Ditemukan 122640 data
41 — 20
tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapatdinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak(broken marriage) yang disebabkan Termohon tidak patuh kepada Pemohon ketika dinasehati Termohon selalu membantah, sehingga telah terdapat alasan untuk berceralsebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 ditegaskan
karena itu, manakala suami istridalam kenyataannya tidak lagi memiliki keterikatan lahir batin serta tidak dapatmewujudkan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka pada Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 0445/Pdt.G/2020/PA.Bbudasarnya rumah tangga tersebut telan bergeser dari nilainilai dan tujuan luhur danmulia dari suatu ikatan perkawinan;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ditegaskan
12 — 1
yangtetap;Menimbang, bahwa meskipun semua dalildalil gugatan Penggugattelah diakui oleh Tergugat secara murni dan tegas (expressis verbis) danmempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat danmenentukan (volledig, bindende en beslissende bewijskracht), namun karenaperkara ini perkara perceraian (person recht) merupakan masalah rumahtangga yang mengandung nilainilai moral yang luhur dan bukan hanya sebatashubungan perdata biasa serta mengingat asas mempersulit perceraiansebagaimana ditegaskan
majelis hakimmenilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalamrumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terusmenerus yang Sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai denganketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu secara formalgugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan
37 — 16
Tergugat akantetapi tidak berhasil: Bahwa, kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sudah pernahberusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat,namun tidak berhasil ;Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntutagar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugatterhadap Penggugat, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan
Kemudian dalam pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraianyaitu adanya perselisihnan dan pertengkaran yang terus menerus antara suamiisteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasalpasal tersebut di atas terdapatbeberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik ceraitalak maupun cerai gugat, yaitu : Adanya alasan telah
15 — 11
sekarang keduanya telah pisahtempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) bulan lamanya; Bahwa, Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian oleh pihakkeluarga, namun tidak berhasil ;Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agarMajelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talakterhadap Termohon, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan
Kemudian dalam pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraianHal 13 dari 20 Put.
12 — 5
suami) berazam (berketetapan hati) untuktalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat;Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon belum pernah berceraidan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon adalah yang pertamakalinya, maka majelis hakim berpendapat bahwa talak yang dijatunkan olehPemohon terhadap Termohon adalah talak satu raji sebagaimana yang diatur dalamPasal 118 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 41 huruf c UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 ditegaskan
intimerupakan inisiatif dari Pemohon maka majelis hakim akan menetapkan kewajibanbagi Pemohon selaku suami kepada Termohon sebagai Istri, Sesuai kaidah figihyang termuat dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 214 yaitu :Lar, ol LEL call dsgbgo) axioll Uniglgioas a. ailArtinya : Wajib mutah atas suami terhadap isterinya yang telah disetubuhi, baik iaditalak bain atau raji dan sudah habis masa iddahnya;Menimbang, bahwa mutah sebagaimana dalam ketentuan Pasal 149 huruf aKompilasi Hukum Islam, perlu ditegaskan
13 — 3
menyatakan telah berusahamerukunkan kemblai Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ; Bahwa Termohon di persidangan menyatakan tidak keberatan untuk berceraidari Pemohon;Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agarMajelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talakHalaman 13 dari 21terhadap Termohon, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan
Kemudian dalam pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraianyaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang teruS menerus antara suamiisteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;Menimbang, bahwa berdasarkan pasalpasal tersebut di atas terdapatbeberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik ceraltalak maupun cerai gugat, yaitu : Telah terjadi perselisihnan
16 — 3
Pasal 7 ayat (2) KompilasiHukum Islam, maka Pengadilan Agama Lubuk Sikaping berwenang untukmemeriksa dan menjatuhkan penetapan perkara itsbat nikah;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4)Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa Yang berhak mengajukanpermohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anakanak mereka, wallnikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, dengandemikian Pemohon dan Pemohon II dipandang sebagai pihak yangberkepentingan dalam perkara ini (persona
Ketentuan ini ditegaskan lagi dalam Pasal 4 Kompilasi HukumIslam yang menyatakan: Perkawinan adalah sah apabila dilakukanmenurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UndangundangNo.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum Islam yangberlaku dimana perkawinan adalah sah apabila memenuhi rukun dan syaratperkawinan, maka sesuai dengan faktafakta yang ditemukan dipersidangan Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan yang dilangsungkanPemohon dengan Pemohon Il telah
10 — 5
permohonan Pemohon adalahsebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa terhadap perkara permohonan itsbat nikah olehPemohon tersebut telah diumumkan kepada khalayak publik selama 14 hariyang ditujukan untuk mendapatkan informasi dan ataupun keberatan dari pihakpihak yang memiliki keterkaitan erat dengan adanya perkawinan Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan angka 11 Buku Il PedomanPelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun2010 Mahkamah Agung RI halaman 149 ditegaskan
UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 24Tahun 2013 dijelaskan bahwa instansi pelaksana melaksanakan urusanHal 10 dari13 Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2016/PA Sgmadministrasi kependudukan dengan kewenangan yang meliputi : a. memperolehketerangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan danPeristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk; b. memperoleh data mengenaiPeristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapanpengadilan, dan pada ayat (2) ditegaskan
1.Muhammad Farid Wajdy bin Abdullah
2.Mutiara Anugra binti Abd. Rahman
15 — 8
permohonan isbat nikah olehPemohon dan Pemohon Il tersebut telah diumumkan kepada khalayakpublik selama 14 hari yang ditujukan untuk mendapatkan informasi danataupun keberatan dari pihakpihak yang memiliki keterkaitan erat denganadanya perkawinan Pemohon dan Pemohon Il;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Keputusan KetuaMahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang PemberlakuanBuku Il Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan angka 11,halaman 145 (edisi revisi tahun 2013) ditegaskan
II untuk diisbatkan pernikahannyaberdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yangmenegaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan denganakta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama, jo Pasal 36UndangUndang nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan UndangUndang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, makapernikahan Pemohon dan Pemohon II harus diisbatkan;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 ditegaskan
8 — 4
berusaha mencari keberadaan Tergugat namuntidak berhasil ; Bahwa, Pengadilan dan pihak keluarga sudah menasehati Penggugat agarhidup rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntutagar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadapPenggugat, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan
Kemudian dalam pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraianyaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang teruS menerus antara suamiisteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasalpasal tersebut di atas terdapatbeberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik ceraltalak maupun cerai gugat, yaitu :Hal 10 dari 14 Put.
7 — 5
Penjelasan yang sama juga ditegaskan oleh UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989.
Berdasarkan KHI tersebut bahwa pengajuan itsbat nikah dapatterjadi dengan beberapa kemungkinan yang antara lain ditegaskan dalam huruf(e) pasal tersebut, dijelaskan bahwa itsbat nikah dapat diajukan terhadapperkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halanganperkawinan menurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0189/Pdt.P/2019/PA.
12 — 3
Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwapembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dantahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagiantanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel:;Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalamsurat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikanlandasan dalam menilai keabsahannya adalah UndangUndang Nomor 18Tahun 2003 tentang Advokat;Menimbang
Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahansurat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat EdaranMahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran MahkamahAgung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undangundang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;2.
12 — 2
No 0498/Pdt.G/2015/PA.Ktp Bahwa, selama berpisah Tergugat juga tidak pernah memberi nafkahkepada Penggugat ; Bahwa, saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidakberhasil ;Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntiutagar Majelis Hakim menjatunkan talak satu bain sughra Tergugatterhadap Penggugat, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan
Kemudian dalam pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraianyaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suamiisteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasalpasal tersebut di atas terdapatbeberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik ceraitalak maupun cerai gugat, yaitu : Adanya alasan telah
12 — 2
No. 302/Pdt.G/2017/PA.Rap.sah dan saat ini dalam rumah tangga mereka sering terjadi perselisihan danpertengkaran yang terusmenerus yang Sulit untuk dirukunkan kembali,sehingga harus dinyatakan bahwa perkawinan tersebut telah pecah, dan tujuanperkawinan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974, bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga)yang bahagia dan sebagaimana ditegaskan dalam AlQuran Surat ArRum ayat21, bahwa dijodohkannya lakilaki dan perempuan ini
11 — 6
sesuai dengan pendapat ahli figh dalam alAnwar, juz Il, halaman159 yang berbunyi: Apabila Tergugat berhalangan hadir karenabersembunyi atau enggan (menghadap persidangan), maka Hakimdengan berdasarkan buktibukti boleh menerima gugatan (Penggugat).Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ini;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 huruf (f)Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan denganmenjatuhkan talak satu baik shugra Tergugat terhadap Penggugat,sebagaimana akan ditegaskan
wilayahKecamatan Birubiru, Kabupaten Deli Serdang dan Tergugat bertempatkediaman di wilayah KUA Kecamatan Birubiru, Kabupaten Deli Serdangdan, pernikahan Penggugat dan Tergugat telah tercatat juga di KUAKecamatan Birubiru, Kabupaten Deli Serdang, maka Majelis Hakimberkesimpulan bahwa salinan putusan ini dikirim oleh Panitera PengadilanAgaama Lubuk akam kepada Pegawai Pencatat Pernikahan KecamatanBirubiru, Kabupaten Deli Serdang, untuk dicatat perceraian Penggugatdengan Tergugat, sebagaimana akan ditegaskan
8 — 5
sesuai dengan pendapat ahli figh dalam alAnwar, juz Il, halaman159 yang berbunyi: Apabila Tergugat berhalangan hadir karenabersembunyi atau enggan (menghadap persidangan), maka Hakimdengan berdasarkan buktibukti boleh menerima gugatan (Penggugat).Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ini;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 huruf (b)Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan denganmenjatuhkan talak satu baik shugra Tergugat terhadap Penggugat,sebagaimana akan ditegaskan
Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten DeliHalaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor.G/2017/PA.LpkSerdang dan, pernikahan Penggugat dan Tergugat telah tercatat juga diKUA Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten DeliSerdang, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa salinan putusan inidikirim oleh Panitera Pengadilan Agaama Lubuk akam kepada PegawalPencatat Nikah Kantou Urusan Agama Kecamatan Batang Kuis,Kabupaten Deli Serdang untuk dicatat perceraian Penggugat denganTergugat, Sebagaimana akan ditegaskan
52 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1295K/Pid/1985 tanggal 2 Januari 1986 ditegaskan kesengajaan menghilangkannyawa orang lain dapat dibuktikan dengan alat yang dipergunakan untukmelakukan tindak pidana dan tempat pada badan korban yang dilukai alattersebut. Dalam perkara ini telah terbukti alat yang digunakan adalah sebilahbadik yang pada umumnya diketahui (notoir feit) sudah diterima yangmerupakan alat yang dapat menimbulkan kematian. Dan arah tusukannyaHal. 8 dari 12 hal. Put.
Zainal Abidin Farid, SH. ditegaskan : perbuatan pelakudelik harus memenuhi syaratsyarat sebagai berikut :1. Perobuatan yang dilakukan harus mempunyai hubungan yang logisdengan akibat yang ditimbulkan;2.
18 — 10
terhadap perkara permohonan isbat nikah oleh ParaPemohon tersebut telah diumumkan kepada khalayak publik selama 14 hariyang ditujukan untuk mendapatkan informasi dan ataupun keberatan daripihakpihak yang memiliki keterkaitan erat dengan adanya perkawinan ParaPemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Keputusan KetuaMahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang PemberlakuanBuku Il Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan angka 11,halaman 145 (edisi revisi tahun 2013) ditegaskan
9 ayat (1) UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 24Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dijelaskan bahwa instansipelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengankewenangan yang meliputi: a. memperoleh keterangan dan data yang benartentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkanPenduduk; b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialamiPenduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan, dan pada ayat (2)ditegaskan
Rani Binti Arifin
Tergugat:
Herman Bin Amrullah
11 — 11
Hal mana dalam ketentuantersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai denganHal. 6 dari 14 Putusan Nomor 643/Pdt.G/2018/PA.Blkpencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yangsejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dansebagian lagi di atas meterai tempel;Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalamsurat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikanlandasan dalam menilai keabsahannya adalah UndangUndang
resmidan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkansuatu halangan yang sah, oleh karena itu gugatan Penggugat dapatdikabulkan dengan verstek kecuali gugatan Penggugat tersebut tidakberdasar atau tidak beralasan sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg;Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dapat dikabulkandengan verstek, namun oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraianyang memiliki aspek /ex specialis dan dengan mengingat azas mempersulitperceraian sebagaimana ditegaskan
9 — 4
tidak telah memenuhi kewajibannya memberikan nafkah lahir kepadaPenggugat, juga karena perilaku Tergugat yang sering mabukmabukan danberselingkuh dengan wanita lain; Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi dalil gugatanPenggugat sebagaimana terurai di atas, maka terlebih dahulu akandipertimbangkan mengenai eksistensi perkawinan Penggugat dengan Tergugat aquo, yaitu apakah realitasnya merupakan perkawinan yang sah menurut hukumatau tidak; Menimbang, bahwa secara normatif sebagaimana ditegaskan
perkawinan antaraPenggugat dengan Tergugat yang sah menurut hukum sebagaimanadipertimbangkan di atas, maka apakah substansi gugatanPenggugat yang menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat tersebutdinyatakan putus karena perceraian beralasan menurut hukum dan tidak melawanhak, hal mana akan dipertimbangkan sebagaimana terurai berikut ini;Menimbang, bahwa secara normatif sebagaimana diatur dalam pasal 19Peraturan Pemerintah Nomor 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan