedangkan terdakwa langsung pulang ke rumahnya.e Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Abdul Manan bin Kadri(alm) merasakan sakit karena mengalami lukaluka sebagaimana hasil Visum etRevertum Nomor : 445/87

sekitar pukul 21.30wita terdakwa datang ke Mapolres HSS untuk menyerahkan diridiantar oleh keluarganya yang bernama IbrahimBahwa terdakwa menyerahkan senjata tajam berupa parang yangdigunakan untuk menganiaya saksi korbanBahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidanganMenimbang, bahwa atas keterangan saksi saksi tersebut Terdakwamenyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;w Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti :Visum et Revertum Nomor : 445/87

Abdul Manan bin Kadri(alm) dan setelah melihat saksi korban bersimbah darah dibagian wajahnya,terdakwa langsung pergi ke arah belakang ruko disekitar tempat parkir pasarKandangan ;Bahwa terdakwa memarangi saksi korban Abdul Manan bin Kadri (alm) adalahuntuk memberikan efek jeraBahwa Senjata tajam jenis parang yang digunakan terdakwa untuk memarangisaksi Abdul Manan adalah milik terdakwa sendiri ;Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saks korban mengalami luka sesuaihasil Visum et Revertum Nomor : 445/87

muka sebanyak 2 (dua) kali dan mengenaipada bagian dahi dan bagian pipi hingga mengenai telinga saksi korban AbdulManan bin Kadri (alm) hingga bersimbah darah membasahi baju kaos lenganpanjang warna putih merek Adidas milik saksi korban Abdul Manan bin Kadri(alm) dan setelah melihat saksi korban bersimbah darah dibagian wajahnya,terdakwa langsung pergi ke arah belakang ruko disekitar tempat parkir pasarKandangan ; 17Menimbang, Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum dari PuskesmasNegara No. 445/87

ATUNG Alias HENDRA, keduanya bertempat tinggal di JalanCiledug No.87, Kelurahan Regol, Kecamatan Garut Kota,Kabupaten Garut, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya E.Kusnadi Ismail, SH., Advokat, berkantor di Jalan Pahlawan(Haurkuning) Blk.22, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan TarogongKidul, Kabupaten Garut, berdasarkan surat kuasa khusustanggal 30 Juli 2009 ;Para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat Konvensi/ paraPenggugat Rekonvensi/para Pembanding ;melawan:SUGANDA WIDJAYA, bertempat tinggal di

Sebidang tanah darat, seluas + 60 meter persegi berikut bangunanrumah/toko yang berdiri di atas tanah tersebut, yang terletak di BlokCibelik, yang dikenal Jalan Ciledug No.87, Kelurahan Regol, KecamatanGarut Kota, Kabupaten Garut (sebagaimana dalam sertifikat hak milikNo.370 atas nama Suganda Widjaya), dengan batasbatas adalah ; Utara : berbatasan dengan tanah milik H. Tosin ;" Selatan : berbatasan dengan tanah milik H.

untukmemeriksa perkara perdata ini serta menjatuhnkan putusan adalah sebagaiberikut :Primair :1.2.3.Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya ;Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang terperkara tersebut ;Menyatakan dan menetapkan bahwa Penggugat adalah sebagai pemilikyang sah secara hukum atas sebidang tanah darat, seluas + 60 meterpersegi berikut bangunan rumah/toko yang berdiri di atas tanah tersebut,yang terletak di Blok Cibelik, yang dikenal Jalan Ciledug No.87

memperoleh hakdari mereka, untuk segera menyerahkan barang terperkara daripenguasannya tersebut kepada Penggugat dan selanjutnya meninggalkan,mengosongkan, tidak melakukan perbuatan/ penguasaan secara seketikadan sekaligus serta tanpa ada persyaratan apapun juga atau tanpapembebanan dari siapapun juga, atas barang terperkara yaitu :Sebidang tanah darat, seluas + 60 meter persegi berikut bangunanrumah/toko yang berdiri di atas tanah tersebut, yang terletak di Blok Cibelik,yang dikenal Jalan Ciledug No.87

No. 2883 K/Pdt/2009Menyatakan dan menetapkan bahwa Penggugat adalah sebagaipemilik yang sah secara hukum atas sebidang tanah darat, seluas +60 meter persegi berikut bangunan rumah/toko yang berdiri di atastanah tersebut, yang terletak di Blok Cibelik, yang dikenal JalanCiledug No.87, Kelurahan Regol, Kecamatan Garut Kota, KabupatenGarut (sebagaimana dalam sertifikat hak milik No.370 atas namaSuganda Widjaya), dan sebidang tanah darat, seluas + 30 meterpersegi berikut bangunan yang berdiri di atas

Putusan Nomor 94K/PM.III12/AD/VII/2020Menimbang1.Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima diPengadilan Militer IIl12 Surabaya dan telah diregisterdengan Nomor 94K/PM.III12/AD/VII/2020 tanggal 13Juli 2020.Bahwa Dakwaan Oditur Militer adalah Pasal 87 ayat(1) ke2 jo ayat (2) KUHPM yang kualifikasinyaadalah Desersi dalam waktu damai.Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuaiketentuan undangundang sebanyak 3 (tiga) kaliberturutturut, yaitu:a. Surat Kaotmil Ill11.

Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuantanpa ijin Komandan Satuan atau atasan lain yangberwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesiadalam keadaan damai, dan Terdakwa maupunSatuan Terdakwa tidak sedang disiapkanmelaksanakan tugas operasi militer.Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhiunsurunsur tindak pidana sebagaimana diatur dandiancam dengan pidana sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke2 joAyat (2) KUHPM.Bahwa para Saksi yang dipanggil dalam perkara ini sudahmemberikan keterangannya di bawah

dalam keadaan perang dan Terdakwamaupun Kesatuan terdakwa yaitu Korem 083/BdjMalang tidak sedang dipersiapkan untukmelaksanakan tugastugas operasi militer perang(OMP) maupun operasi militer selain perang (OMSP).Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapibeberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalamtuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagaiberikut:1.Bahwa mengenai keterbuktian unsurunsur tindakpidana yang didakwakan Oditur Militer dalamdakwaan tunggal sebagaimana dalam Pasal 87

III12/AD/VII/2020MenimbangMenimbangMenimbangTerdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkansendiri lebih lanjut dalam putusan ini.Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militerdalam Dakwaan tunggalnya Pasal 87 ayat (1) ke2 junctoayat (2) KUHPM mengandung unsurunsur sebagaiberikut:Unsur kesatu : Militer2. Unsur kedua : Yang karena salahnya ataudengan sengaja melakukanketidakhadiran tanpa ijin3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai4.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidanadalam Pasal 87 ayat (1) ke2 juncto ayat (2) KUHPM.Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, MajelisHakim tidak menemukan adanya halhal yang dapatdijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenarpada diri Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwatersebut harus dipertanggungjawabkan dan oleh karena ituTerdakwaharus dipidana.Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkaraTerdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalahuntuk menjaga keseimbangan antara

Pekerjaan : Karyawan Swasta;Terdakwa Aji Hariadi als Aji ditangkap pada tanggal 2 April 2020berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SPKap/87/IV/Res.4.2/2020/Resnarkoba tanggal 2 April 2020;Terdakwa Aji Hariadi als Aji ditahan dalam tahanan rutan oleh:Re. Penyidik sejak tanggal 5 April 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020;2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2020sampai dengan tanggal 3 Juni 2020;3.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti 2 (dua) bungkuspalstik trasnparan yang berisi serbuk Kristal diduga Narkotika Jenis ShabuNo.64 /10086/2020 dan sesuai Berita Acara Penimbangan No.87/10086/2020 tanggal 03 April 2020 yang ditandatangani oleh PimpinanCabang Perum Pegadaian Tebing Tinggi, Berat Bersih 0,12 gram, an. AJlHARIADI Als AJI seluruhnya untuk Labfor.

Berita Acara Penimbangan Nomor 87/10086/2020 yang dikeluarkan PT.Pegadaian (Persero) Cabang Tebing Tinggi tanggal 3 April 2020 denganhasil penimbangan berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisiserbuk kristal diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 0,32 gramdan berat bersih 0,12 gram;2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab :4713/NNF/2020 tanggal 27 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani olehDebora M. Hutagaol, S.Si.

Bahwa Oditur Militer tidak bisa menjamin untukdapatnya Terdakwa dihadapkan dipersidangan.Halhal yang diterangkan oleh para Saksi di bawahsumpah yang dibacakan dalam persidangan.Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yangdiajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknyaOditur Militer berpendapat:1.Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Desersi dimasadamai, sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 87 ayat (1) ke2 jo ayat (2) KUHPM.Oditur Militer mohon

Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinastanpa ijin yang sah dari Komandan satuan situasiNegara Kesatuan Republik Indonesia dalamkeadaan damai baik Terdakwa maupun KesatuanYonif Raider 200/BN tidak sedang disiapkan tugasoperasi militer.Berpendapat, bahwa perbuatanperbuatan Terdakwatersebut telah cukup memenuhi unsurunsur tindakpidana sebagaimana dirumuskan dan diancam denganpidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke2 yoayat (2) KUHPM.Bahwa dalam perkara Terdakwa terdapat 4 (empat)orang saksi

personel Peleton SMS Kompi Bantuanbulan Mei 2021 s.d bulan Juni 2021 Terdakwa ditulisTHTI sejak tanggal 15 Mei 2021 dan pada tanggal 14Juni 2021 Desersi berhubungan dan bersesuaian denganbuktibukti lain sehingga dapat menguatkan pembuktianatas tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwaoleh karenanya Majelis Hakim berpendapat surattersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalamperkara ini.Bahwa sebelumnya Majelis akan memberikanpendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidanadalam pasal 87

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas makaMajelis Hakim berpendapat bahwa terhentinyatindak pidana pasal 87 ayat (1) ke2 Jo ayat (2)KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadapdiri Terdakwa adalah sampai dengan tanggal 14 Juli2021 atau sampai dengan dibuatnya Laporan PolisiNomor LP12/A12/VII/ 2021/Idik tanggal 14 JuliHal 11 dari 21 hal Putusan Nomor 89K/PM I04/AD/X/2021Menimbang2021, namun mengenai lamanya Terdakwameninggalkan dinas tanpa ijin Majelis Hakimsependapat dengan Oditur Militer.

telah terbukti secara sah dan menyakinkan.Bahwa berdasarkan halhal yang diuraikan diatas yangmerupakan = faktafakta) yang ditemukan didalampersidangan, Majelis Hakim menyatakan terdapat cukupbukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalahmelakukan tindak pidana Militer yang dengan sengajamelakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damaiHal 17 dari 21 hal Putusan Nomor 89K/PM I04/AD/X/2021MenimbangMenimbangMenimbanglebin lama dari tiga puluh hari sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 87

Bahwa Pada tanggal 21 Pebruari tahun 2003 Penggugat dengan Tergugatmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo dengan Kutipan AktaHalaman dari 11 halamanNikah Nomor: 156/87/11/2003 tanggal 21 Pebruari.

Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 156/87/II/2003, Tanggal 21 Februari2003, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepil,Kabupaten Wonosobo, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya,B. Keterangan Keluarga:1.

secara lengkap sebagaimanadiurai kan di atas;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa KompetensiAbsolut dan Kompetensi Relatif dalam perkara ini, Majelis Hakim menyatakanbahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan AgamaWonoSob0; 9 222 nono nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn cnn cnn nen nenneeHalaman7 dari 11 halamanMenimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yangpernika hannya dilangsungkan pada tanggal 21 Februari 2003 sesuai denganKutipan Akta Nikah Nomor 156/87

Penggugat dengan surat gugatannya tertanggalO06 Januari 2019 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan AgamaCilacap, dibawah Register Perkara Nomor: 0415/Pdt.G/2019/PA.Clp. tertanggal06 Januari 2019 telah mengajukan halhal sebagai berikut;Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah menikahdi hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanCilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, pada tanggal 18 Oktober 2008,sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah nomor: 667/87

Bukti tertulis :Putusan Nomor: 0415/Pdt.G/2019/PA.Clp.Halaman 3 dari 10 halaman1.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an Penggugatnomor tanggal19 September 2018, telah bermaterai dan telah dinazzegel sertadicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P1);2.Fotokopi Kutipan Akta Nikah an PenggugatNomor 667/87/X/2008tanggal 18 Oktober 2008, telah bermaterai dan telah dinazzegel sertadicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P2);Il.

pulang kerumah orangtuanya sejak bulan Marettahun 2018 dan berpisah sampai sekarang sudah 10 Bulan ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, terbukti Penggugatberdomisili di wilayah Kabupaten Cilacap maka sesuai pasal 73 (1) UndangUndang Nomor 7 tahun1989 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 03tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 tentang PeradilanAgama,maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan AgamaCilacap;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 foto copy Akta NikahNomor : 667/87

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara dansaksi saksi ;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan(Cerai Gugat) ke Pengadilan Agama Trenggalek tertanggal 23Apruil 2010 yang terdaftar di register perkara Nomor:0509/Pdt.G/2010/PA.TL, yang pada pokoknya berbunyi sebagaiberikut:1.bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sahyang menikah di hadapan PPN KUA Kecamatan KabupatenTrenggalek tanggal 29 Nopember 1999, ternyata padaKutipan Akta Nikah Nomor: 602/87

relaaspanggilan kedua tanggal 14 Mei 2010 masing masing Nomor:0509/Pdt.G/2010/PA.TLMenimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikanPenggugat dan Tergugat agar rukun kembali, danmengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidakberhasil, kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakansurat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankanoleh Penggugat ;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil dalilgugatannya, Penggugat mengajukan bukti bukti sebagaiberikut:Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 602/87

segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acarapersidangan sebagai bagian tak terpisahkan dari putusanini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugatadalah sebagaiamana diuraikan diatas;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat(1) dan (2) dan pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7tahun 1989 dan dari bukti P2, maka perkara ini termasukwewenang Pengadilan Agama Trenggalek ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1l berupa FotokopiKutipan Akta Nikah Nomor: 602/87

Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sahDari Komandan Satuannya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalamkeadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang olehpejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidaksedang dipersiapkan atau melaksanakan tugas operasi militer.Berpendapat : bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukupmemenuhi unsurunsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancamdengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1

) ke2 jo ayat (2)KUHPM.Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I11Yogyakarta tanggal 21 Oktober 2009 sebagai berikut :Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :Desersi dalam waktu damaiSebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke2 jo ayat(2) KUHPM.Dengan mengingat Pasal 87 KUHPM dan Pasal 182 (1) UndangUndang No. 31Hal. 2 dari8 hal.

dengan surat gugatannya tertanggal September2009 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro tanggal 14September 2009 Nomor : 1726/Pdt.G12009/PA.Bjn, yang kemudian dirubah danditambah olehnya sendiri di muka sidang, mengemukakan halhal sebagai berikut :1.Bahwa path tanggal 29 Juni 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkanpernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana Kutipan Akta NikahNomor : 257/87

Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngasem KabupatenBojonegoro Nomor : 257/87/01/2004 tanggal 29 Juni 2004, yang kemudiandiberi ditanda dengan P. 1; 2.

/ XI/ 2017 tanggal 17 November 2017 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.Halhal yang diterangkan Terdakwa dipersidangan sertaketeranganketerangan Saksi di bawah sumpah.MemperhatikanMenimbang:1.Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukankepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militerberpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : DESERSIDALAM WAKTU DAMAI , sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 87

berturutturutatau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.Bahwa Terdakwa sewaktu meninggalkan Satuan tanpa ijinyang sah dari Komandan Satuan, wilayah Provinsi Keprikhususnya dan NKRI pada umumnya dalam keadaan damai,MenimbangMenimbangMenimbangMenimbang4Kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkanuntuk melaksanakan tugas operasi Militer untuk perang.Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telahmemenuhi unsurunsur tindak pidana sebagai mana diatur dandiancam dengan pidana berdasarkan pasal 87

membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusanini, sedangkan terhadap amar pidana yang dimohonkan, MajelisHakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sekaligus dalamputusannya.Bahwa terhadap Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbuktibersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semuaunsurdari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sertakepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segalaperbuatannya.Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalamdakwaan tunggal Pasal 87

lebih lama dari tiga puluh hari telahterbukti secara sah dan meyakinkan.MenimbangMenimbangMenimbangMenimbang14Bahwa berdasarkan halhal yang diuraikan di atas yang merupakanfaktafakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan, MajelisHakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah danmeyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran dalamwaktu damai lebih lama dari tiga puluh hari , sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam pasal 87

Kapten Inf Bambang WasisSetiawan NRP 21960021620774 dan tidak sulit dalampenyipanannya sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadapbarang bukti surat tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetapdilekatkan dalam berkas perkara.Pasal 87 ayat (1) ke2 jo ayat (2) KUHPM dan ketentuanPerundangundangan lain yang bersangkutan.MENGADILITerdakwa tersebut di atas yaitu GIDEON SIMANUNGKALIT, PrakaNRP : 31080018540788 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana : Desersi Dalam Waktu Damaii

Terdakwa terbukti Secara sah dan meyakinkan bersalah telahmelakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai, sebagaimanadiatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke2 jo ayat(2) KUHPM.2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhia. Pidana pokok : Penjara selama 1 (Satu) tahun 6 (enam)bulan.Hal 1 dari 13 hal Put Nomor : 55K/PM IIO08/AD/II/2017MenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangb. Pidanatambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNIAD.3.

Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa jjin dariDansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang danTerdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugastugas operasi militer.Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsurunsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidanasesuai Pasal 87 Ayat (1) ke2 Jo Ayat (2) KUHPM.Bahwa saksisaksi dalam perkara ini yakni Saksi Serma MuhammadWahyudin dan Saksi atas nama Serda Tarkim telah dipanggil

orang (Terdakwa) yang telahmeninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan dan bersesuaiandengan keterangan para Saksi, oleh karenanya dapat dijadikan sebagaibarang bukti dalam perkara ini.Bahwa barang bukti berupa suratsurat tersebut di atas telah dibacakandan diperlihatkan kepada Oditur Militer di persidangan sebagai bukti yangberkaitan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.Bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnyamengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87

diuraikan di atas yang merupakan faktafakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapatterdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwabersalah telah melakukan tindak pidana kejahatan :Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalamwaktu damai lebih lama dari tiga puluh hariHal 10 dari 13 hal Put Nomor : 55K/PM IIO8/AD/II/2017MenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87

atas namaKapten Inf Arif Ranu Dian Nugroho.Hal 11 dari 13 hal Put Nomor : 55K/PM IIO8/AD/II/2017MenimbangMengingatb. 2 (dua) lembar Surat Danbrigif 1 PIK/JS Nomor DPO/79/IV2016tanggal 8 April 2016 tentang Daftar pencarian orang (DPO) atas namaKapten Inf Arif Ranu Dian Nugroho.Bahwa barang bukti berupa surat tersebut merupakan ketidakhadiranTerdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkasperkara maka Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkandalam berkas perkara.Pasal 87

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana :"Desersi dalam waktu damai sesuai Pasal 87 ayat (1) ke2Jo ayat (2) KUHPM.b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwadijatuhi :Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.c.

Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yangsah dari Komandan kesatuan, Negara Kesatuan RepublikIndonesia khususnya Kota Bukittinggi dan Provinsi SumateraBarat dalam keadaan damai, baik Satuan maupun Terdakwatidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasimiliter.Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhunsurunsur tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam denganpidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke2 Jo ayat (2)KUHPM.Bahwa dalam perkara ini

sebagai berikut:Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan terbuktinyaunsurunsur tindak pidana yang didakwakanoleh Oditur Militersebagaimana dikemukakan dalam tuntutannya demikian pula denganpermohonanpidananya,namun mengenai pembuktiannyMMajelisHal 8 dari 16 Hal Putusan Nomor: 38K/PM I03/AD/III/2019MenimbangMenimbangMenimbangMenimbangHakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.Bahwa selanjutnyaMajelis Hakim akan menanggapimengenaibatasan lamanya tindak pidana desersi sesuai Pasal 87

Oditur Militer telahterpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telahterbukti secara sah dan meyakinkan.Bahwa berdasarkan halhal yang diuraikan di atas yang merupakarfaktafaktayang ditemukandidalam persidangan, Majelis Hakimberpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkabahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : Militer yangdengan sengaja melakukan ketidak hadiran dalam waktu damai lebihlama dari tiga puluh hari, sebagaimana diatur dan diancam pidandalam Pasal 87

Palembayan Kodim0304/Agam yang~ ditandatangani Komandan Koramil11/Palembayan Kapten Inf Akhmad Mudigda.Barang tersebutadalah sebagai bukti yang menunjukkanadanyatindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian denganalat bukti lain dan tidak sulit dalam penyimpanannya, maka MajeliHakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukanstatusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebanimembayar biaya perkara.Pasal 87

Bahwa dengan demikian, maka menurut hemat Tergugat, gugatanPenggugat untuk saat ini adalah gugatan salah orang alias salah alamatatau error in persona;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palu telahmenjatuhkan putusan, yaitu Putusan Nomor 87/Pdt.G/2014/PN.Pal. tanggal 22Januari 2015 yang amarnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi:Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;Menyatakan perbuatan Tergugat yang menghilangkan Surat

Nomor 3366 K/Pdt/2015Pengadilan Tinggi Palu dengan Putusan Nomor 34/PDT/2015/PT PAL. tanggal6 Juli 2015, yang amarnya sebagai berikut: Menerima permohonan banding dari Pembanding/Terbanding semulaPenggugat dan Terbanding/Pembanding semula Tergugat; Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 22 Januari 2015Nomor 87/Pdt.G/2014/PN.Pal yang dimohonkan banding tersebut;Mengadili Sendiri: Menyatakan gugatan Pembanding/Terbanding semula Penggugat tidakdapat diterima; Menghukum Pembanding/Terbanding

kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat bandingditetapbkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPenggugat/Pembanding/Terbanding pada tanggal 27 Juli 2015 kemudianterhadapnya oleh Penggugat/Pembanding/Terbanding dengan perantaraankuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2015, diajukanpermohonan kasasi pada tanggal 4 Agustus 2015, sebagaimana ternyata dariAkta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 87

Negeritentang ganti rugi immateriil dikurangi menjadi Rp5.000.000.000,00 (lima miliarrupiah) yang dianggap patut dan adil;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengantidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agungberpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonankasasi dari Pemohon Kasasi CHAIRIL ANWAR tersebut dan membatalkanPutusan Pengadilan Tinggi Palu 34/Pdt/2015/PT PAL. tanggal 6 Juli 2015 yangmembatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 87

Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang UndangNomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI: Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi CHAIRIL ANWARtersebut; Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu34/PDT/2015/PT PAL. tanggal 6 Juli 2015 yang membatalkan PutusanPengadilan Negeri Palu Nomor 87

Terdakwa Dwi Bagus Nugraha Letkol Inf NRP11930081980671 terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :Desersi di masa damai.Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidanadalam Pasal 87 ayat (1) ke2 jo ayat (2) KUHPM.2. Mohon Pengadilan Militer Tinggi Il Jakartamenjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebutdengan :Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu)tahun.Pidanatambahan : Dipecat dari dinas militerCq. TNI AD3.

Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinastanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak pernahmembawa/menggunakan barangbarang inventaris milikSatuan, balk Kesatuan maupun Terdakwa tidak sedangdipersiapkan untuk tugas perang maupun tugas operasimiliter lainnya dan Negara RI dalam keadaan aman dandamai.Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalamPasal 87 ayat (1) ke2 jo ayat (2) KUHPM.Bahwa sesuai ketentuan Pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997dan penjelasannya, kemudian dihadapkan dengan perkarain

Terdakwa dalamperkara ini, ternyata berhubungan dan berkaitan denganbuktibukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuatpembuktian atas perbuatanperbuatan yang didakwakan.Bahwa barang bukti berupa suratsurat tersebut di atastelah dibacakan dan diperlihatkan kepada Oditur Militer dipersidangan sebagai bukti yang berkaitan denganperkara Terdakwa dan dapat dijadikan barang buktidalam perkara ini.Bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan memberikanpendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidanadalam Pasal 87

dari tigapuluh hari secara berturutturut dan hingga sekarangTerdakwa belum kembali ke Kesatuan.Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwaUnsur Keempat lebih lama dari tiga puluh hari telahterpenuhi.Bahwa berdasarkan halhal yang diuraikan di atas yangmerupakan faktafakta yang diperoleh dalampersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukupbukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalahmelakukan tindak pidana : Desersi di masa damai,sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalamPasal 87

diktum ini adalahadil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa.Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka iaharus dibebani membayar biaya perkara.Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa suratsurat : 21 (dua puluh satu) lembar Daftar Absensi PamenKodiklat TNI AD tmt tanggal 01 Juni 2016 sampai denganbulan Oktober 2016.Bahwa oleh karena barang bukti berupa suratsurattersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yangdilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini maka perluditentukan statusnya.Pasal 87