Ditemukan 1021657 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Usaha ilegal Usaha pertambangan Persaingan usaha Izin usaha Persaingan Usaha ilega
Pengadilan PTTUN MAKASSAR TUN
Register : 20-02-2019 — Putus : 01-04-2019 — Upload : 27-07-2022
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 23/B/2019/PT.TUN.MKS
Tanggal 1 April 2019 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
109 — 9
    1. Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Penggugat;
    2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor:29/G/2018/PTUN Mdo.,tanggal 18 Desember 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
    3. Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00(Dua ratus lima puluh ribu rupiah);
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 14-10-2016 — Putus : 08-12-2016 — Upload : 01-03-2017
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 246/B/2016/PT.TUN.SBY.
Tanggal 8 Desember 2016 — KEPALA DESA BERCAK vs JASMOTO
86 — 29
  • Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 58/G/2016/PTUN.SBY tanggal 02 Agustus 2016 yang dimohonkan banding ; -------------------------------------------------------------------- 3. Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.0000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -------------------------------------
    PUT ANNOMOR : 246/B/2016/PT.TUN.SBY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksadan memutus sengketa tata usaha negara dalam peradilan tingkat bandingmenjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketaKEPALA DESA BERCAK, berkedudukan di Jalan Bercak Nomor 3, DesaBercak, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso, dengan inimemberikan kuasa kepada : 20 n0nn ne nnn enn nn nnnee1. ACHMAD CHOLILY, S.H., M.H.
    Selanjutnya disebutsebagaismear trrinerneseanRHTneAREE PENGGUGAT / TERBANDING ;PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA TERSEBUT ;Telah membaca :1.Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara SurabayaNomor : 246/PEN/2016/PT.TUN.SBY. tanggal 20 Oktober 2016 tentangPenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketaTata Usaha Negara ini ditingkat banding ; Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SurabayaNomor : 58/G/2016/PTUN.SBY tanggal 02 Agustus 2016 yangdimohonkan
    Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya tanggal 09 Agustus 2016 dan Akta Permohonan Banding tersebutkemudian diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding dengan SuratPemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 10 Agustus 2016 ; Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding mengajukanmemori banding tertanggal 20 September 2016 dan diterima diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 20September 2016 dan diberitahukan kepada Penggugat / Terbandingsesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan
    Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal02 Agustus 2016 Nomor : 58/G/2016/PTUN.SBY ; 3.
    Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SurabayaNomor : 58/G/2016/PTUN.SBY tanggal O02 Agustus 2016 yangdimohonkan banding ; 92220 n enone nner nnn3.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 29-09-2020 — Putus : 13-10-2020 — Upload : 23-10-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 16/P/FP/2020/PTUN.JKT
Tanggal 13 Oktober 2020 — Pemohon:
PT. INTISEHAT SENTOSA diwakili oleh Sonny Kurniawan ( Direktur Utama)
Termohon:
1.Menteri Perdagangan Rebuplik Indonesia
2.Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Dirjen Daglu) Kementerian Perdagangan Republik Indonesia
3.Direktur Impor Kementerian Perdagangan Republik Indonesia
194 — 72

  • MENETAPKAN:

    1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara permohonan Pemohon;
    2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mencoret perkara permohonan dengan register Nomor: 16/P/FP/2020/PTUN.JKT dari Buku Register Permohonan;
    3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 671.000,- (Enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
    PENETAPANNOMOR : 16/P/FP/2020/PTUNJKTDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam perkara permohonan untukmendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan Pejabat Pemerintahan, yangdiselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telahmenjatuhkan Penetapan dalam sengketa antara:PT. INTISEHAT SENTOSA, beralamat di JI.
    Ridwan Rais No. 5 JakartaPusat, domisili elektronik rikooapriadii@gmail.com;Selanjutnya disebut sebagai PARA TERMOHON;Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca:Surat Permohonan Pemohon tertanggal 29 September 2020 yang didaftarkandi Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 29September 2020 dengan register Nomor : 16/P/FP/2020/PTUN.JKT;Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor:16/P/FP/PENMH/2020/PTUN.JKT, tanggal 30 September 2020 tentangPenunjukan
    Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkarapermohonan ini;Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor:16/PENPPJS/2020/PTUN.JKT, tanggal 30 September 2020, tentangPenunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNomor: 16/P/FP/PENHS/2020/PTUN.JKT, tanggal 30 September 2020tentang Penetapan Hari Sidang; Surat Permohonan Pencabutan Perkara tanggal 9 Oktober 2020 perihalPencabutan Permohonan
    Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, makapermohonan pencabutan perkara permohonan fiktif positif oleh Pemohon tersebutdapat dikabulkan, dan karenanya Majelis Hakim memerintahkan kepada PaniteraPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mencoret permohonan denganregister perkara Nomor: 16/P/FP/2020/PTUN.JKT dari Buku Register PermohonanPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkarapermohonan fiktif positif dikabulkan, maka biaya perkara ini dibebankan
    Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakartauntuk mencoret perkara permohonan dengan register Nomor:16/P/FP/2020/PTUN.JKT dari Buku Register Permohonan;Halaman 4 dari 5 Halaman. Penetapan Nomor : 16/P/FP/2020/PTUNJKT3.
Pengadilan PTTUN MAKASSAR TUN Perijinan
Register : 12-06-2014 — Putus : 18-08-2014 — Upload : 23-09-2014
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 88/B/2014/ PT.TUN.MKS.
Tanggal 18 Agustus 2014 — - BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR, TERGUGAT/PEMBANDING; ---------------------------------- M E L A W A N - PT. MEITHA PERKASA UTAMA, PENGGUGAT/TERBANDING; ----------------------------
63 — 26
  • M E N G A D I L I :- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding ; ----------- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 40/G/2013/PTUN.MDO tanggal 26 Pebruari 2014 yang dimohonkan banding tersebut ; -------------------------------------------------- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima
    TUN.MKS.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa,memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antaraBUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR , tempat kedudukan di JalanTrans Sulawesi di Tutuyan Kabupaten Bolaang MongondowDalam hal ini memberikan Kuasa kepada :1 AMIN MUSA, SH, MH. Jabatan Asisten I pada KantorBupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur ;2 PRIYAMOS, SH, MM.
    Menyatakan batal keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan olehTergugat berupa Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow TimurNomor 80 Tahun 2013 tentang pencabutan izin usaha Pertambangan PT.Meitha Perkasa Utama Nomor 81 Tahun 2012 tentang Persetujuanpenyesuaian ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Meitha PerkasaUtama di Desa Paret Kecamatan Kotabunan Kabupaten BolaangMongondow Timur, tanggal 15 April 2013 ;3.
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan Tata Usaha Negarayang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Bupati BolaangMongondow Timur Nomor 80 tahun 2013 tentang pencabutan izin usahaPertambangan PT. Meitha Perkasa Utama Nomor 81 Tahun 2012 tentangPersetujuan penyesuaian ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT.Meitha Perkasa Utama di Desa Paret Kecamatan Kotabunan KabupatenBolaang Mongondow Timur, tanggal 15 April4.
    Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor80 Tahun 2013 tentang Pencabutan Ijin Usaha Pertambangan PT.
    Rp. 250.000, (Dua ratus lima puluh ribuDemikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan MajelisHakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Senin,tanggal 11 Agustus 2014 oleh kami H.
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Pertanahan
Register : 30-10-2017 — Putus : 21-12-2017 — Upload : 06-02-2018
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 189/B/2017/PT.TUN.SBY
Tanggal 21 Desember 2017 — KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR dan AHMAD DJUNAIDI FANNI, S.E. vs 1. NANIK WIDJAYA.dkk.
127 — 83
  • MENGADILI:- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Tergugat dan Pembanding / Tergugat II Intervensi ; ----------------------------------------------- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 44/G/2017/PTUN.SBY, tanggal 15 Agustus 2017 yang dimohonkan banding ; ------------------------------------------------------------------------------------ Menghukum Pembanding / Tergugat dan Pembanding / Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat
    PUTUSANNOMOR : 189/B/2017/PT.TUN.SBY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KET UHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negarapada Pengadilan tingkat banding dengan acara biasa, telah menjatuhkanputusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara : KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONALPROVINSI JAWA TIMUR, berkedudukan di Jalan Gayung Kebonsari No. 60Surabaya ; 222 no one nnn nn nn nnn cnn nnn ennaDalam
    kepada pihaklawan dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 28Bahwa pihak Tergugat mengajukan pula permohonan bandingterhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan AktaHal. 5 dari 11 hal.
    intinya pihak Tergugat Il Intervensi memohonkepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabayauntuk memutus sebagai berikut :Menerima Permohonan Banding Pembanding (dahulu Tergugat IlINtEPVENS)I) ; = 2o = ene noe non oon nnn nnn nn nnn nn nan noe ren nnn nn nee eee ene nnnMembatalkan Putusan Pengadilan tata Usaha Negara Surabaya Nomor :44/G/2017/PTUN.SBY, tanggal 15 Agustus 2017.MENGADILI SENDIRI:1.
    tingkat pertama tersebut diambil alin sebagai pertimobangan hukumMajelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, untukmemutus sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkat banding, dan ternyatamemori banding dari Pembanding / Tergugat Il Intervensi secarasubstansi tidak dapat melemahkan pertimbangan hukum putusan yangdimohonkan banding tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TataHal. 8 dari 11 hal.
    ditetapkan sebesar Rp. 250.000, (dua ratuslima puluh ribu rupiah).Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan MajelisHakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari RabuHal. 9 dari 11 hal.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 31-08-2023 — Putus : 06-12-2023 — Upload : 07-12-2023
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 91/G/2023/PTUN.BDG
Tanggal 6 Desember 2023 — Penggugat:
YUNI CHANDRA NURJANA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMEDANG
199 — 187

  • MENETAPKAN

    1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat;
    2. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk mencoret gugatan Penggugat yang terdaftar dalam Register perkara Nomor: 91/G/2023/PTUN.BDG dari Buku Induk Register Perkara;
    3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Perijinan
Register : 03-09-2013 — Putus : 09-12-2013 — Upload : 06-01-2014
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 147/B/2013/PT.TUN.SBY
Tanggal 9 Desember 2013 — 1. DR. BAMBANG SETIAWAN. DK. vs KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN KABUPATEN SLEMAN dan SRIYONO HADI PUTRO, A.Md
71 — 33
  • Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 01/G/2013/PTUN.YK. tanggal 17 Juni 2013 yang dimohonkan banding ; ------------3. Menghukum Para Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ; ---------------------------------
    PU T U SS A NNOMOR : 147/B/2013/PT.TUN.SBY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa danmemutus sengketa tata usaha negara dalam pengadilan tingkat banding menjatuhkanputusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara : 1.DR. BAMBANG SETIAWAN.
    Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor:147/PEN/2013/PT.TUN.SBY, tanggal 12 September 2013, tentang PenunjukanMajelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkat banding ; 2.
    Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 01/G/2013/PTUN.YK.tanggal 17 Juni 2013 yang dimohonkan banding beserta suratsurat lainnya yangee aTENTANG DUDUKNYA SENGKETAMemperhatikan dan menerima kejadiankejadian yang diuraikan dalamPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 01/G/2013/PTUN.YK.tanggal 17 Juni 2013 yang dimohonkan banding beserta suratsurat lain yang bertalian,antara pihak yang bersengketa sebagaimana diuraikan di atas, sehingga diperolehkronologis kejadian sebagai
    T entang Izin Mendirikan BangunanGedung Fungsi Usaha Saudara Sriyono Hadi Putro, A.Md untukpembangunan 3 unit toko di Padukuhan Kramat, Desa Sidoarum, KecamatanGodean di atas tanah seluas 269 m? tertanggal 18 Oktober 2012; 4.
    memenuhi syaratsebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1angka (9) UndangUndang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Keduaatas UndangUndang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara, yaitu telah bersifat Konkrit, Individual dan Final serta menimbulkanakibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata dan bukanlahmerupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diperkecualikan sebagaimana10yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 Undang UndangNomor
Pengadilan PTTUN MEDAN TUN
Register : 05-03-2018 — Putus : 14-05-2018 — Upload : 18-08-2022
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 50/B/2018/PT.TUN.MDN
Tanggal 14 Mei 2018 — Pembanding/Penggugat : RM. PONDOK FITRI CATERING, dalam hal ini diwakili oleh WAN AULIA, SE
Terbanding/Tergugat : POKJA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
67 — 7

  • M E N G A D I L I

    Menerima permohonan banding Penggugat / Pembanding;
    Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 33/G/2017/PTUN-Pbr tanggal 18 Desember 2017;
    Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 05-07-2024 — Putus : 14-08-2024 — Upload : 24-09-2024
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 340/B/TF/2024/PT.TUN.JKT
Tanggal 14 Agustus 2024 — Pembanding/Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAKARTA TIMUR
Terbanding/Penggugat : SHEARLY JATI (TAN SOEN NIO)
15 — 9
  • Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 621/G/TF/2023/PTUN.JKT, tanggal 24 April 2024 yang dimohonkan banding;

    3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Pengadilan PTTUN MANADO TUN
Register : 17-07-2023 — Putus : 03-10-2023 — Upload : 20-11-2023
Putusan PTTUN MANADO Nomor 57/B/2023/PT.TUN.MDO
Tanggal 3 Oktober 2023 — Pembanding/Penggugat : PITERS BATTER BENZS WANDA Diwakili Oleh : Yohanis Gewab,S.H.
Terbanding/Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAYAPURA
Terbanding/Penggugat II Intervensi I : RUDY MASWI
79 — 53
  • Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 35/G/2022/PTUN JPR tanggal 7 Juni 2023 yang dimohonkan banding;
    3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 250.00,00,- ( Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Pertanahan
Register : 13-11-2017 — Putus : 19-12-2017 — Upload : 06-02-2018
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 197/B/2017/PT.TUN.SBY
Tanggal 19 Desember 2017 — RIKAWATI, S.H. vs I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKOHARJ. II. ROBERT BOB WIBAWAO
80 — 16
  • Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 016/G/2017/PTUN.SMG. tanggal 9 Agustus 2017, yang dimohonkan banding ; 3. Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- ( Dua ratus lima puluh ribu rupiah ) ; -------------------------------------
    PUT USANNOMOR : 197/B/2017/PT.TUN.SBY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KET UHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa danmemutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam sengketa antara : RIKAWATI, S.H, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat Tinggal :Jl. Arifin No : 10.A. RT. 001.
    Songgorunggi No: 17.A LaweyanSu rakatta j 9+ one nnn non nnn nee nen nme nee nen neeSelanjutnya disebut sebagai :wana nnnnnnennnn enna TERBANDING /TERGUGAT Il INTERVENSI;Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut : Telah membaca : 22 == 222 no nnn ene nnn nn nnn nn nnn cee nnn ec nnn ee nee eee12Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor197/PEN/2017/PT.TUN.SBY, tanggal 13 Nopember 2017 tentang penunjukanMajelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat
    banding ;Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Surabaya Nomor :197/Pen.HS/2017/PT.TUN.SBY, tanggal 19 Desember 2017 tentang penetapanhari sidang pembacaan Putusan ; 20 202 ono non nnn renee non nnSalinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor016/G/2017/PTUN.SMG. tanggal 9 Agustus 2017; Berkas perkara tersebut beserta surat surat lainnya yang berhubungandengan sengketa ini ; = 22+ 22 nn eon nnn nn eenTENTANG DUDUKNYASENGKETAMemperhatikan dan menerima, keadaankeadaan
    alin sebagaipertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Surabaya untuk memutus sengketa Tata Usaha Negara ini ditingkatbanding, karenanya Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraSemarang Nomor : 016/G/2017/PTUN.SMG. tanggal 9 Agustus 2017 haruslahGIKU@IKAN 322222 9st et it it etnies iia CeeMenimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Hakim tingkatpertama sudah tepat dan benar, maka putusan Nomor : 016/G/2017/PTUN.SMG.tanggal 9 Agustus 2017 haruslah
    Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor:016/G/2017/PTUN.SMG. tanggal 9 Agustus 2017, yang dimohonkan banding ;3. Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara padakedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapbkan sebesarRp. 250.000, ( Duaratus lima puluh ribu rupiah ) ; Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa tanggal 19Desember 2017 oleh kami, H.
Pengadilan PTTUN MAKASSAR TUN
Register : 22-10-2015 — Putus : 20-11-2015 — Upload : 25-11-2015
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 135/B/2015/PTTUN.MKS.
Tanggal 20 Nopember 2015 — ELLY WEYA, SIP.,;---Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------------------------------------------PENGGUGAT / PEMBANDING; M e l a w a n : 1. GUBERNUR PAPUA,;--------------------------------------------------- Untuk selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------------------------------------TERGUGAT /TERBANDING; Dan 2. KOSTAN TOWOLOM,;--------------------------------------------------- Untuk selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------------------TERGUGAT II INTERVENSI /TERBANDING;
63 — 24
  • Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 05/G/2015/PTUN.Jpr. tanggal 7 Agustus 2015 yang dimohonkan banding tersebut; -----------------------------------------------------III. Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);-------------
    P U T U S$ A NNOMOR : 135/B/2015/PT.TUN.MKS.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa danmemutus sengketa tata usaha negara dalam pengadilan tingkat bandingmenjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketaANLAL A : n= 22 nn nnn enn nn nn nn nn nn nn nn ce nn en ne ee nec nn ae nee ce nee oeELLY WEYA, SIP., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta,Beralamat di Transat Dosay Doyo Kabupaten Jayapura;Dalam hal ini
    Negara Jayapura tertanggal 17 September 2015, dankontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannyadengan surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Bandingtertanggal 17 September 2015Menimbang bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim kePengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada pihak yangbersengketa, oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telahdiberi kesempatan untuk melihat berkas (Inzage) masingmasingdiberitahukan dengan surat tertanggal
    UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang Undang Nomor 51Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5 tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundangundangan lainnya yang bertalian;MENGADILI. Menerima permohonan banding Penggugat / Pembanding ; Il. Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara JayapuraNomor : 05/G/2015/PTUN.Jpr. tanggal 7 Agustus 2015 yangdimohonkan banding tersebut; Ill.
    Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkaradi kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkansebesar Rp.250.000, (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan MajelisHakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang dilangsungkanpada hari Jumat tanggal 20 bulan Nopember tahun 2015 yang terdiri dariSYAMSUL HADI,SH. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMakassar sebagai Ketua Majelis dan KAMER TOGATOROP, SH.
    Masing masing Hakim Tinggi padaHal 14 dari 15 Hal Put.No.135/B/2015/PT.TUN.MKSPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sebagai AnggotaanggotaMajelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umumoleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga, dengan didampingi oleh HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh DRS. H.
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 22-01-2013 — Putus : 11-04-2013 — Upload : 21-05-2013
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 19/B/2013/PTTUN.SBY
Tanggal 11 April 2013 — 1. Drs. H. Zainul Arifin.dkk. vs 1. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA 2. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM. 3. H. FERRY ZULKARNAIN, ST. 4. Drs. H. SYAFRUDIN H.M. NUR, M.Pd
40 — 26
  • M E N G A D I L I - Menerima permohonan banding dari Para Penggugat / Pembanding ; ----- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 1 Nopember 2012 Nomor : 19 / G / 2012 / PTUN.MTR yang dimohonkan banding tersebut ;------------------------------------------------------------------------------ - Menghukum Pihak Para Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,
    NOMOR : 19 / B/ 2013 / PTTUN.SBYDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPUTUSANPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa danmemutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, bersidangdigedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam sengketa antara : 1. Drs. H. Zainul Arifin2. Drs. H.
    Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara SurabayaNomor : 19 / PEN/ 2013 /PT.TUN.SBY. Tanggal 30 Januari 2013tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutussengketa tata usaha negara tersebut ditingkat banding ;2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor :19/ G/ 2012/ PTUN MTR tanggal 1 Nopember 2012 ;3.
    Tata Usaha Negara Matarampada tanggal 29 Nopember 2012 yang pada pokoknya berkeberatan terhadapPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor. 19/ G / 2012 /PTUN.MTR tanggal 1 Nopember 2012, dan memohon agar Majelis HakimBanding memutus sebagai berikut ; 1.
    Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 19 /G/ 2012 /PTUN.MTR tertanggal 1 Nopember 2012 ; 83.
    selanjutnyamemohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara SurabayaMEMULSkKaNn SEDAGE!
Pengadilan PTUN MANADO TUN
Register : 11-06-2020 — Putus : 01-07-2020 — Upload : 21-07-2020
Putusan PTUN MANADO Nomor 17/G/2020/PTUN.Mdo
Tanggal 1 Juli 2020 — Penggugat:
BERTINUS KENDEK
Tergugat:
CAMAT MALALAYANG
312 — 178

  • MENETAPKAN:

    1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat ;
    2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado untuk mencoret perkara Nomor 17/G/2020/PTUN.Mdo, dari Buku Register Induk Perkara;
    3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.326.000,00. (Tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);
    PENETAPANNomor: 17/G/2020/PTUN.Mdo.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkatpertama dengan acara biasa telah menjatuhkan penetapan dalamsengketa antara:Nama : BERTINUS KENDEK;Kewarganegaraan : Indonesia;Pekerjaan : Mantan Kepala Lingkungan Winangun ;Tempat tinggal : Kelurahan Winangun Satu, Lingkungan , RT/RW000/001, Kecamatan Malalayang, Kota Manado;Dalam hal ini memberi kuasa
    Negara Manado tersebut, telah membaca;1:Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara ManadoNomor 17/PENDIS/2020/PTUN.Mdo, tanggal 11 Juni 2020 TentangLolos Dismissal;Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara ManadoNomor 17/PEN/2020/PTUN.Mdo, tanggal 11 Juni 2020 TentangPenunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini;Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor17/PENDIS/2020/PTUN.Mdo, tanggal 11 Juni 2020 TentangPenunjukan Panitera Pengganti untuk membantu
    Majelis Hakim dalamperkara ini;Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha NegaraManado Nomor 17/PEN.PP/2020/PTUN.Mdo, tanggal 12 Juni 2020Tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha NegaraManado Nomor 17/PEN.HS/2020/PTUN.Mdo, tanggal 25 Juni 2020Tentang Hari Sidang;Permohonan Bertinus Kendek melalui kuasanya tanggal 25 Juni 2020Perihal Pencabutan gugatan dalam perkara ini;Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak di persidangan;Menimbang
    , bahwa Penggugat telah mengajukan gugatantertanggal 10 Juni 2020 yang telah didaftarkan di KepaniteraanHalaman 2 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 17/G/2020/PTUN.MdoPengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 11 Juni 2020dengan register perkara Nomor 17/G/2020/PTUN.Mdo, yang isinya padapokoknya meminta kepada Pengadilan agar menyatakan batal atau tidaksah Keputusan Tata Usaha Negara berupa: Keputusan CamatMalalayang Nomor : 18 Tahun 2020, tanggal 6 Januari 2020 TentangPemberhentian Dan Pengangkatan
    Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraManado untuk mencoret perkara Nomor 17/G/2020/PTUN.Mdo, dariBuku Register Induk Perkara;3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbuldalam perkara ini sejumlah Rp.326.000,00.
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 09-02-2023 — Putus : 10-04-2023 — Upload : 27-04-2023
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 29/B/2023/PT.TUN.JKT
Tanggal 10 April 2023 — Pembanding/Tergugat : Kantor Badan Pertanahan (BPN) Kabupaten Majalengka
Terbanding/Penggugat : KARITEM
76 — 31
  • Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 87/G/2022/PTUN.BDG tanggal 29 November 2022 yang dimohonkan banding;

    3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 14-08-2023 — Putus : 18-09-2023 — Upload : 18-09-2023
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 134/B/2023/PTTUN.SBY.
Tanggal 18 September 2023 — SRI ABADI vs KEPALA DESA GEDANGAN
111 — 66
  • M E N G A D I L I :- Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat;- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 14/G/2023/PTUN.SMG., tanggal 4 Juli 2023 yang dimohonkan banding;- Menghukum Pembanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Pertanahan
Register : 17-04-2014 — Putus : 10-06-2014 — Upload : 22-09-2014
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 77/B/2014/PT.TUN.SBY
Tanggal 10 Juni 2014 — NITA HANDAYANI. vs I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG. II. Ir. LO TIANG KONG Alias MICKEY
45 — 30
  • M E N G A D I L I- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ; ---------------------- - Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 35 / G / 2013 / PTUN.SMG tanggal 8 Januari 2014 yang dimohonkan banding tersebut ;--- - Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,-( dua ratus lima puluh ribu rupiah ) ; ----------------------------------
    PUTUSANNOMOR : 77/B/2014/PT.TUN.SBYDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat Banding telah mengambilputusan tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara : Nama : NITA HANDAYAN; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga; Tempat Tinggal : Jl.
    Cokroaminoto Nomor 2 Semarang;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI/ TERBANDING;; Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut Telah membaca ; 1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 77 /PEN/ 2014 /PT.TUN.SBY. Tanggal 23 April 2014 tentang penunjukan MajelisHakim untuk memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara tersebutditingkat banding ;2.
    Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 35/ G/2013/ PTUN SMG tanggal 8 Januari 2014 ;3.
    tertanggal 2 Maret 2014 dan diterimadi Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 5 Maret 2014yang pada pokoknya berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSemarang Nomor. 35/G/2013/PTUN.SMG tanggal 8 Januari 2014, dan memohon agarMajelis Hakim Banding menjatuhkan putusannya sebagai berikut ;1, Mengabulkan gugatan Pembanding dahulu Penggugat seluruhnya; 2.
    Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;3. Memerintahkan Terbanding semula Tergugat untuk membatalkan dan mencoretSHM 517/Kranggan dari Buku Tanah;4.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN Lelang
Register : 15-01-2015 — Putus : 28-07-2015 — Upload : 09-01-2017
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 09/G/2015/PTUN.SBY
Tanggal 28 Juli 2015 — BAMBANG MULYONO vs 1. KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR, 2. TIM PENERBIT LAPORAN HASIL PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (“LHPKKPN”), PADA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR
116 — 53
  • ------------------------------------------ M E N G A D I L I : --------------------------------------DALAM EKSEPSI ------------------------------------------------------------------------------------ Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, tentang Obyek Sengketa 1, 2 dan 3 bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara ; ---------------------------DALAM POKOK PERKARA -----------------------------------------------------------------------1.
    KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA 1.
    Bahwa pasal 1 angka 9 Undang Undang nomor : 51 tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas Undang Undang nomor : 9 tahun 2004 tentangPerubahan Kesatu Atas Undang Undang nomor : 5 tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut : Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yangdikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakanhukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundangundangan yangberlaku yang bersifat konkret, individual dan
    final, yang menimbulkan akibathukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; Keputusan Tata Usaha Negara bersifat kongkret Bahwa keputusan tata usaha negara bersifat kongkret karena keputusan tatausaha negara dibuat dalam bentuk tertulis dan menimbulkan dampak hukumDAG PRNQQUGAL, pHsemesessssneesmnennnsrnmenninnnnncimetninnnnnnnieniniinnnnrinstnnininnnnnmiisKeputusan Tata Usaha Negara bersifat individual Bahwa keputusan tata usaha negara tidak ditujukan untuk umum akan tetapidikirim langsung oleh
    Tergugat kepada Kejaksaan Negeri Tanjung PerakSurabaya sebagai pihak yang meminta untuk dilakukannya penghitungan ataskerugian negara yang diduga dilakukan oleh Penggugat sehingga dengandemikian keputusan tata usaha negara dimaksud sudah memenuhi kualifikasiINdividual; 22 n non nnn nnn nnn noe nee nen nnn cnn nae con nae con nen con nnnKeputusan Tata Usaha Negara bersifat final Bahwa dengan telah dikirimnya keputusan tata usaha negara oleh Tergugat kepada Kejaksaan Agung maka keputusan tata usaha
    Usaha Mandiri bergerak dalamkegiatan usaha perdagangan yang mana hal tersebut dapat dibuktikandengan adanya surat izin usaha perdagangan (kecil) tertanggal 18 April 2012dan Penggugat (CV.
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 03-07-2018 — Putus : 31-07-2018 — Upload : 27-09-2018
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 126/B/2018/PT.TUN.SBY.
Tanggal 31 Juli 2018 — Lembaga Swadaya Masyarakat “ Aliansi Masyarakat Pencari Keadilan Sejati Provinsi Nusa Tenggara Timur ” vs 1. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kupang. 2. Ferdinand Pa Padja
97 — 34
  • Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 30/G/2017/PTUN-KPG. tanggal 16 April 2018 yang dimohonkan banding; --------------------------------------------------------3. Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- ( Dua ratus lima puluh ribu rupiah ) ; -----------------------------------------------------------
    PUTUSANNOMOR : 126/B/2018/PT.TUN.SBY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksadan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding,bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya,Jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 Surabaya, telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam sengketa antara : Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Masyarakat Pencari KeadilanSejati Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Anggaran Dasar
    Berdasarkan Surat Kuasa Tanggal22 Januari 2018, Selanjutnya disebut sebagai: TERBANDING/ TERGUGAT Il INTERVENSI, Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya yang memeriksa perkara Nomor 126/B/2018/PT.TUN.SBYmembaca dan memperhatikan ; 022 "==1.Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara SurabayaNomor 126/PEN/2018/PT.TUN.SBY. tanggal 4 Juli 2018 tentangPenetapan Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutusperkara banding Nomor 126/B/2018/PT.TUN.SBY dan PenetapanPanitera
    Copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor30/G/2017/PTUNKPG, tanggal 16 April 2018 yang disahkan olehPanitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tanpa tanggalsebagaimana termuat dalam Bundel B;5.
    bandingtersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) harimenurut ketentuan pasal 123 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonanbanding tersebut secara formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Surabaya setelah mempelajari secara seksama berkas perkarapada bendel A dan B yang didalamnya terdiri dari Putusan PengadilanTata Usaha Negara Kupang Nomor 30/G/2017/PTUNKPG, tanggal
    Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara KupangNomor 30/G/2017/PTUNKPG. tanggal 16 April 2018 yangdimohonkan banding; 3.
Pengadilan PTUN DENPASAR TUN Kepegawaian
Register : 02-04-2019 — Putus : 15-04-2019 — Upload : 30-04-2019
Putusan PTUN DENPASAR Nomor 9/PEN.DIS/2019/PTUN.DPS
Tanggal 15 April 2019 — PARQA PENGGUGAT: 1.I GUSTI AYU SURASTRI; 2.NI MADE WIDYA SEMARAYANI, S.Pd. TERGUGAT: I.BUPATI KARANGASEM, selaku PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian);
II.KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA selaku Ketua Tim Seleksi Nasional Pengadaan CPNS Tahun 2018;

209 — 71
  • MENETAPKAN:1.Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Para Penggugat dalam perkara Nomor : 9/G/2019/PTUN.DPS;
    2.Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar untuk mencoret perkara Nomor : 9/G/2019/PTUN.DPS, dari Buku register perkara yang disediakan untuk itu;
    3.Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat sebesar Rp. 336.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah).
    PENETAPANNomor : 9/PEN.DIS/2019/PTUN.DPSDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang memeriksa, memutusdan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertamadengan acara biasa telah mengeluarkan penetapan dalam sengketa antara :1. GUSTI AYU SURASTRI Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal diBr.Dinas Jro Gusti, Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan,Kabupaten Buleleng, Pekerjaaa Guru;2. NI MADE WIDYA SEMARAYANI, S.Pd.
    Para Penggugat termasuk dalam kriteriakriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 Ayat 1 tersebut di atas;Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Pencabutan Nomor 9/G/2019/PTUN.DPSMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 UndangUndang Nomor 5Tahun 1986, Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ditingkat pertama ;Menimbang, bahwa Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketayang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau
    badan hukumperdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupundi daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara (videPasal 1 angka 10 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009) ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1)UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara, menyatakan : Penggugat dapat sewaktu waktu mencabutgugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum sebagaimanaalasan kuasa Para
    Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraDenpasar untuk mencoret perkara Nomor : 9/G/2019/PTUN.DPS, dariBuku register perkara yang disediakan untuk itu ;Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Pencabutan Nomor 9/G/2019/PTUN.DPS3.
    ,M.H.sebagai Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dibantuKUSTIMAN, S.H. sebagai Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasardihadiri oleh kuasa Para Penggugat tanpa dihadiri olen Tergugat I/kuasanyadan Tergugat II/kuasanya;Ditetapkan di : DenpasarPadatanggal : 15 April 2019PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASARPANITERA KETUA,KUSTIMAN, S.H. R. BASUKI SANTOSO, S.H.,M.H.PERINCIAN BIAYA PERKARA :1. Pendaftaran Gugatan Rp. 30.000,2. ATK Rp. 200.000,3. Biaya Panggilan Rp. 50.000,4.