Ditemukan 122496 data
Urut Berdasarkan
Register : 02-03-2017 — Putus : 18-04-2017 — Upload : 18-03-2019
Putusan PA SANGATTA Nomor 0091/Pdt.G/2017/PA.Sgta Tanggal 18 April 2017 — Penggugat melawan Tergugat
12 — 7
12 — 7
Desember 2016 antara Pemohon dan Termohon telahpisah tempat tinggal hingga sekarang; Bahwa, Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian oleh pihakkeluarga, namun tidak berhasil ;Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agarMajelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talakterhadap Termohon, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan
Kemudian dalam pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraianyaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suamiisteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;Hal 12 dari 19 Put.
Register : 31-07-2018 — Putus : 19-09-2018 — Upload : 25-02-2019
Putusan PA SANGATTA Nomor 0308/Pdt.G/2018/PA.Sgta Tanggal 19 September 2018 — Penggugat melawan Tergugat
15 — 4
15 — 4
No 0308/P dt.G/2018/PA.S gtaMenimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntutagar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugatterhadap Penggugat, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa untuk melakukansuatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapathidup rukun sebagai suami isteri, dan Pengadilan telah
Kemudian dalam pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraianyaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suamiisteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasalpasal tersebut di atas terdapatbeberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik ceraitalak maupun cerai gugat, yaitu : Adanya alasan telah
Register : 28-02-2017 — Putus : 15-03-2017 — Upload : 26-12-2018
Putusan PA KAB MALANG Nomor 263/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg Tanggal 15 Maret 2017 — Pemohon melawan Termohon
7 — 5
7 — 5
Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwapembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dantahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagiantanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel:;Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasatersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang peru dijadikan landasan dalam menilaikeabsahannya adalah UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;Menimbang
Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan suratkuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran MahkamahAgung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RIHalaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 0263/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlgnomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) UndangundangRepublik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meteral;2.
Register : 22-04-2019 — Putus : 30-04-2019 — Upload : 30-04-2019
Putusan PA KAB MALANG Nomor 634/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg Tanggal 30 April 2019 — Pemohon melawan Termohon
8 — 3
8 — 3
Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwapembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dantahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagiantanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel:;Menimbang, bahwa tentang kKeabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasatersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang peru dijadikan landasan dalam menilaikealbsahannya adalah UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;Menimbang
Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan suratkuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran MahkamahAgung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RInomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) UndangundangRepublik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meteral;2.
Register : 21-04-2017 — Putus : 10-05-2017 — Upload : 09-08-2019
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 147/Pdt.P/2017/PA.Tgrs Tanggal 10 Mei 2017 — Pemohon melawan Termohon
8 — 3
8 — 3
Penjelasan yang sama juga ditegaskan oleh UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 TahunHalaman 9 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0147/Pdt.P/2017/PA. Tgrs1989.
Berdasarkan KHI tersebut bahwa pengajuan itsbat nikah dapatterjadi dengan beberapa kemungkinan yang antara lain ditegaskan dalam huruf(e) pasal tersebut, dijelaskan bahwa itsbat nikah dapat diajukan terhadapperkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halanganperkawinan menurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,permohonan itsbat nikah harus dilihat secara kasuistik.
Register : 06-11-2017 — Putus : 12-12-2017 — Upload : 18-12-2017
Putusan PA CIANJUR Nomor 1554/Pdt.P/2017/PA.Cjr Tanggal 12 Desember 2017 — Pemohon I Pemohon II
11 — 5
11 — 5
Penjelasan yang sama juga ditegaskan olehUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989.
Berdasarkan KHI tersebut bahwa pengajuan itsbat nikah dapatterjadi dengan beberapa kemungkinan yang antara lain ditegaskan dalam hurufHalaman 10 dari 15 halaman PenetapanNomor 1554/Pdt.P/2017/PA.Cjr.(e) pasal tersebut, bahwa itsbat nikah dapat diajukan terhadap perkawinanyang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinanmenurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,permohonan itsbat nikah harus dilihat secara kasuistik.
Register : 02-08-2019 — Putus : 27-08-2019 — Upload : 30-08-2019
Putusan PA KOTO BARU Nomor 358/Pdt.G/2019/PA.KBr Tanggal 27 Agustus 2019 — Penggugat melawan Tergugat
12 — 4
12 — 4
Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 358/Padt.G/2019/PA.KBrMenimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalamkeluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia,aman, tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan yangtentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiaporang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan UmumUndangUndang Nomor 23 Tahun 2004;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan
Hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukumyang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah,tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniatuntuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalahmerupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraiansesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan
Register : 15-06-2017 — Putus : 13-09-2017 — Upload : 08-03-2019
Putusan PA SANGATTA Nomor 0233/Pdt.G/2017/PA.Sgta Tanggal 13 September 2017 — Penggugat melawan Tergugat
14 — 5
14 — 5
No. 1Tahun 1974 ditegaskan untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukupalasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri,dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belahpihak, Kemudian dalam pasal 19 huruf (f) PP.
No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 116huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan salah satu alasanperceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang teruS menerusantara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal pasal tersebut di atas terdapatbeberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik ceraitalak maupun cerai gugat, yaitu :1.
Register : 06-06-2017 — Putus : 13-09-2017 — Upload : 08-03-2019
Putusan PA SANGATTA Nomor 0225/Pdt.G/2017/PA.Sgta Tanggal 13 September 2017 — Penggugat melawan Tergugat
12 — 11
12 — 11
saksi pemohon menyatakan telah berusahamerukunkan kemblai Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ; Bahwa Termohon di persidangan menyatakan tidak keberatan untuk berceraidari Pemohon;Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agarMajelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talakterhadap Termohon, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan
Kemudian dalam pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraianyaitu adanya perselisihnan dan pertengkaran yang terus menerus antara suamiisteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;Menimbang, bahwa berdasarkan pasalpasal tersebut di atas terdapatbeberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik ceraitalak maupun cerai gugat, yaitu : Telah terjadi perselisihan
Register : 24-08-2020 — Putus : 10-09-2020 — Upload : 10-09-2020
Putusan PA KETAPANG Nomor 497/Pdt.G/2020/PA.Ktp Tanggal 10 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
12 — 8
12 — 8
menghadap hakim Islamkemudian tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang zhalimdan gugurlah haknya;Menimbang, bahwa meskipun dapat ditafsirkan Tergugat tidak keberatandengan dalil gugatan Penggugat, sehingga dalildalil gugatan Penggugatdianggap benar dan terbukti, namun karena perkara ini perkara perceraian(person recht) merupakan masalah rumah tangga yang mengandung nilainilaimoral yang luhur dan bukan hanya sebatas hubungan perdata biasa sertamengingat asas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan
majelis hakimmenilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalamrumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terusmenerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai denganketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu secara formalgugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan
Register : 11-02-2016 — Putus : 07-03-2016 — Upload : 30-09-2019
Putusan PA PADANG Nomor 0220/Pdt.G/2016/PA.Pdg Tanggal 7 Maret 2016 — Penggugat melawan Tergugat
13 — 1
13 — 1
rukun dalam berumah tangga, dan gugatanperceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum, sesuai denganketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undangundang No. 1 tahun1974 jo pasal 19 huruf ( f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 1975 jopasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek danmenjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat yangakan ditegaskan
PA.Pdgsebagaiman diatur dalam pasal 84 undangundang nomor 7 tahun 1989Tentang Peradilan Agama jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 jo pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim secara exofficio memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padang untuk mengirimkansalinan putusan ini bila telah berkekuatan hukum tetap kepada PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang walayahnya meliputitempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat permikahandilangsungkan sebagaimana yang akan ditegaskan
Register : 18-10-2016 — Putus : 16-11-2016 — Upload : 24-04-2019
Putusan PA PADANG Nomor 1094/Pdt.G/2016/PA.Pdg Tanggal 16 Nopember 2016 — Penggugat melawan Tergugat
8 — 0
8 — 0
19751975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakimberpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum sebagaimanadimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jopasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek danmenjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat yangakan ditegaskan
diatur dalam pasal 84 UndangUndang nomor7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo pasal 35 Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakimsecara memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padanguntuk mengirimkan salinan putusan ini bila telah berkekuatan hukum tetapkepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yangwalayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempatpernikahan dilangsungkan sebagaimana yang akan ditegaskan
Register : 10-11-2017 — Putus : 08-12-2017 — Upload : 30-07-2019
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 684/Pdt.P/2017/PA.Tgrs Tanggal 8 Desember 2017 — Pemohon melawan Termohon
9 — 6
9 — 6
Penjelasan yang sama juga ditegaskan olehUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989.
Berdasarkan KHI tersebut bahwa pengajuan itsbat nikah dapatterjadi dengan beberapa kemungkinan yang antara lain ditegaskan dalam huruf(e) pasal tersebut, bahwa itsbat nikah dapat diajukan terhadap perkawinanyang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinanmenurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,permohonan itsbat nikah harus dilihat secara kasuistik.
Register : 02-08-2019 — Putus : 02-09-2019 — Upload : 03-09-2019
Putusan PA Penajam Nomor 367/Pdt.G/2019/PA.Pnj Tanggal 2 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
10 — 6
10 — 6
Surat kuasa khusus pihak berperkara telah memenuhi syarat dan ketentuankeabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam SuratEdaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat EdaranMahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) danAyat (9) Undangundang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985tentang Bea Meterai;2.
terpenuhi dalam perkara ini;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalahpermohonan yang berdasar hukum dan oleh karena Termohon ternyata tidakhadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secararesmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg., seharusnya permohonanPemohon dikabulkan dengan verstek tanpa perlu membebankan pembuktianterlebih dahulu kepada Pemohon, namun oleh karena perkara ini adalahperkara perceraian, maka mengingat azas mempersulit perceraiansebagaimana ditegaskan
Register : 08-01-2018 — Putus : 11-04-2018 — Upload : 20-03-2019
Putusan PA RANTAU PRAPAT Nomor 0037/Pdt.G/2018/PA.RAP Tanggal 11 April 2018 — Penggugat melawan Tergugat
12 — 1
12 — 1
formil dan materiilterhadap suatu kesaksian, dan oleh sebab itu dapat diterima dan dinilai sebagaialat bukti yang sah menurut hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta di atas, maka dapatdisimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yangsah dan saat ini dalam rumah tangga mereka sering terjadi perselisihan danpertengkaran yang terusmenerus yang sulit untuk dirukunkan kembali,sehingga harus dinyatakan bahwa perkawinan tersebut telah pecah, dan tujuanperkawinan sebagaimana ditegaskan
dalam pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974, bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga)yang bahagia dan sebagaimana ditegaskan dalam AlQuran Surat ArRum ayat21, bahwa dijodohkannya lakilaki dan perempuan ini sebagai Suami isteri agartercapai kehidupan yang tentram dan selalu terjalin rasa saling mencintai dansaling menyayangi, tidak akan tercapai;Menimbang, bahwa berdasarkan buktibukti yang diajukan olehPenggugat, maka harus dinyatakan bahwa gugatan cerai tersebut telah terbuktidan
Register : 24-05-2016 — Putus : 13-06-2016 — Upload : 30-09-2019
Putusan PA PADANG Nomor 0605/Pdt.G/2016/PA.Pdg Tanggal 13 Juni 2016 — Penggugat melawan Tergugat
14 — 2
14 — 2
huruf (b) dan (f ) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek danmengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohondimuka sidang Pengadilan Agama Padang setelah putusan ini berkekuatanhukum tetap, Sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3)Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana yang akan ditegaskan
nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo pasal 35Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 147 Kompilasi HukumIslam, maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan PaniteraPengadilan Agama Padang untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talakperkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatanyang walayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dantempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakanuntuk itu Sebagaimana yang akan ditegaskan
Putus : 21-11-2016 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1010 K/PID/2016 Tanggal 21 Nopember 2016 — Irwan Kalensang, dk.
33 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
33 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sanny Koraagsebagai Hukum Tua Desa Koka dan sebelum penandatanganan dilakukan,ditegaskan kembali oleh Terdakwa Il. Sanny Koraag sebagai Hukum Tua DesaKoka bahwa tanah ini tidak dalam sengketa;Bahwa Terdakwa Il.
Tanggal 17 Februari2011 dilakukan penandatanganan Akta Jual Beli di hadapan PPAT yaituCamat Tombulu Kabupaten Minahasa yang turut dihadiri oleh Terdakwa Il.Sanny Koraag sebagai Hukum Tua Desa Koka dan sebelumpenandatanganan dilakukan, ditegaskan kembali oleh Terdakwa Il. SannyKoraag sebagai Hukum Tua Desa Koka bahwa tanah ini tidak dalamsengketa, kemudian Terdakwa Il.
Register : 26-11-2020 — Putus : 15-12-2020 — Upload : 15-12-2020
Putusan PA TANGERANG Nomor 2868/Pdt.G/2020/PA.Tng Tanggal 15 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
34 — 4
34 — 4
Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal76 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, sertamengingat asas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalamPenjelasan Umum UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e),yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019, dan jugauntuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidakdianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan
terjadikomunikasi yang kurang baik, lalu sejak saat itu antara Pemohon denganTermohon sudah berpisah rumah; Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidakmenjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri dalam kehidupanrumah tangga; Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon danTermohon, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, MajelisHakim mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan
Register : 08-03-2017 — Putus : 29-03-2017 — Upload : 06-05-2019
Putusan PA PADANG Nomor 0379/Pdt.G/2017/PA.Pdg Tanggal 29 Maret 2017 — Penggugat melawan Tergugat
16 — 3
16 — 3
rukun dalam berumah tangga, dan gugatanperceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum, sesuai denganketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undangundang No. 1 tahun1974 jo Pasal 19 huruf ( f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 1975 jopasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek danmenjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat yangakan ditegaskan
sebagaiman diatur dalam Pasal 84 undangundangnomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 35 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, makaMajelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan AgamaPadang untuk mengirimkan salinan putusan ini bila telah berkekuatan hukumtetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yangwalayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempatpernikahan dilangsungkan sebagaimana yang akan ditegaskan
Register : 18-09-2018 — Putus : 02-10-2018 — Upload : 03-10-2018
Putusan PA KAB MALANG Nomor 1191/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg Tanggal 2 Oktober 2018 — Pemohon melawan Termohon
12 — 4
12 — 4
Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwapembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dantahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagiantanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasatersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang peru dijadikan landasan dalam menilaikeabsahannya adalah UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;Menimbang
Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan suratkuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran MahkamahAgung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RInomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) UndangundangRepublik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterali;2.