Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah.6) Sebidang tanah untuk perumahan seluas + 900 M2 (sembilan ratusmeter persegi) Sertifikat Hak Milik No. 161 tanggal 7 April1979 yang terletak di Kelurahan Jatingaleh, Kec.

Tembalarig, Kec.Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah.6) Sebidang tanah untuk perumahan seluas + 900 M2 (sembilan ratus meterpersegi) Sertifikat Hak Milik No. 161 tanggal 7 April 1979 yangterletak di Kelurahan Jatingaleh, Kec. Semarang Selatan, KotaSemarang, Jawa Tengah.7) Sebidang tanah untuk perumahan seluas + 252 M2 (dua ratus lima puluhdua meter persegi) Sertifikat Hak Milik No. 162 tanggal 7 Februari1979 yang terletak di Kelurahan Jatingaleh, Kec.

Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 161 atas nama Tony Nurhayat,selanjutnya ditandai bukti P.4.5. Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 940, Surat Ukur No. S.U.013rTembalang/1998 tanggal 23 1 1998 Luas 1.066 M2 terletak diKelurahan Tembalang Kecamatan tTembalang Semarang, selanjutnyaditandai buk.ti P.5.6. Fotokopi Akta jual bell No.AO! /BATUA/11/2000. tanggal 20 Juli 2000 dihadapan Drs. Poedjo Yuwono PPAT/Camat Batu, selanjutnya ditandaibukti P.6.7.

penggugat yangpada pokoknya adalah menyangkut ungkapan perasaan tergugat tentang adanyatuduhan penggugat bahwa tergugat tela berbohong pada penggugat, tergugatcurang dan sebagainya, serta tergugat pada dasarnya masih tetap mencintaipenggugat, namun oleh karena bukti tersebut tidak ada hubungannya denganpokok perkara ini, maka bukti tersebut dikesampingkan.Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah bgkti tentang sebidang tanahuntuk perumahan seluas + 900 M2 (sembilan ratus meter persegi) SertifikatHsk Milik No. 161

Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah.6) Sebidang tanah untuk perumahan seluas + 900 M2 (sembilan ratus meterpersegi) Sertifikat Hak Milik No. 161 tanggal 7 April 1979 yangterletak di Keiurahan Jatingaleh, Kec. Semarang Selatan, KotaSemarang, Jawa Tengah.7) Sebidang tanah untuk perumahan seluas + 252 M2 (dua ratus lima puluhdua meter persegi) Sertifikat Hak Milik No. 162 tanggal 7 Pebruari1979 yang terletak di Kelurahan Jatingaleh, Kec.

Bahwa kemudian pada tanggal 29 November 2021 Pemohonmendapat kabar dari istri Pemohon bahwa Pemohon = sudahditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan surat Panggilan Nomor:S.Pgl/161/ XI/2021/Reskrim tanggal 29 November 2021, untukdimintai keterangan sebagai Tersangka pada hari kamis tanggal 02Desember 2021, bahwa oleh karena pada saat itu Pemohon masihberada di Jakarta sehingga Pemohon tidak bisa hadir memenuhipanggilan; dan bahwa sampai sekarang ini Pemohon belum pernahdiambil keterangan oleh Pihak

Bahwa Termohon melalui Surat Panggilan NomorS.Pgl/161/X1I/2021/Reskrim, tanggal O04 Oktober 2021 telahmelakukan pemanggilan terhadap Pemohon dengan Kapasitassebagai Tersangka untuk hadir menemui Penyidik di KantorMapolres Minahasa Selatan pada Hari Kamis tanggal 02Desember 2021 pukul 10.00 wita, Namun pemohon tidak hadirtanpa memberikan alasan yang jelas.21.

Fotokopi Surat Panggilan Nomor S.Pgl/161/X/2021/Reskrim,tertanggal 29 November 2021, sesuai asli dan bermaterai cukup diberitanda P.3;A. Fotokopi Surat Panggilan Nomor S.Pgl/161.a/X/2021/Reskrim,tertanggal 24 Desember 2021, sesuai asli dan bermaterai cukup diberitanda P.4;Menimbang, bahwa di samping bukti suratsurat tersebut, Pemohonjuga telah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.

Fotokopi SURAT PANGGILAN NOMORS.Pgl/161/X1/2021/Reskrim, tanggal 29 November 2021 tentangPemanggilan Pertama sebagai Tersangka kepada a.n. NUR ALI, sesuaiasli dan bermaterai cukup diberi tanda T.15;16. Fotokopi SURAT PANGGILAN NOMORS.Pgl/161a/XII/2021/Reskrim, tanggal 24 Desember 2021 tentangPemanggilan Kedua sebagai Tersangka kepada a.n. NUR ALI, sesuai aslidan bermaterai cukup diberi tanda T.16;17.

Bahwa proses pemberhentian antar waktu bagi Penggugatselaku Anggota DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya tidakprocedural, sebab tidak melalui mekanisme dan prosedursebagaimana ditegaskan dalam Pasal 103 PeraturanPemerintah Nomor : 16 Tahun 2010 tentang PedomanPenyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD danSurat Edaran dalam Negeri Nomor : 161/38294/SJperihalPemberhentian antar waktu anggota DPRD karena menjadianggota partai politik lain atau Karena menggundurkan diri yangmenyatakan bahwa pemberhentian

Serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor :161/3294/SJ perihal Pemberhentian antar waktu anggotaDPRD karena menjadi anggota partai politik lain atau karenamengundurkan diri yang menyatakan bahwa pemberhentiananggota DPRD karena mengundurkan diri, maka pengundurandiri tersebut diusulkan Partai Politik kepada Pimpinan DPRDdan apabila Partai Politik Enggan mengusulkan pemberhentianantar waktu, maka Pimpinan DPRD menyurati pimpinan partaipolitik yang bersangkutan untuk segera diusulkanpemberhentian

Dengan demikian, penerbitanObjek Gugatan adalah tidak berdasar hukum;Bahwa selain itu, lebih lanjut ditegaskan dalam SuratEdaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 161/3294/SJperihal Pemberhentian antar waktu anggota DPRDkarena menjadi anggota Partai Politik lain atau karenamengundurkan diri yang menyatakan bahwapemberhentian anggota DPRD karena mengundurkandir, maka pengunduran diri tersebut diusulkan olehPartai Politik kepada Pimpinan DPRD dan apabila PartaiPolitik enggan mengusulkan pemberhentian antarwaktu

Putusan Perkara No: 01/G/2014/PTUN.ABNPenyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentangTata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Surat EdaranMenteri Dalam Negeri Nomor: 161/3294/SJ perihal pemberhentianantar waktu anggota DPRD karena menjadi anggota partai politik lainatau karena mengundurkan diri, serta tidak sesuai dengan PutusanMahkamah Konstitusi RI Nomor: 39/PUUX1I/2013, tanggal 31 Julie Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitan objek sengketa telahbertentangan dengan asasasas

Proses PAW dimaksud butir 1 diatas jugaditegaskan dalam Surat Menteri Dalam Negeri RINomor: 161/3294/Sj tertanggal 24 Juni 2013 point4, bahwa usulan PAW Anggota DPRD harusmendapat Rekomendasi/Keputusan dari DewanPimpinan Pusat Partai Politik;3. Sehubungan dengan hal tersebut diatas,kedudukan Anggota DPRD Kabupaten MalukuBarat Daya A/n. Lewi Etwiori tetap dan tidak adaHal. 35 dari 42 hal. Putusan Perkara No: 01/G/2014/PTUN.ABNperubahan.

Pasal 161 (1) dalam hal pekerja/ouruh melakukan pelanggaran ketentuanyang diatur dalam perjanjian kerja/peraturan perusahaan atau perjanjiankerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerjasetelah kepada pekerja/ouruh yang bersangkutan diberikan suratperingatan pertama, kedua dan ketiga secara berturutturut;Bahwa dalam suatu Negara Hukum Republik Indonesia (rechts staat), hakhak privat setiap warga negara (subjektive privat rechts) haruslah mendapatperlindungan dari segala tindakan

Nomor 547 K/Pdt.SusPHI/2017 Bahwa berdasarkan faktafakta hukum di atas maka patut dan adilhubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat diputus diterapkanketentuan Pasal 161 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 denganmemperoleh hakhak sesuai ketentuan Pasal 161 ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 dan upah skorsing sesuai ketentuanPasal 155 ayat (8) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, dengan masakerja sejak 28 Juni 2008 yang tidak dibantah Tergugat dan uangminimium pokok, sebagai berikut: Uang

Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), merujuk pada PP No.10 Tahun1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS, PP.RI,No.45 Tahun 1990tentang perubahan atas PPNo.10 tahun 1983,Penggugat telah mengajukanPermohonan izin cerai dan mendapatkan izin berdasarkan Surat Izin BupatiHalmahera Timur No.470.2/161/08/2018 ;.

Foto copy Surat Izin Bupati Halmahera Utara Nomor: 470.2/161/08/2018 atasnama Mardedi Totomo, yang diberi tanda bukti P1 ;Nomor: 58/ Pdt.G / 2019 / PN. Tob42. Foto copy Surat Nikah,~ tertanggal 22 November 2013 #NomorWil.3.13/07/C.11/XXVII/2013 atas nama MARDEDI TOTOMO dan ENDA BOHENE,yang diberi tanda bukti P2 ;3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan, tertanggal 22 November 2013 Nomor:101/CS/HU/2013 atas nama MARDEDI TOTOMO dengan ENDA BOHENE, yangdiberi tanda bukti P3 ;4.

Foto copy Surat Izin Bupati Halmahera Utara Nomor: 470.2/161/08/2018 atasnama Mardedi Totomo, yang diberi tanda bukti P1 ;Menimbang bahwa, bukti P1 tersebut menerangkan bahwa di Halmahera Timur olehPit. Bupati Halmahera Timur telah dikeluarkan Surat Izin Cerai ;2.

Nomor 559 K/Pdt.SusPHI/2014tentang Ketenagakerjaan berhak mendapat Uang Pesangon, Uang MasaKerja, Uang Penghargaan, Uang Penggantian Hak dan Jamsostekdengan perincian sebagai berikut:Perhitungan pesangon menurut Pasal 161 UU Tenaga Kerja tahun 2003Gaji perbula:Gaji Pokok Rp1.450.000,00 + Uang makan Rp375.000,00 = Rp1.825.000,001.4.13.14.Uang Pesangon (1X Ketentuan)7 bulan Upah (7 X Rp1.825.000,00) =Rp 12.775.000,00Uang Penghargaan ( 1 X Ketentuan )3 bulan upah (3 X Rp1.825.000,00) =Rp 5.475.000,00Uang

Bonus setiap 3 bulan Rp3.500.000,00selama 6,7 bulan 26 x Rp3.500.000,00 =Rp 91.000.000,00Jaminan Hari Tua (Jamsostek)7x 12 x (3,7% x Rp .825.000,00)84 x Rp67.525,00 =Rp5.672.100.00Total =Rp120.214.600,00(seratus dua puluh juta dua ratus empat belas ribu enam ratus rupiah);Bahwa padahal sesuai ketentuan Pasal 161 UU Nonmor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan dalam hal Pekerja atau Buruh melakukan pelanggaran ketentuandiatur dalam perjanjian kerja, peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja bersama

,Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja atau buruh setelah kepadapekerja atau buruh yang bersangkutan diberikan Surat Peringatan Pertama, Keduadan ketiga secara berturutturut, namun kenyataanya selama klien kami bekerja diCV tersebut tidak pernah mendapat surat Peringatan pertama, kedua dan ketiga ataspelanggaran terhadap pernyataan tersebut;Bahwa oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 161 ayat ( 3 ) maka klien kamiberhak memperoleh Uang Pesangon sebesar x ketentuan Pasal 156 ayat

Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat di Paggentungang, KelurahanTamarunang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, pada hari Senin, tanggal 22Agustus 2005, dengan Register Akta Nikah Nomor: 161/54/III/2010, tanggal 22Maret 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu,Kabupaten Gowa, dan dari perkawinan tersebut Penggugat telah dikaruniai seorangHal. 1 dari 17 Put. Nomor: 254/Pdt.G/2013/PA.Sgm.anak lakilaki bernama Muh.

Penggugat agarmengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetappada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;Bahwa, pemeriksaan perkara ini didahului dengan membacakan surat gugatanPenggugat, yang isi dan maksudnya telah diperbaikinya sehubungan dengan alamat yangtermuat dalam gugatan dan selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Bahwa, untuk mempertahankan dalildalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 161

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara a quo terlebihdahulu akan dipertimbangkan apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum denganTergugat sehingga Penggugat berkualitas sebagai legitima persona standi in judicio danmempunyai kepentingan hukum dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat adalah suamiPenggugat yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telahdiajukan alat bukti surat bertanda P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:161

SARIPUDDIN terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam pasal 161 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAMSAH alias ANCAH Bin H.SARIPUDDIN berupa pidana penjara masingmasing selama 1 (satu) tahundikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dandenda sebesar Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) bulankurungan

seseorang bersalahmelakukan suatu tindak pidana maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahuluapakah perbuatan orang tersebut memenuhi unsurunsur pasal yang didakwakankepadanya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum , makaselanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindakpidana yang didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 161

Tunggal Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa dari faktafakta yang terungkap selama persidanganperkara ini tidak didapati pada diri terdakwa halhal yang dapat melepaskannyadari tanggung jawab pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasanpembenar , maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuaidengan kesalahannya ;Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 161

Nomor : 161/Pid.Sus/2015/PN.Ksp

PUTUS ANNomor : 161/Pid.Sus/2015/PN.KspDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Kuala Simpang yang mengadili perkara pidanadengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :Nama : Suri Wijaya Als Suek Bin SudirmanTempat Lahir : P BrandanUmur / Tanggal Lahir : 23 Tahun / 24 Nopember 1991.Jenis Kelamin : Lakilaki.Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.Tempat Tinggal : Dusun Perantau Kp Alur CucurKecamatan Rantau

Perpanjanagan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Tahap kedua, sejaktanggal 25 November 2015 sampai dengan 24 Desember 2015;Terdakwa didampingi oleh Pensihat Hukum dari Kantor YayasanLembaga Bantuan Hukum Keadilan Aceh Tamiang, berdasarkan suratpenetapan No.161/Pid.sus/2015/ PN.Ksp;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kualasimpang Nomor161/Pen.Pid/2015/ PN.Ksp tanggal 28 Juli 2015 tentang penunjukanMajelis Hakim;Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pen.Pid/2015

dimuka persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggalHalaman 1 dari 10 Putusan Nomor: 86Pdt.G/2018/PA.Grt04 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Garutpada tanggal 09 Januari 2018 dengan Nomor Register 86/Pdt.G/2018/PA.Grtyang pada pokoknya sebagai berikut :i:Bahwa Penggugat adalah isteri Tergugat yang menikah pada Hari Ahad 25September 2011, dihadapan Pegawai pencatat Nikah dengan kutipan aktaNikah Nomor : 801/161

SURAT Foto copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan Leles Kabupaten Garut dengan nomor : 801/161/IX/2011tanggal 26 September 2011 yang telah dinezegelen dan dilegalisir sertadicocokan aslinya di dalam persidangan, Bukti P;2. SAKSIa. Saksi 1, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempatkediaman di Kp.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikahpada tanggal 25 Agustus 2018 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUAKecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung dengan memenuhi syaratrukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:1114/161/VIII/2018 pada tanggal 27 Agustus 2018.1 dari 11 halamanPutusan Nomor 2337/Pdt.G/2021/PA.Sor2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugattinggal bersama terakhir di Xxxxxxxxxx, Kabupaten Bandung.3.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1114/161/VIII/2018 tanggal2/7 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUAKecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebuttelah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkandengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf dan tanda P.2;B. Saksi:1. XXxXXXXXXxXX, UMur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamatKampung Loskuet RT. 004 RW. 008 Desa Mergameber KecamatanPareunjeu.

No 2850/Padt.G/201 8/PA.SIwUrusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal (Kutipan Akta NikahNomor : 382/161/IV/2014 tanggal 29 April 2014);2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempattinggal di rumah Nenek Penggugat selama /+ 2 tahun 5 bulan, telahbercampur (Badaddukhul) sudah dikaruniai 2 orang anak yaitu :;1. ANAK, umur 3 tahun;2. ANAK, umur 2 tahun;Sekarang kedua anak tersebut ikut dengan Penggugat;3.

No 2850/Padt.G/201 8/PA.SIwNomor: 382/161/lV/2014, tanggal 29 April 2014, bukti surat tersebut telahsesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.2);3. Asli Surat Keterangan Mirudo, nomor: 049/IX/2018, tanggal 10September 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxx KabupatenTegal, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.3);B. Saksi:1.

Pandeglang;Membebankan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku ;Atau : Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnyaBahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telahhadir sendiri di persidangan;Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yangisi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;Bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya, para Pemohontelah mengajukan bukti tertulis berupa: Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 470/161

/1001/VI/2019tertanggal 19 Juni 2019 atas nama Pemohon yang dikeluarkan olehKelurahan Sikaratu, Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang,bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan denganaslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1; Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 470/161/1001/VI/2019tertanggal 19 Juni 2019 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan olehKelurahan Sikaratu, Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang,bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan

Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikahdi Kota Lubuklinggau pada tanggal 02 Mei 2014, yang tercatat pada KantorUrusan Agama Kota Lubuklinggau dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :161/15/V1/2014 tanggal 02 Juni 2014, dan setelah akad nikah Tergugatmengucapkan sighat talik. Waktu menikah Penggugat berstatus perawandan Tergugat berstatus jejaka;Halaman 1 dari 10 halaman, Putusan No.377/Pdt.G/2019/PA.LLG2.

Surat:Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 161/15/V1I/2014 tanggal 02 Juni 2014yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Lubuklinggau, yang telahdicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup, dicap pos,diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode P;B. Saksi:1.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara sah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemangkon,Kabupaten Purbalingga pada tanggal 14 Mei 2003, sebagaimana tercatat padaKutipan Akta Nikah Nomor : 161/21/V/2003, tertanggal 14 Mei 2003, yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemangkon, KabupatenPurbaling ga; 222 2222 n nnn anne none2. Bahwa setelah menikah, Tergugat telah membaca dan menandatangani sighot taklik3.

Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 161/21/v/2003 Tanggal 14 Mei2003 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemangkon, KabupatenPurbalingga; 3.

Putusan No.2643/Pdt.G/2012/PA.SlwBahwa pada tanggal 27 September 2009 Pemohon dengan Termohonmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal dengan Kutipan AktaNikah Nomor : 773/161/X/2009, tanggal 28 September 2009);Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempattinggal dirumah orang tua Termohon di Desa xxxxx Kabupaten Tegal selama +6 bulan, kemudian pindah dirumah kontrakan yang juga di Desa xxxxxKabupaten

Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor : 773/161/LX/2009,tanggal 28 September 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA KecamatanXXxxx Kabupaten Tegal, bermeterai cukup, diberi tanda P2;3. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Nomor : 04/DSK/X/2012 yangdikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal,tanggal 08 Oktober 2012, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P3;B.Bukti saksisaksi:1.

., telah mengemukakan halhal sebagai berikut :1.Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada tanggal 29 Juni 1998,di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan JombangKabupaten Jember dengan status jejaka dan perawan sebagaimana ternyata dalamKutipan Akta Nikah Nomor: 161/51/V1/1998 tanggal 29 Juni 1998;Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon bakda dukhul dan dikaruniai 2orang anak bernama :a. ANAK KE 1umur 11 tahun;b.

Foto kopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan JombangKabupaten Jember Nomor : 161/51/V1/1998 Tanggal 29 Juni 1998, bermeterai cukup dantelah cocok dengan aslinya, diberi tanda P.1;2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SYAYIIN bin KASIPIN Pemohon yangdikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik, Nomor: 352507290169 0001 tanggal 20 April 2007, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya,diberi tanda P.2;3.

Daud BeureuehNo. 161 A Gampong Bandar Baru Kecamatan KutaAlam Kota Banda Aceh, Selanjutnya disebutPemohon 2. Meutia Hayati binti Harun Aly, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaanmengurus rumah tangga, pendidikan SKKA,alamat: Jalan Darussalam Nomor 47 MedanGampong Sei Sikambing D Kecamatan MedanPetisah Kota Medan, sebagai Pemohon Il,3. Ratna Dewi binti Harun Aly, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PegawaiNegeri sipil, pendidikan S 2, alamat JI.

Tgk DaudBeureueh Nomor 161 A Gampong Bandar BaruKecamatan Kuta Alam Kota Banda aceh, sebagaiPemohon Ill,4. Keumala Dewi binti Harun Aly, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaanKaryawan Swasta, Status cerai mati, pendidikan S1,alamat Komp. Tasbi Il Blok IV Nomor 71 Lk XGampong Asan Kumbang Kecamatan MedanSelayang sebagai Pemohon IVHalaman 1 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 158 /Pdt.P/2016/Ms. Bna.5.

Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnyaberlangsung di Lampung Timur pada tanggal 06 Mei 2007, berdasarkanKutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Nomor 161/11/V/2007 tertanggal 07 Mei 2007;. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugatberstatus Perjaka dan dilaksanakan suka sama suka;.

menasihatiPenggugat namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan denganmembacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan olehPenggugat;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugattelah mengajukan bukti bukti tertulis berupa :1.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor1807117005860004 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh DinasKependudukan dan Catatan Sipil Lampung Timur tanggal 20 Agustus2013, selanjutnya disebut bukti P.1;Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 161

Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang melangsungkanpernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor UrusanAgama Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes pada hari Selasa tanggal12 Maret 2002, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 458/161/III/2002tanggal 12 Maret 2002;2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes selama 16HIm. 1 dari 9 hlm. Putusan No. 3254/Pdt.G/2020/PA.Bbstahun 4 bulan.

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Bulakamba,Kabupaten Brebes Nomor 458/161/III/2002 tanggal 12 Maret 2002,yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);B. Saksisaksi:1.