Ditemukan 122640 data
13 — 4
No 0132/Pdt.G/2017/PA.S gtaterhadap Penggugat, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa untuk melakukansuatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapathidup rukun sebagai suami isteri, dan Pengadilan telah berusaha dan tidakberhasil mendamaikan kedua belah pihak.
Kemudian dalam pasal 19 huruf (b)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) KompilasiHukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraianyaitu salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain selama 2 (tahun) berturutturut tanpa izin atau tanpa alasan yang sah;Menimbang, bahwa berdasarkan pasalpasal tersebut di atas terdapatbeberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik ceraitalak maupun cerai gugat, yaitu : Salah satu pihak dari suami
11 — 6
Put.No.1203/Pdt.G/2020/PA.Kag.Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapatcukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumahtangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkanlebih lanjut, mengenai gugatan Penggugat apakah telah cukup beralasandan tidak melawan hukum, in casu Penggugat mendalilkan bahwa rumahtangganya sudah tidak rukun karena sering ternadi
Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,serta telah cukup alasan, tidak akan dapat hidup rukun membina rumahtangga sebagaimana ditegaskan di dalam pasal 39 ayat 2 UndangundangNomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa meskipun tidak dibantah oleh Tergugat, akan tetapioleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang ketentuan hukumacaranya telah diatur secara khusus, maka Penggugat tetap dibebanipembuktian untuk menguatkan dalildalil gugatannya;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya,Penggugatdipersidangan
12 — 4
Tergugat akantetapi tidak berhasil; Bahwa, kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sudah pernahberusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat,namun tidak berhasil ;Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntutagar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadapPenggugat, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan
Kemudian dalam pasal 19 huruf (b)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) KompilasiHukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraianyaitu salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain selama 2 (tahun) berturutturut tanpa izin atau tanpa alasan yang sah;Menimbang, bahwa berdasarkan pasalpasal tersebut di atas terdapatbeberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik ceraltalak maupun cerai gugat, yaitu : Salah satu pihak dari suami
11 — 12
hukum pembuktian tersebut di atas, maka dengan tidak hadirnya Tergugat dipersidangan dapat dianggap membenarkan dengan tegas dalildalil gugatanPenggugat, namun oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yangmemiliki aspek /ex specialis dan dengan mengingat azas mempersulitperceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindarikemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidakdibenarkan oleh peraturan
berpisahnyaPenggugat dengan Tergugat yang telah berlangsung selama hampir 2tahun hingga sekarang tidak saling memedulikan lagi; Bahwa usaha keluarga untuk merukunkan Penggugat denganTergugat tidak berhasil.Menimbang, bahwa keharmonisan sebuah rumah tangga senantiasadapat dilihat pada adanya suatu aktifitas pasangan suami istri yang berusahamembentuk kebahagiaan rumah tangganya dengan baik dalam satu ataprumah dan satu meja makan;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 ditegaskan
10 — 3
bulan Januari 2018hingga sekarang; Bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sudah pernahberusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat,namun tidak berhasil ;Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntutagar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugatterhadap Penggugat, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan
Kemudian dalam pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraianyaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suamiisteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;Hal 10 dari 15 Put.
Ilham Rukmana bin Usman D
Termohon:
Sri Wulandari binti Syafarudin
15 — 1
No. 1 Tahun 1974 ditegaskan untuk melakukan suatu perceraianharus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hiduprukun sebagai suami isteri, dan Pengadilan telah berusaha dan tidakberhasil mendamaikan kedua belah pihak, Kemudian dalam pasal 19huruf (f) PP.
No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan salah satu alasanperceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terusmenerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untukkembali rukun;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal pasal tersebut di atasterdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinyaperceraian baik cerai talak maupun cerai gugat, yaitu :1.
14 — 7
Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwapembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dantahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagiantanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel:;Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam suratkuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalammenilai keabsahannya adalan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentangAdvokat;halaman
Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan suratkuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah AgungRI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undangundang RepublikIndonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;2.
11 — 6
No 0020/Padt.G/2018/PA.SgtaMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa untuk melakukanSuatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapathidup rukun sebagai suami isteri, dan Pengadilan telah berusaha dan tidakberhasil mendamaikan kedua belah pihak.
Kemudian dalam pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraianyaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang teruS menerus antara suamiisteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasalpasal tersebut di atas terdapatbeberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik ceraltalak maupun cerai gugat, yaitu : Adanya alasan telah
8 — 5
Halmana dalam ketentuantersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai denganpencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yangsejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dansebagian lagi di atas meterai tempel;Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam suratkuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasanHalaman 10 dari 15 putusan Nomor 151/Pdt.G/2022/PA.Gsqgdalam menilai keabsahannya adalah UndangUndang
Surat kuasa khusus Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuankeabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam SuratEdaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat EdaranMahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat(9) Undangundang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang BeaMeterai;2.
14 — 6
No.1 Tahun 1974 ditegaskan untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukupalasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri,dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belahpihak, Kemudian dalam pasal 19 huruf (f) PP.
No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 116huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan salah satualasan perceraian yaitu adanya perselisihnan dan pertengkaran yang terusmenerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal pasal tersebut di atas menurutmajelis setidaknya terdapat 3 (tiga) unsur yang harus terpenuhi untukterjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak, yaitu :1.
Jumadil bin Idris
Termohon:
Puspita Sari alias Ratna binti Ramli
13 — 13
dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelasarahnya serta bertentangan dengan akal sehat harus dianggap pembenaran.Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segihukum pembuktian tersebut di atas, maka dengan tidak hadirnya Termohon dipersidangan dapat dianggap membenarkan dengan tegas dalildalilpermohonan Pemohon, namun oleh karena perkara ini berkaitan denganperceraian yang memiliki aspek /ex specialis dan dengan mengingat azasmempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan
dikabulkan.Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon makamajelis hakim memberi izin kepada Pemohon mengucapkan ikrar talakterhadap Termohon' setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetapsebagaimana Pasal 131 ayat 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 153 ayat (2b) Kompilasi HukumIslam atas dikabulkannya permohonan talak Pemohon maka berlaku waktutunggu atau iddah bagi Termohon selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurangkurangnya 90 (Sembilan puluh hari) sebagaimana ditegaskan
10 — 3
rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Penggugatdan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2009 sampai sekarang ; Bahwa selama itu, antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menjalankankewajiban sebagai suami istri;Menimbang, bahwa keharmonisan sebuah rumah tangga sangat ditentukan olehkeberadaan pasangan suami istri yang senantiasa berusaha membentuk kebahagiaanrumah tangganya dengan baik;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 ditegaskan
hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandungdi dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempatkediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersamadengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasandalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan
7 — 5
Pihak keluarga sudah berupaya menasihati Penggugat untuktetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat, namun Penggugatmenyatakan tetap ingin bercerai;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perceraiandengan alasan sebagaimana ditegaskan Pasal 19 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo.
Pasal 77 Ayat (1) KompilasiHukum Islam di Indonesia, yang merupakan tujuan perkawinan yangdikehendaki oleh Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untukmembentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak bisa lagi diwujudkan, malah sebaliknyakondisi rumah tangga yang demikian itu secara nyata telah bertentangandengan tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam alQuran Surah alRum ayat 21 sebagai berikut :=$3) Sandi ee ols
11 — 2
Hal mana dalam ketentuantersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai denganpencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yangsejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dansebagian lagi di atas meterai tempel;Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalamsurat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikanlandasan dalam menilai keabsahannya adalah UndangUndang Nomor 18Tahun 2003 tentang Advokat;Menimbang
Surat Kuasa Khusus Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuankeabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat EdaranMahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran MahkamahAgung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undangundang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;2.
21 — 2
rukun dalam berumah tangga, dan gugatanperceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum, sesuai denganketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undangundang No. 1 tahun1974 jo pasal 19 huruf ( f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 1975 jopasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek danmenjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat yangakan ditegaskan
Peradilan Agama jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 jo pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim secara exofficio memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padang untuk mengirimkansalinan putusan ini bila telah berkekuatan hukum tetap kepada PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang walayahnya meliputiHalaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor0000/Pdt.G/2016/PA.Pdgtempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat pernikahandilangsungkan sebagaimana yang akan ditegaskan
22 — 5
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam ditegaskan bahwa perceraian terjadi karena alasan antara suami istriterus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapanakan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;Menimbang, bahwa terhadap faktafakta hukum yang ditemukan dalamperkara a quo khususnya yang berkaitan dengan pertengkaran danperselisihan secara teruS menerus serta sebabsebabnya dihubungkanPutusan Nomor 0072/Pdt.G/2016/PA.Pso.
Rumah tangga yangdemikian itu secara nyata telah bertentangan dengan tujuan disyariatkannyaperkawinan sebagaimana ditegaskan dalam al Quran Surah alRum ayat 21yang berbunyi sebagai berikut :Putusan Nomor 0072/Pdt.G/2016/PA.Pso.
11 — 2
halaman 8 sampai 12, yang diambil alin menjadi pendapat MajelisHakim sendiri, permohonan Pemohon a quo digolongkan sebagai kebutuhandharuriyyah (kebutuhan dasar yang harus dipenuhi), karenanya permohonanPemohon dalam perkara ini secara formil dapat diterima;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikanpertimbangan secara materil terhadap permohonan Pemohon sebagaimanapertimbangan berikut;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 ayat (1)Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan
Pen.No.13/Pdt.P/2014/PA.Mabsebelumnya tentang maksud Pasal 47 dan 50 Undangundang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan di mana ditegaskan bahwa orang tua atau salahsatunya menjadi wali bagi anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas)tahun, sementara telah terbukti Pemohon adalah ayah kandung dari keduaanak masingmasing bernama AD dan AE dan telah terbukti pula bahwaPemohon adalah seorang muslim yang taat, sangat menyayangi anakanaknya,dan tidak pernah punya riwayat berperilaku buruk, baik terhadap
20 — 5
rukun dalam berumah tangga, dan gugatanperceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum, sesuai denganketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undangundang No. 1 tahun1974 jo pasal 19 huruf ( f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 1975 jopasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek danmenjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat yangakan ditegaskan
Paniterasebagaiman diatur dalam pasal 84 undangundang nomor 7 tahun 1989Tentang Peradilan Agama jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 jo pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim secara exofficio memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padang untuk mengirimkansalinan putusan ini bila telah berkekuatan hukum tetap kepada PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang walayahnya meliputitempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat pernikahandilangsungkan sebagaimana yang akan ditegaskan
9 — 1
Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal76 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah denganHalaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1903/Pdt.G/2020/PA.TngUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, sertamengingat asas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalamPenjelasan Umum UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e),yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019, dan jugauntuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai
tinggal sejak bulan Januaritahun 2019 dan Termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama; Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidakmenjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri dalam kehidupanrumah tangga; Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon danTermohon, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, MajelisHakim mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan
5 — 1
Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal76 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, sertamengingat asas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalamPenjelasan Umum UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e),yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019, dan jugauntuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidakdianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan
kamar, tidak menjalankan hak dankewajiban suami istri lagi sejak bulan Februari tahun 2019; Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidakmenjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri dalam kehidupanrumah tangga; Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon danTermohon, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, MajelisHakim mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan