Ditemukan 2675661 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Peraturan pemerintah Pemerintah daerah Penghinaan Barang jasa pemerintah Pemerintah kota padang
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 19-04-2018 — Putus : 28-06-2018 — Upload : 30-06-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 185/PDT/2018/PT MKS
Tanggal 28 Juni 2018 — Pembanding/Penggugat : TAWANG KARIM Diwakili Oleh : TAWANG KARIM
Terbanding/Tergugat I : Kepala Balai Penelitian Jagung dan Sereal Maros
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah RI Cq. Kantor KPKNL Makassar
83 — 43
  • Pembanding/Penggugat : TAWANG KARIM Diwakili Oleh : TAWANG KARIM
    Terbanding/Tergugat I : Kepala Balai Penelitian Jagung dan Sereal Maros
    Terbanding/Tergugat II : Pemerintah RI Cq. Kantor KPKNL Makassar
    Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan).Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Maros/SelakuKetua Panitia Koordinasi Pembebasan Tanah Kabupaten Maros Nomor52/SKPTS/73 tanggal 27 September 1973 (vide Bukti T.I5), telah ditetapkanharga ganti rugi tanah, rumah, dan tanaman/pohonpohonan.
    Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 185/PDT/2018/PT.MKS8. Bahwa Putusan judex factie sudah tepat dan beralasan hukum menolakgugatan Penggugat untuk seluruhnya. Terbanding dalam hal ini tetap padapendirian semula mengacu kepada jawaban, duplik, bukti, saksi, kesimpulandan gugatan rekonpensi yang telah disampaikan dalam pemeriksaan perkaraa quo di Pengadilan Negeri Maros.9.
    Nomor 185/PDT/2018/PT.MKSRepublik Indonesia menurut ketentuanketentuan yang diatur denganPeraturan Pemerintah dan Pasal 3 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yangmenyatakan: pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikankepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atassuatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hakhak lain yangterdaftar agar dengan mudah membuktikan dirinya sebagai pemeganghak yang bersangkutan.Sertifikat memiliki fungsi sebagai alat pembuktian yang kuat,
    Surat Bukti PembayaranPajak atas tanah atau disebut juga Surat Ketetapan luran PembangunanDaerah (IPEDA) atau pipil atau surat letter C tanah yang berkaitan dengantanah adalah bukan merupakan bukti mutlak kepemilikan tanah dan tidaklagi mempunyai kekuatan hukum sebagai kepemilikan hak atas tanah,karena setelah berlakunya UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 jo.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, hanya Sertifikat HakAtas Tanah
    Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatandan masyarakat yang tanahnya dibebaskan telah diberikan ganti kerugian.Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan oleh Pembanding kepadaTerbanding tidak tepat dan tidak beralasan hukum sebagaimana Pasal 1365KUH Perdata.
Pengadilan PN POLEWALI Perdata
Register : 26-06-2023 — Putus : 09-01-2024 — Upload : 25-03-2024
Putusan PN POLEWALI Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Pol
Tanggal 9 Januari 2024 — Gubernur Sulawesi Barat Cq Pemerintah Daerah Kab. Mamasa Cq Dinas Perikanan Kab Mamasa
36 — 20
  • Gubernur Sulawesi Barat Cq Pemerintah Daerah Kab. Mamasa Cq Dinas Perikanan Kab Mamasa
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 23-08-2019 — Putus : 13-01-2020 — Upload : 28-04-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 56/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst
Tanggal 13 Januari 2020 — Penggugat:
RUBEN SAMUEL ONSU
Tergugat:
1.YANGCENT
2.PEMERINTAH RI Cq KEMENTRIAN HUKUM dan HAM RI Cq DIRJEN HKI Cq DIREKTORAT MEREK dan INDIKASI GEOGRAFIS
2287 — 1535
  • Penggugat:
    RUBEN SAMUEL ONSU
    Tergugat:
    1.YANGCENT
    2.PEMERINTAH RI Cq KEMENTRIAN HUKUM dan HAM RI Cq DIRJEN HKI Cq DIREKTORAT MEREK dan INDIKASI GEOGRAFIS
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Merek
Putus : 13-02-2024 — Upload : 12-05-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 172 K/Pdt.Sus-HKI/2024
Tanggal 13 Februari 2024 — TATALOGAM LESTARI DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA CQ. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL CQ. DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
396 — 351 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • TATALOGAM LESTARI DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA CQ. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL CQ. DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata
Register : 12-01-2024 — Putus : 06-02-2024 — Upload : 06-02-2024
Putusan PT PEKANBARU Nomor 8/PDT/2024/PT PBR
Tanggal 6 Februari 2024 — PANCA BELIA PRIMA KARSA
Terbanding/Tergugat : PEMERINTAH KOTA DUMAI
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DUMAI
26 — 22
  • PANCA BELIA PRIMA KARSA
    Terbanding/Tergugat : PEMERINTAH KOTA DUMAI
    Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DUMAI
Pengadilan PN PURWODADI Perdata
Register : 22-04-2024 — Putus : 24-07-2024 — Upload : 13-09-2024
Putusan PN PURWODADI Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pwd
Tanggal 24 Juli 2024 — Penggugat:
Pemerintah Desa Harjowinangun
Tergugat:
1.Mashoedi alias Mashudi bin Kaerun
2.Marmin bin Margono
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional Kantor Kabupaten Grobogan
17 — 19
  • Penggugat:
    Pemerintah Desa Harjowinangun
    Tergugat:
    1.Mashoedi alias Mashudi bin Kaerun
    2.Marmin bin Margono
    Turut Tergugat:
    Badan Pertanahan Nasional Kantor Kabupaten Grobogan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 26-08-2019 — Upload : 18-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2127 K/Pdt/2019
Tanggal 26 Agustus 2019 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI KEUANGAN RI Cq. DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN) Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH DJKN DKI JAKARTA, Cq. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) JAKARTA V, dkk VS ROOSTININGSIH, dkk
137 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI KEUANGAN RI Cq. DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN) Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH DJKN DKI JAKARTA, Cq. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) JAKARTA V, sekarang menjadi PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI KEUANGAN RI Cq. DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN) Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH DJKN DKI JAKARTA, Cq.
    PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq.MENTERI KEUANGAN RI Cq. DIREKTUR JENDERALKEKAYAAN NEGARA (DJKN) Cq. KEPALA KANTORWILAYAH DJKN DKI JAKARTA, Cq. KEPALAKANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG (KPKNL) JAKARTA V, dkk VS ROOSTININGSIH, dkk
    PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq.MENTERI KEUANGAN RI Cq. DIREKTUR JENDERALKEKAYAAN NEGARA (DJKN) Cq. KEPALA KANTORWILAYAH DJKN DKI JAKARTA, Cq. KEPALAKANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG (KPKNL) JAKARTA V, berkedudukan di JalanPrapatan Nomor 10, Jakarta Pusat, sekarang menjadiPEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERIKEUANGAN RI Cq. DIREKTUR JENDERALKEKAYAAN NEGARA (DJKN) Cq. KEPALA KANTORWILAYAH DJKN DKI JAKARTA, Cq.
    PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALABADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) Cq. KEPALAKANTOR WILAYAH BPN PROVINSI DKI JAKARTA Cq.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAADMINISTRATIF JAKARTA TIMUR, berkedudukan diJalan Dr.
    KEPALA KANTOR PELAYANANKEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) JAKARTA V, sekarangmenjadi PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERIKEUANGAN RI Cg. DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA(DJKN) Cg.
Pengadilan PN TANGERANG Perdata
Register : 27-04-2022 — Putus : 08-06-2022 — Upload : 10-06-2022
Putusan PN TANGERANG Nomor 385/Pdt.P/2022/PN Tng
Tanggal 8 Juni 2022 — Pemohon:
Drs. SAM YHON NADAPDAP, MM.
86 — 18

  • MENETAPKAN

    1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
    2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk menambahkan marga Nadapdap dibelakang nama Pemohon di seluruh dokumen yang dimiliki oleh Pemohon saat ini yang semula tertulis Sam Yhon menjadi Sam Yhon Nadapdap ;
    3. Menyatakan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 00063/2005/06/SM/2005 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Simalungun atas nama Sabar berlaku hingga tanggal 19 Oktober 2008 dan diperpanjang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 000255
    /0808/08/SM/2008 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Simalungun atas nama Sabar, berlaku hingga 19 Oktober 2011 tidak berlaku lagi ;
  • Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini sebesar Rp.225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 20-02-2020 — Putus : 09-03-2020 — Upload : 20-03-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 453/Pdt.P/2020/PN Sby
Tanggal 9 Maret 2020 — Pemohon:
LAURENSIUS DHANA SAPUTRA, SE
14 — 3

  • M E N E T A P K A N :

    1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
    2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menambah nama Pemohon dari yang semula tertulis : DHANA SAPUTRA, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran dari Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Pencatatan Sipil ( Warga Negara Indonesia ) No. 758/1990 tertangal delapanbelas Juni seribu sembilan ratus sembilanpuluh, ditambah LAURENSIUS, sehingga nama Pemohon ditulis dan dibaca menjadi LAURENSIUS DHANA SAPUTRA
    ;
  • Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya untuk melakukan penambahan nama Pemohon tersebut diatas sebagaimana ketentuan yang berlaku ;
  • Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp 116.000,00 ( seratus enam belas ribu rupiah ) ;
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Putus : 30-08-2016 — Upload : 22-12-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 738/Pdt.P/2016/PN.Sby
Tanggal 30 Agustus 2016 — Slamet Rianto Darmisih
69 — 2
  • Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon I pada Kutipan Akta Kelahiran anak yang bernama Jelita Puji Nuriyanti yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Dan Kependudukan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro nomor : 01853/B/2003, tertanggal 09 Oktober 2003, yang semula tertulis Slamet Riyanto diperbaiki menjadi Slamet Rianto ;3.
    Memerintahkan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Dan Kependudukan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk melakukan Pencatatan Pinggir tentang perbaikan nama seperti tersebut diatas dalam Register Kelahiran Tahun yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu ;4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah)
    Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon di karuniai anak Perempuan, yangdiberi nama Jelita Puji Nuriyanti, lahir di Bojonegoro, tanggal 04 Oktober 2003,sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh KantorCatatan Sipil Dan Kependudukan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro nomor :01853/B/2003, tertanggal 09 Oktober 2003, nama Pemohon tertulis SlametRiyanto ;4.
    Bahwa oleh karena penyebutan dan atau penulisan nama Pemohon padaKutipan Akta Kelahiran anak Jelita Puji Nuriyanti yang dikeluarkan oleh KantorCatatan Sipil Dan Kependudukan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro nomor :01853/B/2003, tertanggal 09 Oktober 2003, yaitu Slamet Riyanto diperbaikimenjadi Slamet Rianto disesuaikan dengan Penetapann Perubahan Nama dariPengadilan Agama Surabaya nomor : 0013/Pdt.P/2016/PA.Sby, tanggal 05Februari 2016 ;5.
    Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon padaKutipan Akta Kelahiran anak yang bernama Jelita Puji Nuriyanti yang dikeluarkanoleh Kantor Catatan Sipil Dan Kependudukan Pemerintah Kabupaten Bojonegoronomor : 01853/B/2003, tertanggal 09 Oktober 2003, yang semula tertulis SlametRiyanto diperbaiki menjadi Slamet Rianto ;3.
    KabupatenBojonegoro nomor : 01853/B/2003, tertanggal 09 Oktober 2003, namaPemohon tertulis Slamet Riyanto;** Bahwa oleh karena penyebutan dan atau penulisan nama Pemohon padaKutipan Akta Kelahiran anak Jelita Puji Nuriyanti yang dikeluarkan oleh KantorCatatan Sipil Dan Kependudukan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro nomor :01853/B/2003, tertanggal 09 Oktober 2003, yaitu Slamet Riyanto diperbaikimenjadi Slamet Rianto disesuaikan dengan Penetapann Perubahan Nama dariPengadilan Agama Surabaya nomor :
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN Kepegawaian
Register : 26-08-2016 — Putus : 13-02-2017 — Upload : 08-05-2017
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 32/G/2016/PTUN-BNA
Tanggal 13 Februari 2017 — Drs. RAYENDRA lawan PELAKSANA TUGAS BUPATI BENER MERIAH
115 — 34
  • Keputusan Pelaksana Tugas Bupati Bener Meriah Nomor: PEG.821.2/183/Kpts/2016, tanggal 02 Juni 2016 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Eselon II / B dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2016, khusus lampirannya tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural II / B di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Nomor Urut 05 atasnama Drs. Rayendra dan Nomor Urut 02 atasnama H. Darwin MH, S.E. ;--------------------------------------------------b.
    Keputusan Pelaksana Tugas Bupati Bener Meriah Nomor: PEG.821.2/183/Kpts/2016, tanggal 02 Juni 2016 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Eselon II / B dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2016, khusus lampirannya tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural II / B di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Nomor Urut 05 atasnama Drs. Rayendra dan Nomor Urut 02 atasnama H. Darwin MH, S.E. ;---------------------------------------------------b.
    NamaJabatanAlamatDaerah Kabupaten Bener Meriah ;Komplek Perkantoran Pemerintah DaerahBener Meriah, jalan Teritit Pondok BaruFREGSIGIG fees ener er ese eereneeeeeeemeeeSamardi, S.H.;Kepala Bagian Hukum Organisasi SekretarisDaerah Kabupaten Bener Meriah;Komplek Perkantoran Pemerintah DaerahBener Meriah, jalan Teritit Pondok BaruRede long. ; == =e nnn nnn nnn nnn nnn nnnDjuhari, S.H.
    ;"Kepala Sub Bagian Peraturan Perundangundangan Sekretaris Daerah Kabupaten BeneraaaKomplek Perkantoran Pemerintah DaerahBener Meriah, jalan Teritit Pondok BaruREUGIONG jeeseeeeneeeeenceeeee enemasNazhan, S.H.;Staf Bantuan Hukum dan PembinaanSekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah;Komplek Perkantoran Pemerintah DaerahBener Meriah, jalan Teritit Pondok BaruFIGQBIONG grammeHamidah, S.H, M.H.
    ;PQVOKEL fpnnnnnna nnn nn nn nem nn nme nn nn nnnnnennnnnnannnKomplek Perkantoran Pemerintah DaerahBener Meriah, jalan Teritit Pondok BaruFEGEIONG gemma nn nnnHalaman 2 dari 103 HalamanPutusan Perkara Nomor: 32/G/2016/PTUNBNAPengadilan Tata Usaha Negara tersebut :7. Nama : Hasanah, S.H. 5Jabatan > Advokat 5 222022 nono nonce aneAlamat : Komplek Perkantoran Pemerintah DaerahBener Meriah, jalan Teritit Pondok BaruFEELING gemma ntti8.
    Bahwa melakukan pemberdayaan aparatur Pemerintah KabupatenBener Meriah dengan cara mengumpulkannya, mendiskusikan,studykajian konsep hukum Pelaksana Tugas Bupati, gunamemenuhi maksud mutasi aparatur pemerintah Kabupaten BenerMeriah di ruang Ops.
    Perkara Nomor: 32/G/2016/PTUNBNAkarena, termasuk dalam panitia seleksinya Pemerintah KabupatenBener Meriah; = 2020 nnn nn nnn nnn enn nen nne =g.
Pengadilan PT PADANG Perdata
Register : 22-07-2014 — Putus : 17-09-2014 — Upload : 03-09-2019
Putusan PT PADANG Nomor 112/PDT/2014/PT PDG
Tanggal 17 September 2014 — CITRA SAHABAT Diwakili Oleh : EDI UTAMA , SH
Terbanding/Tergugat : Pemerintah RI Cq Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Sumatera Barat Cq. Bupati Kabupaten Pasamn Barat Diwakili Oleh : SETIA BAKTI, SH
Terbanding/Tergugat : Pemerintah RI Cq Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Sumatera Barat Cq. Bupati Kabupaten Pasamn Barat Cq. Kabag Humas Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat Diwakili Oleh : SETIA BAKTI, SH
27 — 23
  • CITRA SAHABAT Diwakili Oleh : EDI UTAMA , SH
    Terbanding/Tergugat : Pemerintah RI Cq Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Sumatera Barat Cq. Bupati Kabupaten Pasamn Barat Diwakili Oleh : SETIA BAKTI, SH
    Terbanding/Tergugat : Pemerintah RI Cq Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Sumatera Barat Cq. Bupati Kabupaten Pasamn Barat Cq. Kabag Humas Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat Diwakili Oleh : SETIA BAKTI, SH
    Pemerintah Republik Indonesia, Cq Menteri Dalam NegeriRepublik Indonesia Cq Gubernur Propinsi Sumatera Barat, Cq.BupatiKabupaten Pasaman Barat, berkantor di Jalan SoekarnoHattaNomor 03, Simpang Ampek Pasaman Barat, selanjutnyal disebutsebagai Tergugat I/Terbanding;.2. Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Menteri Dalam NegeriRepublik Indonesia, Cg. Gubernur Propinsi Sumatera Barat, Cq.Bupati Kabupaten Pasaman Barat, Cq.
Pengadilan PN CIREBON Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-12-2013 — Putus : 14-10-2014 — Upload : 29-02-2016
Putusan PN CIREBON Nomor 81/PDT.G/2013/PN.CN
Tanggal 14 Oktober 2014 — Bank Mega Kantor Pusat Jakarta Cq.PT.Bank Mega Cabang Cirebon - Pemerintah R.I Cq.Menteri Keuangan R.I Cq.Direktur Jenmdral Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cirebon - Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kantor Wilayah Pertanahan Propinsi Jawa Barat Cq, Badan Pertanah Nasional (BPN) Kabupaten Majalengka
94 — 11
  • Bank Mega Kantor Pusat Jakarta Cq.PT.Bank Mega Cabang Cirebon- Pemerintah R.I Cq.Menteri Keuangan R.I Cq.Direktur Jenmdral Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cirebon- Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kantor Wilayah Pertanahan Propinsi Jawa Barat Cq, Badan Pertanah Nasional (BPN) Kabupaten Majalengka
    PEMERINTAH REPUBLIK INDOENESIA CQ.MENTERI KEUANGAN RICQ. DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA KANTORWILAYAH DJKN JABAR CQ.KANTOR PELAYANAN KEKAYAANNEGARA ( KP2LN ) CIREBON , beralamat di jalan Dr. wahidin. S. No. 48 KotaCirebon , untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III ;4. PEMERINTAH REPUBLIK INDOENESIA CQ.KANTOR WILAYAHPERTANAHAN PROPINSI JABAR CQ.
    INDRA SURYA, SH.LLM, DIDIKHARYANTO, SH.MM, JAMES SIMORANGKIR, LIMAR MARPAUNG, SH,MARADON, DANY KURYANTO, ERNI NURAENI SANTOSA, SH, NIZARYUDHISTIRA, SH, PRITA ANINDYA, SH, FITRIYADI, HADI KUSUMAH danSUHARYADI mewakili Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian KeuanganRepublik Indonesia cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq Kantor Wilayah DJKNJawa Barat cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Cirebon, beralamat di jalanDr.
    PPAT Wilayah Kabupaten Majalengka ini lah yang merupakanterbitnya Sertipikat a quo merupakan Keputusan yang bersifat ORIGINAL,sedangkan catatan peralihan hak hanya merupakan putusan yang bersifatDEREVATIF, yaitu. berupa perubahan data yuridis atau data pendaftaransebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah no 24 tahun 1997 dan PeraturanMenteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional no 3 tahun 1997,sehingga sepanjang status hukum dari Sertipikat Hak Milk no 665,664,625 dan624/Majasuka
    Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.13tahun 2010.Bahwa Berdasarkan surat permohonan roya dari PT.Bank Central AsiaTbk. Kantor Cabang utama Cirebon tanggal 10 agustus 2011no.1104/adm/crb/11 atas Hak Tanggungan I. no.347/2008 yangmembebani M.624,M,625 dan M.664/Majasuka Terdaftar 301no.5736/IV/2011 tgl.12102011, 307.no. 11146/IV/2011 tgl 19102011,208 no.SO06/IV/2011 tgl,19102011.Bahwa Berdasarkan Hak Tanggungan I No. 1540/2011 SebesarRp.53.250.000.
    PT.Bank Mega Cabang Cirebon(Terlawan II/Tergugat II dalam perkara a quo), PEMERINTAH REPUBLIKINDOENESIA CQ.MENTERI KEUANGAN RI CQ. DIREKTORAT JENDRALKEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH DJKN JABAR CQ.KANTORPELAYANAN KEKAYAAN NEGARA ( KP2LN ) CIREBON (TerlawanTl/Tergugat III dalam perkara a quo), dan PEMERINTAH REPUBLIKINDOENESIA CQ.KANTOR WILAYAH PERTANAHAN PROPINSI JABARCQ.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 11-10-2019 — Putus : 18-11-2020 — Upload : 02-01-2023
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 873/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL
Tanggal 18 Nopember 2020 — Penggugat:
David Edynata,
Tergugat:
1.Pemerintah Republik Indonesia cq. Kepolisian Republik Indonesia
2.Pemerintah Republik Indonesia cq. Kepolisian Republik Indonesia cq. Kepolisian Daerah Kalimantan Timur,
3.Ajun Komisaris Besar Polisi AKBP Winardy, S.H., SIK
4.Komisaris Polisi Kompol Yustiadi Gaib, S.H.
5.Brigadir Polisi Brigpol Ardyansa, S.H.
6.Brigadir Polisi Brigpol Prisma Riantyarno, S.H
189 — 34
  • Penggugat:
    David Edynata,
    Tergugat:
    1.Pemerintah Republik Indonesia cq. Kepolisian Republik Indonesia
    2.Pemerintah Republik Indonesia cq. Kepolisian Republik Indonesia cq. Kepolisian Daerah Kalimantan Timur,
    3.Ajun Komisaris Besar Polisi AKBP Winardy, S.H., SIK
    4.Komisaris Polisi Kompol Yustiadi Gaib, S.H.
    5.Brigadir Polisi Brigpol Ardyansa, S.H.
    6.Brigadir Polisi Brigpol Prisma Riantyarno, S.H
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata
Register : 04-10-2023 — Putus : 02-11-2023 — Upload : 02-11-2023
Putusan PT PEKANBARU Nomor 148/PDT/2023/PT PBR
Tanggal 2 Nopember 2023 — ,MH
Terbanding/Tergugat I : Sutrisno
Terbanding/Tergugat II : Trisna Yolanda
Terbanding/Tergugat III : Putra Wira Wandana
Terbanding/Tergugat IV : Rahmat Agung Arifal Ikhwan
Terbanding/Tergugat V : Pemerintah Kabupaten Kampar c.q. Camat Kecamatan Kampar Timur
Terbanding/Tergugat VI : Pemerintah Kabupaten Kampar c.q. Kepala Desa Pulau Birandang
23 — 19
  • ,MH
    Terbanding/Tergugat I : Sutrisno
    Terbanding/Tergugat II : Trisna Yolanda
    Terbanding/Tergugat III : Putra Wira Wandana
    Terbanding/Tergugat IV : Rahmat Agung Arifal Ikhwan
    Terbanding/Tergugat V : Pemerintah Kabupaten Kampar c.q. Camat Kecamatan Kampar Timur
    Terbanding/Tergugat VI : Pemerintah Kabupaten Kampar c.q. Kepala Desa Pulau Birandang
Pengadilan PN TULUNGAGUNG Perdata
Register : 16-05-2018 — Putus : 08-01-2019 — Upload : 15-01-2019
Putusan PN TULUNGAGUNG Nomor 24/Pdt.Bth/2018/PN Tlg
Tanggal 8 Januari 2019 — PT BRI Kantor Cabang Trenggalek
2.Siti Aspah
3.Pemerintah RI Cq. Kementerian Keuangan RI,Cq. Kantor Wilayah X Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Surabaya Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang
4.Pemerintah RI Cq. Kementrian Argaria dan Tata Ruang Cq. BPN Tulungagung
41 — 17
  • PT BRI Kantor Cabang Trenggalek
    2.Siti Aspah
    3.Pemerintah RI Cq. Kementerian Keuangan RI,Cq. Kantor Wilayah X Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Surabaya Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang
    4.Pemerintah RI Cq. Kementrian Argaria dan Tata Ruang Cq. BPN Tulungagung
Pengadilan PTUN MATARAM TUN Kepegawaian
Register : 28-10-2013 — Putus : 10-02-2014 — Upload : 25-03-2014
Putusan PTUN MATARAM Nomor 44/G/2013/PTUN-MTR
Tanggal 10 Februari 2014 — MUHAMMAD SYAHWAN, ST., MT., vs WALIKOTA BIMA
94 — 53
  • Menyatakan batal surat keputusan tata usaha negara berupa : Surat Keputusan Walikota Bima Nomor 821.2/1777/BKD/X/2013, tanggal 17 Oktober 2013 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Bima atas nama Muhammad Syahwan, ST.MT.; Surat Keputusan Walikota Bima Nomor 821.2/1777/BKD/X/2013, tanggal 17 Oktober 2013 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Bima atas nama
    Halaman 7 dari 39menginvestasikan modalnya khususnya di Kabupaten LombokBarat, sehingga menimbulkan kerugian yang sangat besar bagiPemerintah kabupaten Lombok Barat dalam khiususnya Pariwisatayang merupakan target utama bagi Pemerintah KabupatenLombokBarat untuk menarik PAD Kabupaten Lombok Barat gunaPembangunan untuk kesejahteraanMasyarakat. j 22222 no nnn nnn n nnn nnn nana noe.
    Bahwa sesuai Hukum Administrasi bahwa setiap PemaksaanPemerintah (Bestuurdwang/Politie dwang) mengharuskan bahwabila pemerintah memaksakan kehendak untuk melakukanpembongkaran maka harus menunjukkan Dasar Hukum dan halhal yang dilanggar sehingga harus dilakukan pembongkaran,Inilah yang tidak dicantumkan dalam obyek sengketa. ;10.
    Halaman 35 dari 3936Bahwa Saksi sebagai tenaga honorer di Kecamatan Batu Layardengan Surat Keputusan dari Pemerintah Daerah KabupatenLombok Barat dan mendapatpembayaran.........cccceeeeepembayaran gaji dari Kabupaten Lombok Barat setiap 3 (tiga)bulan sekali sebesar Rp. 300.000, dan mendapat gaji dariKantor Kecamatan setiap bulannya sebesar Rp.300.000, ;Bahwa pelaksanaan tugaS pengamanan pembongkaran dilokasi Puri Mas dilaksanakan selama 2 (dua)Bahwa yang menjadi tugas Saksi adalah menjaga ketertibandan
Pengadilan PN ARGA MAKMUR
Register : 12-01-2011 — Putus : 26-04-2011 — Upload : 07-05-2018
Putusan PN ARGA MAKMUR Nomor 14/PID.B/2011/PN.AM
Tanggal 26 April 2011 —
48 — 18
  • Menyatakan terdakwa SUGENG PRAYITNO Bin SUJANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit tanpa mendapatkan ijin Pemerintah"; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan; 3.
    Memerintahkan barang bukti berupa - 1 (satu) unit Exiter FM merk RVR tipe TEX 30 LCD/S Nomor seri 706530 Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Bengkulu Utara Cq. Dinas Hakominfo Kabupaten Bengkulu Utara; 5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);
    Menyatakan barang bukti berupa1 (satu) unit Exiter FM merk RVR tipe TEX 30 LCD/S Nomor seri 706530Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Bengkulu Utara cq.Dishubkominfo Kabupaten melalui Kepala Bidang Telekomunikasi dan Informasi padaDinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi;A.
    Bahwa disamping halhal tersebut ternyata juga bahwa pihak Komisi Penyiaran Tadanesiy Dasa (KPID) Bengkulu maupunpihak Loka Monitor Spektrum Frekwensi Radio Bengkulu selama ini telah mengetahuikeadaan Radio Kharisma Ratu Samban milik Pemerintah Daerah Bengkulu Utara yangbelum ada ijin, namun tidak pernah melakukan teguran maupun sanksi lainnya.5. Bahwa termyata juga di Daerah Bengkulu masih banyak radio yang beroperasi(melakukan penyiaran) walaupun belum ada Ijin dari pemerintah.6.
    Yamin Arga Makmur, KabupatenBengkulu Utara, atau setidaktidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalamDaerah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, menggunakan spektrum frekuensi radio dan orbitsatelit, tanpa mendapatkan ijin pemerintah.
    Unsur menggunakan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit tanpa mendapatkan ijinPemerintahMenimbang, pasal 33 ayat (4) menyatakan bahwa ketentuan penggunaan spektrumfrekuensi radio dan orbit satelit yang digunakan dalam penyelenggaraan telekomunikasi diaturdengan Peraturan Pemerintah in casu Peraturan PemerintahNomor 53 Tahun 2000 Tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit SatelitMenimbang, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 didalam KetentuanUmum yang tertuang dalam Pasal
    Menyatakan terdakwa SUGENG PRAYITNOBin SUJANI telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindakpidana "menggunakan spektrum frekuensiradio dan orbit satelit tanpamendapatkan ijin Pemerintah";2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjaraselama 4 (empat) bulan;3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 25-08-2014 — Upload : 26-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 719 PK/Pdt/2009
Tanggal 25 Agustus 2014 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. DEPARTEMEN KEUANGAN DAN PEMBERDAYAAN BUMN REPUBLIK INDONESIA Cq. BADAN URUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA WILAYAH II PALEMBANG Cq. KANTOR PELAYANAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA PALEMBANG VS PT WAI HITAM
56 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. DEPARTEMEN KEUANGAN DAN PEMBERDAYAAN BUMN REPUBLIK INDONESIA Cq. BADAN URUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA WILAYAH II PALEMBANG Cq. KANTOR PELAYANAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA PALEMBANG tersebut;
    PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. DEPARTEMEN KEUANGAN DAN PEMBERDAYAAN BUMN REPUBLIK INDONESIA Cq. BADAN URUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA WILAYAH II PALEMBANG Cq. KANTOR PELAYANAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA PALEMBANG VS PT WAI HITAM
    yang mengatur, maka berdasarkan hal tersebuttidaklain bahwa Majelis Hakim Judex Facti menyimpulkan dan berpendapat sendiritanpa mencantumkan pasalpasal yang dapat menguatkan pertimbangan hukumtersebut;Bahwa pengurusan piutang Negara yang dilakukan oleh Pemohon PeninjauanKembali adalah mempunyai hak istimewa (privilege) untuk didahulukanpenagihannya sesuai Pasal 1137 Kitab UndangUndang Hukum Perdata yangmenyatakan: "Hak dari pada Kas Negera, kantor lelang dan lainlain badan umumyang dibentuk aleh Pemerintah
    Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (asas Lex SpecialisOerogat Lex Generale), sehingga bilamana pengurusan piutang negara yangmempunyai sifat kekhususan tersebut, menurut pertimbangan Majelis Hakim JudexFacti, pengurusannnya harus ditempuh melalui jalur pengadilan, maka hal tersebutbertentangan dengan ketentuan yang berlaku;Bahwa dengan demikian, selaku instansi pemerintah yang diberikan kewenanganmelakukan pengurusan piutang Negara macet yang diserahkan pengurusannya olehPT Bank Pembangunan
Pengadilan PN SANGATTA Perdata Permohonan
Register : 27-02-2020 — Putus : 19-03-2020 — Upload : 28-05-2021
Putusan PN SANGATTA Nomor 29/Pdt.P/2020/PN Sgt
Tanggal 19 Maret 2020 — -Veronikawaty Manalu
39 — 13
  • No : 1218-LT-16062011-0173 yang diterbitkan Pemerintah Serdang Bedagai tanggal 16 Juni 2011, KTP dengan Nomor NIK: 1218154712960002 yang diterbitkan Pemerintah Serdang Bedagai tanggal 26 Maret 2013 yang semula tertulis nama Pemohon Veronika Wati Manalu diperbaiki dan di ubah menjadi nama Veronikawaty Manalu;3.
    Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki Nama pada AktaKelahiran, KTP yang di terbitkan olen Pemerintah Kabupaten SerdangBedagai;Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 29/Pat.P/2020/PN Sgt2.
    No : 1218LT160620110173 yang diterbitkanPemerintah Serdang Bedagai tanggal 16 Juni 2011,KTP dengan NomorNIK: 1218154712960002 yang diterbitkan Pemerintah Serdang Bedagaitanggal 26 Maret 2013 yang semula tertulis nama Pemohon VeronikaWati Manalu .diperbaiki dan di ubah menjadi nama VeronikawatyManalu;3.
    No : 1218LT160620110173 yang diterbitkan Pemerintah Serdang Bedagai tanggal 16 Juni 2011,KTPdengan Nomor NIK: 1218154712960002 yang diterbitkan Pemerintah SerdangBedagai tanggal 26 Maret 2013 yang semula tertulis nama Pemohon VeronikaWati Manalu, diperbaiki dan di ubah menjadi nama Veronikawaty Manalu,adalah sah dan patut untuk dikabulkan;Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 29/Padt.P/2020/PN SgtMenimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan angka 2 (dua)dikabulkan dimana berkaitan
    No : 1218LT160620110173 yang diterbitkanPemerintah Serdang Bedagai tanggal 16 Juni 2011, KTP dengan NomorNIK: 1218154712960002 yang diterbitkan Pemerintah Serdang Bedagaitanggal 26 Maret 2013 yang semula tertulis nama Pemohon VeronikaWati Manalu diperbaiki dan di ubah menjadi nama VeronikawatyManalu:3.