Ditemukan 296228 data
Urut Berdasarkan
Register : 23-08-2013 — Putus : 29-08-2013 — Upload : 11-09-2019
Putusan PT PONTIANAK Nomor 111/PID/2013/PT PTK Tanggal 29 Agustus 2013 — Pembanding/Jaksa Penuntut : Leni Herlina, S.H.
Terbanding/Terdakwa : RULI Als SANDI Bin M. DANA
Terbanding/Terdakwa : FENGGI Bin JAMLI
428 — 452
Terbanding/Terdakwa : RULI Als SANDI Bin M. DANA
Terbanding/Terdakwa : FENGGI Bin JAMLI
428 — 452
CATATAN PENGANTARPerdagangan orang oleh Amnesty International disebut sebagaiperbudakan manusia moderen. Fenomena ini dianggap lebihbanyak terjadi di luar negeri, padahal perdagangan orangmaupun perbudakan moderen juga banyak terjadi di dalamwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Eufemisme terasasekali dalam penyebutan kasus perdagangan orang, denganmenyebut tenaga kerja ilegal.
Padahal jelas hal yangdiperdagangkan bukan lagi tenaga kerja, tetapi orangnya.Perbedaannya, jika hanya menjual tenaga kerjanya maka itu bisadisebut sebagai tenaga kerja, tetapi ketika sang subyek tidak lagimemiliki otoritas atas dirinya, maka ia sebagai manusia telahdijual. la telah dieksploitasi, dan manusia telah menjadikomoditas. Ini lah yang disebut perdagangan orang.
Putus : 09-06-2015 — Upload : 26-08-2015
Putusan PN PELAIHARI Nomor 101/Pid.B/2015/PN.Pli Tanggal 9 Juni 2015 — Ilham Iswahyudi Bin Sutrisno
47 — 8
47 — 8
Unsur Barang siapaMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapaditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatuperbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum( rechts persoon ) dan orang atau manusia ( een natuurlijk persoon ), makadengan adanya terdakwa Ilham Iswahyudi Bin Sutrisno in casu = denganidentitas selengkapnya termuat didalam dakwaan Penuntut Umum diatas dandiakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini
maka terdakwaharuslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harusdijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukandimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagaisuatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan),korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidakmengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaanmaka terdakwa bisa menjadi manusia
yang baik serta dapat diterimamasyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlah mulia denganpenuh kehatihatian ;Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwaditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan lamanya masapenangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa masingmasing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;Menimbang, bahwa untuk menghindari berbagai macam
Register : 09-11-2012 — Putus : 13-12-2012 — Upload : 26-02-2013
Putusan PA TEBING TINGGI Nomor 20/Pdt.P/2012/PA.TTD Tanggal 13 Desember 2012 — PEMOHON I DAN PEMOHON II
13 — 2
13 — 2
pernikahandipandang sah apabila memenuhi syarat dan rukun nikah, yaitu terdiri dari : 1) Orang yangmenikah (calon suami dan calon isteri), 2) Wali nikah, 3) Dua orang saksi nikah, serta 4)Ijab kabul ;Menimbang, bahwa selama Pemohon dengan Pemohon Il dengan tiga oranganaknya tinggal bersama dalam sebuah rumah tangga sampai dengan saat ini hiduprukun dan damai dan tidak ada pihak lain yang keberatan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Undangundang Nomor 39Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia
Pasal 10 ayat (1) Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hakasasi manusia Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon telahsesuai dengan hajat hidup manusia dan memenuhi syarat rukun nikah, karenanya patutdikabulkan dengan Menetapkan sahnya pernikahan PEMOHON dengan seorangperempuan yang bernama PEMOHON II secara Agama Islam yang dilaksanakan padahari Jumat tanggal 02 Oktober tahun 1992 di Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota TebingTinggi ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dan P.3 dan
Register : 24-04-2014 — Putus : 08-07-2014 — Upload : 18-03-2015
Putusan PN BENGKALIS Nomor 211/Pid.Sus/2014/PN.Bls Tanggal 8 Juli 2014 — LILIK SUTRISNO BIN SUNARDI
85 — 133
85 — 133
Unsur Setiap orang wonnnnnn= Menimbang, bahwa yang dimaksut dengan setiap orangadalah manusia sebagai subyek hukum yang melakukan suatuperbuatan dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan jnnn nen nenne onan wonnnn Menimbang, bahwa dalam perkara ini, telah diajukan kepersidangan seorang terdakwa, yang atas pertanyaan Majelis, mengakudan ternyata sesuai dengan identitasnya yang tercantum dalam suratdakwaan, yaitu: LILIK SUTRISNO BIN SUNARDI; wonnnn== Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis
tidakmenemukan adanya kelainan dari diri terdakwa, sebagai manusia biasa,manusia normal dan sadar akan perbuatannya, yang bersangkutandapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya denganjelas; Hal 11 dari 13 Putusan No.211/Pid.Sus/2014/PN.Bls.
Register : 25-01-2019 — Putus : 06-02-2019 — Upload : 30-12-2020
Putusan PN SIDOARJO Nomor 35/Pdt.P/2019/PN SDA Tanggal 6 Februari 2019 — Pemohon:
Suharti
64 — 21
Suharti
64 — 21
No. 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang UndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo Peraturan Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia R.I.
Register : 06-11-2018 — Putus : 23-11-2018 — Upload : 26-11-2018
Putusan PA KABUPATEN MADIUN Nomor 127/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn Tanggal 23 Nopember 2018 — Pemohon melawan Termohon
7 — 3
7 — 3
Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, anak tersebut di atas harus dinyatakansebagai anakanak sah dari para Pemohon;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 UndangUndang Nomor39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa:(1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabatmanusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nuraniHim. 10 dari 14 him. Pntp.
No. 127/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn.untuk hidup berrnasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangatpersaudaraan.(2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan danperlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum danperlakuan yang sama di depan hukum.(3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dankebebasan manusia, tanpa diskriminasi;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Undangundang Nomor 23tahun 2002 tentang perlindungan anak, disebutkan bahwa setiap anak berhakuntuk
Register : 09-07-2015 — Putus : 28-09-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan PN BINJAI Nomor 269/PID.Sus/2015/PN.Bnj Tanggal 28 September 2015 — Elvina alias vina
28 — 7
28 — 7
Unsur Setiap Orang;Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundangundangan dibuat oleh dan untukmengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuanketentuan yang tercantum dalamKitab Undangundang Hukum Pidana pada dasarnya ditujukan baik kepada manusia peroranganatau seorang manusia, badan hukum maupun badan usaha yang dianggap sebagai subjek hukumyaitu subjek pelaku tindak pidananya;Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dalamperkara ini adalah terdakwa
Register : 03-10-2018 — Putus : 25-10-2018 — Upload : 25-10-2018
Putusan PA SURABAYA Nomor 1679/Pdt.P/2018/PA.Sby Tanggal 25 Oktober 2018 — Pemohon melawan Termohon
28 — 3
28 — 3
WeNasab adalah paling kuatnya tiang penyangga keluarga, sebab dengannasab terikatlah individuindividu keluarga dengan ikatan yang kekal abadidari silaturohim yang berdiri diatas dasar satunya darah, daging dan tulangtulang manusia. Maka anak adalah bagian dari ayahnya demikian pula ayahadalah sebagian dari anaknya. Ikatan nasab adalah laksana tenunankeluarga yang tidak terputus talinva.
Dan nasab adalah nikmat yang agungyang dianugerahkan Allah swt atas manusia, karena tanpa adanya ikatannasab, maka akan terlepaslah ikatan keluarga dan akan mencairlah ikatansilaturohim.
Oleh karena itu Allah swt. menganugerahkan atas manusiadengan nasab dan berfirman dalam surat 25 Al Furgon ayat 54 :Lynd Shy YlSg Lgeorg Li alend in sll (po > SUI groDan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusiaitu (punya) keturunan dan mushoharoh dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depanpersidangan yang dihadirkan oleh Para Pemohon ditemukan fakta hukumbahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon (XXXXxX) dengan PemohonIl
Register : 08-09-2017 — Putus : 10-10-2017 — Upload : 21-06-2019
Putusan PA PADANG Nomor 1030/Pdt.G/2017/PA.Pdg Tanggal 10 Oktober 2017 — Penggugat melawan Tergugat
25 — 4
25 — 4
berapa punmarahnya orang tua Penggugat kepada Penggugat, tidak pernahmelakukan kekerasan seperti itu kepada Penggugat.Bahwa dengan tidak mungkin dipertahankannya kehidupan rumah tanggaantara Penggugat dengan Tergugat, maka tidak ada pilihan lain bagiPenggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antaraPenggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan gugatan cerai, dimanasebelumnya Penggugat sudah mendapat izin/telah diputuskan oleh KepalaKantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Penggugat agar berpikir untuk tidakberceral dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalildalil gugatannya untukbercerai dengan Tergugat;Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan suratgugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan olehPenggugat;Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah melampirkan suratPemberian Izin untuk melakukan perceraian Nomor ....KP.04.02, tanggal 15Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah KementrianHukum Dan Hak Asasi Manusia
cerai gugat, maka Majelis Hakimberpendapat Pengadilan Agama memiliki Kewenangan secara absolutmengadili perkara ini;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat kepadaPenggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat,namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telahmelampirkan surat Pemberian Izin untuk melakukan perceraian Nomor....KP.04.02, tanggal 15 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala KantorWilayah Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Register : 10-10-2017 — Putus : 13-09-2017 — Upload : 25-09-2017
Putusan PN BINJAI Nomor 302/Pid.Sus/2017/PN Bnj Tanggal 13 September 2017 — ALFAN RAMADAN ALS DEDEK
23 — 4
23 — 4
Tanpa hak atau melawan hukum ;3.menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau ,menyediakannarkotika Golongan dalam bentuk tanaman;Ad.1 Setiap orang ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang pada dasarnyamenunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subyek hukum, sedangkan salah satudari subjek hukum adalah manusia;Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundangundangan dibuat olehdan untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuanketentuan yangtercantum
dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP), UndangUndang TentangNarkotika maka unsur setiap orang yang tercantum dalam UU RI No. 35 Tahun 2009,pada dasarnya ditujukan kepada manusia yang dianggap sebagai subjek hukum pelakutindak pidananya;Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidanadalam perkara ini, menurut surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum lengkap dengan segalaidentitasnya adalah Terdakwa, dan identitas Terdakwa sebagaimana la terangkan didepanpersidangan, cocok
Register : 24-10-2013 — Putus : 05-12-2013 — Upload : 23-01-2014
Putusan PN PATI Nomor 161/Pid.B/2013/PN.Pt Tanggal 5 Desember 2013 — KARYONO Alias KARYO Bin JOYO WARSO
46 — 3
46 — 3
Barang Siapa ;Menimbang, bahwa menurut hukum yang dimaksud dengan BarangSiapa adalah setiap orang yang mampu bertanggungjawab atas segalaperbuatannya ;yMenimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas maka Barang Siapaditujukan kepada manusia atau person yang sudah mampu berpikir danbertindak sebagai manusia normal, sehingga dengan demikian manusia atauperson tersebut dipandang sebagai subyek hukum yang dalam hal ini pelaku15tindak pidana sebagai orang yang dapat dan mampu untukmempertanggungjawabkan
Register : 11-04-2016 — Putus : 27-06-2016 — Upload : 13-02-2017
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 96/Pid.B/2016/PN Pgp Tanggal 27 Juni 2016 — MARCONI als. CON Bin BAHARI
349 — 7
349 — 7
Unsur Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Turut Melakukanperbuatan yang dapat dihukum ;Ad.1 Unsur Setiap OrangMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalahmenunjuk kepada Manusia sebagai salah satu subyek hukum yang dapatmempertanggungjawabkan setiap perbuatannya didepan hukum.Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum telahmenghadapkan Terdakwa atas nama Marconi Als Con Bin Bahari dan terdakwatelah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam suratdakwaan Penuntut
bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi Pidana yangsetimpal dengan kesalahannya tersebut ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan JaksaPenuntut Umum akan tetapi dalam menentukan lamanya pidana yang harusdijalani terdakwa, maka Majelis Hakim mempunyai pendapat yang berbedadikaitkan dengan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Pelaku tindakpidana;Menimbang, bahwa tujuan pemidanan bagi pelaku tindak pidana adalah jauhdari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia
bukan pulasebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannyapengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadaptingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari Terdakwa dapatmenyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguhsungguh untukmenjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan dimasyarakat ;Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal yang didakwakan oleh PenuntutUmum, selain hukuman penjara diatur pula tentang hukuman
Register : 06-11-2018 — Putus : 23-11-2018 — Upload : 26-11-2018
Putusan PA KABUPATEN MADIUN Nomor 128/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn Tanggal 23 Nopember 2018 — Pemohon melawan Termohon
10 — 6
10 — 6
Pasal 99Kompilasi Hukum Islam, anak tersebut di atas harus dinyatakan sebagai anakanak sah dari para Pemohon;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 UndangUndang Nomor39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa:(1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabatmanusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nuraniuntuk hidup berrnasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangatpersaudaraan.(2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan danperlakuan
hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum danperlakuan yang sama di depan hukum.(3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dankebebasan manusia, tanpa diskriminasi;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Undangundang Nomor 23tahun 2002 tentang perlindungan anak, disebutkan bahwa setiap anak berhakuntuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orangtanya sendiri;Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini mendasarkan pulapertimbangannya kepada hujjah syariyah
Register : 02-03-2017 — Putus : 23-03-2017 — Upload : 23-03-2017
Putusan PA SURABAYA Nomor 490/Pdt.P/2017/PA.Sby Tanggal 23 Maret 2017 — PEMOHON
12 — 1
12 — 1
le Uaiy je atl giiel I, eal il gy dea yy CaeNasab adalah paling kuatnya tiang penyangga keluarga, sebab dengannasab terikatlah individuindividu keluarga dengan ikatan yang kekal abadidari silaturohim yang berdiri diatas dasar satunya darah, daging dan tulangtulang manusia. Maka anak adalah bagian dari ayahnya demikian pula ayahadalah sebagian dari anaknya. Ikatan nasab adalah laksana tenunankeluarga yang tidak terputus talinya.
Dan nasab adalah nikmat yang agungyang dianugerahkan Allah sw atas manusia, karena tanpa adanya ikatannasab, maka akan terlepaslah ikatan keluarga dan akan mencairlah ikatansilaturohim.
Oleh karena itu Allah swt. menganugerahkan atas manusiadengan nasab dan berfirman dalam surat 25 Al Furgon ayat 54 :Iga hy) GIS s Logue yg Lusi Abend tpt eLall Gyo GIS call 9a 5Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusiaitu (punya) keturunan dan mushoharoh dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depanpersidangan yang dihadirkan oleh Para Pemohon ditemukan fakta hukumbahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon (XXXX) dengan
Register : 16-09-2019 — Putus : 03-10-2019 — Upload : 14-11-2019
Putusan MS BANDA ACEH Nomor 337/Pdt.G/2019/MS.Bna Tanggal 3 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
46 — 10
46 — 10
Bahwa Penggugat Selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk perceraian initelah memperoleh izin dari atasan Penggugat, No. 474.2/557 tertanggal 02juli 2019, dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan PengembanganSumber Daya Manusia Kota Banda Aceh;Berdasarkan alasan/dalildalil di atas, Penggugat mohon agar KetuaMahkamah Syariyah Kota Banda Aceh/majelis hakim yang mulia menentukanhari persidangan dan memanggil Penggugat/Tergugat, selanjutnyamenjatuhkan putusan yang amarnya:1.
Hal ini telah dipenuhi olehPenggugat sesuai dengan surat izin untuk melakukan Perceraian nomorPEG.873.4/004/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian danPengembangan sumberdaya Manusia Kabupaten Pidfe Jaya tanggal 2 Januari2019.Bahwa, oleh karena upaya perdamaian telah gagal, selanjutnyadibacakan surat Gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yangmaksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telahmengajukan
KecamatanMeuraxa Kota Banda Aceh (bukti P.5)6, Asli Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian nomor 874.2/557tanggal 02 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaiandan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh. (buktiP.6)Bukti saksi.Zul bin Ib, NIK 1171072008790001, Tempat/Tgl.
Register : 11-12-2019 — Putus : 19-12-2019 — Upload : 19-12-2019
Putusan PA KABUPATEN MADIUN Nomor 201/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn Tanggal 19 Desember 2019 — Pemohon melawan Termohon
19 — 10
19 — 10
anak benama ReihanGilang Efendi , lahir di Madiun, tanggal 08 Maret 2012 tersebut lahir dalamatau akibat perkawinan sah para Pemohon secara syariy, maka sesuaiketentuan Pasal 42 UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinansebagaimana telah dirubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 jo.Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, anak tersebut di atas harus dinyatakansebagai anakanak sah dari para Pemohon;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 UndangUndang Nomor39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia
disebutkan bahwa:(1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabatmanusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nuraniuntuk hidup berrnasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangatpersaudaraan.Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan danperlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum danperlakuan yang sama di depan hukum.(2) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dankebebasan manusia, tanpa diskriminasi;Menimbang, bahwa
Register : 27-02-2017 — Putus : 06-03-2017 — Upload : 06-04-2017
Putusan PN KEPANJEN Nomor Nomor103/Pdt.P/2017/PNKpn. Tanggal 6 Maret 2017 — APRILIYAH NINGSIH
20 — 12
20 — 12
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaNomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan LaksanaPaspor := Pasal4 :1) Bagi warganegara Indonesia yang berdomisili atau berada di wlayahIndonesia, permohonan Paspor Biasa diajukan kepada Menteri atauPejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Kantor Imigrasi setempat denganmengisi aplikasi data dan melampirkan dokumen kelengkapanpersyaratan yang terdiri atas:a.
PermohonanNomor 103/Pdt.P/2017/PN.Kpn.Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dengan demikian permohonandari Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari pemohon tidak dapatditerima untuk seluruhnya dan perkara ini adalah permohonan yang bersifatJurisdictiovoluntaria maka sudah sepatutnya biaya perkara dibebankan kepadapemohon;Memperhatikan pasalpasal dalam UndangUndang Republik IndonesiaNomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Peraturan Menteri Hukum Dan HakAsasi Manusia
Register : 24-08-2015 — Putus : 15-09-2015 — Upload : 19-01-2016
Putusan PA GARUT Nomor 1827/Pdt.G/2015/PA.Grt Tanggal 15 September 2015 — Penggugat >< Tergugat
12 — 1
12 — 1
SAPUTRA, SH keduanya advokatpada Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM DANPENDIDIKAN GUNTUR GARUT, Akta perubahan No. 2Tanggal 24 Pebruari 2014, SK Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia : AHU1155.AH.01.04.Tahun 2014 tanggal 03 Maret 2014, Akreditasi SK MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :M.HH02.HN.03.3 Tahun 2013 Tanggal 31 Maret 2013,Alamat: Jl.
Putus : 05-02-2014 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1437 K /Pid/2013 Tanggal 5 Februari 2014 — MANNE DG. MANNE bin AGO
115 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
115 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
memasang setidaknya 70 (tujuhpuluh) jerat tali di kawasan hutan lindung tersebut dengan jarak antaranyahanya 1 (satu) meter atau lebih, namun ironisnya jerat tersebut justru Terdakwapasang di tempattempat yang jaraknya cukup jauh dari area tanamannya.Terdakwa telah mengetahui pasti bahwa bukan hanya dirinya yang punyakepentingan di tempat tersebut melainkan masyarakat lainnya pun punyakepentingan apakah itu mengembalakan hewan ternak atau hanya sekedarjalan yang dilalui secara bebas baik hewan maupun manusia
memasang setidaknya 70 (tujuhpuluh) jerat tali di kawasan hutan lindung tersebut dengan jarak antaranyahanya 1 (satu) meter atau lebih, namun ironisnya jerat tersebut justru Terdakwapasang di tempattempat yang jaraknya cukup jauh dari area tanamannya.Terdakwa telah mengetahui pasti banwa bukan hanya dirinya yang punyakepentingan di tempat tersebut melainkan masyarakat lainnya pun punyakepentingan apakah itu mengembalakan hewan ternak atau hanya sekedarjalan yang dilalui secara bebas baik hewan maupun manusia
Register : 21-10-2013 — Putus : 28-10-2013 — Upload : 19-04-2016
Putusan PA SENGKANG Nomor 101/Pdt.P/2013/PA Skg Tanggal 28 Oktober 2013 —
25 — 5
25 — 5
rumahtangga yang sakinah mawaddah warahmah karena secara logika tidaklahmungkin seorang orang tua yang sengaja mengarahkan anaknya untukmenghadapi kehancuran rumah tangganya kelak melaikan semuanya sangatmengharapkan rumah tangga anaknya rumah tangga yang bahagia;Menimbang, bahwa Rahmawati binti La Hali secara lahir dan bathindiyakini akan dapat membina rumah tangga yang sakinah karena ya sudahusia balighMenimbang, bahwa pernikahan sesuatu yang disyariatkan oleh agamauntuk memenuhi kebutuhan lahiriya manusia
dan merupakan cara yang sucidan diridhai oleh Allah SWT bagi manusia untuk melanjutkan keturunanya;Menimbang, bahwa itulah sebabnya batas minimal usia perkawinansebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 7 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 menjadi sangat penting, agarpasangan suami istri telah memilkimental yang kuat dan pemikiran yang sehat dalam menghadapi berbagaitantangan dan rintangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga;Menimbang, bahwa namun demikian dalam keadaan tertentu adakeinginan