KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cqDIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA cqKANTOR WILAYAH SUMATERA SELATAN, JAMBI danBANGKA BELITUNG cq KANTOR PELAYANANKEKAYAAN NEGARA dan LELANG (KPKNL) JAMBI,berkedudukan di Jalan Dr. Soetomo, Nomor 17, Jambi,dalam hal ini memberi kuasa kepada Tio Serepina Siahaan,S.H., LL.M., Kepala Biro Advokasi Kementerian Keuangan,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 11 September 2019:Para Termohon Peninjauan Kembali;Halaman 1 dari & hal. Put.

A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki penulisan nama pemohon dan tanggal lahir pemohon I pada Kutipan Akta Nikah pemohon yang semula yaitu Tertulis ELISTIA, 26 februari 2002 dan MUHAMMAD DAFA ASLAM padahal yang sebenarnya ESISTIA, 26 Februari 2000 dan MUHAMMAD DAFFA ASLAM Sesuai dengan IJAZAH Nomor DN-13 Dd 0071802 dan DN-Ma/06 020071934 tanggal 6 Mei 2019 dan 3 Mei 2018 Yang dikeluarkan oleh Kementerian

Menyatakan memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki penulisannama pemohon dan tanggal lahir pemohon pada Kutipan Akta Nikahpemohon yang semula yaitu Tertulis ELISTIA, 26 februari 2002 danHalaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2021/PN Mpw.MUHAMMAD DAFA ASLAM padahal yang sebenarnya ESISTIA, 26 februari2000 dan MUHAMMAD DAFFA ASLAM Sesuai dengan IJAZAH Nomor DN13 Dd 0071802 dan DNMa/06 020071934 tanggal 6 Mei 2019 dan 3 Mei2018 Yang dikeluarkan oleh KEMENTERIAN PENDIDIKAN DANKEBUDAYAAN

Menyatakan memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki penulisannama pemohon dan tanggal lahir pemohon pada Kutipan Akta NikahHalaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2021/PN Mpw.pemohon yang semula yaitu Tertulis ELISTIA, 26 februari 2002 danMUHAMMAD DAFA ASLAM padahal yang sebenarnya ESISTIA, 26Februari 2000 dan MUHAMMAD DAFFA ASLAM Sesuai dengan IJAZAHNomor DN13 Dd 0071802 dan DNMa/06 020071934 tanggal 6 Mei 2019dan 3 Mei 2018 Yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan DanKebudayaan

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan PEMOHON sebagai Wali dari anak kandung PEMOHON yang belum dewasa bernama CHRISTOFEL TIMOTHY LALANDOS ;
3. Memberikan izin kepada PEMOHON sebagai Wali untuk dapat mengurus balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor 2307 Kelurahan Paal Dua, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, yang diterbitkan oleh Kementerian

Memberikan izin kepada PEMOHON sebagai Wali untuk dapatmengurus balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor 2307 KelurahanPaal Dua, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado, Provinsi SulawesiUtara, yang diterbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, KantorPertanahan Kota Manado pada tanggal 16 Desember 2020 yangdi dalamnya akan mencantumkan nama anak PEMOHON;4.

Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;2.Menetapkan PEMOHON sebagai Wali dari anak kandungPEMOHON yang belum dewasa bernama CHRISTOFELTIMOTHY LALANDOS ;Memberikan izin kepada PEMOHON sebagai Wali untuk dapatmengurus balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor 2307 KelurahanPaal Dua, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado, Provinsi SulawesiUtara, yang diterbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, KantorPertanahan Kota Manado pada tanggal 16 Desember

Bahwa Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir pemohon yang sebenarnya adalahDesi Ika Susanti, Lahir Tanggal 05 Bulan April Tahun 1999, sebagaimana yangtertulis pada ljazah Pemohon Nomor : MA.0191/21.02/PP.01.1/5/2017 yangdikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dan Surat KeteranganHalaman 1 dari 6 HalamanPenetapan Perkara Nomor 227/Pdt.P/2020/PN. Blk.Beda Nama Nomor : 180/BMS/XII/2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah DesaBontominasa, yang dilampirkan sebagai dasar permohonan..

iniberkenan memberikan Penetapan penegasan identitas nama sebagai berikut:1.2.Mengabulkan permohonan pemohon.Menetapkan Nama, Tanggal, Bulan dan tahun Lahir Pemohon pada Kutipan AktaKelahiran Nomor: 3444/CS/X/2002, terhadap Perkataan Desi Ika Marina, LahirTanggal 01 Agustus 1998, dicoret dan sebagai gantinya ditulis Desi Ika Susanti,Lahir Tanggal 05 Bulan April Tahun 1999 sesuai Nama pemohon sebagaimanaNama pemohon yang tertulis pada ljazah Nomor : MA.0191/21.02/PP.01.1/5/2017yang dikeluarkan oleh Kementerian

Bahwa Penggugat adalah seorang Aparatul Sipil Negara yang telahmemperolah Keputusan Pemberian Ijin Perceraian Nomor1960/Kk.30.06/1b/PW.01/09/ 2018 yang dikeluarkan oleh KepalaKantor Kementerian Agama Kota Gorontalo tanggal 24 September2018;7.

Kepala Kantor Kementerian Agama KotaGorontalo;Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuktidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalildalllgugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidakpernah datang menghadap meskipun telah dipanggil Secara resmi danpatut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan suratHalaman 3 dari 8 putusan Nomor 757/Pdt.G/2018/PA.Gtlogugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya

Perlawanan yang mengikutsertakan Pemerintah Republik IndonesiaCq Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cg Direktur JenderalKekayaan Negara Cq Kantor Wilayah Direktur Jenderal KekayaanNegara Jawa Tengah Dan Daerah Istimewa Yogyakarta Cq KantorPelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Semarang danPemerintan Republik Indonesia Cq Kementerian Agraria Dan TataHalaman 3 dari 8 hal.Put.

Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan /perbaikan nama dan tanggal lahir Pemohon dalam Paspor milik Pemohon yang semula tercantum nama TAFIP DEWI KORAINI, Lahir di Bengkulu tanggal 19 Oktober 1964 menjadi TAVIP DEWI KORAINI, Lahir di Bengkulu tanggal 19 September 1964 ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan perubahan/perbaikan nama dan tanggal lahir Pemohon dalam Paspor milik Pemohon tersebut kepada Kementerian

Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapanperubahan/perbaikan nama dan tanggal lahir Pemohon dalam Paspormilik Pemohon tersebut kepada Kementerian Hukum dan Hak AzaziManusian cg. Kantor Imigrasi Kelas Bengkulu untuk dilakukanperubahan/perbaikan nama dan tanggal lahir Pemohon dalam Pasportersebut ;4.

Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapanperubahan/perbaikan nama dan tanggal lahir Pemohon dalam Paspormilik Pemohon tersebut kepada Kementerian Hukum dan Hak AzaziManusian cq. Kantor Imigrasi Kelas Bengkulu untuk dilakukanperubahan/perbaikan nama dan tanggal lahir Pemohon dalam Pasportersebut ;4.

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHANRAKYAT REPUBLIK INDONESIA CQ. DIREKTORATJENDERAL BINA MARGA CQ. DIREKTUR JALANBEBAS HAMBATAN DAN PERKOTAAN, berkedudukan diJalan Patimura Nomor 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,diwakili oleh Dr. Ir. Hedy Rahadian, M.Sc., selaku DirekturJalan Bebas Hambatan dan Perkotaan, Direktorat JalanBebas Hambatan dan Perkotaan, Direktorat Jenderal BinaMarga, Kementerian Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ir.

Pembanding/Tergugat I : USNIN R TANDJUNG
Terbanding/Penggugat I : JALIDAR
Terbanding/Penggugat II : DENDI HAMDANI
Turut Terbanding/Tergugat II : Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat
Turut Terbanding/Tergugat III : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Cq. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Cq. Balai Wilayah Sungai Sumatera V Sumatera Barat (BWSS V Sumbar) Cq.

Kepala Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda cq. Kepala Kantor Pertanahan/Kepala BPN Kementerian Agraria dan Tata Ruang Kota Balikpapan

Lab : 2586/NNF/2021 tanggal 01 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatanganioleh Pemeriksa Triwidiastuti, S.Si,Apt dan Dwi Hernanto, ST.Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakanNarkotika Golongan bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak yangHalaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 1114/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utrberwenang yaitu Kementerian Kesehatan R.I dan bukan untuk kepentingan ilmupengetahuan dan teknologi.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 114

Lab : 2586/NNF/2021 tanggal 01 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatanganioleh Pemeriksa Triwidiastuti, S.Si,Apt dan Dwi Hernanto, ST.Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakanNarkotika Golongan bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak yangberwenang yaitu Kementerian Kesehatan R.I dan bukan untuk kepentingan ilmupengetahuan dan teknologi.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112ayat (1) Undangundang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.DANKEDUA

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakanNarkotika Golongan bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak yangberwenang yaitu Kementerian Kesehatan R.I dan bukan untuk kepentinganilmu pengetahuan dan teknologi.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan

Lab :2586/NNF/2021 tanggal 01 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani olehPemeriksa Triwidiastuti, S.Si,Apt dan Dwi Hernanto, ST. ; Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakanNarkotika Golongan bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak yangberwenang yaitu Kementerian Kesehatan R.I dan bukan untuk kepentinganiimu pengetahuan dan teknologi.

dengan terdakwa untuk kembalimembina rumah tangga kami;Bahwa pada waktu didepan Polisi, Polisi menyuruh terdakwa meminta maafkepada kedua orang tua saksi dan saksi, sehingga kedua orang tua saksimaupun saksi sudah memaafkan terdakwa;Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 2 (dua) buah buku nikah, yangmasingmasing 1 (satu) buah berwarna merah dan 1 (satu) buah berwarnahijau masingmasing buku tersebut ada lambang Garuda yang terdapatHalaman 7 dari 17 Putusan Nomor : 127 /Pid.Sus/2016/PN.SOStulisan Kementerian

kejadian tersebut korban mengalami merah pada bagiandan kepala bagian kanan lombo dan saksit;Bahwa baru 1 (satu) tahun lebih terdakwa menikah dengan korban dansebelumnya saksi tidak pernah melihat terdakwa dengan korban berkelahidan sepengetahuan saksi, terdakwa dengan korban sudah berdamai;Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 2 (dua) buah buku nikah, yangmasingmasing 1 (satu) buah berwarna merah dan 1 (satu) buah berwarnahijau masingmasing buku tersebut ada lambang Garuda yang terdapattulisan Kementerian

tersebutkorban tidak bias beraktifitas selama 1 (Satu) minggu; Bahwa terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagiperbuatan sehigga terdakwapun sudah meminta mmaf kepada korban,maupun kepada kedua orang tua korban sehingga korban dan kedua orangtuanya sudah memaafkan terdawa; Bahwa terdakwa mengenali barang bukti berupa 2 (dua) buah buku nikah,yang masingmasing 1 (satu) buah berwarna merah dan 1 (satu) buahberwarna hijau masingmasing buku tersebut ada lambang Garuda yangterdapat tulisan Kementerian

empat centimeter dan lebar tiga centimeter.e Terdapat bengkak pada hidung dengan ukuran panjang kurang lebih duacentimeter terdapat pendarahan pada bola mata Kiri.e Terdapat Pendarahan pada bola mata Kiri.o Luka tersebut diakibatkan kekerasan benda tumpul.Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barangbukti berupa 2 (dua) buah buku nikah, yang masingmasing 1 (satu) buahberwarna merah dan 1 (satu) buah berwarna hijau masingmasing bukutersebut ada lambang Garuda yang terdapat tulisan Kementerian

bungkusbekas rokok Magnum Filter warna Hitam berisi 1 (Satu) bunguks plastikklip berisi 1 (Satu) bungkus klip berisikan kristal warna Putin dengan beratnetto 0,0295 gram (dengan sisa labkrim berat netto 0,0209 gram) adalahpositif mengandung Metamfetamina terdaftar Golongan nomor urut 61Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, menerima,atau menyerahkan Narkotika Golongan tersebut tanpoa memiliki izin daripihak yang berwenang yaitu Kementerian

) bunguks plastikklip berisi 1 (Satu) bungkus klip berisikan kristal warna Putin dengan beratnetto 0,0295 gram (dengan sisa labkrim berat netto 0,0209 gram) adalahpositif mengandung Metamfetamina terdaftar Golongan nomor urut 61Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, ataumenyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman tersebut tanpaHalaman 5 dari 16 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utrmemiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian

bungkusbekas rokok Magnum Filter warna Hitam berisi 1 (Satu) bunguks plastikklip berisi 1 (Satu) bungkus klip berisikan kristal warna Putin dengan beratnetto 0,0295 gram (dengan sisa labkrim berat netto 0,0209 gram) adalahpositif mengandung Metamfetamina terdaftar Golongan nomor urut 61Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, menerima,atau menyerahkan Narkotika Golongan tersebut tanpa memiliki izin daripihak yang berwenang yaitu Kementerian

Utrklip berisi 1 (Satu) bungkus klip berisikan kristal warna Putih dengan beratnetto 0,0295 gram (dengan sisa labkrim berat netto 0,0209 gram) adalahpositif mengandung Metamfetamina terdaftar Golongan nomor urut 61Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, menerima,atau menyerahkan Narkotika Golongan tersebut tanpa memiliki izin daripihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untukkepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi

Putusan No. 1679 K/Pid.Sus/2017dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, Januari 2013 (tanpatanggal).

Sarwan.104) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas TanamanPangan dan Hortikultura Provinsi Riau kepada Direktur JenderalPrasarana dan Sarana Kementerian Pertanian Nomor : 521.1484/PLA/2013 tanggal 13 Mei 2013 perihal Usulan Revisi Pejabat PembuatKomitmen (PPK) APBN TP dari Sdr. R. Ir. R.

Putusan No. 1679 K/Pid.Sus/2017Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial Kementerian PertanianTahun Anggaran 2013, tanggal 10 Januari 2013.98) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Pedoman Teknis PerluasanAreal Tanaman Pangan Tahun 2013 dari Direktorat Perluasan danPengelolaan Lahan pada Direktorat Jenderal Prasarana dan SaranaPertanian Kementerian Pertanian, Januari 2013 (tanpa tanggal).99) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Petunjuk Teknis PengelolaanDana Bantuan Sosial Tahun 2013 dari Direktorat

PertanianTahun Anggaran 2013, tanggal 10 Januari 2013.Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Pedoman Teknis PerluasanAreal Tanaman Pangan Tahun 2013 dari Direktorat Perluasan danPengelolaan Lahan pada Direktorat Jenderal Prasarana dan SaranaPertanian Kementerian Pertanian, Januari 2013 (tanpa tanggal).Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Petunjuk Teknis PengelolaanDana Bantuan Sosial Tahun 2013 dari Direktorat Jenderal Prasarana danSarana Pertanian Kementerian Pertanian, Januari 2013 (tanpa

Sarwan.Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas TanamanPangan dan Hortikultura Provinsi Riau kepada Direktur JenderalPrasarana dan Sarana Kementerian Pertanian Nomor : 521.1484/PLA/2013 tanggal 13 Mei 2013 perihal Usulan Revisi Pejabat PembuatKomitmen (PPK) APBN TP dari Sdr. R. Ir. R.

Bapak Yustin (Camat Kota Karanganyar)melalui isterinya (PenggugatSutarwi) dan dari awal perkenalan tersebutTergugat mengenalkan diri sebagai seorang pegawai di Badan KepegawaianNegeri Republik Indonesia dan memberitahukan adanya informasi mengenaipenerimaan/rekruitmen Calon Pegawai Negeri Sipil di bawah KementerianPAN & RB dan Kementerian Dalam Negeri ;Bahwa pada saat itu juga Tergugat meminta kepada Penggugat untukmemberikan informasi tersebut kepada sanak saudara atau kerabat atau temanmengenai

K2 menjadiPegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kerja Provinsi Jawa Tengah ;Bahwa setelah Penggugat cek dan kroscek di Badan Kepegawaian negaraRepublik Indonesia di Jakarta Pusat, Penggugat mendapati sejumlah informasidari BKN RI tersebut tidak ada perihal penerimaan serta pengangkatan CalonPegawai Negeri Sipil pada Badan kepegawaian Negara Republik Indonesiaterutama Kementerian Dalam Negeri ;Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, Penggugat langsung marah danmerasa ditipu oleh Tergugat kemudian

Bapak Yustin (Camat Kota Karanganyar)melalui isterinya (PenggugatSutarwi) dan pada awal perkenalan tersebut,Tergugat mengenalkan diri sebagai seorang pegawai di Badan KepegawaianNegeri Republik Indonesia dan memberitahukan adanya informasi mengenaipenerimaan/rekruitmen Calon Pegawai Negeri Sipil di bawah KementerianPAN & RB dan Kementerian Dalam Negeri dan meminta Penggugat untukmemberikan informasi tersebut kepada sanak saudara atau kerabat dan temanmengenai lowongan penerimaan CPNS tersebut, serta

SK yangdikeluarkan oleh pihak Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.Selanjutnya setelah penerimaan SK pengangkatan tersebut, pihak Penggugatserta teman/kerabat Penggugat, dijanjikan kembali oleh pihak Tergugat bahwaada panggilan untuk Pelantikan dan peresmian menjadi Pegawai Negeri Sipil ;6 Bahwa setelah sekian lama proses penantian kabar mengenai pengangkatandan penerimaan anggota CPNS Golongan K2 (Honorer) tidak kunjung tiba,kemudian Penggugat pada bulan Mei 2015, pergi ke Jakarta Pusat,

Bahwa pemohon bekerja sebagai PNS pada Kantor Kementerian AgamaKabupaten Kotabaru, yang telan mendapatkan izin untuk berceraiberdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama KabupatenKotabaru Nomor 055/Kk.17.131/HK.03.4/02/2017, tanggal 1 Februari 2017;10.

Fotokopi Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian atas nama pemohon,Nomor : 055/Kk.17.131/HK.03.4/02/2017 tertanggal 01 Februari 2017, yangdikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kotabarutelah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya,kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3.;Bahwa selain suratsurat bukti tersebut, pemohon juga telah mengajukan 2orang saksi, yaitu :1.

tersebut harus dinyatakan bahwa pemohon dan termohon terikat dalamsuatu perkawinan yang sah, dan pemohon mempunyai kapasitas (legal standing)untuk mengajukanpermohonan perceraian terhadap termohon;Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Surat Keputusan Kepala KementerianAgama Kabupaten Kotabaru, pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, dalammengajukan permohonan ini telah mendapatkan izin dari atasannya sebagaimanatertuang dalam Pemberian Izin Cerai atas nama pemohon dan termohon yangdikeluarkan oleh Kepala Kementerian

Mengendalikan Pelaksanaan KontrakBahwa yang digunakan sebagai Petunjuk Teknis untuk PengadaanBenih Tebu TA 2013, antara lain adalah: Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Tebu tahun 2013 dariDirektorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian (Januari2013);Halaman 4 Putusan No. 16/Pid.SusTPK/2017/PT SMG Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Tebu tahun 2013 dariDirektorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Revisi 1(Maret 2013); Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Produksi Produktivitasdan

Akan tetapi keputusan PTIndonesia Teknologi Multi sebagai pemenang lelang tersebutmendapatkan sanggahan hingga sanggah banding dari CV DatriasMant Sejahtera ke Menteri Pertanian Republik Indonesia, danberdasarkan surat dari Kementerian Pertanian RI yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Menteri Pertanian kepada DirekturCV.

Mengendalikan Pelaksanaan KontrakBahwa yang digunakan sebagai Petunjuk Teknis untuk PengadaanBenih Tebu TA 2013, antara lain adalah:v Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Tebu tahun 2013 dariDirektorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian (Januari2013);v Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Tebu tahun 2013 dariDirektorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Revisi 1(Maret 2013);v Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Produksi Produktivitasdan Mutu Tanaman Semusim Sub Kegiatan PengembanganTanaman

Gatot Subroto Kav. 94 Jakarta nomor: 020/13707,tanggal 17 Juli 2013 perihal pengiriman Surat penetapan sanksiDaftar Hitam (Blacklist);Copy surat dari Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jatengkepada Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian PertanianRepublik Indonesia nomor 910/16051, tanggal 26 Agustus 2013Halaman 53 Putusan No. 16/Pid.SusTPK/2017/PT SMG172.173.174.175.perihal Usulan perubahan POK Satker 05 TP Dinas PerkebunanProvinsi Jawa Tengah TA 2013;Copy surat Kementerian Pertanian Republik Indonesia

Gatot Subroto Kav. 94 Jakarta nomor: 020/13707,tanggal 17 Juli 2013 perihal pengiriman Surat penetapan sanksiDaftar Hitam (Blacklist);Copy surat dari Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jatengkepada Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian PertanianRepublik Indonesia nomor 910/16051, tanggal 26 Agustus 2013perihal Usulan perubahan POK Satker 05 TP Dinas PerkebunanProvinsi Jawa Tengah TA 2013;Copy surat Kementerian Pertanian Republik Indonesia kepadaDirektur CV.

Atasan langsung Kepala Satuan Kerja dan PejabatInti Satuan Kerja Non Vertikal tertentu (SNVT) dilingkungan Direktorat JenderalCipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum RI dan Lingkungan ProvinsiSumatera Barat Nomor 05/KPTS/Satker PBLSB/III2013 tanggal 11 Maret 2013tentang Pengangkatan Personil Satuan Kerja Penataan Bangunan danLingkungan Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 24 Juni 2013 sampaidengan tanggal 31 Desember 2013 atau setidaktidaknya pada suatu waktu lainditahun 2013 bersamasama dengan saksi

Pekerjaan Umum TahunAnggaran 2013;1 (satu) eksemplar surat dari Kementerian Pekerjaan Umum DirektoralJenderal Cipta Karya Direktorat Penataan Bangunan dan LingkunganNomor KU.03 01cb/113 tanggal 30 Januari 2013, perihal: PelaksanaanPSD Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu, KotaBukittinggi melalui penerbitan SKPA;1 (satu) eksemplar Justifikasi Teknis Surat Perjanjian No.

Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2013;1 (satu) eksemplar surat dari Kementerian Pekerjaan Umum DirektoralJenderal Cipta Karya Direktorat Penataan Bangunan dan LingkunganNomor KU.03 01cb/113 tanggal 30 Januari 2013, perihal: PelaksanaanPSD Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu, KotaBukittinggi melalui penerbitan SKPA;1 (satu) eksemplar Justifikasi Teknis Surat Perjanjian No.

Prima Jasa Tirta Lima tanggal 26Januari 2004, dari Notaris & PPAT NASRUL, SH;1 (satu) eksemplar Salinan Akta Pendirian Perseroan TerbatasPrima Jasa Tirta Lima tanggal 12 Agustus 1998, dari Notaris &PPAT NASRUL, SH;1 (satu) lembar Foto Copy Surat dari Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal AdministrasiHukum Umum Nomor AHUAH.01.1017332, tanggal 14 Mei 2015,Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data PerseroanPT.

., M.Dev.Plg. selaku Pejabat YangMelakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran/Belanja/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk kegiatan Penyediaan Perumahan,Ketatausahaan dan Penyediaaan Rumah Khusus Kementerian PerumahanRakyat Republik Indonesia (Kemenpera) Tahun Anggaran 2012 dan saksiHERYANTO SARNADI, S.E., selaku Direktur Utama PT.

Pilar Persada, saksi SITT ROOSILAWATI, S.T., M.Dev.Plg. selaku PejabatYang Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran/Belanja/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan Penyediaan Perumahan,Ketatausahaan dan Penyediaaan Rumah Khusus Kementerian PerumahanRakyat Republik Indonesia (Kemenpera) Tahun Anggaran 2012 dan saksiHERYANTO SARNADI, S.E., selaku Direktur Utama PT.

No.1046 K/PID.SUS/2015an Satuan Kerja Di Lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat TA 2012,sebagai berikut: Nama Satuan Kerja/Kegiatan : Penyediaan Perumahan, Ketatausahaan dan Penyediaaan Rumah KhuSUS; Atasan/Atasan Langsung : Ir. Pangihutan Marpaung KepalaSatker/KPA; Kepala Satker/KPA : Ir.

No.1046 K/PID.SUS/201512)13)14)15)16)17)18)19)20)Kementerian Perumahan Rakyat RI., H.

No.1046 K/PID.SUS/201512)13)14)15)16)17)18)19)20)lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat RI., H.

Pada tanggal 28 Nopember2011 Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian mengajukanrevisi DIPA kepada Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangandengan surat nomor: 734/KU.120/C/II/ 2011 hal revisi RKAKL/DIPA Subsididan Lainlain (CBN) tahun anggaran 2011 sehubungan dengan adanyapenyesuaian harga benih (padi, jagung, kedelai) mengacu pada HPP tahun2011 yang ditetapkan oleh Tim Penyusun Referensi Harga Benih yangditindaklanjuti dengan diterbitkannya DIPA Revisi Ke1 Nomor:0092/99908.1.04

Pada tanggal 28 Nopember2011 Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian mengajukanrevisi DIPA kepada Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangandengan surat nomor: 734/KU.120/C/II/ 2011 hal revisi RKAKL/DIPA Subsididan Lainlain (CBN) tahun anggaran 2011 sehubungan dengan adanyapenyesuaian harga benih (padi, jagung, kedelai) mengacu pada HPP tahun2011 yang ditetapbkan oleh Tim Penyusun Referensi Harga Benih yangditindaklanjuti dengan diterbitkannya DIPA Revisi Ke1 Nomor:0092/99908.1.04

Aceh BaratDaya yang juga ditindaklanjuti tanggal 03 Oktober 2011 oleh Bupati Aceh BaratDaya yang menerbitkan surat Nomor: 521/613/2011 kepada Direktorat JenderalTanaman Pangan Kementerian Pertanian tentang rencana pengembangankedelai untuk luas lahan 13.000 Ha.