MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk mencoret Perkara Nomor: 135/G/2019/PTUN.Mks., dari Buku Register Induk Perkara ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 205.000,- (Dua Ratus Lima Ribu Rupiah);

PENETAPANNomor: 135/G/2019/PTUN.MksDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acarabiasa yang diselenggarakan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan,telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam sengketa antara:NamaKewarganegaraanPekerjaanTempat TinggalAYYUB ABSRO;Indonesia;Pegawai Perusahaan Umum Daerah Air MinumKota Makassar;Jl.

Pettarani, Ruko Pettarani Center Blok C 8,Makassar, Domisili Elektronik: hasmanusman.advokat@qmail.com;Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut;Telah membaca:1.2.Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 135/PENDIS/2019/PTUN.Mks, tanggal 19 Desember 2019, tentang Lolos Dismissal;Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 135/PENMH/2019/PTUN.Mks, tanggal 19 Desember 2019, tentang Penetapan MajelisHakim;Penunjukkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar

Nomor:135/PPJS/2019/PTUN.Mks, tanggal 19 Desember 2019, tentang PenunjukkanPanitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara MakassarNomor: 135/PENPP/2019/PTUN.Mks, tanggal 19 Desember 2019, tentangPenetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara MakassarNomor: 135/PENHS/2019/PTUN.Mks, tanggal 29 Januari 2020, tentangPenetapan Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (CourtCalendar) untuk acara

5 halaman Penetapan Nomor: 135/G/2019/PTUN.MksMenimbang, bahwa Gugatan Penggugat yang diajukan, pada pokoknyameminta kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah sertamewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa KeputusanDireksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar Nomor: 266/B.3a/X1/2019Tentang Pengangkatan Plt.

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassaruntuk mencoret Perkara Nomor: 135/G/2019/PTUN.Mks., dari Buku RegisterInduk Perkara ;3.

MENGADILI:
- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 17/G/2021/PTUN.KDI., tanggal 29 Juli 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

M E N GA D I L I :- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat; ----------------- - Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 77/G/2017/PTUN.SBY, tanggal 10 Januari 2018 yang dimohonkan banding; -- Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);--------------------------------------------

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang berwenangmemeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Bandingmenjatuhkan putusan dalam sengketa antara :TIP Y ANI, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus RumahTangga, bertempat tinggal di JI. Brigool.

Pol Sudarlan, Desa Petung RT.11/RW. 004, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso,selanjutnya disebutsebagai Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabayayang memeriksa dan memutus perkara Nomor : 64/B/2018/PT.TUN. SBY.Membaca dan memperhatikan ; + 220 nnn renner nme none1.Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :64/PEN/2018/PT. TUN.

SBY tentang Penunjukan Mejelis hakim tanggal 22Maret 2018 dan Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya Nomor : 64/B/2018/PT.TUN.SBY, tanggal 22 Maret 2018 tentangPenunjukan Panitera Pengganti; Berkas Perkara Nomor : 77/G/2017/PTUN.SBY (Bundel Adan Bundel B)beserta seluruh isi dan lampiran yang terdapat di dalamnya;Suratsurat diluar Bundel A dan Bundel B yang diterima oleh PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Surabya; Foto Copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.328.000, (tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum padahari Rabu, tanggal 10 Januan 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa HukumPenggugat dan Kuasa Hukum Tergugat serta Tergugat Il Intervensi; Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat telah mengajukanpermohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya tersebut

Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tertanggal10Januari 2018, Nomor : 77/G/2017/PTUN.SBY;; 3.

Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 18/G/2016/PTUN Abn. tanggal 25 Januari 2017 yang dimohonkan banding tersebut;3. Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

PUTUSANNomor 79/B/2017/PTTUN Mks.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA*Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa danmemutus sengketa tata usaha negara dalam pengadilan tingkat bandingmenjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketaantara;Nama : HANOCH TAMTELAHITU;Kewarganegaraan: Indonesia;Pekerjaan : Pensiunan PNS;Tempat Tinggal : Jalan Dr Kayadoe Kudamati RT 002/RW06 (Tanjakan Tugu Dolan/ disampingBengkel Las Lorong Anugerah),Kelurahan Kudamati,

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor79/Pen/2017/PTTUN Mks., tanggal 27 April 2017, tentang PenunjukanMajelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untukmemeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara inidi tingkat banding;2.

berikut ;Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Penggugat dalam petitumgugatannya mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon memberikanputusan sebagai berikut:1.

Surat Keterangan tidak mengajukanKontra Memori Banding tanggal 06 April 2017 dari Panitera Pengadilan TataUsaha Negara Ambon;Menimbang bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim kePengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada pihak yangbersengketa, oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon telah diberihalaman 7 dari 13 halaman.

Negara Makassar berpendapat bahwa putusanMajelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 18/G/2016/PTUNAbn.

MENGADILI:- Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding dahulu Para Penggugat;- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 110/G/2016/PTUN Mks. tanggal 6 juni 2017 yang dimohonkan banding tersebut;- Menghukum Para Pembanding dahulu Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00(dua ratus lima puluh ribu rupiah);

PUTUSANNomor 152/B/2017/PTTUN Mks.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa danmemutus sengketa tata usaha Negara pada tingkat banding telah mengambilputusan sebagai berikut dalam perkara antara:1. PT.

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata usaha Negara Makassar Nomor152/Pen/2017/PTTUN Mks. tanggal 4 September 2017 tentang penunjukanMajelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut ;2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor110/G/2016/PTUN Mks. tanggal 6 Juni 2017;3.

Bahwa, sebagaimana yang diatur dalam UndangUndang Nomor 9 Tahun2004 perubahan atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara, dalam Pasal 53 ayat 1 menyebutkan "Orangatau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan olehsuatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertuliskepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar KeputusanTata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah,dengan atau tanpa disertai tuntutan

NegaraMakassar berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum Majelis HakimPengadilan Tata Usaha Negara Makassar Dalam Eksepsi telah tepat dan benarkarena bukti T.Il Int.13,4,5,6. menyatakan tanah obyek sengketa yang terletakdi Jalan Abd.

Putusan Nomor 152/B/2017/PTTUN Mks.Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum hakim PengadilanTata Usaha Negara Makassar telah tepat dan benar maka pertimbangan majelishakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar diambil alin oleh Majelis HakimPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar menjadi pertimbangan sendiridalam memutus perkara ini ditingkat banding;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas bahwapertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telahtepat dan

M E N G A D I L I :- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ; -- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 26 /G / 2013/ PTUN.KPG. tanggal 3 Juni 2014 yang dimohon banding ;--------------------------------------------------------- Menghukum Pengugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua Tingkat Pengadilan ,yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah); ---------------------------------

duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam putusanHal 3 dari10 hal Putusan No.173/B/2014/PT.TUN.SBYPengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 26 / G / 2013 /PTUN .KPG.tanggal 3 Juni 2014 yang amarnya sebagai berikut;I.

KPG; nnnnennnne nen cence ncncnneneeMenimbang, bahwa Penggugat / Pembanding telahmengajukan memori banding tertanggal 26 Agustus 2014 yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupangpada tanggal 26 Agustus 2014 dan telah diberitahukan kepadaTergugat / Terbanding, dan Tergugat II Intervensi / Terbanding yangisinya memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Surabaya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;e Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Menghukum Terbanding / Tergugat untuk membayar biayayang timbul dalam perkara ini ; Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi / Terbanding telahmengajukan kontra memori banding pada tanggal 02 September2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraKupang pada tanggal 02 September 2014 dan telah diberitahukankepada Penggugat / Pembanding yang isinya memohon kepadaMajelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabayayang pada pokoknya adalah sebagai berikut ; EDEN ERS SPS)

Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar segalabiaya yang timbul pada Tingkat Peradilan ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraKupang Nomor : 26/G/2013/PTUN.KPG. yang dimohonkan bandingdiucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasatanggal 3 Juni 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat danKuasa Hukum Tergugat II Intervensi tidak dihadiri oleh Penggugatmaupun Kuasa Hukumny9;; " 222202" "2Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara

UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang PeradilanTata Usaha Negara, Tergugat / Pembanding harus dihukummembayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalamtingkat banding ini jumlahnya akan ditetapkan pada amar putusan ini;MENGADILI:e Menerima permohonan banding dari Penggugat /Pembanding ; e Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraKupang Nomor : 26 /G / 2013/ PTUN.KPG. tanggal 3 Juni2014 yang dimohonDANCING j nne nnn nnn nnn nnn nnn nene Menghukum Pengugat /Pembanding untuk membayar

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 23/G/2016/PTUN Pl tanggal 15 Nopember 2016 yang dimohonkan banding tersebut ; 3. Membebankan kepada Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00. (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

P U TUS ANNOMOR 36/B/2017/PTTUN MksDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa,memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada peradilantingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraantara:Nama : Drs. H.

Yamin No. 27 Provinsi Sulawesi Tengah,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2016;Untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING' dahuluTERGUGATII Intervensi;Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca;1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassartanggal 27 Februari 2017 Nomor 36/Pen/2017/PT.TUN.Mks tentangPenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkaratersebut ;2.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 23/G/2016/PTUNPI. tanggal 15 Nopember 2016 ;3.

Negara Makassar melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dengansurat permohonan yang diterima Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palutanggal 28 Nopember 2016 dan selanjutnya dituangkan dalam AktaPermohonan Banding Nomor 23/G/2016/PTUN PI.

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor23/G/2016/PTUN PI tanggal 15 Nopember 2016 yang dimohonkan bandingtersebut ;3. Membebankan kepada Pembanding dahulu Penggugat untuk membayarbiaya perkara di kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat bandingditetapkan sejumlah Rp250.000,00. (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis HakimPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari jumat tanggal2 Juni 2017 oleh kami DR.

M E N G A D I L I- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;------------------- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 184/G/2016/PTUN.SBY tanggal 31 Mei 2017 yang dimohonkan banding;----- Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- ( Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----------------------------------

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkatbanding,yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya di Jl.

WargaNegara Indonesia, Para Advokat dan Konsultanhukum pada kantor Advokat Rakhmat Santoso& Partners Law Firm beralamat kantor diGedung Graha Rakhmat Jalan Prambanan No.5Surabaya berdasarkan surat kuasa khusustertanggal 24 Januari 201 7;Selanjutnya disebut: PARATERBANDING /TERGUGAT II INTERVENSHaL.2 Perkara 141/B/2017/PT.TUN.SBY.Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya setelahmembaca :seperti1.Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya Nomor : 141/PEN/2017/PT.TUN.SBY

, tanggal 15 Agustus2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa danmemutus sengketa ini di tingkat banding; Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SurabayaNomor : 184 /G/2016/ PTUN.SBY. tanggal 31 Mei 2017; Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 141/PENHS/2017/PT.TUN.SBY, tanggal 27 September 2017 tentangPenetapan Hari SidangBerkas perkara tersebut beserta suratsurat lainnya yang berhubunganCEN Gan SANig KSA I fac neeenssnmsceesssnenennnissssmmine einmeemininnmnnemiimnRenieTENT

ANG DUDUK SENGKETA:Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduknya perkaratertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya,Nomor 184 / G / 2016 / PTUN.SBY. tanggal 31 Mei 2017 yang amarnyaberbunyi sebagal DeriKU tT:

M E N GA D I L I :- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding; -------------------- - Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 56/G/2015/PTUN.SBY tanggal 02 Juli 2015 yang dimohonkan banding;----------- - Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat Peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----------------------------------------

PUTUSANNomor : 228/B/2015/PT.TUN.SBY DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat banding telahmenjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara : Drs. RAHMAT MAHMUDI, M.Si, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanPegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Perum Katang, RT. 02,RW. 05 Ds.

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :228/PEN/2015/PT.TUN.SBY tanggal 11 Desember 2015 tentangPenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelasaikansengketa Tata Usaha Negara ini ditingkatSNICIING, Sesser eee ee eeeerasreneeeeemaree eee2. Salinan ............2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :56/G/2015/PTUN.SBY, tanggal 02 Juli 2015 yang dimohonkan banding,beserta suratsurat lainnya yangbertalian ; 2222022 ne noe oo=3.

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalamperkara ini sebesar Rp 180.500, (Seratus Delapan Puluh Ribu Lima RatusMenimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabayatersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis,tanggal 02 Juli 2015 dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat; Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukanpermohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabayatersebut sesuai dengan Akta Permohonan

tentangPeradilan Tata Usaha Negara jo.

UndangUndang No. 51 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua dari Undang Undang No. 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara, serta Peraturan Perundangundangan yang terkait dengansengketa tata usaha negara inl; nn nn nn nono nnn ncn nenMENGADILI...............MENGADILI: Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding; Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 56/G/2015/PTUN.SBY tanggal 02 Juli 2015 yang dimohonkan banding; Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar

M E N G A D I L I- Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding ; --------------- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 51/G/2014/PTUN.Mdo. tanggal 31 Maret 2015 yang dimohonkan banding tersebut; --------------------------------------------------------------------- Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding yang ditetapkan sebesar Rp. 250.000.-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----------------

PUTUSANNOMOR: 81/B/2015/PT.TUN.MKSDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa,dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara : EVANS STEVEN LIOW, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PegawaiNegeri Sipil, bertempat tinggal di Kelurahan Taas LingkunganVI, Kecamatan Tikala, Kota Manado ; Selanjutnya disebut sebagai.....PENGGUGAT/PEMBANDING;MELAWAN:KEPALA KANTOR

Lapian 2 No. 48 Kelurahan Tikala Kumaraka, KecamatanWenang, Kota Manado; 0220202002020Hela Ubm yal CSCI Ee racecassamnasccw sere: sens 2 wesomesraer concen 2 eens semenbocce eeeaaeeeesaeeeaeeeeenens TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING;Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut ; Telah membaCa : 2222 n nn nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nnn e nen1.

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MakassarNomor : 81/Pen/2015/PT.TUN.MKS tanggal 02 Juli 2015 tentangPenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketaini di tingkat banding; 2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ManadoNomor: 51/G/2014/ PTUN.Kdi. tanggal 31 Maret 2015 ; 3.

Rabu tanggal 20 Mei 2015; Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara di kirim ke PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak yang bersengketatelah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage),sesuai dengan Surat Pemberitahuan yang ditandatangani oleh PaniteraPengadilan Tata Usaha Negara Manado tanggal 18 Mei 2015 ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa putusan perkara Nomor : 51/G/2014/PTUN.Mdo., dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum padahari Selasa,

No. 81/B/2015/PT.TUN Mks.Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan MajelisHakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Selasatanggal 8 September 2015 oleh kami : ACHMAD ROMLI, SH. sebagaiHakim Ketua Majelis, UNDANG SAEPUDIN, SH.

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh untuk mencoret dari register perkara dalam perkara Nomor 22/G/2022/PTUN.BNA;3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp 445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha negara Yogykarta untuk mencoret Perkara Nomor : 5/G/2020/PTUN.YK. dari register perkara.

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 546.000,- (Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah)

YKDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang memeriksa, memutusdan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertamadengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui SistemInformasi Pengadilan, telah mengeluarkan penetapan dalam sengketaFe a > PreNama : IKHSAN HENDRIYANTO; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan > Karyawan Swasta; 2222+Tempat Tinggal : Dusun Pelem RT/RW 04/24, KelurahanHarjobinangun, Kecamatan Pakem, KabupatenSleman

Selanjutnya disebut sebagai pihak ...................:6::2:e1eeees TERGUGAT II;Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor : 5/G/2020/PTUN.YKPengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tersebut : 1. Telahn membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraYogyakarta Nomor : 5/PENDIS/2020/PTUN.YK tanggal 24 Maret 2020,tentang Penetapan Lolos Dismissal; 2.

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraYogyakarta Nomor : 5/PENMH/2020/PTUN.YK tanggal 24 Maret 2020,tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim; 3. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Tata Usaha NegaraYogyakarta Nomor : 5/PENPP/2020/PTUN.YK, tanggal 26 April 2020,tentang Pemeriksaan Persiapan; 4. Telah membaca Surat Penggugat tertanggal 3 April 2020, perihalPermohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor5/G/2020/P TUN.

dapat dikabulkan; Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutangugatan Penggugat, maka kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraYogyakarta diperintahkan untuk mencoret Perkara Nomor:Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor : 5/G/2020/PTUN.YK5/G/2020/PTUN.YK dari register perkara dan kepada Penggugat dibebankansegala biaya yang timbul dalam perkara ini; Mengingat, ketentuan Pasal 76 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuanketentuan lain yangberkaitan

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraYogykarta untuk mencoret Perkara Nomor: 5/G/2020/PTUN.YK dariregister perkara; 3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp 546.000, (Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah); Demikian penetapan ini ditetapbkan dalam rapat permusyawaratanMajelis Hakim Tata Usaha Negara Yogyakarta pada hari Senin, tanggal 6April 2020, oleh kami Hj. SIT! MAISYARAH, S.H.,M.H., sebagai HakimKetua Majelis, KUKUH SANTIADI, S.H.

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang untuk mencoret Perkara Nomor: 11/P/FP/2020/PTUN.PGP dari buku register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 170.000,- (Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);

Yani (Jalur Dua) Sungailiat.Selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang telah membaca:iL,Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor:11/PENMH/2020/PTUN.PGP, tanggal 11 Februari 2020, tentang SusunanMajelis Hakim;Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor:11/PENPPJS/2020/PTUN.PGP, tanggal 11 Februari 2010, tentangPenunjukkan Panitera Pengganti;.

Bahwa Tergugat berkedudukan di Bangka, dalam yurisdiksi PengadilanTata Usaha Negara Pangkalpinang sehingga memilki kewenanganuntuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo. Olehkarena itu Ssudah tepat Pemohon melayangkan permohonan a quomelalui Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang;IV. PERMOHONAN PEMOHON MASIH DALAM TENGGANG WAKTUHalaman 4 dari 13 Halaman Penetapan Nomor: 11/P/FP/2020/PTUN.PGP1.

Pemohon dapat mengajukanpermohonan ke Peradilan Tata Usaha Negara untuk memperolehputusan. Jika pengadilan mengabulkan, maka badan/pejabat incasuHalaman 5 dari 13 Halaman Penetapan Nomor: 11/P/FP/2020/PTUN.PGPPengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang wajiob menetapkankeputusan untuk melaksanakan perintah pengadilan;5.

Tata Usaha Negara yangdisengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpadisertai tuntutan ganti rugi dan atau tanpa disertai tututan ganti rugi danatau rehabilitasi.11.

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraPangkalpinang untuk mencoret Perkara Nomor:11/P/FP/2020/PTUN.PGP dari buku register perkara;3.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Para Penggugat;--------------------
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk mencoret Perkara Nomor: 16/G/2020/PTUN-BDG dari Buku Register Induk Perkara ;-----------------------------------------------------------------------------------------
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 486.000.- (Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah

PENETAPANNomor :16/G/2020/PTUNBDGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus danmenyelesaikanSengketa Tata Usaha Negara pada tingkatpertamadengan AcaraBiasa,telah menjatuhnkan Penetapan dengan pertimbangan hokum dalam sengketa antara:1. DIAN MARDYANA PATRIANI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus2. RENI ANGGRAENI,3. HERMAN4.

TERGUGAT;Halaman2dariShalamanPenetapanNomor : 16/G/2020/PTUNBDGPengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut di atas; Telah membaca: 1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor16/PEN.DIS/2020/PTUNBDG, tanggal7 Februari 2020 tentang Lolos Dismisal:2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara BandungNomor16/PEN.MH/2020/PTUNBDG, tanggal 7 Februari 2020 tentangPenunjukan Majelis Hakim ; 3.

Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor :16/PENPPJS/2020/PTUNBDG, tanggal 7 Februari 2020 tentang penunjukanPanitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor :16/PENPP/2020/PTUNBDG, tanggal11Februari 2020, tentang Pemeriksaan Persiapan; 5.

Gugatan (vide Pasal 63UndangUndangNomor : 5 Tahun 1986) tentangPeradilan Tata Usaha Negara);Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan permohonanpencabutan perkara Nomor :16/G/2020/PTUNBDG secara tertulis yang diterimaMajelis Hakim pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 18 FebruariMenimbang, bahwa ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang UndangNomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan: (1) Penggugat dapat sewaktuwaktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untukmencoret Perkara Nomor: 16/G/2020/PTUNBDG dari Buku Register IndukPerkara ; 3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.486.000. (Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah);Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanTata Usaha Negara Bandung pada Hari Senin, tanggal 24Februari 2020 olehYARWAN, S.H.,M.H,sebagai Hakim Ketua Majelis, DR. TRI CAHYA INDRAPERMANA S.H.

Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 197/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 20 Juli 2023 yang dimohonkan banding;3. Menghukum Pembanding/Semula Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk mencoret Perkara Nomor : 32/G/2016/PTUN-Pbr dari Buku Register Induk Perkara;-----------------------------------------------------------3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 266.000,00(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);-----------

PENETAPANNomor : 32/G/2016/PTUNPbr.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutusdan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama denganAcara Biasa, telah menetapkan dengan pertimbanganpertimbangan sebagaiberikut, dalam sengketa antara : 2 === 22 22222 2ennn noneHENDRIMULYADI, S.E., Kewarganegaraan Indonesia; Tempat tinggal: PasarKaret RTI 002 RW 004 Kepenghuluan Pujud,Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, Pekerjaan

TERGUGAT Il;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebult: Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraPekanbaru Nomor: 32/PENMH/2016/PTUNPbr. tanggal 3 Agustus 2016tentang Penunjukan Majelis Hakim 5Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraPekanbaru Nomor: 32/G/2016/PTUNPbr. tanggal 3 Agustus 2016 tentangPenunjukan Panitera Pengganti ;"Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 32/PENPP/2016/PTUNPbr. tanggal 3 Agustus 2016 tentang PemeriksaanPersiapan

Penetapan Nomor : 32/G/2016/PTUNPbrTENTANG DUDUK SENGKETANYAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan suratgugatannya tertanggal 02 Agustus 2016, yang diterima dan telah puladidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru padatanggal 02 Agustus 2016 dibawah register Nomor 32/G/2016/PTUNPbr;Menimbang, bahwa Penggugat pada tanggal 27 September 2016 telahmengajukan Permohonan secara tertulis pencabutan surat gugatan perkaraNomor 32/G/2016/PTUNPbr, dengan alasan obyek

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraPekanbaru untuk mencoret Perkara Nomor : 32/G/2016/PTUNPbr dariBuku Register Induk Perkara; 22020 222 nn nen nnn enone3.

Penetapantersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hariKamis tanggal 6 Oktober 2016 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu olehWIRDAYATI, A.Md. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha NegaraPekanbaru, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat dan Kuasanya,Tergugat Il serta Kuasa Pemohon Intervensi ; 27222 22 nn oooHAKIMHAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,d.t.o d.t.o1. YUSTAN ABITHOYIB, S.H. HARI SUNARYO, S.H.d.t.o2.

M E N G A D I L I : - Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ; --------------- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 03/G/2013/PTUN-BL, tanggal 02 April 2013, yang dimohon banding;------------------------------------------------------------------------------- Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- ( Dua ratus lima puluh ribu

PU T U S A NNomor : 85/B/2013/PT.TUNMDN" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "aia PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN, yang memeriksadan mengadili sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : Ir. Kesuma Dewangsa, M.M, Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan/jabatan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran PropinsiLampung Non Aktif, tempat tinggal : JIn.

,M.H., 5.Barita Uli Siregar, S.H. ; Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaanAdvocat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advocatdan ...dan Konsultasi Hukum Yulia Yusniar, SH dan Rekanyang beralamat di jalan Belimbing No. 31 Susunananon Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan Nomor : 85/B/2013/PT.TUNMDN tanggal 03 Juli 2013 tentangPenunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketaterSebut; nnn nn nnn nn nin nnn nnn nnn nnn nnn nnn nomena Telah membaca

salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraBandar Lampung Nomor : 03/G/2013/PTUNBL. tanggal 02 April 2013 ; Telah membaca dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara,bukti bukti surat dan keterangan Saksi yang berhubungan denganSenigketa INI 7 =esssssessee sess nee eee rae eee teen een eee EEEnoone Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Medan tanggal 11 September 2013 No.85/PEN.HS/2013/ PT.TUNMDN, tentang Penetapan hari Sidang dalamB@risale

A pees eee reer eee eeeTENTANG DUDUK SENGKETAnoone Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan mengambilalih keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimanatercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraBandar ...Bandar Lampung Nomor : 03/G/2013/PTUNBL, tanggal 02 April 2013 yangamarnya berbunyi sebagai berikut ; nonoMENGADILI:DALAM POKOK SENGKETA.: =22 22 22 Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (Niet OnvankelijkVerklaard) ; 2727 2222 nn nnn nnn nn nnn nnn nnn

dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 03/G/2013/PTUNBL., yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding sertaPanitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dan telahdiberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan PernyataanBanding Nomor: 03/G/2013/PTUNBL, tanggal 17 April 2013; Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukanMemori Banding tanggal 29 April 2013 yang diterima di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung sesuai dengan tanda terimamemori

Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret Perkara Nomor: 114/G/2020/PTUN.SBY, dari register induk Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang sedang berjalan;
3. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) yang dibebankan kepada Penggugat;

PENETAPANNomor : 114/G/2020/PTUN.SBYDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dalamPersidangan dengan Acara Biasa, telah menjatunkan Penetapan sebagai berikut,dalam perkara antara;MUHAMMAD NOER, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di DusunTrebung RT.02 RW.01 Desa Lenteng Barat KecamatanLenteng Kabupaten Sumenep, Pekerjaan KaurKeuangan Desa Lenteng Barat;Dalam

Sumenep ProvinsiJawa Timur.Selanjutnya disebut sebagai ..............0.00 TERGUGATHalaman 1 dari 5 halaman Penetapan Perkara Nomor 114/G/2020/PTUN.SBYPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut: Telah membaca gugatan Penggugat tertanggal 13 Juli 2020, yang didaftarkandi Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 14 Jull2020 di bawah Register Perkara Nomor: 114/G/2020/PTUN.SBY; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara SurabayaNomor: 114/PENMH/2020/PTUN.SBY, tanggal

Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, danperaturan Perundangundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;MENETAPKAN:1.

Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.400.000, (Empat Ratus RibuRupiah) yang dibebankan kepada Penggugat;Demikian ditetapkan dalam Rapat Musyawaratan Majelis HakimPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus2020 oleh ZUBAIDA DJAIZ BARANYANAN, SH. selaku Hakim Ketua Majelis, NINYOMAN VIDIAYU PURBASARI, SH.

,MH, dan GANDA KURNIAWAN, SH,masingmasing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana telah diucapkan dalampersidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh ASHARIYADI, SH, sebagai PaniteraPengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dengan dihadiri oleh KuasaPenggugat dan tanpa dihadiri olen Tergugat ataupun Kuasanya.HAKIM KETUA MAJELISHAKIMHAKIM ANGGOTAZUBAIDA DJAIZ BARANYANAN, SH.Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Perkara Nomor

., dari Register Induk Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang sedang berjalan;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang untuk mencoret Perkara Nomor: 08/P/FP/2020/PTUN.PGP dari buku register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 170.000,- (Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);

Yani (Jalur Dua) Sungailiat.Selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang telah membaca:1.Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor:08/PENMH/2020/PTUN.PGP, tanggal 11 Februari 2020, tentang SusunanMajelis Hakim;Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 08/PENPPJS/2020/PTUN.PGP, tanggal 11 Februari 2010, tentang PenunjukkanPanitera Pengganti;.

Selanjutnya disebut KeputusanTermohon.PERMOHONAN PEMOHON TERMASUK KEWENANGAN PENGADILANTATA USAHA NEGARA1. Bahwa Surat Keputusan Bupati Bangka Nomor188.45/1285/DINPERKPP/2018 tanggal 17 September 2018 tentangPemberian Izin Lokasi kepada PT. SINAR AGRO MAKMUR LESTARI(Termohon) merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifatkonkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagiseseorang atau badan hukum perdata;2.

Bahwa Termohon berkedudukan di Bangka, dalam yurisdiksi PengadilanTata Usaha Negara Pangkalpinang sehingga memilki Kewenangan untukmemeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo. Oleh karena itusudah tepat Pemohon melayangkan permohonan a quo melalui PengadilanTata Usaha Negara Pangkalpinang;IV. PERMOHONAN PEMOHON MASIH DALAM TENGGANG WAKTU1.

Pemohon dapat mengajukan Permohonan kePeradilan Tata Usaha Negara untuk memperoleh putusan. Jika pengadilanmengabulkan, maka badan/pejabat incasu Pengadilan Tata Usaha NegaraPangkalpinang wajiod menetapkan keputusan untuk melaksanakan perintahpengadilan;.

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraPangkalpinang untuk mencoret Perkara Nomor: 08/P/FP/2020/PTUN.PGPdari buku register perkara;3.