Ditemukan 296228 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 15-06-2015 — Putus : 10-07-2015 — Upload : 09-09-2015
Putusan PN SAMPANG Nomor 115/Pid.B/2015/PN.Spg
Tanggal 10 Juli 2015 — MARJU’I
MARTULAN al.P.MOH.TAJAB
417
  • Dengan Sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepadaKhalayak Umum untuk Bermain Judi atau Dengan Sengaja TurutCampur dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakahuntuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat ataudipenuhinya sesuatu tata cara.Menimbang, bahwa dimaksud dengan kata barang siapa menunjukkanadanya orang atau manusia, dimana dalam ilmu hukum diartikan sebagaiPERSOON yang merupakan salah satu subjek hukum sebagaimana dijelaskandalam Memorie Van Toelichting (MvT) bahwa
    Manusia sebagai subyek hukumdengan sendirinya telah melekat erat kemampuan bertanggungjawab olehkarenanya siapa saja baik lakilaki maupun perempuan yang merupakanpendukung Hak dan Kewajiban dapat dimintakan pertanggungjawaban dalamsegala tindakannya, kecuali secara tegas undangundang menentukan lainsebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP dengan melihat kecakapan dankemampuannya dalam arti tidak terganggu akal pikirannya serta dapat memahamidan menyadari sepenuhnya yang akan diperbuat hingga akibat
    Ikut Serta Main Judi dijalan Umum atau di Pinggir Jalan Umum atau diTempat yang dapat dikunjungi oleh Umum kecuali ada Izin dariPenguasa yang berwenang telah memberi Izin untuk mengadakanPerjudian itu.Menimbang, bahwa dimaksud dengan kata barang siapa menunjukkanadanya orang atau manusia, dimana dalam ilmu hukum diartikan sebagaiPERSOON yang merupakan salah satu subjek hukum sebagaimana dijelaskandalam Memorie Van Toelichting (MvT) bahwa Manusia sebagai subyek hukumdengan sendirinya telah melekat
Register : 21-10-2021 — Putus : 30-11-2021 — Upload : 30-11-2021
Putusan PT SURABAYA Nomor 706/PDT/2021/PT SBY
Tanggal 30 Nopember 2021 — Pembanding/Penggugat : SYAIFUL HUDA, ST Diwakili Oleh : Dr. Dodik Wahyono, SE. SH. MH.
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK NEGARA INDONESIA TBK REGIONAL REMEDIAL & RECOVERY SURABAYA
Terbanding/Tergugat II : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SURABAYA
8653
  • kepadaTergugat mengenai niat baik dari Penggugat untuk memperbaikikondisi keuangan perusahaan, bahwa juga menurunnya keuanganperusahaan diakibatkan sesuatu yang tidak dapat dihindarkan (forcemajeure); sebagaimana kondisi perekonomian negara = yangpertumbuhannya bergerak di bawah 5 % yang mana dengan pertumbuhanekonomi yang seperti itu pasti tidak mendukung pertumbuhan perusahansecara bagus.Bahwa force majeure adalah berarti "kekuatan yang lebih besar" yaitusuatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia
    Pelanggaran ataugangguan terhadap hak yang sudah dijamin oleh hukum, akanmelahirkan konsekuensi bagi pemegang haknya untuk memperolehhaknya secara pasti.Menurut Jeremy Bentham, agar manusia terbebas dari penderitaan,maka manusia harus membuat keputusan, bahwa manusia harusmewujudkan kesenangan. Ajaran Bentham yang terkenal adalah bahwahukum harus mewujudkan kebahagiaan terbesar bagi sebagian besarmasyarakat (the greatest happiness of the greatest number).
Register : 06-02-2020 — Putus : 04-03-2020 — Upload : 05-03-2020
Putusan PA ENREKANG Nomor 37/Pdt.P/2020/PA.Ek
Tanggal 4 Maret 2020 — Pemohon melawan Termohon
123
  • sudah saling mencintai bahkan keduanya sudah pernah melakukanhubungan seksual hingga calon istri anak Pemohon tengah hamil 6 bulan, olehkarena itu dengan alasan tersebut Pemohon tetap ingin melaksanakanpernikahan anaknya, ANAK PEMOHON DAN PEMOHON II meskipun pihakKantor Urusan Agama Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang menolakuntuk menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon istrinya (CALON ISTRIANAK PEMOHON);Menimbang, bahwa salah satu tujuan lainnya perkawinan adalah untukmemenuhi naluri sex manusia
    dengan jalan yang benar dan beradab,sedangkan naluri sex manusia seperti halnya naluri makan dan minum yangakan terus dicari oleh manusia jika sudah saatnya harus dipenuhi, karena ituapabila dihubungkan dengan perkara a quo, di mana diketahui bahwa anakPemohon dan calon istrinya telah melakukan hubungan badan sehingga nalurisexnya sebagai manusia pernah tersalurkan di jalan yang tidak dibenarkan;Menimbang, bahwa dengan melihat fakta hukum ini, telah terjadinyahubungan sex di luar hubungan perkawinan
Register : 04-06-2020 — Putus : 29-06-2020 — Upload : 29-06-2020
Putusan PA ENREKANG Nomor 85/Pdt.P/2020/PA.Ek
Tanggal 29 Juni 2020 — Pemohon melawan Termohon
205
  • Calon Suami Anak Pemohon sudah salingmencintai bahkan keduanya sudah pernah melakukan hubungan seksual hinggaanak Pemohon saat ini hamil 6 bulan, oleh karena itu dengan alasan tersebutPemohon tetap ingin melaksanakan pernikahan anaknya, Anak Pemohonmeskipun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekangmenolak untuk menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya(Calon Suami Anak Pemohon);Menimbang, bahwa salah satu tujuan lainnya perkawinan adalah untukmemenuhi naluri sex manusia
    dengan jalan yang benar dan beradab,sedangkan naluri sex manusia seperti halnya naluri makan dan minum yangakan terus dicari oleh manusia jika sudah saatnya harus dipenuhi, karena ituHalaman 16 dari 20 halaman Penetapan No. 85/Pdt.P/2020/PA.Ek.apabila dihubungkan dengan perkara a quo, di mana diketahui bahwa anakPemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan badan sehingganaluri sex dan birahinya sebagai manusia pernah tersalurkan di jalan yang tidakdibenarkan;Menimbang, bahwa dengan melihat
Register : 24-09-2018 — Putus : 22-10-2018 — Upload : 15-01-2019
Putusan PA TANAH GROGOT Nomor 0320/Pdt.P/2018/PA.Tgt
Tanggal 22 Oktober 2018 — Pemohon melawan Termohon
106
  • Bahwa pernikahan tidak tercatat Para Pemohon dilakukan dengankesadaran, tiada unsur penipuan dan paksaan serta Para Pemohonjuga memahami adanya kewajiban pencatatan nikah.Menimbang, bahwa magasidhus syariah dari perkawinan adalahagar manusia dapat hidup damai penuh dengan kasih sayang satudengan yang lainnya, karena unsur dari kejadian manusia adanyapemenuhan kebutuhan biologis untuk malanjutkan keturunan, sehinggadengan perkawinan itu manusia akan terhindar dari perbuatan yang kejidan kotor yang
    Hukum wadhi merupakanhukum yang berfungsi melindungi ketertiban umum, nilainilai kebenaran,dan perlindungan manusia. Hukum ini termasuk jenis hukum memaksa(dwingwndrecht) yang penerapannya bersifat inperatif.Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (2) Undangundang RepublikIndonesiaNomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa tiaptiapperkawinan dicatat menurut peraturan perundangundangan yangberlaku.
Register : 02-06-2020 — Putus : 29-06-2020 — Upload : 29-06-2020
Putusan PA ENREKANG Nomor 80/Pdt.P/2020/PA.Ek
Tanggal 29 Juni 2020 — Pemohon melawan Termohon
206
  • Pemohon sudah salingmencintai bahkan keduanya sudah pernah melakukan hubungan seksual hinggaanak para Pemohon saat ini hamil 5 bulan, oleh karena itu dengan alasantersebut para Pemohon tetap ingin melaksanakan pernikahan anaknya, AnakPara Pemohon meskipun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Masalle,Kabupaten Enrekang menolak untuk menikahkan anak Pemohon tersebutdengan calon suaminya (Calon Suami Anak Pemohon);Menimbang, bahwa salah satu tujuan lainnya perkawinan adalah untukmemenuhi naluri sex manusia
    dengan jalan yang benar dan beradab,sedangkan naluri sex manusia seperti halnya naluri makan dan minum yangakan terus dicari oleh manusia jika sudah saatnya harus dipenuhi, karena ituapabila dihubungkan dengan perkara a quo, di mana diketahui bahwa anakPemohon dan Pemohon II dengan calon suaminya telah melakukan hubunganbadan sehingga naluri sex dan birahinya sebagai manusia pernah tersalurkan dijalan yang tidak dibenarkan;Menimbang, bahwa dengan melihat fakta hukum ini, telah terjadinyahubungan
Register : 07-02-2022 — Putus : 15-02-2022 — Upload : 15-02-2022
Putusan PA Martapura Sumsel Nomor 155/Pdt.G/2022/PA.Mpr
Tanggal 15 Februari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
1914
  • kewajibannya sebagai seorang istri untuk dapat berbaktilahir dan batin kepada suami di dalam batasbatas yang dibenarkan hukum Islam,sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa selain unsurunsur perceraian dalam rumah tanggaPenggugat dan Tergugat yang telah terpenuhi, majelis hakim jugamempertimbangkan hakhak kemanusian bagi Penggugat dan anak PenggugatTergugat sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Undangundang Nomor 39Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
    menyebutkan: Setiaporang berhak tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin;Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran teruS menerus antaraPenggugat dan Tergugat sejak tahun 2020, sehingga mengakibatkan keduanyaberpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun hingga sekarang, makamajelis hakim berpendapat tidak ada lagi kententraman, kedamaian, kebahagiaanlahir batin dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang menyebabkanPenggugat tidak mendapatkan hak dasarnya sebagai manusia
    (Hak Asasi Manusia)untuk dapat merasakan hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir danbathin sebagaimana yang tercantum Pasal 9 ayat (2) Undangundang Nomor 39Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undangundang RepublikIndonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam RumahTangga: Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadaporang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara : a. kekerasan fisik; b.kekerasan
Register : 14-02-2019 — Putus : 15-04-2019 — Upload : 26-04-2019
Putusan PN BANGIL Nomor 78/Pid.B/2019/PN Bil
Tanggal 15 April 2019 — Penuntut Umum:
SONYA HARDINI, SH.
Terdakwa:
MUHAMMAD IBNU bin DJAIB
11437
  • Barang SiapaMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalahorang sebagai manusia atau badan hukum atau Korporasi yang dapatdipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan.
    berarti sipelaku sebelum melakukan suatu perbuatantersebut telah menyadari bahwa perbuatannya itu apabila dilaksanakan akanmembawa akibat sebagaimana yang diharapkan dan ia mengetahui pula bahwaperbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;Menimbang, bahwa selain itu pula Yurisprudensi tetap Mahkamah AgungRI menyatakan untuk menunjukkan niat perbuatan terdakwa apakah sengajaatau tidak dalam menghilangkan nyawa orang lain haruslah dilihat dari senjatayang digunakan dan arah bagian tubuh manusia
    Menghilangkan nyawa orang lain;Halaman 14 dari 19 Putusan Pidana Nomor 78/Pid.Sus /2019/PN BilMenimbang, bahwa Menghilangkan nyawa orang lain berkaitandengan kematian seseorang, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dalampernyataannya mengenai mati secara medis adalah tidak berfungsinya lagibatang otak manusia.
    Sedangkan penyebab kematian tersebut dapat timbuldari luar maupun dari dalam tubuh manusia, penyebab tersebut diantaranyadapat berupa perlukaan pada tubuh (Lihat PedomanIlmuKedokteranForensik, dr.
Register : 02-11-2021 — Putus : 30-11-2021 — Upload : 30-11-2021
Putusan PA DENPASAR Nomor 415/Pdt.G/2021/PA.Dps
Tanggal 30 Nopember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
4819
  • Memelinara Agama, yangmerupakan tujuan hukum Islam yang pertama, karena agama merupakanpedoman hidup manusia, (2). Memelihara Jiwa, merupakan tujuan hukumislam yang kedua, karena hukum Islam wajib memelihara hak manusiauntuk hidup dan mempertahankan kehidupannya, (3).
    Memelihara Akal,Fal. 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 415/Pdt.G/2021/PA.Dps.merupakan hal yang sangat penting dalam hukum islam, karena denganmempergunakan akal, manusia akan dapat berfikir tentang Allah, alamsemesta, dan dirinya sendiri, (4).
    Menjaga Keturunan, yaitu bertujuan agarkemurnian darah dapat dijaga dan kelanjutan umat manusia dapatditeruskan, dan (5) menjaga Harta, merupakan tujuan hukum Islam yangterakhir yang merupakan pemberian Tuhan kepada manusia, agar manusiadapat mempertahankan hidup dan melangsungkan kehidupannya;3.
Register : 27-01-2021 — Putus : 10-03-2021 — Upload : 19-03-2021
Putusan PN Belopa Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Blp
Tanggal 10 Maret 2021 — Penuntut Umum:
1.DEDY NURJATMIKO, S.H.,M.H
2.Rasyid Wiraputra, S.H
3.EKA HARIADI, S.H
Terdakwa:
MARDIN PANNA Alias MARDIN Bin PANNA
5818
  • yangdinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggapmemiliki kKemampuan untuk bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid)terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya.Menimbang bahwa menurut hukum, subjek hukum terdapat 2 (dua)jenis yakni: subjek hukum yang pribadi kodrati (Natuurlijk persoons), yaitusubjek hukum itu sengaja dilahirkan kedunia ini secara alamiah dan sejak lahirsecara alam atau kodrat sudah sebagai pemegang hak dan kewajiban, contohsatusatunya adalah manusia
    , serta subjek hukum yang lainnya adalah pribadihukum (recht persoons), yaitu Ssubjek hukum ini dibentuk oleh manusiaberdasarkan peraturan perundangundangan sebagai pemegang hak dankewajiban, yang kedudukannya dipersamakan dengan manusia (Subyek hukumitu. dibentuk karena kebutuhan manusia), contohnya adalah Badan Hukumseperti: Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi.Menimbang bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum,adalah subjek hukum yang bernama Mardin Panna Alias Mardin Bin Pannasebagai
    Pemberantasan Narkotika; Terdakwa pernah dihukum;Keadaan yang meringankan; Terdakwa bersikap sopan dipersidangan Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya dan bersikapkoperatifMenimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah sekedarpembalasan, melainkan lebih kepada sifat edukatif, korektif, dan preventif, makasudah sepatutnya kepada Terdakwa dijatunkan pidana yang pantas dan layaksesuai dengan kadar kesalahannya tersebut, untuk memberikan kesempatankepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki diri menjadi manusia
Putus : 29-07-2015 — Upload : 02-08-2016
Putusan PN KUALA SIMPANG Nomor Nomor : 128/Pid.Sus/2015/PN.Ksp
Tanggal 29 Juli 2015 — SARIYO Als YOK Bin SUHARLI
194
  • Tanpa hak atau melawan hukum;3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli atau menukar Narkotika Golongan ;Ad. 1 Setiap OrangMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang pada dasarnyaadalah orang perorangan, sedangkan orang perorangan sama artinya denganseorang manusia perorangan atau manusia perorangan ;Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundangundangandibuat oleh dan untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasukketentuanketentuan
    yang tercantum didalam UndangUndang Republik IndonesiaNo. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada dasarnya ditujukan kepada manusiaperorangan atau seorang manusia, yang dianggap sebagai subjek hukum pelakutindak pidana Narkotika ;Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindakpidana dalam kasus perkara ini, menurut surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum,lengkap dengan segala indentitasnya adalah Terdakwa yang bernama SARIYOAls YOK Bin SUHARLI dan indentitas Terdakwa sebagaimana la terangkandidepan
Register : 08-08-2017 — Putus : 14-08-2017 — Upload : 13-10-2017
Putusan PN JEMBER Nomor 693/Pid.Sus/2017/PN Jmr
Tanggal 14 Agustus 2017 — YAYAK USMAN HIDAYAT
245
  • Menurut FarmakopeIndonesia untuk jenis obat Trihexyphenidil sebenarnya diperuntukkan bagiorang yang mempunyai penyakit Parkinson atau gemetar untuk menstabilkankejang otot atau gerakan yang tidak teratur yang disebabkan adanya kerusakansaraf pada otak manusia.
    dengan sediaan farmasi menurut Pasal1 angka 4 UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalahobat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat kesehatan menurut Pasal1 angka 4 UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan alatkesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidakmengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis,menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkankesehatan pada manusia
    Bahwa menurut FarmakopeIndonesia obat jenis Trihexyphenidil diperuntukkan bagi orang yang mempunyaipenyakit Parkinson untuk menstabilkan kejang otot atau gerakan yang tidakteratur yang disebabkan adanya kerusakan saraf pada otak manusia. Bagi orangyang tidak memiliki penyakit Parkinson apabila menggunakan obat tersebutsecara berlebin akan merusak organ tubuh terutama ginjal serta apabiladigunakan dalam jangka waktu yang lama akan merusak mental. Bahwa selain ituahli Dra.
Register : 16-08-2021 — Putus : 30-09-2021 — Upload : 08-02-2022
Putusan PN Cikarang Nomor 484/Pid.B/2021/PN Ckr
Tanggal 30 September 2021 — Penuntut Umum:
DEBY F. FAUZI, SH
Terdakwa:
EGI PERMANA PUTRA bin SANAN
8431
  • KARYA Bin AMING yang setelan melalui pemeriksaan di tingkatpenyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagaiterdakwa, yang berdasarkan keterangan saksisaksi serta keterangan terdakwasendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangantersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umumdengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebutdalam surat dakwaan;Menimbang, bahwa dalam hal ini :+ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia
    Perkataan tempatkediaman di dalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan woning, yangmenurut yurisprudensi ditafsirkan sebagai setiap tempat yang dipergunakanoleh manusia sebagai tempat kediaman, sehingga termasuk ke dalampengertiannya juga gerbonggerbong kereta api atau atau gubuggubug terbuatdari kalengkaleng atau kartonkarton bekas yang didiami oleh para tunawismakapalkapal atau mobilmobil yang dipakai sebagai tempat kediaman dan lainlainnya (Drs.
    perbuatannya sertaberjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali ; Terdakwa belum pernah dihukum ; Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepatmengenai pidana yang akan dijatunkan terhadap diri terdakwa, perludipertimbangkan variabelvariabel yang melingkupi penjatuhan pidana denganmenengok dimensi sosioyuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak keringdan jauh dari nilainilai Kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalahuntuk manusia
    dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingateksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;Menimbang, bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkanpidana terhadap terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hinggamaksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit darihukum itu sendiri;Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harussebanding dengan bobot kesalahan terdakwa, sesuai perannya terhadap tindakHalaman
Register : 12-08-2019 — Putus : 12-09-2019 — Upload : 12-09-2019
Putusan PN TULUNGAGUNG Nomor 216/Pid.Sus/2019/PN Tlg
Tanggal 12 September 2019 — Penuntut Umum:
ANIK PARTINI, S.H.
Terdakwa:
RONNY BIN Alm SLAMET
437
  • .: 821/03/407.205/2010 tanggal Januari2010 sampai sekarang ini di Dinas Kesehaan Kabupaten Tulungagung; Bahwa menurut Ahli yang dimaksud dengan pangan sebagaimana dimaksuddalam pasal 1 angka 1 Undang Undang sesuatu yang berasal dari Sumberhayati produk pertanian, perkebunan, Kehutanan, perikanan, peternakan,perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkansebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahantambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lainnya
    Slamet tidak bolehdikonsumsi manusia karena belum ada jaminan mutu keamanan daripemerintah; Bahwa menurut Ahli, apabila seseorang mengonsumsi/menyalahgunakanEtanol terbuat dari fermentasi tumbuhtumbuhan, buahbuahan/gandum danlainlainnya, karena kerjanaya menekan kesadaran / depresan Susunan syarappusat kunsumsi etanol dapat mengganggu kesehatan yakni kerusakan fungsihati, ginjal, gangguan syaraf mata, pencernaan serta hormon sexsual; Bahwa menurut Ahli, Etanol dengan kadar tinggi biasanya digunakan
    Dalam melakukan penjualan minuman beralkohol harus mendapat jinedar dari pihak yang berwenang ; Bahwa benar minuman jenis Alimy Bintang Kuntul yang telah diedarkan olehTerdakwa tidak boleh dikonsumsi manusia karena belum ada jaminan mutukeamanan dari pemerintah; Bahwa benar apabila seseorang mengonsumsi/menyalahgunakan Etanolterbuat dari fermentasi tumbuhtumbuhan, buahbuahan/gandum dan lainlainnya,karena kerjanya menekan kesadaran / depresan susunan syarap pusat kunsumsietanol dapat mengganggu kesehatan
    martabat kemanusiaanterpidana; Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubatdengan taubat yang sebenarbenarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengansegala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disampingitu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwaserta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikanseseorang dalam arti sosiologis, melainkan si Terpidana tetap terpelinara danterbina harkat dan martabatnya sebagai manusia
Register : 06-11-2017 — Putus : 19-12-2017 — Upload : 10-01-2018
Putusan PN MAMUJU Nomor 214/Pid.Sus/2017/PN Mam
Tanggal 19 Desember 2017 — Penuntut Umum:
ABD. HAKIM, SH.
Terdakwa:
RUSLAN Bin KAMARUDDIN
4310
  • Setiap orang;Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang adalah subyekhukum pendukung hak dan kewajiban yakni orang atau manusia maupun badanhukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;Menimbang, bahwa Terdakwa Ruslan Bin Kamaruddin diajukankepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dianggap mampu dancakap mempertanggungjawabkan segala perbuatan, sehingga dari kenyataantersebut menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang mampumempertanggungjawabkan perbuatannya
    Simons seseorang itu dapatmempunyai kealpaan dalam melakukan perbuatannya, jika perbuatan itu telahia lakukan tanpa disertai dengan kehatihatian dan perhatian yang perlu danyang mungkin dapat ia berikan;Menimbang bahwa, pada Pasal 1 angka 24 UU No. 22 Tahun 2009tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksudkan dengan KecelakaanLalu Lintas adalah suatu peristiwa dijalan yang tidak diduga dan tidak disengajamelibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yangmengakibatkan korban manusia
    Setiap orang;Menimbang, bahwa terhadap unsur ini telah dipertimbangkansebelumnya, dimana yang dimaksud Setiap orang adalah subyek hukumpendukung hak dan kewajiban yakni orang atau manusia maupun badan hukumyang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;Menimbang, bahwa dipersidangan telah terbukti bahwa yang dimaksuddengan terdakwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum adalahRuslan Bin Kamaruddin, yang dianggap mampu dan cakapmempertanggungjawabkan segala perbuatan, sehingga
Register : 15-01-2013 — Putus : 25-07-2013 — Upload : 19-08-2013
Putusan PA MAGETAN Nomor 0073/Pdt.G/2013/PA.Mgt
Tanggal 25 Juli 2013 — PENGGUGAT dan TERGUGAT
170
  • Dengan demikian kerukunan di dalam rumah tangga ............. sudah tidak bisadipertahankan lagi dan tidak bisa mencapai rumah talggayangbahagia............. salah yang benar Insya Allah bisa dengan Instrospeksi diri darimasingmasing diri dan Berpikir positif ditingkatkan kematangan dan kekedewasaan dalam berpikis mungkiin melalui pendidikan yang mana bisamengembangkan mental dan badan dan budi manusia; Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut lalu Pemohon mengajukantanggapan (replik)
    dalam masalah agama OK dll OK misal dalam masalah mengasuh anakkekurangan ekonomi keluarga masalah menggunakan waktu sekolahnya dalamhalhal positif seperti membaca buku, melanjutkan ke sekolah dia ke sMP, sMA,Kuliah, seperti kita tahu tidak ada suatu usaha yang sekali terus jadi dan sempurnadan juga kita tahu " kenyataan hidup yang mengajarkan bahwa bukan peluangyang ciptakan kemauan tapi kemaunlah yang menciptakan peluang dan juga kitatahu pendidikanlah yang dapat memperkembangkan badan dan budi manusia
    Dengan demikian kerukunan di dalam rumah tangga ............. sudah tidak bisadipertahankan lagi dan tidak bisa mencapai rumah talggayangbahagia.............. salah yang benar Insya Allah bisa dengan Instrospeksi diri dari20masingmasing diri dan Berpikir positif ditingkatkan kematangan dan kekedewasaan dalam berpikis mungkiin melalui pendidikan yang mana bisamengembangkan mental dan badan dan budi manusia; Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut lalu Pemohon mengajukantanggapan (replik
Register : 27-07-2015 — Putus : 02-09-2015 — Upload : 09-11-2015
Putusan PN MALANG Nomor 387/PID.B/2015/PN Mlg
Tanggal 2 September 2015 — KRESNAWAN.
185
  • B/20 15/PN.Mlg.Ad.2.Terdakwa KresnawanMenimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas maka Barangsiapa ditujukan kepada Manusia atau Persoon yang sudah dewasa berpikir, berbuat, danbertindak sebagai manusia normal, sehingga dengan demikian Manusia atauPersoon tersebut di pandang sebagai Subjek Hukum, yang dalam hal ini PelakuTindak Pidana sebagai orang yang dapat dan mampu untukmempertanggungjawabkan setiap perbuatannya ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang di maksud Barangsiapamengacu kepada
    sesuaidengan kesalahannya ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnyaterhadapnya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sematamata merupakantindakan pembalasan sematamata melainkan sebagai usaha preventif dan represifagar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya pidana yangdijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia
Register : 19-09-2017 — Putus : 17-10-2017 — Upload : 23-11-2017
Putusan PN PELALAWAN Nomor 261/Pid.B/2017/PN PLW
Tanggal 17 Oktober 2017 —
6924
  • Namum, lepas dari perdebatan yuridistersebut yang dimaksud dengan unsur barang siapa menurut memorie vantoelichting (MV T) adalah manusia sebagai subjek hukum;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orangatau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapatdimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;Menimbang, bahwa Terdakwa NUR AINI Br SIAGIAN Binti KARNOSIAGIAN membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam berkasPerkara dan
    Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengertiisi dakwaan, selain dari pada itu Terdakwa juga dapat mengikuti jalannyapersidangan dengan baik hingga Tuntutan Pidana ini dibacakan;Menimbang, bahwa secara obyektif Terdakwa NUR AINI Br SIAGIAN BintiKARNO SIAGIAN dalam kedudukannya sebagai manusia atau subyek hukumdalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani, di muka persidangan telahmenunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yangdimilikinya.
    martabat kemanusiaan terpidana.Pemidanaan yang akan dijatunkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubatyang sebenarbenarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segalaperobuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pulamencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa sertapemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorangdalam arti sosiologis, melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkatdan martabatnya sebagai manusia
Register : 11-10-2016 — Putus : 31-10-2016 — Upload : 29-08-2019
Putusan PT PADANG Nomor 170/PID/2016/PT PDG
Tanggal 31 Oktober 2016 — Pembanding/Penuntut Umum II : NOVI OKTAVIANTI,SH
Terbanding/Terdakwa : YOSMAN TELAU MBANUA Pgl YOSMAN
6074
  • ijazah asli dicek maka akan keluarbiodata pemiliknya.Bahwa berdasarkan keterangan ahli dari Direktorat Jendral PerhubunganCAPT DENTRI ANWAR MM Pgl DEDTRI bahwa yang berwenangHal 3 s/d 20 putusan Pidana No.170/Pid/2016/PT/PDGmengeluarkan sertifikat Kompemtensi kepelautan adalah DirektoratJendral Perhubungan Laut mulai dari Tingkat dasar sampai yang tertinggitermasuk sertifikat ANT V dan ATT V tetapi penyelenggaraan pendidikankompentensi Kepelautan diserahkan kepada Badan PengembanganSumber Daya Manusia
    jabatanpenandatangan nya atas nama Direktur Jendral Perhubungan LautDirektur Perkapalan dan Kepelautan.Atas perbuatan terdakwa tersebut dapat mengakibatkan saksi Faktorselaku pemilik kapal dapat mengalami kerugian, karena terdakwayang tidak pernah mengikuti pendidikan atau pelatihan tersebut akanmembuat terdakwa tidak akan professional dalam bekerja dikapalmilik saksi sebagai nakhoda, sehingga akan mengancamHal 4 s/d 20 putusan Pidana No.170/Pid/2016/PT/PDGkeselamatan pelayaran , keselamatan jiwa manusia
    terdapat pada ijazahmasing masing pelaut, karena ketika ijazah asli dicek maka akan keluarbiodata pemiliknya.Bahwa berdasarkan keterangan ahli dari Direktorat Jendral PerhubunganCAPT DENTRI ANWAR MM Pgl DEDTRI bahwa yang berwenangmengeluarkan sertifikat Kompemtensi kepelautan adalah DirektoratJendral Perhubungan Laut mulai dari Tingkat dasar sampai yang tertinggitermasuk sertifikat ANT V dan ATT V tetapi penyelenggaraan pendidikankompentensi Kepelautan diserahkan kepada Badan PengembanganSumber Daya Manusia
Register : 08-03-2016 — Putus : 21-03-2016 — Upload : 11-06-2016
Putusan PN BULUKUMBA Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN.BLK
Tanggal 21 Maret 2016 — Terdakwa Anak I dan Anak II ,JPU,Supriyadi, SH
5427
  • bukti surat yang terlampirdalam berkas perkara berupa Fotocopy Kartu Keluarga No. 7302073008070048, atasnama Kepala Keluarga Pagga, alamat Lembangnyora, Desa Bontominasa, KecamatanBulukumpa, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, Tanggal 14 September 20009dan hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk sidang Pengadilan Negeri tanggal 24Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor: 1/Pid.SusAnak/2016/PN.BLKFebruari 2016 yang dibuat oleh Aminudin S.sos selaku Petugas PembimbingKemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Manusia
    RI Kantor Wilayah SulawesiSelatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bulukumba, demikian pula halnyadengan Anak II pada saat melakukan tindak pidana berumur 16 Tahun, sebagaimanabukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran nomor: 12675/CS/XII/2009 dan hasilPenelitian Kemasyarakatan untuk sidang Pengadilan Negeri tanggal 24 Februari 2016yang dibuat oleh Aminudin S.sos selaku Petugas Pembimbing KemasyarakatanKementerian Hukum Dan Hak Manusia RI Kantor Wilayah Sulawesi Selatan LembagaPemasyarakatan Kelas
    menjalanimasa penahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, makasesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani olehTerdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menimbang, bahwa Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk sidangPengadilan Negeri tanggal 13 Januari 2015 yang dibuat oleh Aminudin S.sos selakuHalaman 14 dari 17 Putusan Nomor: 1/Pid.SusAnak/2016/PN.BLKPetugas Pembimbing Kemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Manusia
    Para Anak belum pernah dijatuhi hukuman pidana berdasarkan PutusanPengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap;= Para Anak bersikap sopan dipersidangan;= Para Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;Mengingat Ketentuan Pasal 363 ayat (1) Ke4 KUHP, PasalPasal dalamUndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Pidana Anak, PasalPasal dalam Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana, Hasil PenelitianKemasyarakatan Petugas Pembimbing Kemasyarakatan Kementerian Hukum DanHak Manusia